<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73428_92737_Opini-effnu-subiyanto.jpg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure>SAAT ini terjadi klaim efikasi Vaksin Nusantara oleh mantan Menkes dokter Terawan Agus Putranto. Pak Terawan menyebutkan bahwa Vaksin Nusantara akan menyudahi pandemi Covid-19 di muka bumi. Keunggulannya karena metode yang dipakai adalah dendritic cell vaccine immunotherapy yang diterbitkan penerbit jurnal PubMed.  Selengkapnya, judul penelitian yang menjadi acuan dokter Terawan adalah ”Dendritic Cell Vaccine Immunotherapy: The Beginning of the End of Cancer and Covid-19, A Hypothesis”. Ditulis tiga peneliti, yakni Mona Kamal Saadeldin, Amal Kamal Abdel-Aziz, dan Ahmed Abdellatif.  Klaim Terawan sebetulnya tergesa-gesa karena konten penelitian tersebut adalah usulan hipotesis. Penulis jurnal itu mengusulkan metode dendritic cell (DC) sebagai alternatif dari beberapa metode lain yang dilakukan pusat riset dunia. Yakni inactivated vaccine (Sinopharm dan Sinovac), messenger RNA (Moderna dan Pfizer BioNTech), adenovirus (CanSino), atau modifikasi genetik (Oxford-AstraZeneca). DC dalam hal ini adalah usulan metode ilmiah yang ditawarkan oleh dua peneliti Italia dan seorang peneliti dari Mesir tersebut.  Disebut pengakuan global pun juga belum bisa. Saat ini masih dalam tahap scientific preposisi untuk ilmu pengetahuan. Produk DC dalam jurnal tersebut juga belum ada karena sifatnya masih uji laboratorium. Belum berbentuk produk vaksin sebagaimana kita tahu saat ini. Misalnya Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, dan lain-lain. Kemungkinan sudah ada bentuk riilnya, tapi tidak disebutkan dalam jurnal itu.  Mendapatkan pengakuan dunia juga belum karena jurnal Medical Hypotheses masih kelas jurnal kelas Scopus Q3. Artinya belum Q2, apalagi kelas Q1. Jurnal bereputasi kita tahu diklasifikasikan dalam kelompok Q1, Q2, Q3, dan Q4. Semakin kecil kuartilnya menunjukkan jurnal tersebut semakin baik.  Kontribusi Jurnal  Saat ini sangat ramai perbincangan keharusan pemuatan jurnal bereputasi pada diskusi-diskusi vaksin Covid-19. Beberapa tokoh medsos yang mengaku dokter, peneliti, dan ahli menyatakan memiliki vaksin lebih ampuh untuk mengatasi pandemi. Mengklaim petunjuknya yang viral di medsos lebih efektif dan ampuh dibanding penyuntikan vaksin.  Menurutnya, pihak yang kompeten menolak klaim tersebut karena ilmuwan (medsos) tidak mampu memberikan bukti penulisan jurnal internasional. Publikasi jurnal kini menjadi kambing hitam yang menghambat pemulihan kesehatan. Demikian menurut pihak-pihak tersebut.  Ini adalah salah kaprah pengetahuan sosial yang parah. Demikian pula klaim Terawan bahwa DC sudah diakui dunia, juga sama salah kaprahnya. Jurnal bukan alat justifikasi sebuah ilmu pengetahuan sahih atau haram. Jurnal sebetulnya adalah produk karya ilmiah yang dituliskan dengan memenuhi persyaratan ilmiah.  Tujuannya beragam. Mengenalkan temuan ilmiah, menyampaikan studi kasus, laporan, review, atau tinjauan. Bahkan, tulisan editorial pun bisa dijurnalkan. Jurnal yang baik tentu saja akan menjadi tambahan kekayaan intelektual, sumbangan ilmu, harapannya kalau bisa dapat memengaruhi kehidupan sosial masa kini dan masa depan.  Penulisan jurnal seharusnya tidak menghentikan kegiatan riset dan penelitian siapa pun di dunia ini. Bagi yang mengaku ilmuwan, ketika sarannya tidak diterima karena hambatan penulisan jurnal, seharusnya yang dilakukan ialah meneruskan upaya risetnya sampai diperoleh temuan yang benar-benar riil. Klaim bahwa vaksinnya efektif atau manjur, tapi masih diujicobakan pada sedikit orang, tentu tidak bisa digeneralisasi ke seluruh dunia.  Menjadi upaya peneliti bahwa hasil kerjanya harus bisa diujicobakan dalam jumlah yang lebih besar dan teruji di wilayah yang heterogen. Jika terbukti, ini baru pada tahap temuan awal. Jurnal bereputasi pun sudah menerima tahap ini, tapi dengan penulisan yang rapi. Ada batasan temuan penelitian dan hanya berlaku pada populasi tertentu sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika temuan awal ini sudah diklaim menjadi jawaban dunia, sesungguhnya masih panjang perjalanan ilmiahnya.  Mengapa masih panjang? Karena keterbatasan sumber daya yang pada umumnya pendanaan masih menjadi persoalan klasik. Meneliti metode, membuat prototipe, membuat sampel produk vaksin, menguji relawan, dan menguji di lab kembali sangat memerlukan biaya dan dana. Bagi laboratorium besar, seperti milik Sinovac, Sinopharm, Moderna, Johnson &amp; Johnson, Pfizer, dan AstraZeneca, tentu tidak menjadi soal. Namun akan sangat berat jika perorangan memikul dana penelitian, bahkan mustahil.  Inilah yang dinilai saat penulisan jurnal. Reviewer jurnal akan segera mengetahui mana cerita bohongan dan mana yang betulan. Bagaimana latar belakangnya, teori yang menjadi acuan, apa metode yang dipakai, apakah jumlah datanya memenuhi standar ilmiah, bagaimana menjelaskan temuan, dan kesimpulan.  Jika skup dan skalanya terbatas, tentu saja sulit untuk bisa diterima pada kelas jurnal yang tinggi. Alternatifnya tentu dimasukkan pada kelas jurnal yang lebih rendah dengan tetap memberikan batasan. Pada konteks terbatas, jika jurnal bisa diterima, tentu saja pertimbangannya karena sudah memberikan kontribusi penelitian untuk kekayaan atau referensi keilmuan. Pengakuan internasional tentu saja belum, masih banyak yang harus diuji lagi untuk mendapat keyakinan ilmiah.  Penulisan jurnal bereputasi menjadi penting sebagai dasar justifikasi vaksin disebabkan sejarah panjang awal mula dikenal teknologi vaksin. Pada 1796 peneliti Edward Jenner (Inggris) mengenalkan metode vaksin. Pada 1853 vaksin cacar air baru bisa dimassalkan. Lalu pada 1885 peneliti Prancis Louis Pasteur mengembangkan vaksin virus rabies, baru pada 1892–1898 diproduksi massal.  Baca Juga: <a class="d-block" title="8 Universitas Swasta Terbaik 2020 di Jatim Versi Kemendikbud" href="https://www.jawapos.com/nasional/25/07/2021/8-universitas-swasta-terbaik-2020-di-jatim-versi-kemendikbud/">8 Universitas Swasta Terbaik 2020 di Jatim Versi Kemendikbud</a>  Tahun 1920–1926 baru ditemukan penyakit difteri dan tetanus, vaksinnya diselesaikan tahun 1950–1960. Tahun 1944 ditemukan vaksin flu dan tahun 1986 baru ditemukan vaksin hepatitis B. Vaksin Covid-19 ini khusus karena virusnya baru muncul Desember 2019. Seharusnya diperlukan tahunan untuk memetakan virus ini. Namun, berkat perkembangan teknologi, purwarupa vaksin bisa diproduksi dalam waktu singkat.  Ilmuwan Indonesia seharusnya tidak cepat surut karena hambatan jurnal. Terus jalankan penelitian dengan dana terbatas karena inilah kemampuan kita sekarang. Jika Vaksin Nusantara memang ampuh, seharusnya hanya menunggu waktu saja. Tidak perlu saling klaim menjadi paling unggul. (*)  <hr />  *) EFFNU SUBIYANTO, Peneliti dan Dosen MM UKWM Surabaya

Jurnal dan Saling Klaim Efikasi Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Efnu-Subiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BIAS tarif pemajakan di Indonesia akhir-akhir ini berbalik arah. Informasi digelontorkan media bahwa tarif pajak Indonesia termasuk kategori rendah. Untuk itu, berbagai move pemerintah dipersiapkan dalam rangka menaikkan pajak.  Yang mengerucut terakhir, pemerintah sudah bersiap menerapkan kebijakan tidak populis dengan menaikkan PPN atas bahan pokok atau sembako. Ada tiga opsi, yakni pengenaan tarif umum 12 persen, tarif rendah 5 persen, dan tarif final 1 persen. Yang mengejutkan, sudah didaftar 11 jenis bahan pokok yang menjadi target pemajakan baru ini. Yakni, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran.  Tarif pajak memang komoditas politik yang seksi. Saat kampanye selalu digelorakan insentif pajak, diskon, atau sunset policy. Namun, saat jabatan dalam genggaman malah menjalankan kebijakan yang sebaliknya. Di Amerika Serikat, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden juga berkampanye soal pemotongan pajak dan membuat pemilihnya tertarik serta memenangi pilpres. Namun, Biden akhir-akhir ini juga sudah menaikkan tarif pajak.  Pajak korporasi di AS kini sudah naik dalam kisaran 25 persen sampai 28 persen sejak Juni 2021. Pada masa Presiden Obama, pajak korporasi memang 35 persen dan diturunkan Presiden Trump sejak 2017 menjadi 21 persen. Dengan tarif baru, penerimaan negara AS akan menghasilkan USD 850 miliar, sementara jika pajak 25 persen penerimaan negara hanya USD 500 miliar.  Biden memang memerlukan banyak uang untuk mendanai proyek infrastruktur USD 2,3 triliun untuk tahun 2021–2031. Padahal, Biden juga merencanakan paket penyelamatan ekonomi karena dampak Covid-19 sebesar USD 1,9 triliun.  Yang membedakan, kenaikan pajak di AS dibebankan kepada industri, namun juga tidak melebihi tarif pajak sebelum 2017.  Namun, yang unik untuk Indonesia, pajak justru diterapkan pada komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan primer rakyat. Padahal, dalam UU 49/2009 tentang Perubahan Ketiga UU 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, pemajakan PPN atas bahan pokok dilarang sama sekali. Meskipun toh pasal 4A ayat (2) tersebut juga tidak terbukti di kehidupan nyata. Konsumen tetap dipajaki 10 persen saat mengonsumsi makanan yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan murni menjadi penerimaan daerah dan tidak dapat direstitusi rakyat.  Meskipun UU memerintahkan 0 persen untuk bahan pokok, nyatanya tetap dipajaki daerah sebesar 10 persen. Maka, tarif pajak bahan pokok Indonesia tetap lebih tinggi dari sejumlah negara. Jadi, jika disebut pajak Indonesia lebih rendah, jelas pembalikan atas fakta.  Contohnya adalah Italia yang mengenakan tarif pajak bahan pokok maksimal 4 persen, Turki (1 persen), Jepang (8 persen), Australia (0 persen), dan Arab Saudi (0 persen). Konsep mereka jelas, bahan pokok amat dibutuhkan seluruh rakyat karena itu wajib dilindungi pemerintah untuk menjamin kestabilan harga dan agar bahan pokok terjangkau.  Sikap kontras malah ditampilkan pemerintah yang sejak 1 Maret 2021 menghapuskan dan mendiskon pajak barang mewah, yakni PPnBM mobil berpenumpang, berlaku selama sembilan bulan atau sampai akhir tahun ini. Diskriminasi semakin tampak, yang ”the have” difasilitasi, sementara mereka yang tidak ”the have” malah kian dibebani.  Solusi Alternatif  Total konsumsi bahan pokok yang menjadi bagian dari sektor konsumsi rumah tangga (RT) memang sangat tinggi. Sekitar 55 persen PDB Indonesia yang berjumlah Rp 15.800 triliun disumbang dari konsumsi RT. Jika dikenakan pajak 10 persen saja, penerimaan negara sedikitnya Rp 870,86 triliun per tahun akan masuk bendahara negara. Sekarang pun sebenarnya sudah dipungut, namun masuk kas pendapatan daerah dan restribusi daerah (PDRD).  Yang paling bijak, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan daerah karena banyak aspek kepemerintahan yang mandek di daerah. Dana menganggur di daerah yang berasal dari dana transfer daerah dan alokasi dana desa (ADD) terus menggunung di daerah. Jika Januari 2021 masih Rp 133,50 triliun, pada April sudah menyentuh Rp 194,54 triliun. Dana mandek di perbankan ini memberikan refleksi banyak kerugian dan kemudaratan.  Bank juga rugi karena harus memberikan sejumlah bunga. Pemda juga rugi karena potensi memberikan multiplier efek ekonomi yang lebih besar tidak bisa diperoleh. Rakyat pun rugi karena peluangnya mendapatkan kenaikan ekonomi tertangguhkan. Bahkan, negara ikut rugi karena dana pajak tersebut ternyata tidak memberikan kemanfaatan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.  Untuk hal-hal seperti ini, daerah perlu didudukkan, diskusi bersama, perlu ditanya sumber PDRD-nya dan bagaimana realisasi dana transfer daerah dan ADD. Memberikan sanksi dan penalti tidak diharamkan rakyat karena ini menyangkut tujuan bernegara sebagaimana ada dalam desain Nawacita Presiden Jokowi. Abainya daerah merefleksikan tidak mendukungnya daerah atas program pemerintah pusat.  Nilai sanksi ini akan menahan kas negara tidak semakin terkuras. Tidak perlu menaikkan pajak yang akan menjadi kebijakan tidak populis, namun hanya mengorganisasi pencairan anggaran.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/06/2021/unair-sebut-temuan-itd-bukan-dari-lonjakan-kasus-bangkalan/">Unair Sebut Temuan ITD Bukan dari Lonjakan Kasus Bangkalan</a>  Makna yang lebih substansial, bahan pokok adalah hak dasar setiap rakyat, dikonsumsi secara massal, bahkan menjadi faktor ketahanan negara. Negara kuat karena rakyat cukup makan. Rakyat mampu makan karena harga bahan pokok terjangkau. Harga terjangkau karena bahan pokok tidak diributi dengan bermacam-macam pajak. Itulah filosofi dasar bahan pangan pokok, sekadar agar konsep pemajakan tidak kian membingungkan. (*)  <hr />  *) Effnu Subiyanto, Peneliti dan dosen MM UKWM Surabaya

Kebingungan Pajak Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Efnu-Subiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERKEMBANGAN bisnis di Tiongkok memang tidak bisa diduga-duga oleh masyarakat global. Pada umumnya, ikon bisnis yang membesar akan dibangga-banggakan oleh negaranya. Menjadi kebanggaan karena turut mengharumkan tanah air. Namun, ini tidak terjadi di Negara Tirai Bambu tersebut.  Yang terjadi, ikon bisnis yang sedang mekar-mekarnya seperti Ant Group baru-baru ini malah di-take down paksa, padahal hanya beberapa hari akan mengumumkan listing di bursa Shanghai dan Hongkong. Jutaan investor global panik. Unicorn Ant Group akhirnya batal IPO dan rugi sampai USD 37 miliar.  Bank sentral Tiongkok, PBoC, menekan Ant Group untuk merombak bisnis dan kemudian diinvestigasi karena dugaan sangat kuat melakukan praktik monopoli sejak akhir 2020. Kerugian Ant Group tidak kepalang karena dihantam pemerintahnya sendiri. Nilai kapitalisasinya melorot dari semula USD 280 miliar menjadi USD 108 miliar dan terus terjun bebas sampai sekarang.  Tidak dinyana oleh publik dunia, penyelidik Tiongkok mendakwa Ant Group dengan sejumlah pelanggaran. Yakni, melabrak peraturan keuangan, menerjang bisnis kredit, melanggar asuransi, dan pelanggaran praktik bisnis pengelolaan manajemen kekayaan. PBoC akhirnya memaksa Ant Group untuk memisahkan bisnisnya, wajib memenuhi kecukupan modal, dan sekali lagi tidak terkecuali Ant Group wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Tiongkok. Tidak ada hak istimewa atau privilese bagi Ant Group, unicorn (seharusnya kebanggaan) bagi Tiongkok tersebut.  Tidak berhenti di Ant Group, pemerintah Tiongkok makin membabi buta membersihkan iklim bisnis berplatform teknologi. Regulator internet Tiongkok baru saja merilis aturan antimonopoli untuk bisnis e-commerce yang pemain terbesarnya Alibaba. Terbaru, mereka bahkan menjatuhkan sanksi denda kepada 12 korporasi teknologinya karena pelanggaran terkait dengan 10 kesepakatan dan menunjukkan adanya perilaku monopoli. Sanksi itu kini merembet ke unicorn lain. Yakni, Baidu Inc, Tencent Holdings, Didi Chuxing, SoftBank, dan sejumlah start-up yang didanai oleh ByteDance.  Ideologi Lebih Penting  Yang menggemparkan adalah cara pemerintah Tiongkok dalam memberangus kedigdayaan Jack Ma, tokoh ajaib abad ini yang terkenal di dunia. Ma yang mendapatkan kepopuleran dari perkembangan teknologi memang menjadi tinggi hati dengan mengklaim melakukan apa saja karena otak encernya. Ditambah pundi-pundi hartanya, Ma memang tidak diragukan lagi mampu mengatur apa saja.  Kebablasan Ma terjadi saat pidato mengkritik sistem keuangan Tiongkok pada akhir Oktober 2020. Jack Ma hilang sejak saat itu dan baru muncul 50 detik pada 20 Januari 2021. Pemerintah Tiongkok bahkan lebih digdaya. Ma hilang selama tiga bulan dan tidak ada satu pun kecanggihan teknologi Alibaba atau Ant Group yang mampu mendeteksi keberadaan Ma.  Dalam sejarahnya, Tiongkok sering sekali menghilangkan tokoh ajaib warga negaranya sendiri. Misalnya, pebisnis e-commerce Colin Huang, pendiri Tencent Holdings Pony Ma, pebisnis pembuat AMDK Zhong Shanshan dari Nongfu Spring, dan pendiri Alibaba dan Ant Group Jack Ma yang baru-baru saja terjadi.  Saat ini Ma adalah orang kaya ke-20 kelas dunia versi Forbes dan menjadi orang terkaya ke-4 di daratan Tiongkok. Sebelum insiden Ant Group, Ma seharusnya orang terkaya nomor satu di Tiongkok. Apa pun bisa dibeli, siapa pun bisa diatur karena uang Ma, karena itu Ma menjadi lepas kendali dan menuding PBoC sudah outdate atau tidak update dengan perkembangan zaman.  Ini tentu saja karena Ma merasa bisa menjadi pengatur lalu lintas keuangan global karena memang sudah bisa dibuktikan dengan ratusan perusahaan fintech-nya yang selalu menjadi fenomena. Kecerdasannya mampu menjadikan Alibaba waralaba modern pertama di dunia yang dioperasikan mandiri oleh robot.  Secara matematis, jika dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia, orang kaya Indonesia notabene dapat mengatur segalanya, sesumbar Ma sebetulnya bisa diterima. Hanya, Ma salah perhitungan dengan sistem politik ekonomi Tiongkok yang masih menggunakan platform ekonomi komunis. Ini yang lepas dari kecerdasan Ma.  Ma keliru bahwa di Tiongkok ideologi lebih penting jauh melampaui ekonomi. Dan ideologi ternyata mampu membungkam dia. Sekali lagi, tidak ada kuasa dan rekayasa teknologi yang mampu menyelesaikan problem Ma yang notabene telah menantang ideologi.  Pelajaran Indonesia  Insiden Ma sebetulnya memberikan pelajaran ke Indonesia. Ma sebetulnya menjadi kaya saat ini, menjadi supercerdas, karena fasilitas dari pemerintah Tiongkok. Di antaranya, iklim investasi yang mendukung kepopuleran Tiongkok dan mayoritas karena negara memberikan ruang dan kesempatan kepada Ma. Sistem keuangan tradisional yang dikritik Ma adalah ruang inovasi Ma. Sebetulnya Tiongkok sangat mampu mendigitalisasi fintech-nya di semua lini, namun kesempatan itu diberikan ke Ma. Ini yang tidak diakui Ma. Malah mengklaim dirinya lebih pintar dari fasilitas negara.  Indonesia pun seharusnya demikian. Munculnya start-up, little ponies, nexicom, bahkan unicorn pun tidak terlepas dari fasilitas negara. Ruang ini sengaja diberikan ke setiap warga negara untuk berkreasi, membantu negara menyelesaikan sebagian problem sosial dan ekonomi. Namun, jika sudah berhasil, jangan sok mampu mengatur segalanya.  Pelajaran yang bisa dipetik bahwa Tiongkok tegas sekali dalam mengatur kebebasan rakyatnya sendiri. Di Indonesia, Ma pasti akan disebut tokoh ajaib dan membanggakan negara. Karena itu, pasti seluruh fasilitas, diskresi, dan privilese akan datang dengan sendirinya. Bahkan, bukan rahasia lagi, orang kaya Indonesia pasti menjadi warga negara berpengaruh yang akan memengaruhi sosial, ekonomi, dan politik.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/03/04/2021/blak-blakan-ceo-sinovac-klaim-vaksinnya-100-persen-cegah-kematian/">Blak-blakan CEO Sinovac, Klaim Vaksinnya 100 Persen Cegah Kematian</a>  Tiongkok ternyata tidak bangga dengan Ma, tidak surprised dengan Alibaba atau Ant Group yang notabene mampu menggetarkan dunia. Tiongkok akan menghardik warga negaranya yang kurang ajar terhadap pemerintahnya. (*)  <hr />  *) Efnu Subiyanto, Dosen dan peneliti di UKWM Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oVRlZGzLOh4

Tiongkok, Antara Bisnis dan Ideologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73428_92737_Opini-effnu-subiyanto.jpg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure>PEJABAT Ditjen Pajak berinisial APA dan DR sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada Maret 2021. Modus korupsinya klasik, yakni penyuapan agar nilai pajak menjadi rendah. Berita itu menarik perhatian karena hari-hari ini seluruh rakyat Indonesia harus mengirimkan laporan SPT orang pribadi (OP) dan satu bulan berikutnya, yakni April 2021, adalah batas pelaporan SPT untuk badan.  APA dan DR akan melengkapi kisah OTT KPK atas pegawai KPP Ambon awal Oktober 2018, yakni La Masikamba (kepala KPP Ambon) dan Sulimin Ramin (supervisor pemeriksa pajak), Anthony Liando swasta (CV AT), serta dua pegawai KPP lainnya. La Masikamba juga menerima penyuapan sejak 2016 dengan nilai Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar.  Pejabat Kasi KPP Pancoran Hendro Tirtawijaya juga melakukan pidana korupsi pada Juli 2012. Hendro merangkap sebagai konsultan pajak di PT Ditax Management Resolusindo. Selain menerima suap, dia menguntungkan wajib pajak dari kewajiban bayar pajak Rp 82,591 miliar dan denda Rp 46,08 miliar dengan hanya membayar Rp 1,8 miliar.  Regulasi Tarif  Bagi investor asing maupun domestik, salah satu yang akan dihitung ketika merencanakan bisnis di negeri ini adalah tarif pajak dan regulasinya. Tarif pajak yang kompetitif akan menjadi indikator awal keberhasilan operasi bisnis ke depan karena cerminan kondusifnya pasar. Sayangnya, regulasi perpajakan Indonesia demikian konservatif, berbelit, dan mahal jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing.  Padahal, belum selesai dipusingkan soal perpajakan, calon investor masih dibebani persoalan infrastruktur yang tidak memadai untuk berbisnis. Lalu rumitnya birokrasi, peliknya hukum, terbatasnya pasokan energi, faktor lingkungan, dan juga sosial. Dampaknya, berbagai bea lain yang tidak diduga muncul dan menambah ongkos investasi. Padahal seharusnya tidak ada.  Singapura, misalnya, mengenakan tarif pajak selalu lebih rendah daripada Indonesia. Ketika PPh badan di Indonesia masih 30 persen, Singapura hanya menarik 18 persen. Demikian pula PPh pribadi di Singapura terpaut 20 persen lebih rendah dari Indonesia. Pada 2010, dengan berlakunya UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, tarif PPh badan sebetulnya sudah diturunkan jadi 25 persen. Namun masih tetap tidak akan mampu bersaing dengan Singapura yang kini 17 persen.  Karena menariknya aturan PPh Singapura, sekarang ini lebih dari 1.800 kantor pusat perusahaan multinasional berada di negara itu. Bisa ditebak, ke negara mana pajak mengalir, padahal operasi bisnisnya bisa jadi di Indonesia dengan segala dampak produksinya. Termasuk menghabiskan sumber daya alam Indonesia.  Demikian pula yang dilakukan Australia. Karena itu, jangan heran kenapa banyak warga Indonesia yang berinvestasi apartemen di Singapura dan Australia. Tidak perlu diceritakan bagaimana yang terjadi di Estonia karena negeri Eropa Timur ini mereformasi luar biasa tarif pajaknya menjadi 0 persen. Pajak sekarang ini sudah memasuki era kompetisi kebijakan antarnegara yang sengit agar mendorong investasi bisa deras mengalir ke suatu negara tertentu.  Pemerintah Indonesia sebaliknya menerapkan regulasi tarif pajak secara konservatif dan pada akhirnya tidak memuluskan spirit investasi. Di sisi lain, image buruk yang tersebar di pasar sangat tidak mendukung kegiatan bisnis di Indonesia. Misalnya konflik CSR, isu keamanan, dan law enforcement. Karena itu, aktivitas investasi Indonesia cenderung stagnan.  Permasalahan utama di Indnesia adalah keterbatasan inovasi sumber pendanaan untuk APBN, kecuali hanya menggenjot dan optimalisasi pajak. Sektor pajak masih menjadi andalan utama operasional negara dalam kisaran 61,49 persen sampai 78,21 persen dari total anggaran belanja. Jika penerimaan pajak turun karena, misalnya, dinaikkannya penghasilan tidak kena pajak (PTKP), ada kekhawatiran merosotnya penerimaan negara sekitar Rp 12 triliun per tahun.  Reformasi  Pajak selalu menjadi isu menarik dan mempunyai nilai pasar. Presiden Joe Biden, juga mantan Presiden Donald Trump, saat kampanye pemilu Amerika Serikat (AS) pun gencar menjual isu pemotongan pajak. Rasio pajak negara yang tinggi sebetulnya sudah disadari memberatkan rakyatnya. Setiap presiden AS menyadari hal itu jauh-jauh hari. Mereka berupaya menghindari stigma bahwa negara merampok penghasilan warganya sendiri dengan tingginya tarif pajak.  Jadi, sungguh aneh, di saat negara-negara referensi berniat menurunkan pajak, Indonesia justru berupaya keras menaikkan pendapatan pajak dan menggali sumber pajak-pajak baru. Sementara di sisi lain, manfaat kenaikan pajak nyaris tidak bisa dirasakan rakyat. Harga BBM tetap tidak bisa turun, pelayanan publik buruk hampir di semua sektor, serta pungli dan korupsi tetap tinggi.  Sebetulnya rasio pajak ideal tidak akan sama negara yang satu dengan negara lainnya. Persentase ideal adalah yang memenuhi kebutuhan negara tersebut. Sekarang ini akumulasi rasio pajak rakyat Indonesia terhadap PDB, jika dihitung termasuk pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak tanah dan bangunan, nilainya pada kisaran 26 persen. Negara tetangga sekawasan masih tidak setinggi ini karena rasionya masih 15 sampai 17 persen. Padahal, pajak sehari-hari sudah termasuk. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan rendahnya penerimaan pajak disebabkan rasio pajak tidak apple-to-apple dengan negara lain. Alasan itu basi!  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/03/2021/melawan-divonis-4-tahun-penjara-irjen-napoleon-saya-lebih-baik-mati/">Melawan Divonis 4 Tahun Penjara, Irjen Napoleon: Saya Lebih Baik Mati</a>  Menjadi urgen dilakukan pemerintah untuk selektif dalam merencanakan belanja negara yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Selektif dalam rencana belanja ini agar dana pajak yang sudah berhasil diperoleh benar-benar dapat bermanfaat sebesar-besarnya kembali kepada rakyat. Tidak lagi diperlukan semangat menaikkan pajak tahun demi tahun. Korupsi APA dan DR menjadi magnitude negatif dari keseluruhan reformasi pajak oleh Kementerian Keuangan. Gencar diberitakan, tapi gencar pula aksi tikusnya menelikung untuk kepentingan ekonomi sendiri dan kelompoknya. (*)  <hr />  *) Efnu Subiyanto, Dosen dan peneliti UKWM Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

”Regulasi” Korupsi Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73428_92737_Opini-effnu-subiyanto.jpg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure>GELOMBANG korupsi pejabat asuransi tidak disangka tidak dinyana mulai terbongkar karena era pandemi Covid-19. Baru-baru ini delapan eksekutif PT Asabri dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerugian negara akibat ulah penjahat kerah putih itu mencapai Rp 23,73 triliun.  Padahal, Oktober tahun lalu, pengadilan tipikor juga menjatuhkan putusan penjara seumur hidup terhadap seluruh terdakwa dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (AJS). Tambahan denda juga dijatuhkan untuk Benny Tjokrosaputro sebesar Rp 6,078 triliun dan Heru Hidayat sebesar Rp 10,72 triliun. Denda ini untuk kompensasi kerugian negara berdasar hitungan BPK sebesar Rp 16,81 triliun.  Yang akan datang bakal menimpa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang juga dililit masalah hampir sama. Per Januari tahun ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menahan empat orang. Tersangkanya adalah Mohammad Irsyad (mantan direktur teknik dan aktuaria 2013), Yon Maryono (kepala divisi syariah 2011), Agustiar Hendro (chief marketing officer 2013), dan Hendro Subagio (kepala bagian aktuaria). Pokok korupsi adalah pengalihan produk kesejahteraan karyawan (PKK) ke mitra save PT BSRE.  Rusaknya tata kelola industri asuransi ternama Indonesia menjadi skandal keuangan terburuk Indonesia setelah BLBI. Skandal Bank Century Rp 6,7 triliun tampak tidak ada artinya dengan skandal AJS, Bumiputera, dan Asabri.  Skandal asuransi di Indonesia ini mengingatkan pada skandal kecurangan akuntansi terbesar pada Enron (2001). Sedikitnya 12 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Dana triliunan uang pesangon dan dana pensiun yang telah ditanamkan di saham Enron hilang. Pemegang saham lain, termasuk rakyat Amerika, juga dirugikan sekitar USD 70 miliar ketika nilai saham Enron jatuh menjadi nol.  Enron adalah perusahaan gas yang dibangun Kenneth Lay. Aksi pertamanya melakukan merger dua perusahaan gas alam menjadi satu. Penggabungan ini menjadikan Enron perusahaan pertama yang mampu mendistribusikan gas alam ke seluruh Amerika Serikat.  Namun, yang dilakukan Lay adalah rekayasa akuntansi dan laporan keuangan. Eksekutif Enron melaporkan aset dan laba lebih besar kepada investor. Enron membukukan utang sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Cara ini dikuatkan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh konsultan Arthur Andersen dan membuat pemegang saham percaya bahwa Enron tetap memberikan keuntungan yang baik serta pendapatan meningkat dari tahun ke tahun.  Tidak disangka, pada pertengahan 2001, harga saham Enron jatuh dari harga tertinggi USD 80 per saham. Penyebabnya adalah pemberitaan majalah Fortune yang menyebutkan bahwa laporan keuangan Enron ”nearly impenetrable” dan harga sahamnya sudah terlampau tinggi.  Harga saham Enron terus-menerus jatuh pada Oktober 2001. Enron kemudian mengumumkan telah melakukan penggelembungan pendapatannya sebesar USD 544 juta sehingga nilai saham terdilusi sampai USD 1,2 miliar. Otoritas pengawas pasar modal Amerika Serikat, SEC, mengumumkan untuk menginvestigasi Enron.  Enron kemudian melakukan pelaporan ulang (restatement) atas laporan keuangan Enron sejak 1997 sampai 2001. Dari hasil restatement tersebut, nilai saham yang terdilusi melonjak menjadi USD 2,1 miliar dan menaikkan utang Enron USD 2,6 miliar. Pada Oktober 2001 harga saham Enron turun menjadi USD 1 dan Enron menuju kebangkrutan.  Kejahatan  Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan, memberi pernyataan tidak benar mengenai fakta material dapat dijatuhi sanksi pidana 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 15 miliar (pasal 104). Permasalahannya, mengapa manajemen AJS, Asabri, dan Bumiputera demikian ceroboh dan tidak belajar dari banyak kasus serupa yang pernah terjadi. Pelanggaran etika entitas bisnis dapat dengan mudah diketahui, misalnya kasus Worldcom, Global Crossing, Rite-Aid, Oracle, ParMor, Adelphia, Louisiana-Pacific, Enron, hingga Qwest.  Berdasar Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, perbuatan eksekutif sudah memenuhi pidana korporasi jika sekurang-kurangnya memenuhi satu di antara berikut ini. Yakni, korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan; pembiaran terjadinya tindak pidana; dan tidak melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, tidak ada upaya mencegah dampak yang lebih besar, tidak ada sikap memastikan kepatuhan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.  Perma itu adalah juknis dan implementasi UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 25/2003 tentang Perubahan atas UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 3/2004 tentang Bank Indonesia, dan KUHP pasal 51 dan pasal 398. Pada kondisi maraknya perilaku buruk eksekutif BUMN di Indonesia akhir-akhir ini, memang sudah sepatutnya kejahatan korporasi disidik dengan serius. Ini dalam rangka menciptakan efek jera agar eksekutif bertindak hati-hati menjalankan bisnisnya. Mereka harus sadar punya kewajiban membawa korporasi yang dipimpinnya benar-benar menerapkan asas clean, good, dan corporate governance.  Pentingnya memberikan perhatian dan tegas terhadap korporasi yang berperilaku korup ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Jika terus-menerus pejabat BUMN dan pemerintah diiming-imingi sejumlah besar gratifikasi, pemerintahan yang bersih dan kredibel tidak akan dapat diwujudkan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/03/02/2021/dokter-di-inggris-sebut-pilek-dan-hidung-meler-jadi-gejala-covid-19/">Dokter di Inggris Sebut Pilek dan Hidung Meler jadi Gejala Covid-19</a>  Kini rakyat Indonesia menunggu tindakan tegas para hakim tipikor, kegigihan para jaksa Kejagung, dan ketegasan penegak hukum lainnya agar masalah kejahatan yang melibatkan korporasi asuransi disanksi secara adil. Pelakunya wajib diganjar hukuman berat. Ini dalam rangka menyehatkan iklim berusaha yang baik dan menangkal sistemiknya kejahatan korupsi yang sudah merambah ke seluruh sektor dan sendi-sendi negara. Jangan ragu lagi, pidanakan dan berikan sanksi kepada korporasi jahat itu, demikian pula eksekutifnya.  Untuk pelanggaran tata kelola BUMN, sanksi etika dari Kementerian BUMN sangat ditunggu publik terhadap tindakan eksekutifnya ini. Semoga kasus asuransi ini dapat menjadi pembelajaran bagi manajemen BUMN dan korporasi Indonesia pada umumnya. (*)  <hr />  *) Effnu Subiyanto, Dosen Korporasi Strategi UKWM Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UFEDy2G7Wp0

Moral Hazard Petinggi Industri Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73428_92737_Opini-effnu-subiyanto.jpg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure>PERLOMBAAN membuat vaksin Covid-19 oleh berbagai lembaga riset dan perusahaan farmasi dunia sudah menemui titik terang. Dalam pikiran kita, pembuat vaksin ternama pastilah Pfizer-BioNTech asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Berikutnya Moderna (AS), Oxford University-AstraZeneca (Inggris), Gamaleya (Rusia), Johnson &amp; Johnson (AS), dan Sinopharm (Tiongkok). Dari uji klinis tahap akhir, tingkat efektivitas diklaim di atas 90 persen. Meskipun demikian, Johnson &amp; Johnson dan Sinopharm belum memproklamasikan tingkat efektivitasnya.  Pertengahan Desember 2020 ini, sejumlah negara akhirnya memberikan izin penggunaan vaksin untuk penduduknya. Misalnya, AS, Inggris, Tiongkok, dan Rusia. Ketika negara-negara dengan fasilitas penelitian maju tersebut sudah memberikan lampu hijau, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengikutinya pula. Indonesia pun demikian. Beberapa hari ke depan, vaksinasi masal rakyat Indonesia dilakukan dan kebutuhan vaksinnya mencapai 246,58 juta dosis.  Kabar yang melegakan, biaya vaksin keseluruhan akan dibebaskan alias gratis. Ini yang perlu dibahas bersama. Bagaimana teknis gratisnya? Ada enam macam vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Yang manakah yang gratis?  Sejarah Moral Hazard  Hanya ada satu transaksi ekonomi yang tidak dapat ditawar di dunia, yakni kesehatan. Apa pun nasihat dokter dan saran rumah sakit (RS), bahkan kendati kadang salah, pasien akan mengikuti tanpa melakukan negosiasi atas nama kesehatan. Inilah yang sejak dulu sampai kini dikritisi publik. Sebab, sektor kesehatan yang sebetulnya hak dasar manusia kini berubah menjadi salah satu sektor transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari manusia yang sakit!  Studi PBB pada 2004 menunjukkan bahwa produsen obat, termasuk perusahaan pembuat vaksin, sebetulnya telah melakukan mark-up harga obat sampai 500.000 persen dibanding harga bahan pembuatan (Velasquez, 2006). Contohnya, harga obat untuk tekanan darah tinggi produksi Pfizer. Seratus tablet Norvasc dibanderol USD 220. Padahal, harga bahan-bahannya hanya 14 sen dolar. Prozac, obat antidepresan buatan Lilly, dihargai USD 247, jauh dari harga bahan-bahannya 11 sen dolar. Obat Tenormin untuk hipertensi produksi Astra Zeneca dibanderol USD 251. Harga aslinya 18 sen dolar.  Dengan kemampuan teknik farmasi yang sudah maju, ketika RS mampu meracik obat sendiri, masing-masing memiliki potensi mendapatkan keuntungan sampai 500.000 persen dibanding harga bahan dasar obatnya. Ini dari sisi obat yang merupakan komponen biaya besar yang membentuk biaya pelayanan RS secara total.  Di sisi lain, RS sebagai rantai industri kesehatan berdasar penelitian itu yang dimasukkan dalam Fortune 500 (2004) juga memperoleh pendapatan rata-rata minimal 17 persen. Padahal, kelompok industri lainnya mengantongi pendapatan paling tinggi 3 persen. Ini menunjukkan bahwa manajemen RS kini menerapkan kebijakan transaksi ekonomi sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan.  Bisnis Besar  Sejak dulu, nilai perdagangan obat, termasuk vaksin, di Indonesia tidak bisa dikatakan kecil. Karena itulah BPJS Kesehatan selalu defisit. Sampai saat ini, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 28,4 triliun.  Pada 2014, ketika pemerintah mulai menggaransi kesehatan 121,6 juta rakyat dalam wadah JKN, besarnya angsuran negara minimal Rp 25 triliun. Total klaim 2014 ternyata mencapai Rp 42,6 triliun atau 170,4 persen lebih tinggi dari proyeksi anggaran. Padahal, jumlah masyarakat miskin dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) masih 86,4 juta dengan premi asuransi dinaikkan Rp 23.000 dari semula Rp 19.225 dan alokasi APBN Rp 25,5 triliun.  Ini belum termasuk iuran seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang berjumlah minimal 118 juta orang. Jika diasumsikan iuran per pekerja atau buruh pesimistis Rp 25 ribu per bulan, akan terkumpul Rp 35,4 triliun per tahun. Artinya, instrumen kesehatan nasional setiap tahun akan mendapatkan dana segar minimal Rp 78 triliun. Anggaran negara dan dana masyarakat yang termobilisasi untuk dana kesehatan ini akan meningkat tiap tahun sehingga pada 2019 seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh JKN tidak terkecuali.  Berdasar penelitian di Jakarta dan kota-kota Indonesia lainnya (Sulastomo, 2000), struktur biaya obat sendiri dan vaksin mencapai 43,63 persen. Sisanya terbagi antara honor dokter (27,96 persen) dan ongkos jasa rumah sakit (28,41 persen). Artinya, jatah ekonomi obat nasional, termasuk rekomendasi vaksin dari dokter, paling tidak bernilai Rp 34,03 triliun. Jadi, jika anggaran vaksin korona 2020–2021 mencapai Rp 34,23 triliun, sebetulnya tidak berlebihan.  Karena sangat besarnya nilai ekonomi dunia medis, apalagi tahun ini seluruh aktivitas kesehatan disentralkan dalam sistem JKN, produsen obat sangat masif melakukan terobosan-terobosan dan menghalalkan banyak cara. Termasuk kongkalikong dengan profesi mulia para praktisi kesehatan sampai manajemen rumah sakit yang seharusnya menjaga integritas kemanusiaan.  Kasus moral hazard dunia kesehatan dan mata rantainya sudah sering terjadi kendati sangat tabu didiskusikan karena sangat sensitifnya nilai kesehatan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Negara Berketuhanan" href="https://www.jawapos.com/opini/19/12/2020/negara-berketuhanan/">Negara Berketuhanan</a>  Namun, betapa pun karena menyangkut dana superbesar, mencapai Rp 34,23 triliun, sikap kritis masyarakat tetap diperlukan. Kurang mulia apa tujuan dana bantuan sosial untuk ketahanan ekonomi rakyat, namun tetap juga dikorupsi. Demikian pula, ketahanan masyarakat pesisir untuk pengembangan lobster dalam negeri turut dikorupsi.  Teknis gratis harus diartikulasikan dengan sangat jelas kepada masyarakat. Apakah gratis untuk vaksin Pfizer-BioNTech saja, apakah khusus untuk Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, atau vaksin Merah Putih. Jangan sampai rakyat sudah antre vaksin, tiba-tiba RS menyampaikan vaksin gratis sudah habis. Yang masih ada harganya justru lebih mahal. Akhirnya, pesan vaksin gratis itu kembali tidak sampai sepenuhnya untuk rakyat. (*)  <hr />  *) Effnu Subiyanto, Peneliti dan dosen UKWM Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PL0iWS1l35U

Perjelas Makna Gratis Harga Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73428_92737_Opini-effnu-subiyanto.jpg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure>ONTRAN-ontran politik pengesahan RUU Cipta Kerja (CK) menjadi UUCK benar-benar sangat gaduh. Beberapa hari ini sejak awal Oktober 2020, mahasiswa kota-kota besar di Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Solo, Malang, Makassar, Surabaya, Medan, hingga kota-kota lain, bergerak mendekati kantor-kantor DPR, DPRD setempat, dan simbol-simbol pemerintahan. Demonstrasi publik setahun lalu mengusung isu menolak banyak RUU. Yakni, RUU Pemasyarakatan; RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Pesantren, RUU Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya, RUU KPK, dan RUU KUHP. Tahun ini, tema sentralnya adalah penolakan UUCK. Banyak yang harus dievaluasi dari gaduh politik September 2019 dan Oktober 2020 ini. Di antaranya, protap polisi dalam merespons demonstrasi harus segera dibenahi. Harus dipahami bahwa mahasiswa adalah generasi bangsa yang harus dipelihara dan dilindungi. Kendati jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta orang atau sudah terlalu berlebih, tetap tidak membolehkan satu mahasiswa pun terluka. Korban demonstrasi di seluruh Indonesia menjelang rapat paripurna DPR (24/9/2019) dan Oktober 2020 ini adalah bukti betapa protap polisi masih mengutamakan represif dan kekuatan senjata. Di Makassar, korban berjatuhan terutama dari mahasiswa, baik karena terkena lemparan benda keras, dipukul pentungan polisi, ditendang, terpapar bom gas air mata, diterjang water cannon, dan bahkan terkena peluru karet. Di Jakarta, Malang, Bandung, Jogjakarta juga sama. Penyampaian pendapat mahasiswa direspons keras untuk ukuran anak-anak sekolahan. Di atas kertas, dalam setiap aksi demonstrasi yang tersulut sampai anarkistis, dapat dipastikan demonstran akan berdarah-darah. Kendati demikian, mereka patut mendapat apresiasi karena sudah menempuh risiko membahayakan diri untuk kepentingan masyarakat banyak. Paling tidak, wakil masyarakat sudah memberikan ekspresi dari sebuah keputusan politik dan dalam atmosfer politik demokrasi sekarang ini, aspirasi itu mendapat perlindungan hukum dan dihormati. Memang yang paling tepat seharusnya mahasiswa juga menahan diri untuk tidak turun ke jalanan, berargumentasi secara akademik lebih terpuji dan sangat aman, baik jiwa maupun harta. Kelemahan utama elite bangsa ini, diakui atau tidak, gerakan intelektual yang bukan fisik kadang tidak direspons dengan serius. Pemerintah baru tergopoh-gopoh memberikan reaksi apabila sudah jatuh korban atau kerusakan. Prosedur Namun, yang harus digarisbawahi bahwa kerap kali tindakan polisi sangat berlebihan dalam merespons aksi demonstrasi. Ada saja cara untuk memprovokasi massa. Akhirnya massa sukar dikendalikan. Kemudian polisi menyeruak untuk membubarkan kerumunan. Mahasiswa mencurigai bahwa polisi selalu menggunakan taktik dan strategi kontra-intelijen untuk memecah konsentrasi massa. Termasuk di antaranya, memasang informan yang sebetulnya intelijen terlatih untuk melakukan tindakan anarkistis kali pertama. Dalam setiap aksi demonstrasi, koordinator mahasiswa sebetulnya melakukan simulasi gerakan malam H-1 di kampus-kampusnya. Penulis yang pernah menjadi Korlap juga melakukan demikian, merencanakan dengan detail, datang dari arah mana, berapa orang, apa tuntutannya, siapa oratornya, sampai tanda khusus tertentu peserta demonstrasi. Jadi, segera diketahui siapa orang asing yang masuk dalam kerumunan, apakah peserta terdaftar atau orang luar. Aksi tidak simpatik memang pernah dipertontonkan media sosial ketika demonstran mahasiswa di Makassar (24/9/2019) bersikap anarkistis dengan merusak dan menghancurkan mobil polisi. Namun, oknum berseragam polisi juga tidak mendapatkan simpati masyarakat karena memasuki masjid tanpa melepas sepatu larsnya. Pada demonstrasi di Malang Oktober 2020, masyarakat juga menyayangkan ketika demonstran merusak mobil polisi. Meski sikap mahasiswa tidak terpuji, polisi sebagai kekuatan pelindung rakyat tidak boleh berlaku sama anarkistisnya dengan demonstran. Polisi harus memperbaiki prosedur tetapnya (protap), yakni disiplin di dalam garis pertahanannya. Polisi tidak perlu berlari-lari mengejar mahasiswa karena akan terlihat seperti aksi kucing-kucingan atau kejar-kejaran. Aksi antidemonstrasi oleh polisi yang elegan dapat diteladani, misalnya, dari polisi Inggris. Berseragam rapi, memakai pelindung, dengan hanya bersenjata pentungan, polisi antihuru-hara Inggris menekankan tameng mereka ke kerumunan massa agar mundur sampai bubar. Mereka bergerak seirama dalam langkah-langkah terlatih, tameng barisan belakang digunakan untuk menutup kepala. Praktis tubuh seluruh pasukan terlindung dari depan, atas, dan samping. Tentu saja demonstran tidak tinggal diam, mereka menendang tameng polisi, memukul, sampai melemparkan bom molotov. Namun, polisi terlatih itu sama sekali tidak terpancing meninggalkan barisan kukuhnya. Lemparan dan tendangan demonstran itu bagai menghantam karang. Ada polisi khusus yang bertugas memadamkan bom molotov, tapi ada pula yang terpaksa menembakkan gas air mata jika demonstran sudah sangat keterlaluan. Para elite polisi Indonesia harus segera mengevaluasi aksi antidemonstrasi selama ini karena di samping mengancam keselamatan demonstran yang notabene mahasiswa generasi bangsa, hal itu juga membahayakan diri dan kelompoknya. Tidak terbilang polisi sendiri menjadi korban luka-luka atau tewas dalam aksi demonstrasi massa sepanjang 2019. Hal itu terjadi karena polisi keluar barisan dan mengejar demonstran sehingga lepas dari kelompoknya. Betapa pun, etika mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa itu juga harus ditegakkan kembali. Ketika mahasiswa sudah berada di luar pagar kampusnya, norma sosial dan etika masyarakat harus diperhatikan. Hak-hak masyarakat harus dihormati. Antara lain, hak untuk lewat di atas jalan publik, hak tertentu karena berkaitan dengan kepentingan darurat atau emergency, hak memperoleh ketenangan dan terhindar dari kegaduhan, bahkan hak bersuara berbeda dengan agenda demonstrasi itu. Aksi jalanan adalah kegagalan pada sistem demokrasi, polisi dalam hal ini harus bersikap proporsional, bukan saling pukul di jalan. <hr /> *) Effnu Subiyanto, Dosen dan peneliti UKWM Surabaya Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Qiwb-2hZpKU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Benahi Protap Pengamanan Demo Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Efnu-Subiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KISAH elite BUMN memang selalu mengagetkan dan tidak terduga-duga. Pada 2014 terjadi fenomena mundurnya beberapa Dirut BUMN. Misalnya, Nur Pamudji yang mundur dari BUMN PLN. Berikutnya, awal Oktober 2014, Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga mundur. Pertengahan Desember tahun yang sama, Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar pun mengajukan pengunduran diri.  Berbeda lima tahun silam, akhir Agustus lalu, mantan Dirut BRI Suprajarto juga menolak dipindahkan ke BTN dengan alasan tidak ada komunikasi.  Tidak jelas alasan Suprajarto mundur dari BTN. Berdasar rilis serikat pekerja, penunjukan itu tidak sepadan. Aset BRI sangat besar, sedangkan aset BTN hanya 25 persen. Artinya, penunjukan Suprajarto ke BTN bukan promosi, tetapi sebaliknya, demosi. Per Mei lalu, aset BRI mencapai Rp 1.223,08 triliun, sedangkan aset BTN hanya Rp 305,72 triliun.  Aset memang berkorelasi pada penghasilan para direksi, bahkan tantiem akhir tahun dapat menggelembung. Tahun lalu direksi BRI dipastikan mendapat bonus Rp 268,22 miliar atau naik 12,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebanyak Rp 239,46 miliar. Jika BRI memiliki 12 direksi, artinya setiap direksi bakal mendapatkan minimal Rp 22,35 miliar.  Berbeda dengan BRI, BTN rupanya tidak seberuntung BRI. Dewan direksi BTN juga mendapatkan tantiem meski besarannya belum dipublikasikan. Namun, jika melihat pertumbuhan laba bersih 21,85 persen menjadi Rp 3,02 triliun pada 2018, tentu kinerja itu tidak bisa dikatakan kecil.  Isu Divestasi  Mundurnya Suprajarto memunculkan pertanyaan besar karena BTN masih tetap masuk dalam Grup Himbara yang notabene bank papan atas di Indonesia. Dari sisi aset, BTN termasuk lima besar bank lokal terbesar di Indonesia. Betapapun BTN pernah diterpa informasi negatif bersumber dari pemerintah sendiri.  Pertengahan April 2014, Kementerian BUMN tiba-tiba meluncurkan agenda yang berbeda dan sangat drastis. Pemerintah berniat keluar dari struktur kepemilikan pada BTN dengan alasan yang belum diketahui. Mayoritas saham sebanyak 60,14 persen Seri A Dwiwarna berjumlah 6,35 miliar saham yang dikuasai pemerintah hendak dilepas. Itu berarti pemerintah melepas semua bentuk atribusi dan kontrol secara langsung di dalam bank tersebut. Pemangku kepentingan sontak terkejut. Serikat Pekerja (SP) BTN menolak dan menduga divestasi yang dilakukan tiba-tiba itu sarat kepentingan tertentu.  Namun, pemerintah sebetulnya masih melihat BTN sebagai BUMN strategis yang mempunyai salah satu fungsi penting, yakni sumber pendanaan perumahan rakyat. BTN tidak diliberalisasi bebas di pasar, tetapi hendak dialihkan ke Bank Mandiri yang lebih kuat yang dibuktikan dengan surat Kementerian BUMN Nomor SR-161/MBU/04/2014. Artinya, pemerintah masih mengendalikan BTN, tetapi melalui manajemen Bank Mandiri. Jadi, alasan bahwa pemerintah lepas tangan dalam penyediaan rumah murah kepada rakyat tidak seluruhnya benar.  Persoalannya, sejak lima tahun silam sampai saat ini, isu pelepasan saham mayoritas pemerintah tidak pernah jelas. Nasib BTN masih terkatung-katung dan para pekerja bank tersebut masih harap-harap cemas. Saat ini dalam disrupsi informasi, hal yang tidak jelas tidak jarang justru dilakukan dengan tiba-tiba sehingga menimbulkan kekisruhan fundamental dan struktural organisasi tersebut.  Bias Talent Pool  Terlepas dari rencana divestasi pemerintah di BTN, penolakan Suprajarto merupakan antitesis sistem talent pool Kementerian BUMN. Melihat hal itu, tidak dapat ditampik bahwa ada yang salah dalam penetapan figur direksi BUMN akhir-akhir ini. Kesalahan tersebut terkait dengan kinerja maupun kompetensi yang tidak tepat atau kebijakan yang tidak pas dalam membawa BUMN yang dipercayakan kepadanya.  Berdasar Peraturan Menteri BUMN Per-03/MBU/02/2015, pemenuhan direksi BUMN diatur dan didesain memiliki 7 kemampuan materiil dasar saat asesmen serta 3 dimensi penilaian dalam uji kepatutan dan kelayakan. Dalam dimensi penilaian, harus memiliki 4 aspek penilaian kualitas pribadi dan 12 aspek kepemimpinan. Itulah yang disebut sistem talent pool BUMN sebagai sumber bank data calon direksi BUMN di Indonesia.  Niat Kementerian BUMN memang baik karena bertujuan untuk mixing pengetahuan dan keahlian antara direksi dari internal BUMN dan direksi dari bank talent pool. Namun, yang terjadi, direksi dari internal BUMN dibabat habis sehingga transfer pengetahuan bisnis inti BUMN hilang tidak berbekas.  Model kepemimpinan direksi BUMN dari talent pool akhirnya menjadi sangat normatif dan berjarak. Untuk menghindari friksi operasional, para direksi baru tersebut memisahkan kantor sehingga komunikasi menjadi berjarak dengan pusat produksi atau operasionalnya. Ukuran kinerja semata-mata berdasar pada kalkulasi numerik. Misalnya, berapa besaran keuntungan, penurunan biaya operasional, metode pembagian kinerja, dan besaran tantiem direksi.  Dalam rangka menambah perisai direksi, kemudian diimplementasikan kebijakan pro-hire pada jabatan eselon I di bawah direksi. Lengkaplah sudah, pengetahuan direksi baru atas BUMN yang dipimpinnya sudah minimalis ditambah masuknya para eselon I yang notabene sangat baru, tak ubahnya mengemudikan kapal tanpa kompas.  Saat ini semakin banyak tenaga pro-hire dengan sejumlah alasan yang menyertainya. Alasan klasik adalah tenaga talent dari dalam BUMN tersebut belum memenuhi syarat dan kualifikasi. Alasan lain adalah menaikkan efisiensi produksi dan alasan terbaru adalah memutus mata rantai konspirasi dari direksi sebelumnya. Padahal, kehadiran pro-hire sebetulnya sudah dilarang Kementerian BUMN dalam Surat Edaran (SE) No SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Sejenisnya. Perbandingannya, menyewa staf saja tidak boleh apalagi menempatkannya dalam struktur organisasi permanen.  Kondisi BUMN akhirnya menjadi menghangat berbarengan dengan konstelasi politik menjelang pengumuman Kabinet Jokowi pada Oktober nanti. Direktur yang baru enggan menanggung potensi risiko hukum dari direktur sebelumnya. Kebijakan strategis warisan jangan harap akan diteruskan meski berpotensi menghentikan operasional BUMN tersebut. Perbedaan patron politik menjadi penyebabnya karena direksi lama diduga berafiliasi politik dengan patron politik berbeda dengan direksi baru.  Akhirnya, yang terjadi, rumor dan proksi berkembang bahwa untuk menjadi direksi BUMN harus memiliki leverage politik tertentu. Jika calon direksi hanya bermodal profesional dan keahlian, jangan pernah berharap terpilih menjadi direksi BUMN.  Bias talent pool para bakal calon direksi BUMN kini semakin liar dan ganas. Entah siapa lagi korban berikutnya. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)  <hr />  *) Dosen dan peneliti UKWM Surabaya; ketua umum Serikat Karyawan Semen Indonesia

Menolak Jabatan Dirut BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/panjang-tol-dan-laka-lantas-mudik_m_140772.jpeg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure> MESKI belum diumumkan secara resmi oleh Polri, Operasi Ramadniya 2017 tampaknya akan mendapatkan apresiasi. Indikator yang utama adalah turunnya angka kecelakaan secara umum, turunnya jumlah korban meninggal, merosotnya jumlah korban luka berat dan luka ringan, juga turunnya total nilai kerugian materi yang menyertai kecelakaan secara keseluruhan.  Jika statistik parameter mudik dibandingkan antara 2015 dan 2016, penurunan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sebetulnya sudah terjadi. Namun, pada 2017, berdasar laporan langsung beberapa media elektronik secara live, kejadian mencolok yang menimbulkan kecelakaan masif tampaknya tidak terjadi. Pada mudik tahun lalu, masih ingat betul bagaimana insiden yang terjadi di tol Brebes exit yang dikenal dengan Brexit menimbulkan korban tewas sampai 17 orang.  Dari parameter jumlah pemudik yang menggunakan angkutan jalan di darat, angkutan udara, penyeberangan, moda laut, dan kereta api, terdapat peningkatan dari 2015 ke 2016 sebesar 4,75 persen. Pemudik yang menggunakan angkutan jalan darat turun 5,9 persen sehingga menjadi 4,4 juta orang. Namun, pemudik yang menggunakan angkutan udara naik 13,7 persen sehingga menjadi 4,9 juta orang. Pemudik yang melintasi penyeberangan naik 6,6 persen (menjadi 3,8 juta orang); menggunakan kapal laut naik 5,6 persen (menjadi 0,93 juta orang); dan pengguna kereta api meningkat 3,78 persen (menjadi 4,1 juta orang).  Kendati jumlah pemudik meningkat, total kecelakaan pada rentang H-6 sampai H+6 Lebaran berdasar data mudik 2015 dan 2016 justru menurun. Akumulasi laka lantas turun 8,6 persen (2.719 kecelakaan); korban meninggal turun 16,83 persen (504 orang); luka berat turun 13,73 persen (873 orang); luka ringan turun 1,06 persen (3.635 orang); dan kerugian materiil turun 5,09 persen (Rp 5,55 miliar).  Secara keseluruhan, terdapat data menarik dari data mudik 2015 dan 2016 tersebut. Jumlah pemudik secara kumulatif meningkat 4,75 persen dari 17,4 juta orang (2015) menjadi 18,1 juta jiwa (2016); tapi laka lantas justru mampu ditekan oleh pemerintah sampai 9,06 persen.  Tahun ini jika Operasi Ramadniya yang menggantikan Operasi Ketupat mempunyai rekor penurunan angka laka lantas lebih besar daripada 9,06 persen; artinya Polri berhasil signifikan. Namun, jika skornya berada pada kisaran yang sama, kinerja Polri sebetulnya hanya menjalankan operasi lalu lintas secara rutin biasa. Artinya, belum ada value yang membedakan dengan hasil tahun lalu.    Panjang Jalan Tol   Sebetulnya ada faktor enabler yang dirasakan pemudik tahun ini dan tahun lalu yang menimbulkan perbedaan mendasar. Faktor tersebut adalah panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pemerintah sehingga menekan jumlah kemacetan lalu lintas, menekan kelelahan di jalan raya, dan akhirnya menekan angka laka lantas.  Pada 2017 total panjang jalan tol operasional mencapai 924,7 kilometer. Terdiri atas jalan tol pada era Presiden Soeharto sepanjang 490 kilometer (km); Habibie 7,2 km; Abdurrahman Wahid 5,5 km; Megawati 34 km; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 212 km; dan kini Presiden Joko Widodo 176 km.  Betapa pun, kenaikan panjang jalan tol tersebut sangat tidak berarti jika melihat laju kenaikan jumlah kendaraan bermotor baru setiap tahun. Saat ini panjang jalan di Indonesia terdiri atas jalan nasional, termasuk tol 38.500 km, jalan provinsi 25.000 km, jalan kabupaten/kota 350.000 km, dan seluruh jembatan dengan panjang 9,5 km. Total panjang jalan di Indonesia mencapai 413.510 km.  Namun, sekali lagi, rekor panjang jalan di Indonesia tersebut sungguh tidak berarti jika kita menyaksikan jumlah kendaraan bermotor (ranmor) di Indonesia. Total ranmor pada 2012 mencapai 94.229.299 unit, terdiri atas mobil pribadi (9.524.666 unit), bus (1.945.288 unit), truk (4.723.315 unit), sepeda motor (77.755.658 unit), dan kendaraan khusus (280.372 unit).  Untuk penjualan mobil pribadi saja pada 2016 ada penambahan 1,150 juta unit; 2015 sebanyak 1,2 juta unit; 2014 sebesar 1,195 juta unit; dan 2013 sebanyak 1,218 juta unit. Tanpa memperhitungkan kenaikan jumlah bus, truk, kendaraan khusus, dan sepeda motor yang pertumbuhannya luar biasa di Indonesia, jumlah ranmor di Indonesia sudah mencapai minimal 98.992.299 unit pada 2016. Jika dirata-rata panjangnya 6,8 meter per unit; kebutuhan jalan seharusnya 673.147 km. Jika saat ini hanya tersedia 413.510 km, kemacetan parah memang akan terus berlangsung di Indonesia.  Tanpa bermaksud merendahkan target operasional tol baru pada akhir tahun ini sebesar 568 km dan masih dalam tender sepanjang 1.179,56 km; panjang jalan di Indonesia tetap bagai pungguk merindukan bulan. Bahkan, meski ditambah dengan target penyelesaian tol 2018 sepanjang 1.182,7 km dan target 2019 (1.851,4 km), angka ekuilibrium panjang jalan dan jumlah ranmor tetap belum imbang. Penambahannya tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ranmor yang melejit bagai deret ukur, sementara penambahan panjang jalan beringsut pelan konstan hanya bagai deret hitung.    Kombinasi Strategi  Meskipun upaya Polri dan kementerian lain untuk menekan angka laka lantas pada setiap momen mudik demikian luar biasa, penyelesaian masalah hanya dengan jalan tol tetap tidak bisa diandalkan. Masih dibutuhkan kombinasi strategi dari pemerintah agar frekuensi lalu-lalang pemudik dan ranmor di jalan-jalan berkurang. Sebagai gantinya, digunakan alat transportasi masal yang aman dan nyaman. Di samping itu, pengadaan jalan bukan jalan tol di kabupaten/kota dan provinsi harus tetap ada serta ditambah.  Alasan klasik soal alotnya pembebasan lahan juga harus segera menemukan solusi. Saat ini 23 ruas tol masih tertahan, belum dapat dieksekusi karena lahan belum bebas. Kendala dana tetap mengemuka padahal subsidi APBN sudah berangsur dikurangi untuk pembangunan infrastruktur. Perkembangan terbaru, dana jalan tol yang sudah disiapkan untuk pembebasan lahan Rp 4,7 triliun tidak efektif karena nilai tagihan baru terbayarkan Rp 300 miliar sampai 18 Mei 2017.   Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak bisa mengeksekusi proyek tol karena pengadaan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih lamban. Sementara itu, LMAN tidak bisa bergerak karena berdasar Perpres 102/2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dan PMK 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah, dokumen-dokumen tanah tersebut harus diverifikasi BPKP dengan disertai bukti berita acara (BA) pelepasan hak, bukti bayar, dan peta bidang.  Lihatlah, antarlembaga negara masih berkutat pada persoalan prosedural yang berdampak pada kecepatan penyelesaian masalah. Padahal, pemudik sudah bersabung nyawa dengan risiko kehilangan nyawa. (*)    *) Senior advisor Yayasan CikalAFA umbrella, peneliti utama Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor)

Panjang Tol dan Laka Lantas Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/antitesis-kemudahan-investasi_m_131939.jpeg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure> LEMBAGA pemeringkat Standard &amp; Poor&rsquo;s (S&amp;P) akhirnya menaikkan rating surat utang Indonesia yang semula BB+ menjadi BBB- atau stable outlook sejak 19 Mei lalu. Kenaikan satu notch itu menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori investment grade, meskipun berada pada titik terbawah pada kelas lower medium grade A-3. Dengan begitu, lengkap sudah peringkat Indonesia pada kluster investasi dari berbagai lembaga rating dunia. Yaitu Moody&rsquo;s, Fitch Rating, dan Japan Credit Rating Agency. Lembaga Fitch terakhir menaikkan rating Indonesia pada outlook investasi sejak 23 Mei 2016 dan kali ini baru disusul oleh S&amp;P.  Kenaikan peringkat investasi tentu saja penting karena berdampak beban biaya surat utang menjadi kecil dan akan memberikan peluang kedatangan aliran dana asing untuk investasi ke tanah air. Dengan target investasi yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun ini Rp 670 triliun dan target pada 2018 sebesar Rp 840 triliun, kenaikan peringkat surat utang Indonesia tentu sangat berharga.  Dalam hal pemeringkat surat utang, di antara negara sekawasan, Indonesia berada di nomor lima setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berkompetisi dengan Singapura rasa-rasanya muskil karena 4 lembaga rating bergengsi tersebut memberikan triple A yang merupakan puncak skala penilaian. Masih 9 tahapan lagi untuk Indonesia menuju AAA dari BBB- berdasar skala S&amp;P.  Namun, benarkah bahwa Indonesia pada saat ini benar-benar ramah terhadap investasi, sangat mudah, atau justru sebaliknya ketidakpastian iklim investasi sebetulnya belum terpecahkan. Beberapa kejadian konflik investasi sebetulnya malah menunjukkan bahwa kemudahan investasi adalah antitesis di negeri ini. Pada investasi minyak dan gas yang merupakan bahasan paling panas malah justru merosot tajam. Nilai investasi migas terbaik terjadi pada 2014 dengan capaian USD 18 miliar. Ironisnya, pada tahun lalu hanya mencatatkan investasi USD 11,4 miliar sejak diimplementasikan skema gross-split menggantikan mekanisme production sharing contract (PSC).  Setidaknya 10 korporasi migas internasional hengkang dari Indonesia karena tidak menariknya bisnis tersebut dalam periode 2013&ndash;2016 dan terus bertambah. Raksasa migas internasional yang menarik diri adalah Australia Cooper Energy, Hess Corp, Murphy Oil, Anadarko, Talisman Energy, Marathon Oil, Lundin Petroleum, Korean National Oil Corp, Premier Oil, dan Niko Resources. Penawaran blok migas pun merosot dari tahun ke tahun. Pada 2009 ditawarkan 47 wilayah kerja (WK) diminati 17 WK. Tahun lalu dari 14 WK tidak ada satu pun yang diminati.  Nilai eksplorasi migas lebih miris. Jika pada 2013 direalisasikan USD 1,4 miliar, tahun lalu hanya USD 100 juta atau sangat kecil. Sungguh industri migas nasional berada pada titik nadir yang sangat gawat. Padahal, setiap investasi USD 1 juta pada sektor ini akan mendatangkan multiplier effect USD 1,6 juta, tambahan PDB USD 700 juta, dan menciptakan lapangan kerja 100 orang.  Soal kelistrikan pun tidak kalah resistansinya. Rencana pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 mw adalah salah satu kisah ironi investasi yang membekas di negeri ini dan belum juga kunjung menemui titik terang. Kabar menyedihkan berikutnya adalah proyek PLTU Cirebon II 1.000 mw diputus stop oleh PTUN Bandung (19/4/17) karena izin lingkungannya dihentikan. Proyek ini diputuskan tidak sesuai dengan tata ruang Pemda Cirebon 2011&ndash;2031. Seharusnya proyek hanya dibangun di wilayah Astanajapura, tapi berkembang sampai ke Kecamatan Mundu.  Padahal, sampai April 2017, baru 37 pembangkit listrik dalam program proyek PLTU 35 ribu mw yang sudah beroperasi. Tambahan kapasitasnya masih sangat mini, 743 mw atau 2,12 persen. Padahal, targetnya 35.000 mw. Terbayang sudah bahwa akan ada PLTU mangkrak kembali seperti hasil temuan BPKP beberapa waktu lalu. BPKP menemukan bahwa 12 proyek dari 34 proyek PLTU mangkrak 7&ndash;8 tahun positif tidak bisa dilanjutkan. Lalu 22 proyek sisanya dapat dilanjutkan, namun APBN harus menginjeksi dana tambahan Rp 7,25 triliun.  Proyek infrastruktur dasar seperti jalan tol masih terbelit persoalan klasik pembebasan lahan. Proyek tol Solo&ndash;Ngawi 90,10 kilometer pun masih kekurangan 56 hektare lahan untuk membangun 60 jembatan penyeberangan di atas jalan tol dan 30 di antaranya masuk dalam proses pengadilan yang panjang. Jika melihat progres fisik 68 persen, sangat susah proyek ini diharapkan sesuai target selesai Oktober tahun ini. Proyek tol Batang&ndash;Semarang 75 kilometer juga tidak kalah ruwet karena persoalan yang sama. Perkembangan proyek masih 24,23 persen kendati ditargetkan Oktober 2018, namun potensial terhambat melihat perkembangan proyek PLTU Batang.  Yang sangat ironis justru investasi yang dilakukan Semen Indonesia di Rembang. Pabrik semen baru dengan kapasitas 3 juta ton per tahun untuk menjamin kepastian produk semen dalam rangka proyek infrastruktur tersebut masih tidak bisa menambang dalam areal IUP-nya untuk bahan baku operasionalnya. Pabrik sudah berdiri siap produksi sejak awal 2017. Namun, sampai saat ini terkatung-katung bersama ribuan pekerjanya.  Ketidakpastian berinvestasi di sektor tambang menjadi handicap utama bangsa ini. Ada 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) yang masih bermasalah dan KPK sudah memberikan ultimatum penyelesaian maksimal Januari 2017 harus selesai. Rekomendasi KPK dipastikan sudah terlewat, bahkan persoalan tambang di Indonesia malah meningkat tajam. Sampai Maret 2017, hanya 3.588 pemegang IUP yang punya izin aktif dalam bentuk surat keputusan menteri ESDM. Sementara itu, masa berlaku 4.936 IUP sudah habis. Perincian 3.588 IUP berizin aktif pun terdiri atas 2.985 IUP clear and clean (CnC) dan 603 IUP non-CnC.  Namun, semua investor tambang di Indonesia sangat paham bahwa ada &rsquo;&rsquo;harga&rsquo;&rsquo; khusus untuk membuat IUP non-CnC menjadi CnC dan sebaliknya. Persoalannya bukan karena regulasi, namun deal-deal khusus yang harus dilakukan. Jika demikian, masihkah kita yakin bahwa negeri ini ramah dengan investasi seperti disematkan terakhir oleh S&amp;P. (*)    Effnu Subiyanto, direktur dan peneliti pada Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor)

Antitesis Kemudahan Investasi

effnu subiyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#effnu subiyanto

Berita Terkini