<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-5JPG-3783143281.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mengakui menerima uang sebesar Rp 3 miliar dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pengakuan tersebut disampaikan Noel saat menjalani persidangan di Penga dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/1). &ldquo;Menerima Rp 3 miliar,&rdquo; kata Noel di sela-sela persidangan. Noel juga secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ia menilai, persidangan berjalan secara adil dan menghargai hak-hak semua pihak yang terlibat. &ldquo;Menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa, juga penuntut umum. Secara prinsip kita menghargai hukum yang berlaku. Apalagi ini perbuatan saya, saya akui, saya bersalah,&rdquo; tegasnya. Pengakuan ini disampaikan Noel merespons dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. &ldquo;Atas penerimaan uang terdakwa Immanuel Ebenezer yang seluruhnya berjumlah Rp 3.365.000.000 dan barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker tersebut haruslah dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa,&rdquo; ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1). Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Noel akui menerima aliran uang haram Rp 3 miliar terkait sertifikasi K3 di Kemenaker. Simak pengakuan dan dakwaan korupsi di persidangan.

Noel Ngaku Terima Aliran Uang Haram Rp 3 Miliar Atas Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Screen-Shot-2026-01-19-at-105845-2835652908.png" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 3,3 miliar, dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),&nbsp; di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, Noel menerima uang sebesar Rp 3.365.000.000 serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ dari aparatur sipil negara (ASN) Kemnaker dan sejumlah pihak swasta. &ldquo;Atas penerimaan uang terdakwa Immanuel Ebenezer yang seluruhnya berjumlah Rp 3.365.000.000 dan barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker tersebut haruslah dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa,&rdquo; kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1). Jaksa merinci, Noel menerima uang sebesar Rp 2.930.000.000 dari Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3. Uang tersebut diserahkan oleh Gilang Ramadhan alias Andi, yang merupakan sopir pribadi Irvian, melalui Divian Ariq, anak kandung Noel. &ldquo;Penyerahan uang terjadi di SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Desember 2024,&rdquo; ujar jaksa. Selain uang tunai, Noel juga menerima satu unit sepeda motor Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ dari Irvian Bobby Mahendro. Motor tersebut diberikan melalui Divian Ariq di rumah Noel di kawasan Cilodong, Depok, pada Januari 2025. Jaksa juga mengungkapkan bahwa Noel menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Di antaranya, uang sebesar Rp 30 juta dari Asrul yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Immanuel Ebenezer Gerungan pada 21 Oktober 2024. Noel juga menerima Rp 25 juta dari Aji Jaya Bintara selaku Direktur PT Stramanta Dinamika Interkapital pada 17 November 2024. Selain itu, Yohanes Permata F selaku Komisaris PT Energi Kita Merah Putih mentransfer dana masing-masing Rp 50 juta pada 15 Desember 2024 dan 25 Desember 2024. Selanjutnya, Noel menerima uang dari Raden Muhammad Zidni melalui transfer rekening BCA dengan total Rp 200 juta yang diberikan secara bertahap pada periode 27 Februari hingga 23 Mei 2025. Ia juga menerima Rp 80 juta dari Yeni Marlina pada 22 Maret dan 27 Maret 2025. &ldquo;Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima,&rdquo; beber jaksa. Jaksa menegaskan, seluruh penerimaan tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap sebagai suap karena tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Mantan Wamenaker Noel didakwa terima gratifikasi Rp 3,3 miliar dan motor Ducati. Kasus ini terkait sertifikasi K3 di Kemenaker

Mantan Wamenaker Noel Turut Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,3 Miliar dan Motor Ducati

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Screen-Shot-2026-01-19-at-134440-3856636394.png" alt="Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 terdakwa lain saat menjalani sidang pembacaan dakwaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 terdakwa lain saat menjalani sidang pembacaan dakwaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,52 miliar terkait proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi, serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Noel didakwa bersama 10 orang lainnya dalam kasus tersebut. Adapun, ke-10 terdakwa lainnya yakni Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Noel bersama bersama 10 terdakwa lainnya memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 untuk membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Jika tidak dipenuhi, proses sertifikasi akan diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses sama sekali. &ldquo;Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp 6.522.360.000,00,&rdquo; kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1). Jaksa menjelaskan, praktik pungutan yang disebut sebagai &ldquo;tradisi&rdquo; telah terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3). Menurut Jaksa, Hery Sutanto mengumpulkan para koordinator dan subkoordinator untuk melanjutkan pungutan sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per sertifikat K3. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat Kemnaker menyampaikan bahwa jika pemohon tidak membayar biaya tambahan, proses penerbitan atau perpanjangan sertifikasi akan diperlambat melebihi batas waktu sembilan hari kerja atau dinyatakan belum memenuhi persyaratan administrasi. Untuk menampung uang hasil pungutan, para terdakwa membuka sejumlah rekening penampungan. Dana yang terkumpul kemudian dibagi berdasarkan jabatan masing-masing pihak di lingkungan Ditjen Binwasnaker dan K3. Praktik pemerasan ini menyasar para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 yang membayar biaya resmi antara Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta per peserta, tergantung jenis pembinaan atau pelatihan. Para pemohon terpaksa menyetujui pungutan tambahan karena sertifikat dan lisensi K3 menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu. Dalam kurun Januari 2021 hingga April 2024, para pejabat Kemnaker menerima uang sebesar Rp 3,81 miliar. Selanjutnya, pada Mei 2024 hingga Oktober 2024, penerimaan kembali bertambah sebesar Rp 1,95 miliar. Jaksa juga mengungkap peran Noel setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 21 Oktober 2024. Sekitar satu bulan menjabat, Noel menanyakan kepada Hery Sutanto terkait praktik pungutan terhadap pemohon sertifikasi K3 dan mendapat penjelasan bahwa pungutan tersebut memang telah lama berlangsung. &ldquo;Di situlah Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan meminta jatah selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebesar Rp3.000.000.000,00,&rdquo; ujar jaksa. Permintaan tersebut disanggupi dan dicairkan melalui Irvian Bobby Mahendro sebagai pihak yang mengelola rekening penampungan. Pada pertengahan Desember 2024, uang Rp 3 miliar tersebut diserahkan kepada orang kepercayaan Noel, Nur Agung Putra Setia, dalam tas jinjing bermotif batik. Sementara itu, praktik pemerasan terus berlangsung dalam periode November 2024 hingga Agustus 2025 dengan total penerimaan tambahan sebesar Rp 758,9 juta. Sisa dana dalam rekening penampungan kemudian dibagikan kepada para pejabat di lingkungan Ditjen Binwasnaker dan K3. Atas perbuatannya, Noel dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. &nbsp;

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,52 miliar

Kasus Sertifikasi K3 di Kemenaker, Eks Wamenaker Noel Didakwa Lakukan Pemerasan Rp 6,5 Miliar

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Senin (19/1).</div> </div> <div class="mt-5"> Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Noel hadir bersama 10 terdakwa lainnya yang terjerat dalam perkara dugaan suap dan pemerasan terkait sertifikasi K3. Sebelu sidang, Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya. &ldquo;Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini,&rdquo; kata Noel kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun demikian, Noel belum mengungkap secara rinci identitas partai maupun ormas dimaksud. Ia menyatakan, akan membeberkan hal tersebut pada sidang berikutnya. &ldquo;Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya,&rdquo; ujarnya. Terkait proses hukum yang tengah dijalani, Noel menegaskan dirinya siap menghadapi seluruh rangkaian persidangan. Ia juga menyatakan tidak akan mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Nggak lah, enggak usah. Kita ikut prosesnya dulu. Harapannya sih pengen bebas,&rdquo; ucapnya. Noel menilai perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak merugikan keuangan negara. Meski demikian, ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi hukum atas kasus tersebut. &ldquo;Ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita,&rdquo; imbuhnya. Adapun, ke-10 terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan yakni, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017084628/eks-wamenaker-noel-jalani-sidang-dakwaan-di-pn-tipikor-jakarta">Eks Wamenaker Noel Jalani Sidang Dakwaan di PN Tipikor Jakarta</a> Mereka akan diadili oleh Nur Sari Baktiana sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh dua hakim anggota, Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum terhadap para terdakwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. </div>

Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya.

Eks Wamenaker Noel Ungkap Ada Keterlibatan Partai dan Ormas dalam Kasus Dugaan Suap K3 di Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan&nbsp;Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;(PN&nbsp;Jakpus)&nbsp;segera&nbsp;menggelar&nbsp;sidang&nbsp;perdana&nbsp;terhadap&nbsp;mantan&nbsp;Wakil&nbsp;Menteri&nbsp;Ketenagakerjaan&nbsp;(Wamenaker)&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan&nbsp;alias&nbsp;Noel. Noel akan menjalani persidangan&nbsp;dalam&nbsp;kasus&nbsp;dugaan&nbsp;korupsi&nbsp;berupa&nbsp;pemerasan&nbsp;dalam&nbsp;pengurusan&nbsp;sertifikasi&nbsp;Keselamatan&nbsp;dan&nbsp;Kesehatan&nbsp;Kerja&nbsp;(K3),&nbsp;di&nbsp;Kementerian&nbsp;Ketenagakerjaan&nbsp;(Kemenaker). Sidang&nbsp;perdana&nbsp;perkara&nbsp;tersebut&nbsp;dijadwalkan&nbsp;berlangsung&nbsp;pada&nbsp;Senin,&nbsp;19&nbsp;Januari&nbsp;2026,&nbsp;di&nbsp;Pengadilan&nbsp;Tindak&nbsp;Pidana&nbsp;Korupsi&nbsp;(Tipikor)&nbsp;pada&nbsp;PN&nbsp;Jakpus. Juru&nbsp;bicara&nbsp;PN&nbsp;Jakpus,&nbsp;Andi&nbsp;Saputra,&nbsp;mengonfirmasi&nbsp;bahwa&nbsp;perkara&nbsp;atas&nbsp;nama&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan&nbsp;telah&nbsp;resmi&nbsp;diregister&nbsp;oleh&nbsp;kepaniteraan.&nbsp;Perkara&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;diregister&nbsp;dengan&nbsp;nomor&nbsp;1/Pid.Sus-TPK/2026/PN&nbsp;Jkt.Pst &ldquo;Kepaniteraan&nbsp;Pengadilan&nbsp;Tipikor&nbsp;pada&nbsp;Pengadilan&nbsp;Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;telah&nbsp;meregister&nbsp;perkara&nbsp;atas&nbsp;nama&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan,&rdquo;&nbsp;kata&nbsp;Andi&nbsp;Saputra&nbsp;kepada&nbsp;wartawan,&nbsp;Selasa&nbsp;(13/1). Selain&nbsp;Noel,&nbsp;terdapat&nbsp;10&nbsp;terdakwa&nbsp;lainnya&nbsp;yang&nbsp;juga&nbsp;akan&nbsp;disidang&nbsp;dalam&nbsp;satu&nbsp;dakwaan&nbsp;bersama&nbsp;Noel,&nbsp;mereka&nbsp;yakni&nbsp;Irvian&nbsp;Bobby&nbsp;Mahendro&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Bidang&nbsp;Kelembagaan&nbsp;dan&nbsp;Personil&nbsp;K3&nbsp;periode&nbsp;2022-2025;&nbsp;Gerry&nbsp;Aditya&nbsp;Herwanto&nbsp;Putra&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Bidang&nbsp;Pengujian&nbsp;dan&nbsp;Evaluasi&nbsp;Kompetensi&nbsp;Keselamatan&nbsp;Kerja&nbsp;periode&nbsp;2022&nbsp;hingga&nbsp;sekarang;&nbsp;serta&nbsp;Subhan&nbsp;selaku&nbsp;Sub&nbsp;Koordinator&nbsp;Keselamatan&nbsp;Kerja&nbsp;Direktorat&nbsp;Bina&nbsp;K3&nbsp;periode&nbsp;2020&ndash;2025. Nama&nbsp;lainnya&nbsp;yakni,&nbsp;Anitasari&nbsp;Kusumawati&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Kemitraan&nbsp;dan&nbsp;Personel&nbsp;Kesehatan&nbsp;Kerja&nbsp;periode&nbsp;2020&nbsp;hingga&nbsp;sekarang;&nbsp;Fahrurozi&nbsp;selaku&nbsp;Direktur&nbsp;Jenderal&nbsp;Binwasnaker&nbsp;dan&nbsp;K3&nbsp;sejak&nbsp;Maret&nbsp;2025;&nbsp;Hery&nbsp;Sutanto&nbsp;selaku&nbsp;Direktur&nbsp;Bina&nbsp;Kelembagaan&nbsp;periode&nbsp;2021&nbsp;hingga&nbsp;Februari&nbsp;2025;&nbsp;Sekarsari&nbsp;Kartika&nbsp;Putri&nbsp;selaku&nbsp;sub-koordinator;&nbsp;Supriadi&nbsp;selaku&nbsp;koordinator;&nbsp;serta&nbsp;Temurila&nbsp;dan&nbsp;Miki&nbsp;Mahfud&nbsp;dari&nbsp;PT&nbsp;KEM&nbsp;Indonesia. Mereka&nbsp;akan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;Nur&nbsp;Sari&nbsp;Baktiana&nbsp;sebagai&nbsp;Ketua&nbsp;Majelis,&nbsp;dengan&nbsp;didampingi&nbsp;oleh&nbsp;dua&nbsp;hakim&nbsp;anggota,&nbsp;Fajar&nbsp;Kusuma&nbsp;Aji&nbsp;dan&nbsp;Alfis&nbsp;Setiawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016970576/eks-wamenaker-noel-ebenezer-segera-disidang-total-dugaan-pemerasan-capai-rp-201-miliar">Eks Wamenaker Noel Ebenezer Segera Disidang, Total Dugaan Pemerasan Capai Rp 201 Miliar</a> Lebih&nbsp;lanjut,&nbsp;Andi&nbsp;memastikan&nbsp;seluruh&nbsp;terdakwa&nbsp;dalam&nbsp;perkara&nbsp;tersebut&nbsp;akan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;majelis&nbsp;yang&nbsp;sama. &ldquo;Sebanyak&nbsp;11&nbsp;terdakwa&nbsp;tersebut&nbsp;akan&nbsp;diperiksa&nbsp;dan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;majelis&nbsp;hakim&nbsp;yang&nbsp;sama,"&nbsp;pungkasnya. &nbsp;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) segera menggelar sidang perdana terhadap mantan Wamenaker Immanuel Eben Ezer

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Akan Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan lengkapnya perkara tersebut, maka kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, itu kini bakal memasuki tahap persidangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap. Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. &ldquo;Perkara pemerasan ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II dengan menyerahkan barang bukti serta 11 orang tersangka kepada tim JPU,&rdquo; kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12). Setelah menerima pelimpahan tahap II, JPU memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Selanjutnya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna menjalani proses persidangan. Budi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran penyidik terhadap rekening para tersangka, total dugaan pemerasan dalam perkara ini mencapai Rp 201 miliar. Perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. &ldquo;Dari hasil identifikasi penyidik, dugaan tindak pemerasan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020 sampai dengan 2025,&rdquo; ucap Budi. Nilai tersebut, lanjut dia, belum termasuk sejumlah pemberian dalam bentuk tunai maupun barang. Di antaranya kendaraan bermotor serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji dan umrah, sehingga total nilai pemerasan berpotensi bertambah. &ldquo;Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai maupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lainnya,&rdquo; tegasnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan total 11 tersangka yang akan segera menjalani persidangan. Selain Noel, para tersangka antara lain Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Sementara, dalam pengembangan penyidikan, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi 14 orang. Tiga tersangka baru itu yakni, Chairul Fadly Harahap selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker; Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3; serta Sunardi Manampiar Sinaga selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan lengkapnya perkara tersebut, maka kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Segera Disidang, Total Dugaan Pemerasan Capai Rp 201 Miliar