<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/20241124144626_4J3A0679JPG-2592991616.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah diperiksa penyidik lembaga antirasuah terkait kasus suap ekspor benih lobster alias benur yanf menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Rohidin saat itu diperiksa sebagai saksi, pada Senin, 1 Januari 2021. Rohidin bantah terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. Bahkan, Rohidin membantah menerima uang dari perizinan ekspor benur. <div dir="auto">Namun, kali ini Rohidin Mersyah harus berurusan dengan KPK. Rohidin tertangkap tangan KPK, terkait dugaan suap untuk pendanaan pencalonannya pada Pilkada Bengkulu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Rohidin terlihat telah tiba sekitar pukul 14.32 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). Rohidin terlihat mengenakan topi dan masker.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin tak berkomentar apa pun kepada awak media saat memasuki markas lembaga antirasuah. Rohidin langsung masuk ke ruang pemeriksaan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan,&nbsp;mengamankan total delapan orang dalam OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, pada Sabtu (23/11) kemarin. Salah satu yang diamankan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," ucap Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain delapan pihak yang diamankan, tim penindakan KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang, dokumen dan alat elektronik. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang diamankan dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada aparat Kepolisian yang membantu mengamankan proses tangkap tangan di Pemprov Bengkulu. "KPK mengapresiasi Jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, S.Ik, M.Si khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, S.Ik. beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu," ujar Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara,&nbsp;Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, OTT yang dilakukan di Provinsi Bengkulu diduga berkaitan dengan pungutan untuk Pilkada 2024. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga melakukan pungutan untuk pendanaan pada kontestasi kepala daerah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,&rdquo; urai Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi senyap di Bengkulu itu menyasar tujuh orang, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, Alex enggan mengungkap secara rinci konstruksi perkara hingga identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkas Alex.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Saat itu, Rohidin bantah terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. Bahkan, Rohidin membantah menerima uang dari perizinan ekspor benur

Jauh Sebelum Terjaring OTT KPK, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Ternyata Pernah Diperiksa Kasus Suap Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/WhatsApp-Image-2023-08-05-at-183350-2160184737.jpg" alt="Para nelayan berdialog dengan Penggiat Budi daya Lobster Nusantara (PBLN) di Binangeun, Desa Muara, Sabtu (5/8)." width="100%">
<figcaption>Para nelayan berdialog dengan Penggiat Budi daya Lobster Nusantara (PBLN) di Binangeun, Desa Muara, Sabtu (5/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penutupan ekspor benur atau benih bening lobster (BBL) menjadi hal yang dikeluhkan para nelayan di Desa Muara, Kecamatan Wanassalam, Lebak, Banten. Mereka berharap pemerintah mencabut larangan tersebut. Keluhan itu disampaikan para nelayan saat mereka berdialog dengan Penggiat Budi daya Lobster Nusantara (PBLN) di Binangeun, Desa Muara, Sabtu (5/8). &rdquo;Kami ingin sekali penangkapan benih lobster legal. Jadi enggak ada istilah sembunyi-sembunyi. Bahkan ada pengusaha-pengusaha yang selalu ditangkap,&rdquo; kata istri salah satu nelayan, Siti dalam pertemuan tersebut. Dia mengungkapkan, penghasilan mereka sebagai nelayan sangat tergantung pada hasil laut. Sayangnya, benur yang mereka ambil dari laut dengan tenaga dan keringat sendiri dianggap sebagai melanggar hukum. Padahal, menurut dia, perekonomian keluarga sempat membaik saat mulai menangkap benur. Namun baru beberapa tahun bisa merasakan perekonomian keluarga meningkat, muncul larangan ekspor benur. Akibatnya mereka kembali mengalami kesulitan ekonomi. Para nelayan di daerahnya, kata Siti, tidak bisa mengandalkan ekonom keluarga dari hasil tangkapan ikan. Perubahan cuaca telah menyebabkan tangkapan ikan tak menentu. Sementara itu, benur jumlahnya lebih banyak dan lebih bernilai ekonomi tinggi. &rdquo;Kami selalu waswas saat membawanya. Jadi bawa lobster pakai plastik hitam supaya enggak kelihatan. Kalau (menangkap) benih lobster legal, lebih sejahtera lagi nelayan ini,&rdquo; papar Siti. Senada dengan Siti, Kepala Desa Muara, Ujang mengungkapkan larangan ekspor benur itu sempat menimbulkan konflik antara warga dengan aparat. Dia menceritakan, suatu hari, ada aparat yang hendak menangkap salah seorang nelayan di rumahnya. &rdquo;Pada 2021 hampir dikerumuni massa. Karena menangkap warga di rumah, sehingga nelayan itu berteriak. Massa datang dan mau berkelahi. Saya turun juga, alhamdulillah dapat dicegah,&rdquo; tutur Ujang. Ujang berharap pemerintah dapat meninjau kembali larangan ekspor benur. Selain itu, penting juga memberikan pelatihan dan menyediakan teknologi budi daya lobster yang mumpuni.&nbsp; &rdquo;Sehingga benur tidak mubazir karena mati oleh predator, nelayan sejahtera, dan pemerintah pun dapat uang,&rdquo; kata Ujang. Pertemuan yang digelar sejak pukul 08.00 WIB tersebut juga dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Bernard SP, Kapolsek Wanasalam AKP Suparja, para pejabat setempat, dan artis sekaligus pemerhati nelayan Wulan Guritno.

Nelayan Desa Muara, Lebak, berharap pemerintah mencabut larangan atau penutupan ekspor benur atau benih bening lobster (BBL)

Nelayan Muara Lebak Minta Larangan Ekspor Benur Lobster Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT_SIDANG-LANJUTAN-EDHY-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dituntut 5 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy Prabowo terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/6).  Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama 5 tahun, Edhy Prabowo juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.  "Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun," ucap Ronald.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dituntut agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Tuntutan ini setelah Edhy menjalani seluruhnya pidana pokok. "Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," ujar Ronald.  Jaksa meyakini, Edhy Prabowo menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.  Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Edhy Prabowo diyakini tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik.  "Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persudangan, belum pernah dihukum, sebagian aset sudah disita," ujar Ronald.  Jaksa KPK menuntut Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT1-EDHY-PRABOWO_RIKSA-PERDANA-FED-2.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pihak lain yang juga terlibat menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Penyuap Edhy ini meyakini, masih banyak pihak lainnya yang juga terlibat dalam perkara ini.  "Ya kira kira masa aku yang salah sendiri? Gitu saja logikanya kan. Kalau aku gelombang 4 nomor urut 35, kan masih ada sampai 65 kan nomor urutnya," kata Suharjito di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Rabu (24/3).  Suharjito kecewa, karena hanya dirinya yang didakwa menyuap Edhy. Dia berdalih, komitmen fee yang diserahkan bukan permintaan dirinya, tetapi oknum di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meminta uang kepadanya. "Bukan apa-apa, kalau aku enggak diminta komitmen fee enggak mungkin aku begini," bebernya.  KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap eskpor benur. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyuap Edhy Prabowo Minta KPK Usut Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sespri-edhy-prabowo.jpg" alt="Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anggia Tesalonika di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami skema bank garansi senilai Rp 52,3 miliar yang disita tim penyidik dari BNI 46 Cabang Gambir. Kemarin (17/3) penyidik memeriksa Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Yusuf sebagai saksi.  Setelah diperiksa, Yusuf yang merupakan mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa skema bank garansi terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) tidak melanggar hukum. Meski ketentuan jaminan bank tersebut belum diatur dalam peraturan. ”Secara hukum (skema bank garansi) tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.  Sebagaimana diwartakan, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar pada Senin (15/3). Duit pecahan Rp 100 ribu itu merupakan barang bukti perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) di KKP. Penyitaan tersebut dilakukan karena tim penyidik menduga duit itu berasal dari para eksportir benur.  Skema bank garansi sebenarnya lumrah dalam pengadaan barang dan jasa. Umumnya, kontraktor atau vendor memberikan jaminan bank dalam mengerjakan proyek tertentu. Namun, untuk perizinan ekspor, skema tersebut belum diatur secara khusus. Bank garansi itu diduga gagasan eks Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.  Yusuf menjelaskan, skema bank garansi merupakan hasil kesepakatan bersama di KKP. Itu berawal dari belum adanya regulasi yang mengatur hak negara dalam kegiatan ekspor benur. ”Karena belum ada regulasi, jadi belum bisa dipungut. Tapi, ada komitmen dari eksportir untuk membayar kepada negara,” terang Yusuf.  Regulasi tersebut, lanjut Yusuf, sejatinya telah digodok pasca kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benur pada Juli lalu. Namun, sebelum regulasi itu selesai, KPK lebih dulu menangkap Edhy Prabowo. Di sisi lain, kegiatan ekspor benur sudah berjalan. ”Maka, dijadikan bank garansi sebagai jaminan (para eksportir, Red),” paparnya.  Yusuf menambahkan, kegiatan ekspor benur merupakan salah satu upaya pemerintah menyejahterakan nelayan. Meski begitu, pihaknya juga mencari formula agar penangkapan benur yang merupakan sumber daya alam (SDA) itu menguntungkan bagi negara. ”Kami menyurati menteri keuangan untuk berkenan membuat regulasi khusus biaya masuk dan keluar BBL (benih lobster, Red),” ungkapnya.  Kementerian Keuangan, kata Yusuf, meminta KKP untuk merumuskan persoalan tersebut dalam peraturan pemerintah (PP). Namun, karena ada UU Cipta Kerja, perumusan PP itu belum menjadi prioritas KKP. ”Kami prioritaskan PP Cipta Kerja dulu. Sehingga ini (PP terkait ekspor benur) tertunda sampai ada penangkapan (Edhy Prabowo) dari KPK,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2021/sespri-akui-disewakan-unit-apartemen-hingga-mobil-dari-edhy-prabowo/">Sespri Akui Disewakan Unit Apartemen Hingga Mobil dari Edhy Prabowo</a>  Yusuf menyebutkan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan atau pengaduan indikasi penyimpangan terkait kegiatan ekspor benur. ”Kalau saya tahu (ada laporan korupsi, Red), pasti saya larang,” ungkapnya.  Selain Yusuf, KPK sejatinya mengagendakan pemeriksaan Sekjen KKP Antam Novambar untuk dimintai keterangan seputar bank garansi itu. Namun, Antam tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.  Sementara itu, sidang lanjutan perkara suap perizinan ekspor benur dengan terdakwa Suharjito, penyuap Edhy Prabowo, berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan delapan saksi. Di antaranya, Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. Jaksa juga menghadirkan Anggia Tesalonika Kloer, sekretaris pribadi Edhy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sespri-edhy-prabowo-1-750x876.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Iis Rosita Dewi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Di hadapan majelis hakim, Anggia mengakui bahwa dirinya disewakan apartemen oleh Edhy. Itu terungkap ketika jaksa bertanya kepada Anggia terkait bagaimana dirinya bekerja sebagai sespri Edhy. Termasuk fasilitas yang diperoleh. ’’Saya disewakan apartemen sebagai apartemen saya karena tidak punya keluarga di Jakarta. Saya dari daerah, dari Manado,’’ ungkap Anggia.  Selain apartemen, Anggia mengaku mendapat mobil Honda HR-V hitam dari Edhy. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ainul Faqih, staf istri Edhy. ’’Kendaraan itu pasca saya sembuh Covid-19 awal Oktober. Saya dipinjami mobil untuk mempermudah dari tempat tinggal ke kantor agar tidak menggunakan kendaraan umum,’’ tuturnya.  Sebelumnya, nama Anggia mencuat lantaran diduga menerima aliran dana dari Edhy. Anggia merupakan mantan Miss Internet Indonesia asal Sulawesi Utara (Sulut). Anggia diduga telah menggunakan uang dari Edhy untuk membeli mobil dan menyewa apartemen. Anggia juga disebut-sebut kerap ikut dalam kunjungan kerja Edhy ke beberapa daerah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/l2ju9PUQQz4

Sespri Edhy Prabowo Akui Disewakan Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, diagendakan akan bersaksi dalam sidang kasus dugaam suap penetapan izin ekspor benih lobster dengan terdakwa, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Selain Edhy tujuh orang lainnya akan bersaksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Saksi sidang terdakwa Suharjito, Rabu tanggal 17 Maret delapan orang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Selain Edhy, tujuh saksi lainnya yang dijadwalkan memberikan keterangan antara lain, istri Edhy Prabowo yang juga anggota DPR RI Iis Rosita Dewi dan Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo bernama Anggia Tesalonika.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2021/dugaan-suap-benur-kpk-periksa-pihak-swasta-terkait-uang-rp-523-m/">Dugaan Suap Benur, KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Uang Rp 52,3 M</a>  Ada pula Kepala Bagian Humas KKP Desri Yanti; PNS di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Andhika Anjaresta; Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan; staf Menteri KKP Ahmad Syaihul Anam, dan Dwi Kusuma Wijaya.  Dalam persidangan ini, bos PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito didakwa menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Suharjito didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B44j0AJZgek

Edhy Prabowo dan Istrinya Bersaksi Dalam Sidang Penyuap Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Effendi Gazali pada Kamis (4/3). Pakar komunikasi politik itu dicecar pengetahuannya soal kajian dan konsep rancangan kajian ekspor benih lobster.  "Effendi Gazali (mantan penasihat Menteri KKP) didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KKP mengenai kebijakan ekspor benih lobster," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3).  Penyidik KPK juga memeriksa pegawai Bank Mandiri Eko Irwanto. KPK menelisik soal pengetahuannya terkait dugaan pelunasan satu unit rumah milik mantan stafsus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang berlokasi di Bekasi dan Jawa Barat.  "Diduga sumber uangnya dari kumpulan para eksportir benur yang mendapatkan izin ekspor di KKP," ucap Ali.  Penyidik KPK juga mencecar Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo mengenai dugaan adanya perintah khusus dari Edhy Prabowo untuk menghilangkan nilai persentase budidaya benur sebelum dilakukannya ekspor.  Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); serta, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD).  Selanjutnya, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  https://www.youtube.com/watch?v=rM_QDT3jaG8

Periksa Effendi Gazali, KPK Cecar soal Kajian Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/nelayan.jpg" alt="MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono tengah berbenah terkait tata kelola benih bening lobster (BBL) atau benur. Guru Besar IPB Ari Purbayanto memuji langkah KKP untuk menghentikan ekspor benur.  "Keputusan penghentian sementara ekspor BBL dapat dipandang tepat, karena bila tidak dihentikan, dugaan monopoli ekspor dan permasalahan tata niaga BBL di lapangan akan menjadi bertambah kompleks dan bahkan pada akhirnya sulit diselesaikan," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (8/1).  Dia meyakini bahwa stok BBL tergolong tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Namun, bila tak dikelola dengan baik mulai dari penetapan jumlah tangkapan yang diizinkan, termasuk jumlah alokasi penangkapan, stoknya yang melimpah tersebut bisa cepat terkuras habis.  Kebijakan ini sudah diatur dalam PermenKP Nomor 12 tahun 2020. Salah satu aturannya, eksportir wajib melakukan usaha budidaya lobster sebagai syarat sebelum izin ekspor.  "Pada kenyataannya tidak demikian. Jadi kegiatan budidaya BBL ini belum dilakukan secara serius, apalagi masif. Sehingga BBL yang dibeli dari nelayan sebagian besar diekpor," jelasnya.  Menururtya, sudah saatnya membuat tata kelola soal BBL yang baik. Salah satunya dibangun kemitraan yang saling menguntungkan antara eksportir atau industri budidaya dengan nelayan. Salah satunya melalui koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB).  "Mekanisme ini sebenarnya sudah diarahkan dalam kebijakan KKP. Di mana eksportir tidak hanya membeli BBL dari nelayan melalui KUB untuk diekspor atau dibudidayakan, tetapi juga melakukan pembinaan termasuk perikatan kerja sama dengan nelayan melalui KUB. Ini yang belum terjadi," ungkapnya.  Saat ini potensi BBL sebanyak 25,1 miliar ekor, dengan survival rate sebesar 30 persen. Dari potensi tersebut, kebutuhan pasar ekspor (terutama ke Vietnam) sebanyak 50 juta ekor per tahun.  Dari kuota pasar ekspor tersebut, pemerintah mengatur sebanyak 2 persen benih lobster yang ditangkap dari alam harus dibudidayakan, untuk selanjutnya dilepasliarkan. Dengan ketentuan ini, maka potensi lobster Indonesia akan terus diupayakan lestari.  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

Guru Besar IPB Apresiasi Langkah Wahyu Trenggono Stop Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-3.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-pemberantasan-korupsi/">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK) berupaya mengungkap misteri duit Rp 9,8 miliar yang berada di rekening PT Aero Citra Kargo (ACK).  Perusahaan tersebut diduga sebagai penampung uang dari sejumlah perusahaan eksporter <a href="https://www.jawapos.com/tag/benih-lobster/">benih lobster</a> (benur).  Sejauh ini baru PT Dua Putera Perkasa (DPP) yang diketahui pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening PT ACK. Uang itu merupakan kesepakatan antara bos PT DPP Suharjito dan Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menuturkan, pihaknya tentu akan melihat seberapa banyak perusahaan eksporter <a href="https://www.jawapos.com/tag/benur/">benur</a> yang sudah melakukan perbuatan yang sama seperti PT DPP. Sebagaimana diketahui, ada puluhan perusahaan yang mendapat izin dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kelautan-dan-perikanan/">Kementerian Kelautan dan Perikanan</a> (KKP) terkait dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a> sejak Juli lalu.  Karyoto menjelaskan, setelah menelusuri perbuatan perusahaan itu, pihaknya akan mendalami beberapa hal. Mulai akta pendirian perusahaan hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas badan usaha tersebut. ’’Dalam PT tentu ada akta pendirian, siapa direkturnya, siapa petugas-petugas yang ada dalam perseroan terbatas itu,’’ paparnya kemarin (29/11).  Penyidik KPK, kata dia, tengah mengumpulkan alat bukti dan keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan telah dilakukan di Gedung Mina Bahari IV KKP pada Jumat (27/11). Penggeledahan berlangsung selama 16 jam, yakni sejak Jumat pukul 10.45 hingga Sabtu (28/11) pukul 03.00.  Dari penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing. Hingga kemarin, KPK belum menyebutkan nilai total uang yang disita itu.  KPK mengonfirmasi bahwa penyidik masih akan melakukan penggeledahan. Namun, komisi antirasuah itu belum mau menyebutkan lokasi atau tempat yang menjadi sasaran.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/11/2020/kebijakan-ekspor-benur-dievaluasi/">Kebijakan Ekspor Benur Dievaluasi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/11/2020/saya-santai-saja-bertentangan-itu-hal-biasa/">Saya Santai Saja, Bertentangan Itu Hal Biasa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/28/11/2020/ini-penjelasan-luhut-soal-kebijakan-ekspor-benur-lobster-tak-salah/">Ini Penjelasan Luhut Soal Kebijakan Ekspor Benur Lobster Tak Salah</a></li> </ul> Karyoto menyatakan, pihaknya pasti mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, mengaitkan barang bukti yang telah diamankan. Salah satunya barang bukti perbankan. ’’Siapa yang mengirim, atas perintah siapa, tentu nanti dibuka semua. Perlu waktu, tidak bisa dalam 3 x 24 jam semuanya selesai,’’ imbuh perwira polisi bintang dua tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=uCxGcvS6mc4

KPK Telusuri Aliran Dana dari Eksporter Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/com-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-1.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim <a href="https://www.jawapos.com/tag/luhut-binsar-pandjaitan/">Luhut Binsar Pandjaitan</a> meminta kebijakan ekspor benih lobster atau benur dievaluasi. Jika memang hasil evaluasi menunjukkan bagus, tetap jalan.  ”Kemarin pesan Pak Menko, jangan takut kalau memang benar,” kata Juru Bicara <a href="https://www.jawapos.com/tag/menko-kemaritiman-dan-investasi/">Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</a> (Menko Marves) Jodi Mahardi kemarin (28/11) merujuk kepada Luhut yang juga Menko Marves itu.  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a>. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.  Jodi menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan yang dilahirkan di masa kepemimpinan Edhy itu ditekankan Luhut. Namun, Luhut tidak lantas menilai kebijakan tersebut keliru.  Menurut Jodi, Luhut hanya minta seluruh tahap dan prosedur dalam kebijakan itu dilaksanakan secara ketat. Misalnya syarat untuk budi daya. Jika itu dilakukan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur-lobster/">ekspor benur</a> diyakini tak akan menimbulkan masalah.  Selain itu, korupsi dan kolusi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut tidak boleh terulang. ”Tapi, sekali lagi, kita tunggu saja hasil evaluasi,” ungkap Jodi. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/11/2020/kpk-telusuri-upeti-ekspor-benur-rp-98-m/">KPK Telusuri Upeti Ekspor Benur Rp 9,8 M</a></li> </ul> Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah bagus, Jodi menyatakan bahwa Menko Luhut ingin kebijakan itu dilanjutkan. Sebab, kebijakan yang dinilai baik diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. ”Kita harus bedakan antara kebijakan itu salah dan eksekusi (kebijakan) yang salah atau diselewengkan,” tuturnya.  Saat ini kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lobster/">ekspor benur</a> sudah distop sementara. Itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pelaksana tugas direktur jenderal perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.22891/DJPT/Pl.130/XI/2020. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 26 November 2020 itu, dijelaskan soal penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) kepada para kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, kabupaten, maupun kota.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Gbvhyu2702c

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ekspor Benur

Berita Terkini