<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur. Hal itu disampaikan lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).  Rabu (30/11), ARCI merilis hasil survei partai politik di Jawa Timur. Hasilnya, PKB masih teratas dengan elektabilitas 17,8 persen. ”PKB masih teratas, tetapi angkanya belum aman. PDIP kedua, Gerindra masih di peringkat ke-3,” kata Direktur ARCI Baihaki Siraijt di Surabaya.  Di posisi kedua, PDIP harus puas dengan angka elektabilitas sebesar 14,1 persen. Sementara itu Gerindra sebesar 13,9 persen.  Selain ketiga partai itu, ada pula beberapa partai politik lain yang elektabilitasnya mulai melesat. Salah satunya adalah Partai Golkar.  ”Golkar mulai menunjukkan progres. Pemberitaan Golkar yang masif dan ketua Golkar Jatim Sarmuji rajin turun ke daerah-daerah mulai membuahkan hasil,” tutur Baihaki Siraijt.  Partai politik dengan elektabilitas tertinggi keempat di Jawa Timur adalah Golkar. Saat ini, elektabilitas Golkar di angka 12,6 persen. Angka itu meningkat karena pada Agustus, elektabilitas Golkar sebesar 10,2 persen.  Di posisi kelima adalah Partai Demokrat dengan angka 11,4 persen. Sementara ada juga partai lain seperti PPP, PKS, PAN, Nasdem. Beberapa partai tersebut memiliki angka elektabilitas rendah karena angkanya tidak mencapai 5 persen.  ”Survei ARCI dilakukan pada 10-20 November. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,8 persen,” terang Baihaki Siraijt.  Dengan hasil itu, Baihaki menyimpulkan bahwa persaingan parpol di Jatim sangat dinamis.  Khususnya untuk memperebutkan posisi tiga besar.  Meski demikian, dia menilai belum ada partai di jajaran 3 besar yang aman. Termasuk PKB yang menempati posisi teratas, karena hanya berselisih sekitar 3 persen dari pesaingnya.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas parpol di Jatim: <ol> 	<li>PKB: 17,8 persen</li> 	<li>PDIP: 14,1 persen</li> 	<li>Gerindra: 13,9 persen</li> 	<li>Golkar: 12,6 persen</li> 	<li>Demokrat: 11,4 persen</li> 	<li>Nasdem: 4,2 persen</li> 	<li>PPP: 3,8 persen</li> 	<li>PKS: 3,5 persen</li> 	<li>Perindo: 3,2 persen</li> 	<li>PAN: 2,1 persen</li> 	<li>PSI: 1,2 persen</li> </ol> Tidak menjawab/tidak mengetahui: 12,2 persen

Survei ARCI, Elektabilitas PKB dan PDIP Tertinggi di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-13.06.12.jpeg" alt="DINAMIS: Hasil survei terhadap elektabilitas parpol. (Voxpopuli Research Center)" width="100%">
<figcaption>DINAMIS: Hasil survei terhadap elektabilitas parpol. (Voxpopuli Research Center)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Drama Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko sudah reda. Namun, efeknya mulai terlihat pada elektabilitas partai berlambang bintang mercy tersebut.  Berdasar survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center, elektabilitas Partai Demokrat kini hanya 5,0 persen. Perolehan itu tidak jauh beda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendapat 5,1 persen.  “Konflik internal reda. Demokrat kembali ke papan tengah dalam peringkat elektabilitas partai politik, sejajar dengan PSI yang stabil,” ungkap Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/12).  Menurut Achmad, besarnya dukungan publik muncul ketika terjadi upaya pengambilalihan Demokrat. Selama ini Demokrat memposisikan diri sebagai partai oposisi yang gencar melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.  Sementara itu, partai-partai pendukung Jokowi masih tetap unggul. PDIP meraih peringkat pertama dengan elektabilitas 16,3 persen, disusul Gerindra (12,7 persen), PKB (8,5 persen), dan Golkar (8,0 persen).  Partai oposisi lainnya juga tetap di papan tengah, yaitu PKS (5,3 persen). “Kubu oposisi harus mengambil strategi baru jika ingin mendongkrak elektabilitas,” lanjut Achmad.  Dengan waktu tersisa 2,5 tahun menuju Pemilu 2024, Demokrat harus bekerja lebih keras untuk meraih simpati dan dukungan publik.  Selain itu, partai-partai pendukung pemerintah seperti PSI (5,1 persen), Nasdem (4,5 persen), dan PPP (2,2 persen).  Tantangan juga datang dari bermunculannya partai-partai politik baru. Di antaranya Gelora (1,4 persen) dan Ummat (1,2 persen), yang mengungguli PAN (1,1 persen). “Hingga saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle untuk mengakomodasi PAN dalam pemerintahan,” tandas Achmad.  Pada papan bawah ada Perindo (0,6 persen), Hanura (0,5 persen), Berkarya (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil, sisanya partai-partai lainnya (0,9 persen) dan tidak tahu/tidak jawab (26,1 persen).  Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 1-10 Desember 2021, kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Semua responden mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei, Demokrat Mulai Disalip PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-01-at-14.44.58.jpeg" alt="Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim tren kenaikan elektabilitasnya mengalami peningkatan. Hasil itu berdasar pada survei sejumlah lembaga. Terbaru, dari dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).  Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti mengatakan, hasil survei SMRC sama dengan beberapa lembaga survei lain yang memperlihatkan tren kenaikan elektabilitas PSI. Pada Februari dan Maret lalu ada empat lembaga yang merilis survei nasional. Semua menunjukkan tren kenaikan elektabilitas PSI.  “Kepercayaan ini akan selalu kami jaga dan tingkatkan. Kami yakin dan optimis pada 2024 PSI akan lolos ke Senayan,” kata Dea, Kamis (1/4).  Pada pengujung Maret 2021, Charta Politika merilis survei yang menyatakan PSI telah melampaui Partai Amanat Nasional (PAN). Hasil serupa juga didapatkan dari Lembaga Index Survey. Dari hasil survei pada 12 Maret 2021 itu terdapat temuan bahwa posisi PSI telah melewati PAN dan PPP.  Lembaga survei berikutnya yang menyatakan PSI memiliki tren elektabilitas meningkat yakni dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia dan Indometer. Kedua lembaga itu menyatakan tren PSI melampaui ambang batas parlemen.  “Kami akan terus melakukan konsolidasi dan bekerja. Salah satu indikatornya ya lembaga survei. Ibarat kompas, data survei menunjukkan arah dan mengukur capaian kerja PSI,” lanjut Dea.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/04/2019/lembaga-survei-mau-jelaskan-metodologi-kini-bpn-persoalkan-donatur/">Lembaga Survei Mau Jelaskan Metodologi, Kini BPN Persoalkan Donatur</a>  Dea meminta seluruh anggota DPRD dari partai berwarna merah itu di seluruh Indonesia untuk terus bekerja mengawal uang rakyat dan mendorong kebijakan publik yang mumpuni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jQ39uki27dA

Dari Hasil Lembaga Survei, PSI Klaim Ada Tren Kenaikan Elektabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Gubernur-Sulawesi-Selatan-Nurdin-Abdullah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menggerus elektabilitas mereka. Sebab, kader yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup sering. Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan KPK atas kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur.  Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya. “Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” ujar Lucius kepada wartawan, Senin (1/3).  Dia menambahkan, ada sejumlah kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu disangkakan kasus suap pengadaan barang dan jasa. Juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Andreu merupakan mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Masih ada nama mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menilik lebih jauh ke belakang, muncul nama politikus PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan, hingga kini, KPK gagal menemukan dan menangkap Harun.  “Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” katanya.  Menurutnya, semua partai memiliki potensi untuk mengalami penurunan kepercayaan publik jika muncul kasus-kasus korupsi yang menimpa kadernya. Sebab, elektabilitas merupakan gambaran kepercayaan publik kepada partai.  Sementara, menurut Lucius, kepercayaan terhadap parpol pada tingkatnya yang paling mendasar disumbang oleh perilaku bersih jujur dan berintegritas. Dia meyakini jika nilai kejujuran dan kebersihan hilang dari kader parpol bisa berakibat larinya kepercayaan publik kepada partai.  “Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut,” ungkapnya.  Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2) dini hari di kediamannya. Politikus PDIP itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulsel pada Minggu (28/2) dini hari. Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, proses penangkapan terkait kasus ini dilakukan di tiga tempat sejak Jumat (26/2) malam hingga Sabtu (27/2) dini hari.  “Yang pertama adalah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba, dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” tutur Firli. Firli menambahkan, hanya tiga orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari enam orang yang diperiksa KPK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3u6jXXVzp_w

Sejumlah Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Berpotensi Tergerus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tokoh-partai-masih-menjadi-acuan-tertinggi-bagi-pemilih_m_.jpg" alt="Proses pencetakan surat suara Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Proses pencetakan surat suara Pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari H pemilu, lembaga survei semakin intensi melakukan pemantauan terhadap elektabiltias partai politik (parpol). Tidak terkecuali Center for Political Communication Studies (CPCS). Dari survei CPCS terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangann masyarakat dalam menentukan pilihan. Di antaranya tokoh partai, rekam jejak partai, program atau gagasan yang ditawarkan, dan faktor lainnya. Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta menyebut, sosok figur atau tokoh partai masih menjadi acuan tertinggi dalam memilih. Yakni 28,6 persen. Untuk rekam jejak partai (22,3 persen), program atau gagasan yang ditawarkan (13,1 persen), kedekatan personal dengan kader atau pengurus (10,5 persen), dan faktor lainnya (25,5 persen). Semua faktor kerap menggunakan beberapa medium. Seperti alat peraga kampanye (APK), penggunaan media sosial (medsos), dan pemberitaan di media massa. Dari hasil acuan itu mendapatkan simpulan elektabilitas parpol. Saat ini, kata Tri Okta PDIP dan Gerindra masih mengungguli semua parpol. Kendati tinggi, namun presentasinya mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya. Untuk PDIP meraih 23,0 persen, Gerindra 16,1 persen. "Elektabilitas parpol lain cenderung stabil," ujar Tri Okta dalam keterangan persnya, Rabu (6/3). Survei CPCS yang berlangsung pada 1-10 Februari 2019 itu mengambil 1.200 orang responden. Semua responden tersebar di seluruh provinsi. Metode survei dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen. Sementara tingkat kepercayaannya 95 persen. Dalam kesempatan itu Tri Okta menyebut, ada beberapa parpol yang mengalami kenaikan elektabilitas. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini memperoleh 4,2 persen. Menurut Okta, naiknya elektabilitas PSI didukung oleh sosialisasi yang cukup efektif dilakukan selama musim kampanye. Metode yang mereka gunakan yakni media sosial (medsos). "Kalau parpol besar lain turut efektif kerap menggunakan media massa berkat pemberitaan yang cukup masif. Khususnya terkait dengan pilpres,&rdquo; jelas Okta. Hal itu dilakukan Gerindra, PDIP, dan Demokrat. Tidak ketinggalnya juga Partai Nasdem dan Perindo. Lebih jauh dia menilai, PSI cukup efektif menggunakan beragam medium sosialisasi selain media sosial. Meskipun tidak memiliki media massa dan bukan parpol utama pengusung capres-cawapres. Selama ini PSI tampil dengan isu-isu kontroversial. &ldquo;Kemunculan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI dengan pidato dan isu-isu yang memancing perdebatan publik, tidak kalah dengan tokoh-tokoh parpol besar,&rdquo; kata Okta.

Tokoh Partai Masih Menjadi Acuan Tertinggi Bagi Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elektabilitas-masih-jeblok-nasdem-gagal-raih-jokowi-effect_m_229304.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menempatkan Partai NasDem dengan elektabilitas 2,1 persen menunjukkan partai besutan Surya Paloh ini gagal meraih &lsquo;Jokowi Effect&rsquo;. Padahal, NasDem gencar memasang sejumlah reklame yang berupaya mengidentikan partai dengan Jokowi. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, upaya Partai NasDem meningkatkan elektabilitas dengan &lsquo;menjual&rsquo; Jokowi tak berpengaruh apa-apa. "Jokowi sudah terlanjur identik dengan PDIP. Jadi ruang Nasdem untuk mengidentifikasi diri dengan Jokowi menjadi sulit. Maka yang terjadi tidak ada linearitas antara kampanye Nasdem untuk Jokowi, terhadap elektabilitas Nasdem," ujar Ujang kepada wartawan, Jumat (20/7). Sebaliknya, lanjut Ujang, PDIP selaras dengan Jokowi yang sama-sama memperjuangkan wong cilik (rakyat kecil). &ldquo;Di mana Jokowi juga sering blusukan mendekati wong cilik. Sedangkan Nasdem masih terlihat elitis dan tidak identik dengan Jokowi," tuturnya. Menurut Ujang, NasDem menyadari strategi lewat iklan, misalnya baliho &lsquo;Jokowi Presidenku Nasdem Partaiku&rsquo;, tidak berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Itu makanya NasDem mengambil strategi lain, yakni merekrut para artis dan membajak kader partai lain yang sudah lolos ke Senayan. "Memang salah satu cara yang efektif untuk menaikan elektabilitas Nasdem adalah dengan cara merekrut artis sebagai Caleg. Bisa dibilang begitu dan itu wajar. Karena Nasdem harus lolos lagi ke Senayan," jelasnya. Ujang menilai, bajak-membajak dalam politik itu biasa, maka tak heran jika jelang Pileg banyak artis yang memutuskan pindah. "Itu semua karena proses kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik. Dan juga pesta demokrasi di Indonesia, seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres berbiaya mahal, maka yang dibutuhkan partai adalah figur yang populer dan banyak uang," tutupnya. Untuk diketahui, elektabilitas Partai Nasdem masih terus jeblok, alias di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Pada April 2018, elektabiltas NasDem ada di angka 2,5 persen. Terakhir, menurut riset LIPI, elektabilitas NasDem justru melorot menjadi 2,1 persen. Berikut hasil survei LIPI tentang elektabilitas parpol yang digelar sejak 19 April-5 Mei 2018 dengan melibatkan 2.100 responden. Margin of error (MoE) survei sebesar +/- 2,14 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 1. PDI Perjuangan 24,1 persen 2. Golkar 10,2 persen 3. Partai Gerindra 9,1 persen 4. PKB 6 persen 5. PPP 4,9 persen 6. Partai Demokrat 4,4 persen 7. PKS 3,7 persen 8. Perindo 2,6 persen 9. PAN 2,3 persen 10. NasDem 2,1 persen 11. Hanura 1,2 persen 12. PBB 0,7 persen 13. Partai Garuda 0,2 persen 14. PSI 0,2 persen 15. Partai Berkarya 0,2 persen

Elektabilitas Masih Jeblok, NasDem Gagal Raih ‘Jokowi Effect’