<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/053c7911-4785-4a8a-b957-99f3a5249672-3333784635.jpg" alt="Penampakan senjata hasil produksi industri dalam negeri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penampakan senjata hasil produksi industri dalam negeri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi geopolitk belakangan ini terus memanas. Perseteruan antar negara itu perlu diantisipasi dengan terus memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Untuk mencegah potensi embargo alutsista di tengah-tengah situasi saat ini, industri pertahanan (inhan) dalam negeri bisa menjadi solusi. Menurut Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) Zaenal, kemandirian inhan dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan impor alutsista dari luar negeri. Hal itu menjadi sangat penting untuk memastikan supply chain pertahanan tetap stabil di tengah dinamika geopolitik dan potensi embargo. Zaenal mengingatkan kembali, pada 1995-2005 Indonesia sudah pernah merasakan embargo senjata yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Akibatnya pemerintah mau tidak mau harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan suku cadangnya. Dia tidak ingin hal serupa terulang. &rdquo;Kemandirian industri pertahanan karenanya menjadi prasyarat sistem pertahanan yang kuat dan maju. Keuntungan lainnya adalah dampak positif bagi perekonomian dan penguasaan teknologi dalam negeri,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Rabu (21/1). Presiden Prabowo Subianto, kata Zaenal, pernah menekankan pentingnya kemandirian inhan dalam negeri. Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo saat masih bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan). Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista, melainkan juga demi pergerakan ekonomi. &rdquo;Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk produk dalam negeri akan berputar kembali di ekonomi nasional dan mendorong inovasi teknologi lokal,&rdquo; ujarnya. Tidak hanya itu, kemampuan memproduksi alutsista sendiri bisa menciptakan deterrent effect bagi negara lain. Negara dengan inhan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir terhadap akses alutsista dari luar negeri. &rdquo;Itu meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,&rdquo; kata dia. Lebih lanjut, Zaenal menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi payung utama yang mengatur pengelolaan inhan nasional. UU tersebut mengamanatkan kewajiban pelibatan produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista. Bahkan pada 2020, pemerintah membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam unhan lewat UU Cipta Kerja. Melalui regulasi tersebut, perusahaan swasta nasional bisa memperoleh perizinan sebagai industri pertahanan dan memproduksi alutsista dan komponennya. Sehingga inhan BUMN dan inhan swasta bisa berkolaborasi. Sebab, kapasitas inhan BUMN belum memadai untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, kerja sama antara inhan pelat merah dengan inhan swasta terus berjalan. Sehingga pemenuhan kebutuhan inhan ditopang oleh BUMN dan swasta. &rdquo;Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat itu, ekosistem industri pertahanan nasional memiliki dasar untuk tumbuh, mulai dari tahap penelitian dan pengembangan hingga produksi dan pemasaran alutsista,&rdquo; jelasnya. Saat ini, masih kata Zaenal, PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, MAGNUM. Mereka juga memproduksi senapan serbu seri SS yang terdiri atas SS1, SS2, sampai SS3 yang kini digunakan oleh TNI maupun Polri. Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk kebutuhan perawatan alutsista juga menunjukkan sudah menunjukkan kemajuan. Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan swasta. Contohnya, PT NKRI sebagai perusahaan swasta nasional yang sudah memperoleh lisensi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, suku cadang presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis atau rantis. Dia menyebutkan bahwa pabrik PT NKRI di Bandung, Jawa Barat (Jabar) saat ini menjadi pemasok selongsong peluru, proyektil, hingga parts mekanik bagi kebutuhan industri pertahanan nasional. Selain itu ada, PT Republik Defensindo (Republik Defence) yang memproduksi kendaraan khusus militer. &rdquo;Kehadiran perusahaan-perusahaan swasta itu menambah kapasitas produksi dalam negeri, terutama di lini komponen dan suku cadang yang mendukung kemandirian pemeliharaan alutsista,&rdquo; pungkasnya. Semengtara, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan,&nbsp;melalui kebijakan industri pertahanan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI dengan kemampuan industri dalam negeri. Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional. "Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Khairul. Tantangan utama industri pertahanan Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan. UU Industri Pertahanan secara eksplisit mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang. &nbsp;

Industri pertahanan dalam negeri jadi solusi mengatasi embargo alutsista di tengah dinamika geopolitik. Perkuat alutsista lokal.

Industri Pertahanan Dalam Negeri Jadi Solusi di Atasi Potensi Embargo Alutsista di Tengah Dinamika Geopolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/1000238726-1111149746.jpg" alt="Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan penerapan embargo senjata total terhadap Israel. Langkah ini bertujuan menghentikan genosida di Gaza dan mendukung rakyat Palestina. Sanchez menegaskan perbedaan antara membela negara dan menyerang warga sipil tak berdosa. Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (9/9), Dalam pidatonya, Sanchez mengecam keras serangan Israel yang menargetkan rumah sakit serta membuat anak-anak kelaparan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016548486/ranking-fifa-malaysia-melesat-masuk-120-besar-usai-kalahkan-palestina-makin-dekat-dengan-timnas-indonesia">Ranking FIFA Malaysia Melesat! Masuk 120 Besar Usai Kalahkan Palestina, Makin Dekat dengan Timnas Indonesia</a> Sanchez menyebut enam puluh ribu orang tewas dan dua juta orang mengungsi. Menurutnya, tindakan tersebut bukan pertahanan diri, melainkan pemusnahan manusia tak berdaya. Inti kebijakan baru ini berupa dekrit kerajaan yang akan disahkan kabinet Spanyol. Setelah itu, keputusan harus diratifikasi oleh parlemen. Dekrit ini meresmikan larangan penjualan senjata dan peralatan militer ke Israel sejak Oktober 2023. Selain embargo senjata, Spanyol juga melarang kapal pengangkut bahan bakar Israel berlabuh di pelabuhannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016544856/mahkamah-agung-israel-kritik-pemerintah-karena-biarkan-tahanan-palestina-alami-kelaparan-dan-kekurangan-gizi">Mahkamah Agung Israel Kritik Pemerintah karena Biarkan Tahanan Palestina Alami Kelaparan dan Kekurangan Gizi</a> Pesawat pengangkut material pertahanan Israel juga dilarang menggunakan wilayah udara Spanyol. Bahkan, individu yang terlibat dalam genosida dan kejahatan perang akan ditolak masuk. Larangan ini dapat berlaku untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan jajaran kabinetnya. Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah menerima surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Namun, banyak negara Barat termasuk Amerika Serikat menolak melaksanakan surat perintah tersebut. Spanyol juga melarang impor produk dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Pemerintah menjanjikan dana EUR 10 juta atau Rp 194 miliar kepada UNRWA dan total EUR 150 juta atau Rp 2,9 triliun untuk bantuan Gaza hingga 2026. Bantuan ini menegaskan komitmen Madrid dalam mendukung kemanusiaan Palestina. Israel mengecam kebijakan Spanyol dengan menyebutnya anti-Semit. Namun, Madrid membantah tuduhan tersebut dan memanggil kembali duta besarnya untuk konsultasi. Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan langkah ini mencerminkan aspirasi rakyat Spanyol sekaligus konsisten dengan hukum internasional.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan penerapan embargo senjata total terhadap Israel. Simak ulasannya.

Perdana Menteri Spanyol Berlakukan Embargo Senjata Israel Demi Hentikan Genosida di Gaza Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/jpg_20231114_194754_0000-2611665371.jpg" alt="Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memimpin pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama islam di Riyadh pada (11/11). Sumber foto : (AFP/wionews)" width="100%">
<figcaption>Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memimpin pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama islam di Riyadh pada (11/11). Sumber foto : (AFP/wionews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Hasil pertemuan puncak bersama Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh menyoroti perpecahan regional mengenai tanggapan perang Israel-Palestina. Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya memblokir langkah untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel selama pertemuan bersama. Konferensi atau pertemuan itu berlangsung di tengah kemarahan yang meluas di Timur Tengah dan sekitarnya atas serangan udara dan darat Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 11.000 orang yang sebagian besar warga sipil, bahkan anak-anak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013285043/israel-serang-markas-besar-komite-qatar-di-gaza-arab-saudi-naik-darah">Israel Serang Markas Besar Komite Qatar di Gaza, Arab Saudi Naik Darah</a> Negara-negara Arab seperti Aljazair dan Lebanon mengusulkan untuk mengurangi pasokan minyak ke Israel sebagai respons terhadap serangan gencar Israel di jalur Gaza. Selain itu, beberapa negara tersebut juga membuat tuntutan lain seperti mencegah pemindahan militer Amerika Serikat (AS) ke Israel dari pangkalan AS di wilayah itu. Kemudian mereka juga berharap dapat membekukan semua kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel, melarang penerbangan dari maupun ke Israel melalui wilayah udara negara-negara Arab. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013283804/arab-saudi-uea-yordania-dan-6-negara-lainnya-menolak-untuk-memutuskan-hubungan-dengan-israel">Arab Saudi, UEA, Yordania dan 6 Negara Lainnya Menolak untuk Memutuskan Hubungan dengan Israel</a> Serta mengirimkan delegasi gabungan ke Amerika, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata. Namun, sebagian besar negara Liga Arab dan OKI menolak usulan mereka pada pertemuan di Riyadh hari itu. Negara-negara yang menolak tuntutan tersebut adalah Arab Saudi, Unit Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Yordania, Qatar, dan Mesir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013283201/indonesia-sukses-tahan-panama-1-1-bima-sakti-sebut-minta-timnya-bermain-seperti-arab-saudi-saat-kalahkan-argentina-di-piala-dunia-2022">Indonesia Sukses Tahan Panama 1-1, Bima Sakti Sebut Minta Timnya Bermain Seperti Arab Saudi Saat Kalahkan Argentina di Piala Dunia 2022</a> Negara-negara tersebut merasa ada kebutuhan untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan Israel, karena itu mereka menolak tindakan atau usulan tersebut.. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, meminta berkumpulnya negara-negara Islam untuk menetapkan Israel sebagai &lsquo;organisasi teroris&rsquo;. Namun, Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan bahwa konferensi perdamaian internasional harus diadakan untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik Israel-Palestina. &ldquo;Apa yang kita perlukan di Gaza bukanlah jeda selama beberapa jam, melainkan kita memerlukan gencatan senjata permanen,&rdquo; ujarnya. Akan tetapi, sejauh ini Israel dan pendukung utamanya yakni Amerika Serikat, menolak tuntutan gencatan senjata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013280903/negara-arab-muslim-adakan-konferensi-tingkat-tinggi-berikut-hasil-konferensi-tentang-israel-palestina">Negara Arab-Muslim Adakan Konferensi Tingkat Tinggi, Berikut Hasil Konferensi tentang Israel-Palestina</a> Tayyip Erdogan juga mengatakan, &ldquo;Sangat disayangkan bahwa negara-negara Barat yang selalu berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan, tetap diam dalam menghadapi pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina.&rdquo; Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, juga mengecam &lsquo;standar ganda&rsquo; dalam respons dunia terhadap perang tersebut, dengan mengatakan bahwa Israel dibiarkan saja melakukan pelanggaran hukum internasional.

Negara-negara Arab seperti Aljazair dan Lebanon mengusulkan untuk mengurangi pasokan minyak ke Israel sebagai respons konflik gaza.

Alasan Negara Arab Menolak Usulan Aljazair Mengenai Embargo Minyak ke Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/34_seminggu_diserang.jpg" alt="MEMBARA: Kebakaran di gedung Departemen Ekonomi Universitas Nasional Karazin Kharkiv, yang diduga akibat serangan dari Rusia, Rabu (2/3) (AFP)" width="100%">
<figcaption>MEMBARA: Kebakaran di gedung Departemen Ekonomi Universitas Nasional Karazin Kharkiv, yang diduga akibat serangan dari Rusia, Rabu (2/3) (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy belum puas dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Sanksi ekonomi pada Rusia oleh negara Barat dirasa masih kurang.  Zelenskyy mendorong Barat untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia. Dalam sebuah pernyataan video, Zelenskyy mengkritik para pemimpin Barat karena tidak menanggapi pengumuman Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya bahwa mereka akan menyerang kompleks industri militer Ukraina.  "Saya tidak mendengar satu pun pemimpin dunia bereaksi terhadap ini," kata Zelenskyy seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (7/3).  "Keberanian agresor adalah sinyal yang jelas ke Barat bahwa sanksi yang dijatuhkan pada Rusia tidak cukup," tukas Zelenskyy.  Ia juga menyerukan untuk mengorganisasi sebuah 'pengadilan' untuk mengadili mereka yang memerintahkan dan melakukan kejahatan tersebut. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai penjajah.  "Pikirkan tentang rasa impunitas dari penjajah bahwa mereka dapat mengumumkan kekejaman yang direncanakan seperti itu," katanya.  Kementerian Pertahanan Rusia telah mengatakan pasukannya berniat untuk menyerang kompleks industri militer Ukraina. Ancaman itu sudah diumumkan sebelumnya dan mendesak staf kompleks industri militer itu untuk pergi, seperti laporan kantor berita negara Rusia Tass.  Perang Rusia dan Ukraina mendorong 1 juta orang keluar dari negara Ukraina seperti laporan PBB sebelumnya. Rata-rata para pengungsi pergi ke Polandia dan Rumania.  Di Polandia, jumlah pengungsi bahkan melampaui satu juta orang. Penjaga perbatasan Polandia membenarkan hal itu.  "Hari ini pukul 8:00 malam jumlah orang dari Ukraina ke Polandia melebihi satu juta. Ini adalah sejuta tragedi manusia," tulis layanan penjaga perbatasan di Twitter.

Belum Puas, Presiden Ukraina Sebut Sanksi untuk Rusia Masih Kurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Menkes-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan rencana pengiriman vaksin AstraZeneca periode Maret dan April ke Indonesia ditunda. Penundaan itu akibat embargo yang terjadi di India.  ”Jadwalnya kita dapat vaksin gratis dari Covax-GAVI, sudah dapat kemarin vaksin AstraZeneca gratis 1,1 juta dosis. Rencananya kita dapat 2,5 jutanya pada 22 Maret, kemudian April akan dapat 7,8 juta dosis. Ternyata ditunda, karena ada isu India embargo vaksin,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin seperti dilansir dari Antara Sabtu (27/3) malam.  Situasi itu terjadi karena India sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19, sehingga tidak mengizinkan vaksin tersebut keluar dari negara mereka. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2021/ada-kipi-vaksinasi-dengan-astrazeneca-di-sulut-dihentikan-sementara/">Ada KIPI, Vaksinasi dengan AstraZeneca di Sulut Dihentikan Sementara</a></li> </ul> Budi mengatakan, India memiliki kemampuan produksi vaksin AstraZeneca paling besar di dunia.  Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca di Indonesia, lanjut Budi, sedang berupaya menjadwalkan ulang pengiriman vaksin AstraZeneca ke sejumlah negara.  Menteri Kesehatan bersama Kementerian Luar Negeri dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) guna mengupayakan vaksin AstraZeneca bisa dikirim ke Indonesia pada Mei atau Juni.  ”Nanti saya bersama Menlu segera membicarakan ini dengan WHO. Mudah-mudahan Mei atau Juni sudah bisa lagi dilakukan pengiriman,” tutur Budi.  Budi menambahkan, jumlah peserta vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 10 juta orang hingga Jumat (26/3) dengan kecepatan vaksinasi di Indonesia sudah sesuai dengan ketersediaan vaksin.  ”Hari ini (27/3) vaksinasi menembus 10 juta vaksinasi, dengan kecepatan harian sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari. Pada Maret dan April, ketersediaan vaksin sebanyak 15 juta per bulan dan sudah sesuai dengan kecepatan penyuntikannya,” ujar Budi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ciXacEfkIyo

Pengiriman Vaksin AstraZeneca Maret dan April Tertunda akibat Embargo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diembargo-eropa-dan-as-putin-berharap-diselamatkan-asia_m_1542256347_259217.jpg" alt="Belakangan Rusia sibuk menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia." width="100%">
<figcaption>Belakangan Rusia sibuk menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan Rusia sibuk menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. "Poros Asia" yang dicanangkan Moskow diharapkan bisa membebaskan perekonomian Rusia dari dominasi Eropa. Dalam lawatannya yang langka ke Asia Tenggara untuk menghadiri KTT ASEAN di Singapura, Presiden Rusia Vladimir Putin bakal membawa portfoilio berisi dua primadona ekspor Rusia, yakni senjata dan energi. Kedua hal itu pula yang ditawarkan Moskow kepada Indonesia untuk meningkatkan hubungan dagang antar kedua negara. Indonesia misalnya masih menegosiasikan pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 senilai US$1,14 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Pertamina digandeng Rosneft buat membangun kilang pengolahan minyak dan gas di Tuban, Jawa Timur dan Merpati Airlines diisukan bakal kembali hidup dengan membangun armada Sukhoi Superjet SSJ-100. Tidak hanya jet sipil milik Sukhoi, Rusia juga aktif menjajakan pesawat penumpang Irkut MC-21 dan helikopter angkut Mi-171A2 kepada Indonesia, seperti yang diungkapkan Menteri Industri dan Perdagangan Denis Manturov kepada kantor berita TASS, Oktober silam. "Tawaran ini tidak hanya berkaitan dengan perluasan kerjasama di industri penerbangan, tetapi juga pengembangan kerjasama dengan mengusung kompetensi perusahaan lokal," kata dia. Manturov juga mengaku telah menawarkan sistem pengendalian lalu lintas udara untuk bandar-bandar udara di Indonesia, di samping energi nuklir dengan embel-embel alih teknologi yang sudah diwacanakan sejak jauh hari. Sejak embargo Eropa dan Amerika Serikat terkait Ukraina, Rusia menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai fokus pengembangan kerjasama ekonomi. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan geliat terorisme membuka peluang bagi Moskow buat memperkuat pengaruhnya. Sebab itu sejumlah pengamat di Singapura meyakini Putin akan lebih sering berkunjung ke kawasan untuk memperdalam kerjasama perdagangan. Terutama penjualan senjata Rusia di Asia Tengara mencatat lonjakan tajam. Saat ini negeri beruang merah itu adalah pemasok senjata terbesar untuk ASEAN. Sebanyak 12.2% ekspor senjata Rusia antara 2013-2017 mendarat di Asia Tenggara. Sepuluh tahun lalu, menurut Asian Nikkei Review, jumlahnya hanya sebesar 6,2%. Indonesia Membuka Tangan Seakan gayung bersambut, Indonesia yang sedang kelimpungan menghadapi ancaman boikot Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit, pun berharap pada Rusia buat menyelamatkan sektor yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi itu. Saat ini nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia pada tahun 2017 tercatat meningkat 14,34 persen atau senilai USD2,5 miliar. Dalam pertemuannya dengan Putin Presiden Joko Widodo berharap dukungan Moskow bagi komoditas sawit (CPO). "Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO Indonesia," kata dia. Selain sawit, Indonesia juga giat menawarkan produk perikanan dan buah tropis. Untuk itu Indonesia siap memasuki rejim dagang pimpinan Rusia, EAEU, alias Kerjasama Perdagangan Ekonomi Eurasia. "Saya harap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif bagi dimulainya perundingan FTA (persetujuan perdagangan bebas) antara Indonesia dengan EAEU utamanya untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017," tutur Jokowi usai bertemu Putin. Realita Menjauh Meski demikian poros timur yang diimpikan Moskow masih jauh panggang dari api, tulis analis Brookings Institute dalam laman editorialnya. Kebergantungan yang besar terhadap pasar Eropa dinilai membuat perekonomian Rusia kesulitan melakukan diversifikasi mitra bisnis, terlebih di kawasan Asia Pasifik. Sebagai catatan, kawasan timur Rusia yang berbatasan dengan Cina hanya dihuni oleh tujuh juta penduduk, sementara kawasan barat di dekat perbatasan Eropa dihuni hingga 110 juta penduduk. Maka bisnis senjata dan energi diharapkan bisa meperbesar peluang Rusia di kawasan Pasifik. Belum lama ini pemerintah di Moskow memublikasikan strategi pengembangan pasar energi yang diberi nama ES-2035. Di dalamnya Rusia ingin membangun koridor energi raksasa ke Asia untuk memasok Jepang, Korea Selatan, Cina dan bahkan India. Untuk itu Rosneft sudah memperluas kilang gas di pulau Sakhalin yang berbatasan langsung dengan Jepang.

Diembargo Eropa dan AS, Putin Berharap Diselamatkan Asia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hanya-turki-ini-negara-negara-yang-terkena-sanksi-as_m_.jpg" alt="Amerika memang dikenal dengan kecerdikannya memainkan sanksi ekonomi. Tidak hanya Turki, dilansir dari The Guardian, beberapa negara juga mendapatkan beragam sanksi dari Amerika" width="100%">
<figcaption>Amerika memang dikenal dengan kecerdikannya memainkan sanksi ekonomi. Tidak hanya Turki, dilansir dari The Guardian, beberapa negara juga mendapatkan beragam sanksi dari Amerika</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik yang melibatkan penurunan nilai Lira Turki dengan Amerika menjadi perhatian dunia. Keputusan AS bermula ketika Turki menolak pembebasan Pendeta Andrew Brunson asal AS yasal Amerika yang diduga terlibat aksi kudeta di Turki yang gagal. Amerika memang dikenal dengan kecerdikannya memainkan sanksi ekonomi. Tidak hanya Turki, dilansir dari The Guardian, beberapa negara juga mendapatkan beragam sanksi dari Amerika, berikut diantaranya: Kuba Sejak 1960, sebagian besar perdagangan dan perjalanan ke Kuba dibatasi oleh AS. Ini dimulai dengan pemerintahan Dwight Eisenhower yang menerapkan embargo senjata pada tahun 1960 diikuti dengan blok besar-besaran terhadap sebagian besar perdagangan setahun kemudian. Hubungan antara kedua negara itu tegang setelah revolusi yang sukses dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1958 dan memburuk pada tahun 1962 ketika Kuba mengizinkan rudal Soviet untuk berpangkalan di pantai mereka. Krisis rudal secara langsung mengarah pada penerus Eisenhower, Presiden John F Kennedy, yang memaksakan pembatasan perjalanan pada warga negara AS yang berharap melakukan perjalanan ke Kuba. Hubungan diplomatik AS-Kuba mulai berubah saat pemerintahan Obama dan Ra&uacute;l Castro secara bersama mengumumkan pembukaan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara pada bulan Desember 2014 sebelum pertemuan tatap muka pertama mereka pada bulan April. Diumumkan pada bulan Januari bahwa akan ada pelonggaran pembatasan perdagangan dan peningkatan akses ke sistem keuangan Kuba untuk bank-bank AS. Banyak pembatasan masih tetap. Meskipun masih dibatasi oleh undang-undang yang melarang pariwisata yang sepenuhnya diliberalisasi dan perdagangan bebas, beberapa langkah yang baru diumumkan menunjukkan upaya yang disengaja untuk membanjiri ekonomi komunis dengan teknologi dan uang Amerika dalam upaya untuk melemahkan kekuasaan pemerintahnya pada kekuasaan dan perbedaan politik. Iran Iran menerima tahap pertama sanksi AS setelah krisis sandera 1979 di kedutaan AS di Teheran. Pembatasan ekonomi telah dibuat jauh lebih parah meskipun Iran mengejar program nuklir, yang banyak di AS dilihat sebagai upaya untuk pengembangan senjata. Sanksi diterapkan AS pada Iran maupun pada negara yang membeli minyak dari Iran. Nilai impor dari Iran turun dari USD 1,7 miliar pada tahun 1987 menjadi hanya USD 9 juta pada tahun 1988 dan pada tahun 2014 tampaknya tidak ada sama sekali. Hubungan Iran dan AS kembali memburuk saat Trump menarik diri dari kesepatakan nuklir yang dibuat pada 2015. Sejak itu, Iran tidak membuka diri untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika. Korea Utara Sebelum pertemuan Trump dan Kim Jong Un pada Juni lalu, AS menggenjot sanksi yang telah lama diterapkan terhadap Korut terutama karena upaya negara komunis untuk program nuklir. Sanksi juga sangat luas. Ada beberapa tanda perbaikan dalam hubungan kedua negara di akhir 2000-an dengan Korea Utara berkomitmen untuk beberapa perlucutan senjata. Beberapa pembatasan dicabut pada tahun 2008 dan Korea Utara telah dihapus dari daftar sponsor negara terorisme. Sekarang, Korea Utara dan Amerika sedang saling memantau terkait hal-hal yang mereka sepakati. Mengenai denuklirisasi yang dijanjikan oleh Korea utara, dan bantuan ekonomi AS terhadap rakyat Amerika. Syria Pemerintah AS saat ini terlibat dalam serangan udara terhadap pemberontak ISIS di Syria. Namun, itu juga tetap menentang kegiatan pemerintah negara yang dipimpin oleh presidennya, Bashar Al Assad. Sanksi nasional telah diberlakukan sejak tahun 2004, ketika Pemerintah Syria dituduh mendukung terorisme, melanjutkan pendudukan atas Lebanon, mengejar senjata pemusnah masal dan program rudal. Perang saudara di Syria telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam pembatasan ekonomi. Pada 2011, Obama menandatangani perintah yang melarang penjualan, pasokan, atau layanan apa pun ke Syria dari AS atau oleh warga AS. Syria tetap berada di daftar sponsor negara terorisme. Myanmar Sanksi terhadap Myanmar pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 sebagai reaksi terhadap penindasan skala besar pada lawan-lawan politiknya. Namun reformasi demokrasi baru-baru ini di Myanmar termasuk pengenalan pemilihan umum dan pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah membuat AS meringankan sanksi pada Myanmar. Termasuk peringanan sanksi ekonomi.

Tak Hanya Turki, Ini Negara-Negara yang Terkena Sanksi AS

embargo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#embargo

Berita Terkini