<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/33_minta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bertindak kepada pemerintah Myanmar. Bukan sekadar mengecam, melainkan tindakan konkret berupa embargo senjata kepada junta militer yang mengambil alih kekuasaan 1 Februari lalu.  ”Seharusnya tak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta militer.” Bunyi pernyataan bersama ratusan lembaga tersebut. Di antaranya, ada Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).  Seruan itu muncul karena junta militer terus menggunakan senjata untuk membunuh rakyat yang seharusnya mereka lindungi.  Mereka tidak segan menembak demonstran dengan peluru asli. Bukan untuk melumpuhkan, melainkan dengan niat membunuh karena targetnya di titik vital seperti kepala, dada, dan leher. Lebih dari 750 demonstran meninggal dunia.  Menerapkan embargo senjata global kepada Myanmar adalah langkah minimal yang bisa dilakukan DK PBB guna menanggapi kekerasan junta militer. Lawrence Moss dari Amnesty International menegaskan bahwa kecaman dari komunitas internasional tidak memiliki efek sama sekali kepada junta militer.  Moss menegaskan bahwa sudah waktunya bagi DK PBB untuk menggunakan kekuatan uniknya dengan memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif. Tujuannya adalah mencoba mengakhiri pembunuhan besar-besaran oleh junta militer.  Hal senada diungkapkan Louis Charbonneau dari HRW. ”Fakta bahwa DK PBB bahkan tidak memperdebatkan embargo merupakan pelepasan tanggung jawab yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar,” tegasnya. Mengeluarkan kecaman ibarat melihat situasi di Myanmar lalu berjalan lagi seperti tidak terjadi apa pun.  Beberapa organisasi HAM pernah menyerukan hal tersebut beberapa bulan lalu, meski tidak semasif sekarang. Tapi, keinginan itu tidak bisa terlaksana karena Tiongkok dan Rusia mendukung junta militer. Dua negara adidaya tersebut memiliki hak veto di DK PBB dan bisa menganulir kesepakatan yang dibuat.  Sejak 1 Februari, DK PBB sudah mengadopsi empat pernyataan atas situasi di Myanmar. Tapi, setiap kali pernyataan itu keluar, Tiongkok melemahkannya. Senin (3/5) Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menegaskan bahwa diplomasi adalah jalan keluar untuk Myanmar. Dia juga mendukung upaya ASEAN untuk mencari solusi. ”Kami tidak mendukung pemberian sanksi,” tegas Zhang seperti dikutip Agence France-Presse.  Sementara itu, di Myanmar situasi kian mencekam. Militer bergerak dari rumah ke rumah untuk menculik dan menembaki remaja dan para pemuda. Tujuannya satu, menimbulkan ketakutan agar tidak ada lagi massa yang turun ke jalan.

Militer Berbuat di Luar Batas, DK PBB Diminta Embargo Senjata Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/abaikan-sanksi-as-tiongkok-tetap-menjalin-hubungan-baik-dengan-iran_c_285757.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, pihaknya tetap menjalin hubungan baik dengan Iran. Hal ini diungkapkan menjelang kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, pihaknya tetap menjalin hubungan baik dengan Iran. Hal ini diungkapkan menjelang kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Iran tak terima dengan sikap Amerika Serikat yang memperpanjang sanksi embargo jual beli senjata konvensional terhadap Iran. Iran menyebut tindakan AS yang disebut dengan istilah snapback itu sebagai langkah ilegal.  Amerika Serikat menggunakan mekanisme sengketa melalui Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran meminta pertanggungjawaban AS. Istilah snapback tidak pernah digunakan baik dalam kesepakatan nuklir Iran atau Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231.  Iran menilai AS telah meniadakan seluruh ketentuan dan mengambil keuntungan yang terkandung dalam JCPOA. Iran mendesak Dewan Keamanan PBB harus mencegah AS sebagai pihak yang secara konsisten dan nyata melanggar resolusi DK PBB 2231 karena menyalahgunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara sepihak.  "Itu tidak sah karena AS secara terbuka menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan resolusi DK PBB 2231 sekaligus otoritas Dewan Keamanan dan PBB," tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.  Lebih lanjut, pernyataan itu menyebut bahwa rakyat Iran berharap Dewan Keamanan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang telah dibebankan pada rakyat Iran. Tindakan AS semata-mata dianggap untuk pembesaran nama pribadi atau keuntungan politik domestik.  "Sangatlah jelas bahwa AS tidak memiliki hak atas penerapan ketentuan resolusi yang diinggalkan, karena beberapa alasan," tegas Kemenlu Iran.  &nbsp;  Riwayat Perjanjian AS dan Iran (Versi Kemenlu Iran)  &nbsp;  8 Mei 2018  AS secara eksplisit telah mengakhiri partisipasinya pada JCPOA. Pada 8 Mei 2018, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan partisipasi AS pada JCPOA. Oleh karena itu, pemerintah AS mengambil tindakan ekstensif untuk menghentikan partisipasi AS, dan menerapkan kembali semua sanksi AS terhadap Iran secara unilateral. Langkah AS ini merupakan pelanggaran nyata terhadap JCPOA dan resolusi DK PBB Nomor 2231. Pada tanggal 8 Mei 2018, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton berkata, "Kami tidak gunakan ketentuan resolusi DK PBB Nomor 2231 karena kami telah keluar dari kesepakatan,".  21 Mei 2018  Pada tanggal 21 Mei 2018, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berbicara di Heritage Foundation. Ia  menyatakan bahwa Presiden Trump menghentikan partisipasi Amerika Serikat dalam JCPOA.  11 Mei 2018  Pada tanggal 11 Mei 2018, Pemerintah AS memberi tahu kepada seluruh negara peserta JCPOA bahwa AS tidak lagi berpartisipasi dalam pertemuan atau kegiatan terkait JCPOA.  20 Desember 2018  Pada tanggal 20 Desember 2019, Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri AS untuk Iran Brian H. Hook mengatakan kepada wartawan di New York, "Kami tidak lagi berada dalam kesepakatan. Oleh karena itu, pihak yang masih berada dalam kesepakatan harus membuat keputusan terkait menggunakan atau tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa," ungkapnya.  16 Agustus 2020  John Bolton menulis di Wall Street Journal para peserta JCPOA berpendapat bahwa Washington tidak memiliki hak apa pun untuk menggunakan ketentuan di dalam kesepakatan setelah menarik diri dari kesepakatan. Seluruh pihak peserta yang tersisa pada JCPOA yaitu Uni Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok, dan Rusia semuanya telah menyatakan bahwa pemberitahuan dan keputusan AS tidak sah dan tak berdasar.

Iran Tak Terima Keputusan AS Soal Perpanjangan Sanksi Embargo Senjata

embargo senjata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#embargo senjata

Berita Terkini

Militer Berbuat di Luar Batas, DK PBB Diminta Embargo Senjata Myanmar

Iran Tak Terima Keputusan AS Soal Perpanjangan Sanksi Embargo Senjata

Download Aplikasi JawaPos.com