<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-EMIRSYAH-SATAR-FED-2JPG-3419215974.jpg" alt="Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar sudah divonis 8 tahun penjara pada Agustus 2020 lalu setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kasus yang menjerat Emirsyah saat&nbsp;itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pada 16 Oktober 2023 lalu,&nbsp;Kejaksaan Agung kembali mendakwa Emirsyah Satar dengan perkara yang sama. Emirsyah kembali disebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 9,3 triliun. Dakwaan dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kejanggalan ini pun akhirnya membuat banyak pihak heran. Mantan Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen adalah salah satunya. &ldquo;Saya juga menjadi sangat heran kenapa perkara ini bisa lolos. Gelar perkara yang sedemikian ketatnya yang saya tau dilakukan tidak hanya untuk perkara perkara besar atau kecil saja juga tidak akan lolos, karena ada asas ne bis in idem. Kemudian dari Kejaksaan Agung bersikap bahwa ini perkara layak untuk diajukan ke pengadilan," kata Halius dalam keterangan tertulisnya. Untuk diketahui, asas ne bis in idem&nbsp;secara garis besar adalah sebuah materi perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap&nbsp;dan tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Ini berangkat dari fakta bahwa Emirsyah Satar sudah divonis oleh pengadilan setelah sebelumnya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Emirsyah sendiri harus mendekam dibui karena terbukti terlibat dalam praktik&nbsp;suap-menyuap dan gratifikasi pengadaan proyek pembelian Total Care Machine Program Trent Roll-Royce 700, Airbus A330-300/200, dan Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, anak perusahaan GIAA, serta pesawat CRJ 1000, serta ATR 72-600. &ldquo;Jelas sekali bahwa perbuatan materi yang diuraikan di dalam dakwa tempus delicti dan locus delicti adalah hal yang sama. Hanya saja, ada perbedaan kalau pada KPK ada lima kasus di Kejaksaan ada dua kasus. Tetapi jelas bahwa dua kasus tersebut adalah kasus yang didakwakan ketika KPK mengajukan perkara ini ke persidangan," kata Halius. Menurut Halius, apabila objek dan uraian materi dakwaan itu sama persis dengan objek subjek dari pada dakwaan dan tuntutan KPK, maka dirinya menilai bahwa ini adalah&nbsp;pengulangan pengusutan perkara. Karenanya,&nbsp;Halius pun berpendapat jika dugaan dakwaan JPU dalam kasus ini kabur. &ldquo;Orang dihukum karena perbuatannya, bukan pasal. Kita bisa mengambil kesimpulan, apakah perkara ne bis in idem apa tidak. Jelas bahwa objek subjek dan materi perbuatan dari yang bersangkutan itu persis sama. Bilamana nanti ada alasan bahwa pasalnya berbeda, seharusnya juga uraiannya perbuatannya secara materil dipandang berbeda, tidak bisa copy paste dari dakwaan yang mestinya sudah ada penyidik KPK&nbsp;dari sebelumnya, " pungkas Halius. &nbsp;

Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar sudah divonis 8 tahun penjara pada Agustus 2020 lalu setelah terbukti bersalah melakukan suap.

Sudah Divonis, Emirsyah Satar Didakwa Lagi dengan Perkara Serupa oleh Kejagung, Eks Anggota Komjak Heran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221108-WA0005.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset hasil rampasan kasus korupsi senilai Rp 30,9 miliar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). Barang yang diberikan itu sebelumnya milik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirysah Satar.  "Serah terima ini adalah bagian dari semangat membangun Indonesia dan semangat membantu tugas-tugas TNI AU," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Selasa (8/11).  Aset yang dihibahkan berupa tanah dan bangunan tersebut berada di sejumlah lokasi berbeda. Aset pertama ada di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kavling Nomor 1, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu, aset lainnya terletak di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  Aset milik Anas merupakan hasil rampasan kasus korupsi dan pencucian uang. Sementara itu, aset milik Emirsyah Satar yang diambil berkaitan dengan kasus pencucian uang. Perampasan itu dipastikan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.  Hibah ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan barang hasil rampasan kasus korupsi yang dilakukan KPK. Pemulihan kerugian negara dari tindakan koruptif juga diyakini berjalan dengan baik dengan pemberian aset bekas milik Anas dan Emirsyah ke TNI AU ini.  "Dalam waktu dekat KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) akan mulai melaksanakan pemanfaatan barang rampasan (paras) dengan menyewakan aset rampasan yang nantinya bisa diakses melalui situs paras.kpk.go.id secara terbuka dan transparan," ujar Firli.  Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengapresiasi hibah tanah dan bangunan dari KPK itu. Dia menilai Lembaga Antikorupsi telah bekerja dengan baik.  "Forum ini bukti kerja sama Kementerian Pertahanan cq (dalam hal ini) TNI AU, KPK, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang perannya masing-masing," pungkas Fadjar.

KPK Hibahkan Aset Anas dan Emirsyah Satar ke TNI AU Senilai Rp 30,9 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/EMIRSYAH-SATAR-DERY-RIDWANSAH-4-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2010-2015. Lembaga antirasuah disinyalir sudah menetapkan seorang tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.  Diduga mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 terjerat dalam kasus ini. Kasus ini pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Emirsyah Satar.  "Saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10).  "Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi," sambungnya.  Ali menyampaikan, penyidikan yang KPK lakukan merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas negara lain di antaranya Inggris dan Prancis. KPK mengapresiasi pihak otoritas asing yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia.  Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Setelah penyidikan ini cukup, kata Ali, maka berikutnya segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan.  "KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan Tim Penyidik," ucap Ali.  Dia menyampaikan, dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan ini, tentunya dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK.  Terlebih, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar.  "Kami memastikan, setiap perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik secara transparan," pungkas Ali.

Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Ada Suap Rp 100 Miliar ke Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/renegosiasi-garuda.jpg" alt="DALAM SOROTAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (1/11). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DALAM SOROTAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (1/11). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada kaitan antara penetapan tersangka Emirsyah Satar dan meningkatnya beban utang Garuda saat ini. Akar masalah Garuda adalah ekspansi pembelian pesawat baru yang tidak terukur.  ”Jadi, saat Pak Emir menjabat, memang ada semacam pertanyaan tentang kemampuan Garuda dalam mengisi kursi-kursi penerbangan yang belum optimal. Apalagi dengan kedatangan pesawat baru kapasitas besar,” jelas direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.  Saat itu maskapai pelat merah tersebut juga membuka rute penerbangan Jakarta–London. Ditambah, promosi besar-besaran dengan menggandeng klub sepak bola Inggris, Liverpol FC.  Artinya, keputusan bisnis yang agresif itu tidak feasible (layak) secara hitung-hitungan di atas kertas. Berdasar laporan dari Serious Fraud Office Inggris, dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 NG l terkonfirmasi ada masalah suap.  ”Andaikan pembelian pesawat secara jor-joran saat Pak Emir menjabat bisa distop, utang Garuda tidak akan bengkak sampai Rp 142 triliun,” jelas lulusan University of Bradford, Inggris, tersebut.  Dari kasus ini, Bhima menekankan perlunya bersih-bersih BUMN, bahkan terkait dengan keputusan direksi sebelumnya.

Utang Garuda Membengkak Akibat Jor-joran Beli Pesawat Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/EMIRSYAH-SATAR-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Mereka adalah Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo. Keduanya disangkakan terlibat dalam praktik rasuah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,8 triliun.  Angka sebesar itu muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit. ”Kami mendapat penyerahan hasil audit kerugian negara (dalam kasus dugaan korupsi di Garuda Indonesia) senilai Rp 8,8 triliun,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers di Jakarta kemarin (27/6).  Emirsyah merupakan mantan direktur utama Garuda Indonesia, sedangkan Soetikno eks direktur utama PT Mugi Rekso Abadi.  Garuda Indonesia merugi Rp 8,8 triliun setelah maskapai pelat merah itu melakukan pengadaan pesawat Bombardier CRJ 1000 NG dan ATR 72-600 sebanyak 23 unit. Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka Emirsyah dan Soetikno dilakukan melalui ekspose oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung.  Dua nama tersebut pernah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Emirsyah divonis delapan tahun penjara, sedangkan Soetikno dihukum enam tahun penjara.  Keduanya juga masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Karena itu, Kejagung tidak menahan mereka berdua meski sudah diumumkan sebagai tersangka.  Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, dalam menangani kasus-kasus di badan usaha milik negara (BUMN), Kejagung tidak hanya melakukan tindakan represif. Mereka juga membantu pemerintah membersihkan BUMN dari praktik curang seperti korupsi.  ”Kami, selain represif, juga melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kerugian,” katanya. ’’Contohnya, PT Jiwasraya dan PT ASABRI,” lanjutnya.  Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan kementerian yang dirinya pimpin yang kembali berhasil mengungkap kasus di BUMN. ”Ini bukti bahwa kita mau berkolaborasi dengan baik antarinstansi pemerintah. Dengan dikelola secara profesional dan transparan, mampu menghasilkan yang terbaik bagi negara,” ujarnya.

Kerugian Negara Rp 8,8 Triliun dari Dua Tersangka Baru Kasus Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/EMIRSYAH-SATAR-DITAHAN-KPK-FED-3.jpg" alt="Dirut PT. Garuda Indonesia (2005 - 2014) Emirsyah Satar digiring ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan KPK, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/8/2019). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Dirut PT. Garuda Indonesia (2005 - 2014) Emirsyah Satar digiring ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan KPK, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/8/2019). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Eksekusi ini dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi atas perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah berkekuatan hukum tetap.  "Tim jaksa eksekusi KPK Rabu, 3 Februari 2021, telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana Emirsyah Satar berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2020 Jo Putusan PN Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor:19 /Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 17 Juli 2020 Jo Putusan MA Nomor : 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkannya ke Lapas Sukamiskin," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2).  Emirsyah bakal menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dan MA.  Mantan pejabat Garuda Indonesia itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah SGD 2.117.315,27.  "Apabila tidak membayar dalam waktu sebulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun," pungkas Ali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b2-EcfPEOaQ

KPK Eksekusi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Mantan-Dirut-Garuda-Emirsyah-Satar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/1/2019). Dalam sidang ini beragendakan mendengarkan dua saksi yakni Kabul Riwanto dan Welfridus Korbaho. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/1/2019). Dalam sidang ini beragendakan mendengarkan dua saksi yakni Kabul Riwanto dan Welfridus Korbaho. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengusutan skandal korupsi di lingkungan PT Garuda Indonesia belum selesai. Baru-baru ini Serious Fraud Office (SFO) atau lembaga antikorupsi Inggris mengumumkan investigasi mereka terkait dugaan kasus suap dalam kontrak penjualan pesawat perusahaan Bombardier kepada maskapai Garuda. Status penanganan kasus itu masih di tahap penyelidikan.  Penyelidikan tersebut merupakan pengembangan skandal korupsi eks Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Sebelumnya Emirsyah dijatuhi vonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Mei lalu. Dia divonis hukuman penjara delapan tahun dalam perkara suap pengadaan pesawat dari perusahaan Airbus dan Rolls-Royce.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/07/11/2020/kuartal-iii-penumpang-garuda-tumbuh-179-persen/">Kuartal III, Penumpang Garuda Tumbuh 17,9 Persen</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/06/11/2020/garuda-luncurkan-3-rute-tujuan-wisata-unggulan/">Garuda Luncurkan 3 Rute Tujuan Wisata Unggulan</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2020/bos-garuda-tanggapi-penyelidikan-kasus-suap-emirsyah-satar/">Bos Garuda Tanggapi Penyelidikan Kasus Suap Emirsyah Satar</a></li> </ul> Emirsyah juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan kerja sama pengadaan pesawat Garuda. Atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama itu, Emirsyah kemudian mengajukan banding. Di tingkat banding, hukuman tersebut dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan membantu SFO dalam penyelidikan baru kasus Garuda. Menurut dia, bantuan itu merupakan tindak lanjut kerja sama yang dilakukan antara KPK dan SFO. ”Tentu kerja sama ini akan terus dilakukan,” ucapnya kemarin (7/11).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lVEgi772HfE

SFO Inggris Usut Skandal Korupsi Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penolakan banding terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar merupakan hal yang tepat. Emirsyah dinilai layak dihukum delapan tahun penjara.  "Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan baik pengadilan negeri dan tinggi Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/8).  Lembaga antirasuah saat ini menunggu putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ali menegaskan, seluruh bukti penyidikan KPK telah dibeberkan di persidangan. KPK meyakini Emirsyah terbukti menerima suap dan gratifikasi dari perbuatannya.  "Jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan terdakwa terkait pasal dakwaan tersebut. Demikian pula pihak terdakwa juga telah menyampaikan pembelaannya," tegas Ali.  Sementara itu, Emirsyah Satar melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Menurutnya, putusan terhadap Emirsyah dirasa kurang memenuhi keadilan. "Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil," kata Luhut dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil. Karena kasus hasil kerja sama melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris bukan hanya bergulir di Indonesia, tapi juga ada delapan negara yang disebut. Namun, hanya di Indonesia kasusnya ditindaklanjuti.  "Lebih jauh lagi, PLN juga ada, tapi KPK tidak usut. Jadi seperti uneqauL before the law. Bukan membela diri dan menunjuk kesalahan orang lain. Tapi lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum," cetus Luhut.  Alasan lain pengajuan kasasi, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerja sama vendor seperti Airbus S.A.S dan Roll-Royce Plc.  "Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA," tegasnya.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pada pengadilan tingkat pertama terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. Alhasil, Emirsyah Satar tetap dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.  Sementara itu, pengusaha Soetikno Soedarjo yang merupakan penyuap Emirsyah pun dikuatkan hukumannya berdasarkan putusan banding. Dia tetap divonis 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI atas nama Emirsyah Satar dan Nomor 22/PID.TPK/2020/PT.DKI atas nama Soetikno Soedarjo," sebagaimana termaktub dalam putusan PT DKI Jakarta, Senin (3/8).  Banding perkara Emirsyah diadili oleh majelis hakim banding yang terdiri atas Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih. Sedangkan perkara banding Soetikno diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Achmad Yusak dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusdi, dan Hening Tyastanto.

Banding Mantan Dirut Garuda Indonesia Ditolak, KPK: Langkah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/EMIRSYAH-SATAR-DERY-RIDWANSAH-4-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak merasa keberatan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan upaya hukum ini ditempuh lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Emirsyah 8 tahun penjara.  "Jika saat ini terdakwa akan mengajukan kasasi tentu dipersilakan, karena itu adalah hak terdakwa sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, KPK masih akan menunggu salinan resmi putusan banding dari PT DKI Jakarta. Lembaga antirasuah belum menentukan langkah hukum terkait kasus yang menjerat Emirsyah.  "Setelah itu akan dipelajari seluruh pertimbangannya dan kemudian akan segera mengambil sikap, apakah akan kasasi atau menerima putusan tersebut," tandasnya.  Sebelumnya, Emirsyah Satar melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Menurutnya, putusan terhadap Emirsyah dirasa kurang memenuhi keadilan. "Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil," kata Luhut dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil. Karena kasus hasil kerja sama melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris bukan hanya bergulir di Indonesia, tapi juga ada ada delapan negara yang disebut. Namun, hanya di Indoesia kasusnya ditindaklanjuti.  "Lebih jauh lagi, PLN juga ada tapi KPK tidak usut. Jadi seperti unequal before the law. Bukan membela diri dan menunjuk kesalahan orang lain. Tapi lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum," cetus Luhut.  Alasan lainnya pengajuan kasasi, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerjasama vendor seperti Airbus S.A.S dan Roll-Royce Plc.  "Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA," tegasnya.

KPK Persilakan Eks Dirut Garuda Indonesia Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/EMIRSYAH-SATAR-DERY-RIDWANSAH-6-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Emirsyah Satar menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan suap pengadaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Permohonan kasasi diajukan berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tetap memvonis Emirsyah dengan hukuman 8 tahun penjara.  Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan. Menurutnya, putusan terhadap Emirsyah dirasa kurang memenuhi keadilan.  "Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil," kata Luhut, Selasa (4/8).  Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil. Karena kasus hasil kerja sama melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris bukan hanya bergulir di Indonesia, tapi juga ada ada delapan negara yang disebut. Namun, hanya di Indonesia kasusnya ditindaklanjuti.  "Lebih jauh lagi, PLN juga ada tapi KPK tidak usut. Jadi seperti unequal before the law. Bukan membela diri dan menunjuk kesalahan orang lain. Tapi lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum," cetus Luhut.  Alasan lainnya pengajuan kasasi, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerjasama vendor seperti Airbus S.A.S dan Roll-Royce Plc.  "Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA," tegasnya.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pada pengadilan tingkat pertama terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. Alhasil, Emirsyah Satar tetap dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.  Sementara itu, pengusaha Soetikno Soedarjo yang merupakan penyual Emirsyah pun dikuatkan hukumannya berdasarkan putusan banding. Dia tetap divonis 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Tetap Dihukum 8 Tahun Penjara, Eks Dirut Garuda Ajukan Kasasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emirsyah satar

Berita Terkini