<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Roda ekonomi bahkan bakal melaju lebih kencang. &rdquo;Pasti ada pengaruh pencabutan pandemi. Mobilitas masyarakat pasti meningkat lebih tinggi,&rdquo; kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Jawa Pos kemarin (22/6). Itu tecermin dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). &rdquo;Sejak Januari hingga April tahun ini pun sudah menunjukkan peningkatan,&rdquo; imbuhnya. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisman pada Januari&ndash;April 2023 mencapai 3.172.931 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah itu naik 393 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bhima melanjutkan, angka-angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring telah dicabutnya status pandemi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, ritel, dan hiburan akan mengalami kenaikan. Meski begitu, adanya mobilitas yang meningkat saat ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pulihnya daya beli. Hal itu disebabkan kenaikan harga berbagai komoditas yang juga berkorelasi pada terdongkraknya inflasi. &rdquo;Terutama komponen inflasi pangan (volatile food). Ditambah lagi ada risiko El Nino. Jadi, perlu dibarengi pengendalian inflasi pangan agar daya dorong pada konsumsi masyarakat bisa meningkat lagi,&rdquo; paparnya. Pencabutan status pandemi, lanjut Bhima, akan diwarnai dengan peralihan sektor-sektor mana saja yang bakal bertumbuh. Jika pada masa pandemi Covid-19 sektor-sektor seperti kesehatan, farmasi, telemedisin, hingga digital mendapat angin segar pertumbuhan, ke depan giliran sektor lain yang akan bergeliat. &rdquo;Sekarang berubah. Jadinya sektor yang terkait rekreasi, konser, hiburan, olahraga, dan sektor-sektor konvensional akan naik,&rdquo; katanya. Meski begitu, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Bhima memandang belum akan terkerek tinggi. Dia memproyeksikan ekonomi akan tumbuh hanya di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen. Kondisi itu lebih disebabkan negara-negara mitra datang Indonesia seperti Korsel, Jepang, Tiongkok, Eropa, hingga AS yang mayoritas mengalami outlook yang melemah. &rdquo;Kapasitas industrinya pun menurun sehingga output dari komoditas yang sedang booming itu mulai berakhir. Padahal, Indonesia adalah negara penghasil komoditas SDA. Hal ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi pascapandemi berakhir,&rdquo; ulasnya. Kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara maju juga harus diwaspadai. Sebab, itu akan berdampak pada kondisi makroekonomi di dalam negeri. Secara umum, Bhima melihat resiliensi ekonomi Indonesia masih terjaga. &rdquo;Ekonomi global kurang baik, tapi kita terdorong oleh demografi usia produktif yang tinggi dan konsumsi yang tinggi. Itu semua sensitif sekali pada mobilitas. Jadi, begitu ekonomi sebesar RI dengan banyak penduduk yang sudah mulai aktif, itu akan signifikan memengaruhi tingkat konsumsi,&rdquo; terangnya. Optimisme serupa dirasakan kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pencabutan status pandemi diharapkan bisa makin mendorong pergerakan dan konsumsi masyarakat secara umum. Sejak momen tidak wajib masker, kata dia, mobilitas masyarakat perlahan mulai meningkat. &rdquo;Dengan berubahnya status saat ini menjadi endemi, kami bisa berekspektasi bahwa segala kegiatan dan konsumsi masyarakat akan kembali ke level normal seperti sebelum ada pandemi,&rdquo; ujarnya. Periode libur panjang di akhir bulan yang berbarengan dengan liburan sekolah akan ikut menjadi momen yang positif untuk industri di segala sektor mendulang demand. &rdquo;Termasuk untuk pariwisata dan perhotelan. Meski sebenarnya sudah ada peningkatan dari awal tahun, momen liburan panjang seperti ini juga pasti ada peningkatan,&rdquo; bebernya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) awal Mei lalu. Shinta menyebutkan, pencabutan status akan berdampak positif pada pasar keuangan, pasar saham, pertumbuhan kinerja kredit, dan ekonomi secara keseluruhan. &rdquo;Sehingga berkorelasi atas dampak positif Indonesia di mata investor,&rdquo; ungkapnya. Yang pasti, jelas Shinta, pencabutan status pandemi akan kian mendorong mobilitas masyarakat. &rdquo;Sehingga akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, meningkatkan juga angka konsumsi domestik kita,&rdquo; sambung dia. Di sisi lain, dalam rapat dewan gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. Didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Kenaikan konsumsi rumah tangga masih terus berlanjut yang didorong peningkatan mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi. &rdquo;Investasi juga tetap kuat, terutama investasi non bangunan, sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi,&rdquo; jelas lulusan Iowa State University itu. (dee/han/agf/c9/fal)

Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik.

Efek Pencabutan Status Pandemi, Mobilitas Tinggi, Daya Beli Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1629030326410_copy_800x450.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Antara " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Antara </figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia, yang kini beralih menjadi endemi, sejak Rabu (21/6) kemarin. Namun, pemerintah tetap mengingatkan fase endemi bukan berarti covid-19 hilang sepenuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini penting agar terhindar dari penularan covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia sudah memasuki masa endemi. Endemi menurut CDC (Centers for Disease Control and Prevention) adalah suatu kondisi di mana penyakit berjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu, dari definisi ini penting untuk mengetahui bahwa endemi bukan berarti penyakit covid-19 hilang dari Indonesia sepenuhnya, namun sudah menurun risikonya untuk menular," kata Wiku dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011316651/dpr-sebut-pembelian-pesawat-tempur-tua-rp-12-triliun-memboroskan-uang-negara">DPR Sebut Pembelian Pesawat Tempur Tua Rp 12 Triliun Memboroskan Uang Negara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wiku mengimbau masyarakat tetap menjaga diri dari penularan covid-19. Menurutnya, pola hidup bersih dan sehat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dari itu, tetap penting untuk menjaga diri agar senantiasa terhindari dari virus covid-19. Dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang selalu kita terapkan tiga tahun ke belakang seharusnya masyarakat sudah terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari," ucap Wiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Wiku, masyarakat yang dalam keadaan tidak sehat atau berisiko tertular covid-19 diimbau tetap menggunakan masker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan masyarakat tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko tertular Covid-19, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memantau kesehatan pribadi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan segera berobat bila sakit," papar Wiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wiku pun tetap mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster kedua terutama untuk masyarakat yang rentan seperti lansia dan penderita komorbid.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi pengelola fasilitas publik, meskipun penularan sudah rendah saat ini, namun tetap melakukan upaya preventif untuk pengendalian Covid-19," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah mengingatkan fase endemi bukan berarti covid-19 hilang sepenuhnya.  Masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Meski Indonesia Berstatus Endemi, Pemerintah Ingatkan Covid-19 Belum Hilang Sepenuhnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/STUNTING-JOKOWI-628248493.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada khalayak bahwa penanganan pasien COVID-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, di mana ia menyebut dalam satu hingga dua pekan ke depan pemerintah akan menyatakan status endemi untuk COVID-19. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi kalau kena COVID-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, (jangan tepuk tangan dulu) sakit COVID-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 menjadi pekerjaan terberat yang ia hadapi selama masa pemerintahannya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan telah memutuskan Indonesia segera memasuki status endemi COVID-19 atas pertimbangan jumlah kasus harian dan kasus aktif COVID-19 yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi COVID-19. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942531/presiden-jokowi-putuskan-indonesia-masuk-ke-status-endemi-covid-19">Presiden Jokowi Putuskan Indonesia Masuk ke Status Endemi Covid-19</a> "Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan, (ini) baru dimatangkan, dalam seminggu, dua minggu," kata kata Jokowi setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat COVID-19 pada 5 Mei 2023. Oleh karena itu, Muhadjir menyebut Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi COVID-19 di Indonesia. Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi tersebut, Muhadjir mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 akan dibubarkan. Vaksin COVID-19 juga akan diberikan Pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa. Muhadjir juga menyebut vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 menjadi pekerjaan terberat yang ia hadapi selama masa pemerintahannya.

Presiden Jokowi: Sudah Masuk Endemi maka Penanganan COVID-19 Tak Lagi Gratis 

<div id="m#msg-f:1768663779991827685" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RUANG-TERBUKA-HIJAU-UNTUK-PUBLIC-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan transisi dari pandemi Covid-19 menuju ke endemi pada akhir Juni 2023 ini. Pengumuman itu akan disampaikan kepala negara dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah bulan ini (pengumumannya)," ujar Presiden kepada awak media, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Selasa (13/6), Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas (ratas) membahas transisi dari pandemi ke endemi tersebut. Menurut Jokowi, pemerintah terus mematangkan berbagai hal sebelum transisi tersebut diumumkan pada akhir bulan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ini dimatangkan lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang semuanya sudah," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah juga terus mendetailkan sejumlah hal terkait transisi pandemi ke endemi, antara lain menyangkut kasus harian, kasus aktif, tingkat vaksinasi, dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini nanti yang akan didetailkan. Jumlah kasus misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 117, kemudian kasus aktif 10.200-an, vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis, dan lain-lainnya, sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk menuju ke endemi, tetapi kapan diumumkan ini baru dimatangkan seminggu-dua minggu ini," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa virus penyebab Covid-19 tidak akan hilang, sehingga masyarakat harus belajar hidup dengan virus tersebut. "Sama juga kita belajar hidup dengan penyakit-penyakit menular lain seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis, kan masih ada. Yang penting buat masyarakat adalah masyarakat mesti bisa menangani, menjaga kesehatannya sendiri," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi pun menjelaskan sedikitnya empat hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam transisi dari pandemi ke endemi ini. Pertama, masyarakat harus mengetahui mengenai penyakitnya serta cara menghindarinya. Kedua, masyarakat harus mengetahui mengenai surveilans atau cara mendeteksi penyakitnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, masyarakat diharapkan mengetahui obat atau antivirus dari penyakitnya. Keempat, masyarakat juga perlu mengetahui mengenai vaksin sebagai upaya memberikan perlindungan pertama bagi mereka yang telah masuk kategori boleh divaksinasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa virus penyebab Covid-19 tidak akan hilang, sehingga masyarakat harus belajar hidup dengan virus itu.

Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/IMG_20230614_112554_1-1897980037.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan setelah membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan setelah membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo sudah memutuskan Indonesia segera masuk ke status endemi Covid-19. Hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus harian dan kasus aktif yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi Covid-19. "Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan, (ini) baru dimatangkan, dalam seminggu, dua minggu," kata Presiden Jokowi setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6). Jokowi memastikan status endemi Covid-19 akan diumumkan pada Juni ini. Saat ini, lanjutnya, Pemerintah sedang melakukan finalisasi proses transisi dari pandemi ke endemi. "Ya, ini dimatangkanlah, seminggu, dua minggu ini. Segera diumumkan, karena memang sudah semuanya sudah (landai)," tambah Jokowi. Jokowi menyebutkan jumlah kasus harian Covid-19 beberapa hari terakhir hanya 217 kasus, dengan kasus aktif 10.200 kasus. Kemudian, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia juga sudah di atas 452 juta dosis. "Sehingga, kami kemarin rapat dan sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi," kata Jokowi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat Covid-19 pada 5 Mei 2023. Oleh karena itu, Muhadjir menyebut Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi Covid-19 di Indonesia. Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi tersebut, Muhadjir mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan. Vaksin Covid-19 juga akan diberikan Pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa. Muhadjir juga menyebut vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus harian dan kasus aktif yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi Covid-19.

Presiden Jokowi Putuskan Indonesia Masuk ke Status Endemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menemui pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Mei tahun ini untuk mendiskusikan rencana perubahan status pandemi menjadi endemi Covid-19 di Indonesia.  "Saya ingin ketemu dengan kepala WHO sendiri nanti rencananya di bulan Mei, untuk bicara, kalau kita melakukan, apakah itu tepat atau 'proper' atau caranya yang pas, 'timing' nya yang pas seperti apa," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Posyandu Balita Cempaka 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).  Menkes menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pejabat setingkat eselon satu di WHO terkait deklarasi endemi Covid-19 di Indonesia. Menurut WHO, lanjut Budi, organisasi di bawah PBB itu memberikan keputusan kepada pemerintah masing-masing negara.  Namun demikian, WHO memberikan catatan untuk menyelaraskan dengan negara-negara lain yang berencana mengubah status menjadi endemi. Sejauh ini, dua negara yang sudah berencana mendeklarasikan status endemi Covid-19 adalah Jepang dan Amerika Serikat. "Karena ini kan pandemi dunia, akan lebih baik kalau kita koordinasi bersama antara negara-negara dunia," katanya.  Sebelumnya, Menkes Budi berniat menjalin pembicaraan lebih intensif bersama Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus terkait isu endemi.  "Nanti saya sama Pak Tedros mau ketemu langsung. Teman-teman sudah berbicara kepada bawahannya Pak Tedros dan sudah mendapatkan beberapa masukan," katanya di kawasan TMII Jakarta Timur, Selasa (21/02).  Adapun wacana pencabutan pandemi Covid-19 disampaikan oleh Direktur Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat kerja bersama Kemenkes dan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/2). Berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah telah memproyeksikan bahwa status pandemi Covid-19 di Indonesia akan dicabut pada Agustus.

Diskusikan Status Endemi, Menkes Temui pimpinan WHO Bulan Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/COVID19.jpg" alt="Tangkapan layar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengemukakan penetapan status endemi Covid-19 di Indonesia masih menunggu keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Presiden Joko Widodo.  "Bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi bangsa lain juga mengusahakan status pandemi dicabut bila parameternya sudah sangat terkendali," kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/2).  Selama pandemi melanda Indonesia, kata Syahril, ada dua status kedaruratan kesehatan yang berlaku di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.  Menurut Syahril, kebijakan nasional itu perlu lebih dahulu dicabut untuk menuju endemi. Saat ini kebijakan yang telah dicabut baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.  Syahril menambahkan, kedaruratan pandemi secara global yang telah berlaku selama tiga tahun terakhir merupakan kewenangan WHO.  "Untuk waktunya (endemi) kapan? Kami tidak bisa menjawab pasti, akan menunggu kebijakan yang disampaikan Presiden di kemudian hari tentang pencabutan status kedaruratan kesehatan," katanya.  Jika melihat indikator kasus di Indonesia saat ini, kata Syahril, situasi pandemi masih sepenuhnya terkendali. Per 19 Februari 2023, laju kasus konfirmasi mencapai 113 kasus atau turun 14,9 peran dari kasus harian sebelumnya mencapai 200-an per hari.  Angka kematian, rata-rata mencapai dua jiwa atau menurun dibanding sepekan terakhir sebesar 31,2 persen. Pasien rawat inap walaupun naik sekitar 1,5 persen, tapi jumlah keterisian tempat tidur perawatan pasien di rumah sakit itu turun menjadi 2,14 persen. Pun dengan angka positivity rate di angka 1,2 persen atau jauh di bawah ambang parameter WHO maksimal 5 persen.  "Jadi secara total keempat parameter ini, Indonesia masuk dalam transmisi komunitas level 1, sebagaimana yang distandarkan oleh WHO," kata Syahril.  Syahril menambahkan, survei serologi antibodi per Januari 2023 sebesar 99 persen atau naik 0,5 persen dari Juli 2021.

Soal Penetapan Status Endemi Covid-19, Begini Penjelasan Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/dpmptsp-surabaya.png" alt="PAHAM KONDISI: Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menjelaskan peta potensi investasi usaha baru, Sabtu (14/1). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAHAM KONDISI: Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menjelaskan peta potensi investasi usaha baru, Sabtu (14/1). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memberikan optimisme pada perkembangan usaha. Apalagi, Agustus nanti Indonesia ditargetkan sudah berstatus endemi. Para investor pun dipastikan bakal masuk dan membangun usaha.  Salah satu wilayah incaran pengembangan usaha adalah Surabaya. Pada 2023 dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mencatat proyek besar bakal berjalan. Mulai bidang kesehatan, properti, hingga perhotelan.  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati optimistis pada 2023 investasi di Surabaya terus berkembang. Utamanya sektor perdagangan dan jasa yang memang pusatnya ada di Kota Pahlawan.  ’’Tahun lalu investasi di bidang perhotelan, restoran, dan properti terus tumbuh,’’ katanya Sabtu (14/1).  Tahun ini perkembangan sektor itu juga bakal berlanjut. Termasuk dari sektor kesehatan, ada rumah sakit baru yang bakal berdiri di Surabaya. Hal tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi warga.  ’’Usaha start-up kami lihat juga potensial. Di beberapa kampus, kami sudah bekerja sama untuk membantu penerbitan nomor induk berusaha (NIB) bagi mereka,’’ ucap Dewi. Menurut dia, banyak mahasiswa yang mendirikan start-up dengan potensi usaha besar.  Sementara itu, hotel dan restoran mulai menata kembali program-program pengembangan usaha. Di tengah ancaman resesi, banyak yang optimistis proyeksi bisnis ke depan bisa merangkak naik. Bahkan, ada yang menilai tahun ini merupakan titik balik setelah bencana Covid-19 melanda dua tahun silam.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono menyatakan, dua tahun lalu bisnis hotel dan restoran mengalami kondisi terburuk sepanjang sejarah. Bisa dikatakan yang terburuk setelah krisis moneter 1998.  ’’Kami pernah mengalami kondisi terburuk. Tapi, tidak seburuk kemarin (saat pandemi Covid-19, Red),’’ ujarnya.  Di pengujung 2022, para pemilik maupun pengelola hotel dan restoran mencatatkan capaian cukup memuaskan. Okupansi hotel dan restoran rata-rata mencapai 80–90 persen. Itu merupakan capaian terbaik pascapandemi Covid-19.  Kondisi tersebut bertahan hingga pekan ini. Menurut Dwi, itu merupakan pertanda bagus untuk bisnis. Sebab, high season sudah berlalu. Tapi, okupansi hotel dan restoran cenderung masih stabil. Belum ada tren menurun.  Hal itulah yang membuat para pelaku usaha optimistis. Mereka berbondong-bondong membuat program pengembangan bisnis. Baik investasi berupa aset fisik maupun nonfisik atau intangible asset.  Almas Fadil, pemilik salah satu restoran di wilayah Surabaya Barat, menilai banyak investor yang justru tertarik untuk berinvestasi di Surabaya. Dia menyebut salah satu brand yang cabangnya terus bertambah hingga awal tahun ini.  ’’Kenapa? Karena investor melihat Surabaya itu sexy. Daya beli masyarakatnya masih tinggi,’’ terangnya. Daya beli menjadi salah satu tolok ukur orang mau menanamkan modal.  Sementara itu, Ketua DPD Klub Logindo (Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia) Jawa Timur Christin Adni mengatakan, di tengah ancaman resesi, pihaknya tetap optimistis kondisi ekonomi domestik terus menunjukkan hasil baik. Pada 2022, ekspor-impor mencapai 6,5 juta TEUs.  ’’Tahun ini kami menargetkan adanya kenaikan cukup signifikan. Menembus 7 juta TEUs,’’ ujar Christin. Untuk mencapai target, kolaborasi antar perusahaan pun semakin digencarkan.  Meski demikian, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur Putra Lingga Tan menuturkan, ancaman resesi pada 2023 juga memengaruhi usaha. Pada awal bulan ini, penurunan arus ekspor dan impor mulai terasa. Penurunan mencapai 7 persen. Kondisi tersebut berdampak terhadap para pengusaha jasa angkutan barang.  Aktivitas operasional menurun. Saat ini kendaraan yang beroperasi hanya 50 persen. ’’Penurunan (ekspor-impor) terjadi sejak Desember 2022. Ditambah lagi, banyak jasa angkutan perorangan yang semakin marak. Kondisi itu memperburuk keadaan,’’ kata Lingga Tan. <h3>Jamin Kemudahan, Persingkat Waktu Perizinan</h3> PEMKOT Surabaya memberi berbagai tawaran bagi pemodal agar mau berinvestasi di Surabaya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menjamin kemudahan berinvestasi melalui skema perizinan yang singkat. Pengusaha bakal dipandu hingga usaha mereka berjalan.  Daya tawar Surabaya sebagai ladang investasi, terutama sektor dagang dan jasa, memang besar. Namun, ketertarikan investor untuk mau singgah juga melihat kemudahan yang diberikan. Pemkot Surabaya memastikan hal itu telah dilakukan.  Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menyatakan, pengurusan perizinan sekarang semakin luwes. Artinya, siapa pun bisa mengajukan dari rumah. Besar kecil usaha sudah difasilitasi melalui online.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kota-surabaya.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANYAK PEMINAT: Masih ada proyek pembangunan gedung bertingkat di Jalan HR Muhammad, Sabtu (14/1), Bidang properti, kesehatan, dan perhotelan menjadi sektor paling potensial untuk investasi di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)  ’’Sekarang semua sudah ditampung dalam online single submission risk based approach (OSS-RBA). Perizinan keluar berdasar tingkat risiko usahanya,’’ ujarnya Sabtu (14/1). Semua persyaratan tinggal di-upload. Pemilik usaha akan mendapat nomor induk berusaha (NIB).  Selain itu, pemkot memiliki Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Aplikasi tersebut mengakomodasi semua perizinan yang dikeluarkan daerah. Sebagaimana sertifikat laik fungsi (SLF), surat keterangan rencana kota (SKRK), hingga upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).  ’’Tidak ada proses tatap muka dalam pengajuan itu. Jadi, betul-betul mandiri,’’ kata Erringgo. Hal itu diberikan oleh pemkot sebagai suatu bentuk kepercayaan saat investor hendak menanam modal di Surabaya.  Investor yang datang pun sudah ada tempat khusus bagi mereka konsultasi. Namanya Klinik Investasi yang dikembangkan sejak tahun lalu. Pengusaha bisa tanya apa pun soal investasi di Surabaya di tempat yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut.  ’’Ada petugas yang siap membantu investor. Sekaligus memahami (kondisi, Red) Surabaya. Kami bantu dari awal hingga usaha jalan,’’ lanjut dia. Saat usaha berjalan pun, pengawasan dan pembinaan terus dilakukan.  Erringgo menjelaskan, daya tarik seperti itu tidak dimiliki semua daerah. Hal tersebut yang sering kali dilihat pengusaha sebagai jaminan mereka bisa berinvestasi tanpa hambatan.  ’’Apalagi, secara infrastruktur, di Surabaya itu sudah lengkap. Mulai aspek dasar seperti kelistrikan hingga air bersih. Sebab, kalau sampai listrik sering mati, ruginya triliunan rupiah. Itu tidak pernah terjadi di Surabaya,’’ terangnya.  Belum lagi dari sisi keamanan, Erringgo menyebutkan, di Surabaya sudah ada Command Center 112. Lengkap dengan perlengkapan penyelamatan yang mumpuni sehingga bisa meminimalkan risiko lain yang tidak diinginkan para pengusaha.  ’’Kami terus tingkatkan kualitas layanan di Surabaya. Agar pemodal yang memiliki banyak pendanaan itu betah di Surabaya. Sehingga perekonomian kita terus terpacu,’’ ujarnya.  CAPAIAN INVESTASI (PMA dan PMDN)  2018: Rp 4,7 triliun  2019: Rp 19,2 triliun  2020: Rp 22,1 triliun  2021: Rp 29,22 triliun  2022: Rp 18,56 triliun (hingga triwulan III)  PMA: Penanaman modal asing  PMDN: Penanaman modal dalam negeri  Sumber: DPMPTSP Surabaya

Bidang Kesehatan, Properti, dan Perhotelan Surabaya Terus Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Zulhas-Hendra-Eka.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi penanganan persebaran Covid-19 tengah dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global masih terus berlanjut. Seiring dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina dan cuaca ekstrem di sebagian belahan dunia. Akibatnya, harga energi naik dan berpotensi menimbulkan krisis pangan.  Sejumlah negara memilih menutup ekspor bahan pangan demi menjaga stok pangan di dalam negerinya. Pemerintah India telah melarang ekspor gandum seiring gelombang panas yang melanda kawasan tersebut. Cuaca ekstrem tersebut membuat ratusan hektar tanaman gandum di tanah Hindustan itu gagal panen.  Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan stok bahan pangan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menurut dia, tak perlu mengimpor cabai dan bawang merah. Karena, produk petani lokal cukup untuk kebutuhan domestik.  “Keran impor bahan pangan harus diatur agar petani tidak merugi akibat harganya kalah saing dengan produk impor. Perlu ada perlindungan kepada petani-petani kita,” ujar Zulhas saat mengunjungi Kementerian Pertanian, Selasa (21/6).  Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Melli Nuraini Darsa menuturkan, pemanasan global menjadi isu sentral saat ini banyak diperbincangkan. Karena menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta mengganggu produktivitas. Sayangnya, urgensi bahaya dari degradasi dan kepunahan tanah belum menjadi perhatian utama pemerintah ataupun pemangku kepentingan.  Data UN Food &amp; Agriculture Organisation menunjukkan saat ini tanah telah terdegradasi sebesar 52 persen. Sedangkan, hasil riset Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, bahwa 72 persen tanah pertanian di Indonesia sedang sakit lantaran kekurangan bahan organik. Akibat penggunaan pupuk kimia yang masih tinggi. Padahal, 95 persen makanan yang dikonsumsi masyarakat berasal dari tanah.  “Penipisan tanah akan berpengaruh pada penurunan nutrisi makanan yang dikonsumsi. Apalagi saat ini di Eropa sedang terjadi konflik (Rusia dan Ukraina) yang sedikit banyak telah memengaruhi pasokan dan harga gandum hingga ke Indonesia,” ungkap Melli kepada Jawa Pos.  Makanya, swasembada pangan sangat penting untuk diupayakan. Namun cita-cita itu enggan terjadi jika produksi tanaman menjadi tidak maksimal akibat kondisi tanah di Indonesia tidak subur. Menilik instrumen regulasi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum terkait kelestarian alam dan lingkungan.  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menganut prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari dasar konsitusi itu, lahir Undang-undang (UU) Konservasi Tanah Dan Air Nomor 37/2014, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2012.  Ketiganya mengatur Indonesia sebagai negara agraris memastikan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sehingga dapat menjadi sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Termasuk konservasi tanah dan air, serta perlindungan, dan pelestarian sumber daya. Juga pengelolaan kualitas lahan dan air, pemberian insentif untuk menjaga kesuburan tanah, serta larangan melakukan kegiatan yang mengurangi kesuburan tanah.  Sayangnya, alokasi anggaran maupun pemberian insentif bagi kegiatan pertanian atau petani pada umumnya belum berjalan dengan maksimal. Menurut Melli, komitmen politik Indonesia menghadapi urgensi kepunahan tanah perlu dipertajam melalui lima pendekatan. Yakni, perlu regulasi untuk mengurangi penggunaan bahan kimia di sektor pertanian, insentif, aturan penggunaan air tanah, regulasi yang punitif (tegas) dan preventif menjaga kelembaban tanah serta mencegah erosi.  “Ini semua karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan ancaman kelaparan rakyat kita,“ pungkasnya.  &nbsp;

Perlu Komitmen Politik untuk Selamatkan Tanah demi Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/46D48FE6-0E08-44D9-874F-C71B2B61405A.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, apabila Covid-19 menjadi endemi, maka penanganannya akan menjadi seperti penyakit biasa. Sehingga tidak diperlukan kembali penanganan seperti sekarang.  "Namanya endemi itu penyakitnya masih ada tapi sudah tidak lagi mewabah. Karena itu akan diperlakukan seperti penyakit infeksius lain seperti TB, pokoknya penyakit yang berkaitan dengan bakteri, virus, dan jamur yang biasa menjadi infeksi," ujar Muhadjir kepada wartawan, Selasa (24/5).  Termasuk skema pembiayaan dan pengobatan pasien Covid-19 akan mengalami perubahan. Pembiayaan perawatan pasien Covid-19 yang selama ini ditanggung langsung oleh pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan.  Nantinya pengobatan Covid-19 dengan BPJS juga akan dilakukan sesuai golongan keanggotaan. "Kalau nanti sudah dinyatakan endemi otomatis menjadi penyakit infeksius biasa. Karena penyakit infeksius biasa, penanganannya juga biasa. Termasuk nanti biayanya akan dialihkan yang selama ini subsidi langsung oleh pemerintah nanti akan dialihkan ke BPJS," jelasnya.  Seperti diketahui, Covid-19 di Indonesia dewasa ini kian melandai. Pertambahan kasus dan angka kematian akibat virus corona ini juga semakin menurun tiap harinya. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi.  Muhadjir juga mengungkapkan bahwa dari angka kasus aktif, positivity rate, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda Covid-19 bukan tertinggi dari penyakit yang lain.  Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada bulan Februari 2022, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14. Angka Covid-19 sudah di bawah dari penyakit-penyakit yang lain. Misalnya paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia non spesifik, dan penyakit ginjal.  "Dengan begitu maka ini mengindikasikan bahwa memang Covid-19 ini alhamdulillah sudah bukan lagi penyakit yang menyumbangkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi," pungkasnya.

Jika Sudah Endemi, Covid-19 Bisa Diperlakukan Seperti Penyakit Biasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#endemi Covid-19

Berita Terkini