<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220212_013533.jpg" alt="Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta masyarakat tidak panik setelah dikonfirmasi adanya kasus monkeypox atau cacar monyet pertama di Indonesia. Langkah paling tepat adalah mempertahankan protokol kesehatan meski saat ini ada pelonggaran.  Ketua Satgas Monkeypox PB IDI dr Hanny Nilasari SpKK menuturkan, selain prokes ketat, yang harus dilakukan masyarakat adalah lebih aktif menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). ”Yang merasa bergejala dapat segera berobat dengan menemui dokter terdekat,” katanya.  Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menjelaskan, virus monkeypox memiliki masa inkubasi tiga minggu. Artinya, dalam tiga minggu seseorang bisa saja tidak menunjukkan gejala. ”Bisa kurang dari tiga hari penyakit itu bisa menular,” terang Dicky kemarin (21/8).  Menurut dia, jika ada satu kasus diumumkan, tidak berarti itu merupakan yang pertama. Bisa jadi sudah ada kasus cacar monyet sebelumnya. ”Apalagi, mayoritas bergejala ringan,” ungkap Dicky.  Ketika ada penularan komunitas, lanjut dia, itu bukan hal yang mengagetkan. Orang yang tidak bepergian dari luar negeri pun dapat terpapar. ”Kontak tracing bisa dilakukan hingga tiga minggu sebelum diketahui positif cacar monyet,” ujarnya.  Dicky menegaskan bahwa masyarakat umum bisa tertular. Karena itu, dia meminta petugas kesehatan bisa menjadi pendeteksi awal. Jika ada pasien dengan gejala demam hingga muncul ruam, bisa dicurigai. Apalagi jika ada keluhan pembengkakan kelenjar getah bening. ”Saya juga ingatkan kalau kita perlu persiapkan vaksin,” tegasnya.

Pelacakan hingga Tiga Minggu sebelum Terdeteksi Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/47A6A5E6-9092-460D-A0B9-DFA114DB8B69.jpeg" alt="Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hepatitis akut yang tak diketahui penyebabnya sangat mungkin tidak dipicu oleh gangguan imun. Meski demikian, analisis tentang penyakit itu masih terus dinamis dengan kemunculan data-data baru.  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama menyebutkan, hepatitis akut berat yang kini banyak dibicarakan bermula dari laporan ke WHO dari International Health Regulations (IHR) National Focal Point negara Inggris pada 5 April 2022.  Menurut laporan itu, terdapat 10 kasus hepatitis akut yang tak diketahui penyebabnya pada anak usia 11 bulan sampai 5 tahun di Skotlandia. Padahal, semula kondisi anak-anak itu baik-baik saja. ’’Jadi, bukan anak-anak yang ada gangguan imun atau immunocompromised,’’ jelas Yoga kemarin (15/5).  Sesuai aturan IHR, negara harus melapor ke WHO jika ada masalah kesehatan yang berpotensi menyebar lintas negara. Tugas itu dibebankan pada IHR focal point negara tersebut. Hal yang sama berlaku bagi Indonesia. Setelah WHO menerima laporan dan mengklarifikasi, akan disebarkan ke IHR focal point negara-negara anggota WHO.  Persoalan hepatitis akut, kata Yoga, tentu sudah diterima IHR focal point di Jakarta. Kemudian, WHO akan meneruskan informasi tersebut ke Disease Outbreak News (DONs) untuk kewaspadaan bersama dan berupaya agar penyakit itu tidak menyebar luas. ’’Kalau memang ada potensi meluas, WHO akan membentuk emergency committee khusus untuk penyakit tersebut. Terdiri dari pakar berbagai negara,’’ jelas anggota IHR Focal Point Indonesia tahun 2009–2015 itu.  Meski demikian, menurut epidemiolog Dicky Budiman, semua masih sebatas hipotesis. Sebab, data solid masih terus diolah. Peneliti Global Health Security tersebut meyakini bahwa kecenderungan utama hepatitis masih berkaitan dengan infeksi Covid-19.

Hepatitis Akut Kemungkinan Bukan soal Imunitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220212_013533.jpg" alt="Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Meluasnya varian Omicron dari Covid-19, membuat seseorang mudah terinfeksi kembali meski sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Pertanyaan awam, mengapa sudah vaksin tetapi masih terinfeksi kembali? Itu karena vaksin tidak mencegah seseorang terinfeksi dari Covid-19, hanya saja efektif melindungi dari keparahan dan kematian.  Hal itu diungkapkan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Apa yang dimaksud dengan reinfeksi atau terinfeksi kembali? Hal itu jika seseorang tertular Covid-19 kembali dalam kurun waktu 90 hari minimal setelah tertular periode pertama.  ”Potensi terjadinya reinfeksi atau terinfeksi kembali, beda varian, atau bisa juga dalam satu varian tapi dalam subvarian berbeda, ini jadi lebih besar potensinya. Era Omicron 16 kali lebih mudah terinfeksi data dari Inggris. Dan dua kali pada orang yang tidak divaksin lebih mudah daripada yang divaksin,” tegas Dicky kepada JawaPos.com, Jumat (11/2).  Menurut dia ada batas waktu 90 hari penularan dari sejak infeksi pertama. Sebaliknya, jika kurang dari kurun waktu itu, artinya bukan reinfeksi, tetapi masih merasakan dampak Covid berkepanjangan.  ”Jika masih kurang dari 90 hari, itu artinya seseorang masih sakit Covid-19 bagian yang pertama,” jelas Dicky.  Lalu mengapa seseorang bisa terinfeksi Covid-19 kembali? Ada beberapa alasan menurut Dicky.  Imunitas Menurun   Status imunitas berpengaruh. Daya kebal seseorang terhadap vaksin adalah 6 bulan. Jika lebih dari itu, maka imunitas atau perlindungannya menurun.  ”Dan setelah terinfeksi tetap penting untuk divaksin. Setelah isolasi, langsung diberikan vaksin. Ada negara yang menunggu sampai 21–28 hari. Tapi kalau memang vaksin ada tersedia, setelah masa isolasi harus divaksin,” kata Dicky.  Varian Lebih Menular  Adanya varian yang mudah menginfeksi seperti Delta dan Omicron mampu menurunkan efikasi antibodi. Sehingga seseorang harus lebih meningkatkan disiplin dalam taat protokol kesehatan.  Abai 3M   Tentu yang terakhir adalah seseorang yang abai terhadap protokol kesehatan akan mudah terpapar. Ini menyebabkan reinfeksi.  ”Sekali lagi kecenderungannya pada yang sudah vaksin lengkap, jika reinfeksi tak terlalu parah. Negara-negara maju bahkan sudah menerapkan aturan bahwa fully dose ya 3 dosis atau sudah booster. Tentunya status vaksinasi lengkap akan 3 dosis. Omicron jadi rujukan ya bahwa 3 dosis akan efektif, ini yang harus dikejar,” papar Dicky.

Tertular Covid-19 Omicron Lagi, Ini 3 Alasan Seseorang Reinfeksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/pcr_untuk_tes.jpg" alt="JEMPUT BOLA: Ibu hamil mengikuti vaksinasi di minisentra vaksinasi Mal Green Sedayu, Jakarta Barat, kemarin (14/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JEMPUT BOLA: Ibu hamil mengikuti vaksinasi di minisentra vaksinasi Mal Green Sedayu, Jakarta Barat, kemarin (14/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Biaya tes PCR yang mahal di Indonesia menjadi sorotan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang enggan segera melakukan tes saat bergejala.  Tingginya harga tes PCR semakin menjadi perbincangan setelah diketahui bahwa India menetapkan kebijakan yang membuat harga tes PCR jauh lebih murah. Sebagai perbandingan, rata-rata tes PCR di Indonesia menghabiskan biaya Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta.  Bahkan, harganya bisa lebih tinggi jika menginginkan hasil yang lebih cepat. Sementara itu, tes di India lebih murah, yakni 500 rupee atau berkisar Rp 100 ribu.  Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menuturkan, pada September 2020 ketika akan pulang kembali ke Jakarta dari New Delhi, dirinya menjalani tes PCR sebelum terbang. ”Petugasnya datang ke rumah saya dan biayanya 2.400 rupee atau sekitar Rp 480.000. Waktu itu tarif tes PCR di negara kita masih lebih dari Rp 1 juta,” tuturnya.  Kemudian, pada November 2020, Pemerintah Kota New Delhi menetapkan harga baru yang jauh lebih rendah, yakni hanya 1.200 rupee atau Rp 240.000. Yoga menuturkan bahwa harga itu turun separo dari yang pernah dia bayar pada September 2020. Di laboratorium maupun RS swasta, biayanya malah lebih murah, yakni Rp 160 ribu atau 800 rupee.  Kebijakan terbaru, Pemerintah Kota New Delhi pada awal Agustus 2021 membuat harga PCR kembali turun menjadi 500 rupee atau sekitar Rp 100 ribu. ”Kalau pemeriksaannya dilakukan di rumah klien, tarifnya adalah 700 rupee atau Rp 140 ribu. Sementara itu, tarif pemeriksaan rapid test antigen adalah 300 rupee atau Rp 60 ribu,” jelas Yoga.  Pemerintah Kota New Delhi juga meminta laboratorium swasta di kota itu bisa menyelesaikan pemeriksaan dan memberitahukan hasilnya ke klien dalam 1 x 24 jam. Termasuk melaporkannnya ke portal pemerintah yang dikelola Indian Council of Medical Research (ICMR). Dengan begitu, data segera dikompilasi di tingkat nasional sehingga mencegah keterlambatan pelaporan.  Meski demikian, kata Yoga, harus diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah India sanggup menurunkan harga tes sebesar itu. Salah satu rekannya di India menyebutkan kemungkinan adanya subsidi dari pemerintah setempat. Ada juga informasi bahwa ada fasilitas keringanan pajak. Meski, dia belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. ”Yang jelas, kalau harga tes lebih murah, jumlah tes di negara kita juga bisa lebih banyak sehingga lebih mudah mengendalikan penularan di masyarakat,” katanya.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebutkan, untuk memasifkan testing dan tracing, seharusnya pemerintah bisa menggratiskan tes PCR. Itu terutama dalam konteks kepentingan penelusuran kontak. ”Yang bayar itu hanya untuk yang naik pesawat, yang keluar negeri, atau ke daerah untuk penerbangan atau perjalanan laut,” jelas Dicky.  Untuk kepentingan menemukan dan melacak kasus ketika terdeteksi ada klaster tertentu, menurut dia, tes PCR seharusnya digratiskan. ’’Jadi, ada masyarakat yang merasa khawatir karena kontak dengan pasien positif, dia bisa berinisiatif tes sendiri,” jelasnya. Dengan begitu, tracing bisa lebih masif. Sesuai standar WHO, rasio tracing yang ideal adalah 1:30.  Yang umum diketahui selama ini, pemerintah menggratiskan tes dalam rangka tracing. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu begitu. ’’Saya punya banyak laporannya. Masyarakat yang merasa ada gejala itu ya tes sendiri, bayar sendiri. Indonesia masih yang pasif (soal testing, Red), belum termasuk yang gratis,” jelasnya. (tau/c7/fal)

PCR untuk Tes dan Telusur Mestinya Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jokowi-BPMI.jpg" alt="capture dok BPMI" width="100%">
<figcaption>capture dok BPMI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021. Kali ini mulai ada pelonggaran pembatasan. Misalnya, pedagang kaki lima sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan ketat dan boleh makan di tempat dengan waktu maksimal 20 menit.  Menanggapi hal ini, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, memang idealnya yang harus dilakukan adalah PPKM darurat atau semi lockdown. Namun ia mengakui, untuk kondisi saat ini itu adalah pilihan paling sulit dan berat secara sosial ekonomi dan politik.  "Ya memang paling ideal dilanjutkan, tapi memang berat, dari sisi ekonomi sosial politik. Idealnya memang dilanjutkan, saat ini pun PPKM itu bukan paling ideal. Harusnya kan lockdown, PPKM darurat kan semi lockdown lah. Ya memang untuk kondisi saat ini sulit dan berat ya masyarakat melanjutkan itu," tegas Dicky kepada JawaPos.com, Minggu (25/7).  Namun memang, kata dia, meski dilonggarkan semestinya harus dilakukan secara bertahap. Ia mengusulkan agar pegawai kantoran wajib tetap harus bekerja dari rumah atau WFH.  "Kalau mau melonggarkan, maka aturlah sesuatu yang memang bisa dikendalikan. Salah satu yang paling memungkinkan itu 80-90 persen adalah WFH tetap wajib dari rumah. ASN, kantor swasta, BUMN harus tetap WFH. Tapi WFH juga harus serius dan konsisten, jangan WFH malah jalan-jalan ke mana-mana," tegasnya.  Dicky juga menegaskan agar karyawan atau pekerja dengan penyakit komorbid tetap harus bekerja dari rumah. Ia mengingatkan meski mulai dilonggarkan, semestinya, testing dan tracing serta treatment harus optimal, dan protokol kesehatan harus tetap berjalan.  Seiring dengan mulai dilonggarkannya lagi fasilitas perekonomian masyarakat di tengah kasus dang angka kematian yang masih tinggi, Dicky menegaskan 3T terutama testing dan tracing menjadi kelemahan Indonesia. Semestinya dengan kasus aktif hampir 600 ribu, dan kasus harian 50 ribu sehari, ia mengusulkan testing harus 1 juta per hari. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Kalau target testing 500 ribu pun masih enggak memadai, itu boleh saja dilakukan saat awal tahun lalu. Tapi sekarang harusnya sejuta testing. Tapi jangan tes dengan PCR ya, pemerintah mahal juga biayanya. Cukup dengan rapidtes antigen harganya Rp 50 ribuan tapi validitas akurasi jauh sudah makin baik dibanding awal-awal sudah 97 persen saat ini. Itu jauh memenuhi syarat dan harusnya ditanggung pemerintah. Kalau enggak, kita akan gagal," katanya,.  Ia mengibaratkan seperti melawan musuh dalam berperang, maka musuh yang tak nyata yakni Covid-19 harus ditemukan sebanyak-banyaknya dengan testing. Kemudian barulah dibentengi juga dengan vaksinasi.  "Kalau testing seadanya, maka tak terkendali dong musuhnya. Jadi paradigmanya, menemukan kasus itu prestasi.  Kemudian langsung isolasi karantina, transmisinya putus. 3T itu cost effective dengan 5M juga yang punya daya ungkit besar untuk cegah perburukan di sektor lain," tutupnya.

Jokowi Longgarkan Pembatasan Bertahap, Epidemiolog: Pilihan yang Berat