<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/1000089943-1242779249.jpg" alt="Terdakwa Erik Adtrada Ritonga mendengarkan tuntutan JPU KPK di Ruang Sidang Cakra II, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (4/9). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Erik Adtrada Ritonga mendengarkan tuntutan JPU KPK di Ruang Sidang Cakra II, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (4/9). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Labuhanbatu nonaktif Erik Adtrada Ritonga dengan pidana penjara selama enam tahun. Sebab, dianggap terbukti menerima suap pengamanan proyek. &rdquo;Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Erik Adtrada Ritonga dengan pidana penjara selama enam tahun,&rdquo; kata Jaksa Penuntut Umum KPK Tony Indra seperti dilansir dari Antara pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa Erik Adtrada membayar&nbsp;denda Rp 300 juta. Dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar&nbsp;diganti pidana kurungan enam bulan. Jaksa juga membebankan terdakwa Erik Adtrada Ritonga untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,85 miliar dikurangi uang yang telah dirampas untuk negara. Apabila Erik Adtrada tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. &rdquo;Jika harta benda terdakwa juga tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut&nbsp;maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun,&rdquo; jelas Tony Indra. JPU KPK juga menuntut supaya hak politik Erik Adtrada untuk dipilih sebagai pejabat publik dicabut selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Menurut JPU, hal yang memberatkan, perbuatan Erik Adtrada tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. &rdquo;Hal yang meringankan,&nbsp;terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan menghargai persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum,&rdquo; kata Tony Indra. Sesuai fakta di persidangan, terdakwa Erik Adtrada terbukti melakukan korupsi berupa penerimaan suap dari sejumlah kontraktor sebesar Rp 4,98 miliar lebih sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan, Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis menunda persidangan dan dilanjutkan pada Rabu (11/9) pekan depan&nbsp;dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi. &rdquo;Sidang ditunda dan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pleidoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya,&rdquo;&nbsp;ujar As'ad Rahim.

JPU KPK tuntut Bupati Labuhanbatu nonaktif Erik Adtrada Ritonga dengan pidana penjara enam tahun karena dianggap terbukti menerima suap

Kasus Suap, Jaksa KPK Tuntut Bupati Labuhanbatu Nonaktif Hukuman Enam Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/Tersangka-baru-2816871141.jpg" alt="KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Ihwal Kasus Bupati Labuhan Batu yakni YS dan WRS." width="100%">
<figcaption>KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Ihwal Kasus Bupati Labuhan Batu yakni YS dan WRS.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang menyeret nama Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu. Dilansir dari ANTARA, Sabtu (27/1), KPK telah menetapkan dua orang tersangka lainnya ihwal kasus ini, yaitu Yusrial Suprianto (YS) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dan juga Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) yang berasal dari pihak swasta. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang kepada 4 tersangka sebelumnya. &ldquo;KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk,&rdquo; ujar Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat. Guna proses penyidikan lebih lanjut,&nbsp;Ali mengungkapkan bahwa kedua tersangka akan menghadapi masa tahanan selama 20 hari awal di Rutan Cabang KPK. "Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," pungkas Ali. Kedua tersangka yakni (YS) dan (WRS) dijerat pasal &nbsp;5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014039812/12-saksi-telah-diperiksa-kpk-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-labuhan-batu">12 Saksi Telah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhan Batu</a> Sebelumnya telah diinformasikan bahwa KPK telah menetapkan 4 tersangka pada Jumat (12/1) yang diantaranya terdiri dari Bupati Labuhan Batu yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR), &nbsp;Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, 2 tersangka yang berasal dari pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS). Proyek yang menarik perhatian EAR yakni di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Kemudian EAR menunjuk RSR dari DPRD sebagai orang kepercayaannya untuk mengatur proyek, sambil secara sepihak menentukan pemenang kontraktor. Fee&nbsp;yang menjadi syarat bagi kontraktor yang akan dimenangkan berkisar antara 5% hingga 15% dari anggaran proyek. Kontraktor yang dikondisikan dan dimenangkan adalah WRS dan YSP. Pada Desember 2023, EAR melalui RSR meminta "kutipan kirahan" dari kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan dalam proyek di Dinas PUPR. Kemudian, FS dan ES menyerahkan uang pada RSR pada awal Januari 2024 melalui transfer bank dan penyerahan tunai, dengan uang pertama sekitar Rp551,5 juta dari total Rp1,7 miliar. *** &nbsp;

KPK kembali menetapkan tersangka  baru dalam kassus dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu yakni, dua anggota DPRD.

Lanjutan Kasus Bupati Labuhan Batu, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berusaha mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga. Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dipanggil tim penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ali Fikri selaku juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Labura. Selain Yusrial Suprianto Pasaribu, setidaknya terdapat lima saksi lainnya yang turut diperiksa oleh tim penyidik KPK. "Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali kepada wartawan pada Selasa (23/1) siang. Saksi-saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK guna menjalani pemeriksaan yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu selaku anggota DPRD Kabupaten Labura Fraksi PKB, Mahrani selaku Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Wahyu Ramdhani Siregar selaku wiraswasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013963653/pemprov-sumut-dan-kpk-berkoordinasi-terkait-pengajuan-plt-bupati-labuhan-batu">Pemprov Sumut dan KPK Berkoordinasi Terkait Pengajuan Plt Bupati Labuhan Batu</a> Tak hanya itu saja, 3 saksi lainnya yakni Hendra Efendi Hutajulu selaku ASN, Zainuddin Siregar selaku Kepala BKPP Pemkab Labuhanbatu, dan Elviani Batubara selaku honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu. Sebelumnya, telah diinformasikan bahwa KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta. Dalam kasus ini, Erik terlibat secara intensif dengan melakukan intervensi aktif pada berbagai proyek pengadaan di berbagai SKPB di Pemkab Labuhan Batu.&nbsp;Beberapa proyek yang menjadi fokus perhatiannya termasuk di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus Dinas PUPR, terdapat proyek yang melibatkan lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah, dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir atau Kecamatan Panai Hulu. Kedua proyek ini memiliki nilai pekerjaan mencapai Rp19,9 miliar. ***

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusut 6 saksi terkait dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga .

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan Bupati Labuhan Batu&nbsp;Erik Adtrada Ritona diduga dilakukan terkait adanya praktik suap pengadaan barang dan jasa. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait pengadaan barang dan jasa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013721299/ditanya-tentang-kondisi-asnawi-mangkualam-dan-shayne-pattynama-jelang-piala-asia-begini-jawaban-shin-tae-yong-dan-solusinya">Ditanya Tentang Kondisi Asnawi Mangkualam dan Shayne Pattynama Jelang Piala Asia, Begini Jawaban Shin Tae Yong dan Solusinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara sih soal pengadaan barang jasa juga gitu. Seperti biasa saja," kata Ketua Sementara KPK Ali Fikri di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Nawawi belum bisa memastikan, terkait apa pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia hanya menyebutkan dalam operasi senyap tersebut pihaknya mengamankan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013721320/jelang-pelaksanaan-pemilu-2024-ini-sederet-fungsi-tugas-wewenang-dan-kewajiban-pengawas-tps">Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024, Ini Sederet Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas TPS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita belum tahu pasti pengadaan barang dan jasa mengenai apa itu, cuma salah satunya yang itu (diamankan) juga ada bupatinya, sepertinya," ucap Nawawi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam OTT itu, KPK mengamankan total 10 orang, salah satunya Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona. "Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013721293/viral-karena-jago-bahasa-jepang-vania-si-kasir-indomaret-asal-purwokerto-dapat-hadiah-trip-gratis-ke-negeri-sakura">Viral Karena Jago Bahasa Jepang, Vania Si Kasir Indomaret Asal Purwokerto Dapat Hadiah Trip Gratis ke Negeri Sakura</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, pihaknya mengamankan total 10 orang dalam OTT terhadap Bupati Labuhan Batu. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini yang diamankan sekitar lebih dari 10 orang," pungkas Ali.</div> </div>

OTT yang mengamankan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona diduga dilakukan terkait adanya praktik suap pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK Sebut OTT Bupati Labuhan Batu Terkait Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa 