<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rafael-Alun-Trisambodo-1.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenkeu diminta untuk menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari status aparatur sipil negara (ASN) sebelum proses pemeriksaan atas dugaan kekayaan tidak wajar selesai dilakukan. Pasalnya, pengunduran diri tersebut dikhawatirkan menjadi upaya penyelamatan dan menghindari pemeriksaan internal.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, secara administratif, pencopotan Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II merupakan langkah awal. Langkah itu selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.  Nah, jika pemeriksaan internal dilakukan, pengunduran diri Rafael sebagai ASN bisa ditolak. Hal itu mengacu Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Pasal 5 Ayat (6) bagian C juknis itu menyebutkan salah satu dasar menolak permintaan berhenti sebagai ASN. Yakni, jika ASN tersebut sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.  Kurnia berharap Kemenkeu menolak permohonan mundur tersebut sampai nanti ada putusan atau hasil final atas pemeriksaan internal terhadap Rafael. Soal substansi pemeriksaan, Kurnia berharap Kemenkeu menelusuri kekayaan tidak wajar Rafael dan gaya hidup mewah keluarga Rafael. ”Memamerkan hidup mewah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi,” ungkapnya.  Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, inti dari persoalan Rafael adalah indikasi harta kekayaan yang tidak wajar. Untuk itu, Praswad mendesak adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael. ”Kemungkinan adanya gratifikasi sesuai Pasal 12B UU Tipikor seharusnya menjadi salah satu pintu masuk penegakan hukum,” tuturnya.

Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Harus Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rafael-Alun-Trisambodo-1.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ulah si anak telah membuka ”kotak Pandora” Rafael Alun Trisambodo. Dicopot dari jabatan, mengundurkan diri dari ASN, dan sumber kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar juga terus disorot.  Kemarin (24/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengungkapkan, pada 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata sempat mengendus kejanggalan transaksi keuangan mantan pejabat pajak tersebut. Oleh PPATK, temuan terkait dengan ayah Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan David Ozora yang mengakibatkan remaja 17 tahun itu tak sadarkan diri sampai sekarang, kemudian diserahkan kepada KPK. ”Tapi, tidak langsung ditindaklanjuti. Biar sekarang dibuka KPK,” kata Mahfud di Jakarta kemarin.  Terpisah, KPK memastikan bahwa Rafael diperiksa dalam waktu dekat. Langkah tersebut bertujuan mengklarifikasi harta kekayaannya yang mencapai Rp 56,104 miliar.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya akan mengklarifikasi LHKPN Rafael dengan harta faktual yang dimiliki Rafael maupun keluarganya saat ini yang belum dilaporkan ke KPK. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari gaya hidup anak Rafael, Mario Dandy, yang ditengarai hedon.  Gaya hidup mewah itu diketahui dari foto dan video Mario Dandy di media sosial yang kerap mengendarai mobil dan motor bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Misalnya, Rubicon dan Harley-Davidson.  Ali menjelaskan, KPK sejatinya pernah memeriksa LHKPN Rafael pada 2012 sampai 2019. Hanya, Ali belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dia menyebut, hasil pemeriksaan itu telah disampaikan ke Inspektorat Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.  Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, profil Rafael yang merupakan Kabag umum di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II (PNS eselon III) tidak cocok dengan nilai kekayaan yang dilaporkan. ”(Kekayaan, Red) jumbo bukan dilarang. Yang jadi masalah, profilnya (Rafael) nggak match (dengan kekayaannya),” ujarnya.  Profil yang tidak cocok dengan nilai kekayaan itulah yang menjadi dasar KPK untuk meminta klarifikasi Rafael. KPK akan mengulik beberapa hal dalam klarifikasi tersebut. Salah satunya, asal muasal atau sumber kekayaan yang dilaporkan. Sebagai contoh, jika Rafael melaporkan tanah dan bangunan, yang akan ditanyakan adalah dokumen-dokumen legal aset tersebut. ”Kami juga akan cek (aset tanah Rafael) ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Pahala.  Selain itu, KPK akan mengklarifikasi nilai uang di rekening Rafael kepada penyedia perbankan. Upaya itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait dengan transaksi ”agak aneh” di rekening Rafael.  Bagaimana jika kekayaan Rafael berasal dari warisan? Pahala menuturkan, pihaknya akan mendalami kemungkinan jawaban klarifikasi Rafael tersebut. Pendalaman itu dilakukan dengan melihat profil orang tua Rafael. ”Tapi, kalau dia (Rafael) bilang itu (aset) dari hibah, nggak pakai akta, itu sudah pasti kami undang (untuk diklarifikasi),” paparnya.

Jabatan Eselon III, Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Rp 56 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ilustrasi - Aktivitas PNS di lingkungan Pemprov." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Aktivitas PNS di lingkungan Pemprov.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Yang ditunggu-tunggu PNS, anggota TNI-Polri, dan para pensiunan akhirnya datang juga. Pemerintah memastikan gaji ke-13 cair Agustus.  ’’Pembayaran gaji ke-13 direncanakan dilakukan pada Agustus 2020. Untuk pelaksanaan ini kami akan mengeluarkan revisi dari regulasi yang ada,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference di Jakarta, kemarin (21/7).  Namun, tidak semua PNS akan menerima gaji ke-13. Dana tersebut hanya diberikan kepada eselon III ke bawah dan pensiunan.  Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran Rp 28,5 triliun.  Ani –sapaannya– memerinci, alokasi dana itu tersebar ke dua pos. Yakni, aparatur sipil negara (ASN) pusat Rp 14,6 triliun dan PNS daerah atau yang masuk dalam APBD Rp 13,89 triliun. ’’Ini untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di pusat sebesar Rp 6,73 triliun, sedangkan pensiunan Rp 7,86 triliun,’’ jelasnya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pencairan gaji ke-13 tidak berlaku pada pejabat negara, pejabat eselon I dan II, serta pejabat setingkat. Sama dengan kebijakan pencairan tunjangan hari raya (THR). Keputusan tersebut diambil pemerintah untuk penghematan anggaran akibat pandemi Covid-19. ’’Banyak tambahan anggaran yang muncul untuk penanganan Covid-19, pemberian bansos, dan pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah melakukan pengelolaan APBN agar betul-betul fokus menangani Covid dan dampaknya ke sosial ekonomi,’’ urai Ani.  Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP 19/2006 tentang Pemberian Gaji, Pensiunan, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan.  Juga, merevisi PP 38/2019 tentang Perubahan atas PP 24/2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural. Revisi tersebut terkait pembayaran gaji ke-13 yang tidak diperuntukkan semua tingkatan atau hanya PNS golongan tertentu.  Menurut dia, pencairan gaji ke-13 itu diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Pemberian gaji ke-13 juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi PNS. ’’Terutama dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan kondisi Covid-19 sehingga bisa meningkatkan belanja ASN, anggota TNI-Polri, dan pensiunan,’’ katanya.  Direktur Riset CORE Piter Abdullah memandang pencairan gaji ke-13 untuk PNS memang amat diperlukan, terlebih bagi ASN eselon bawah. ’’Tapi, saya yakini kebijakan ini tidak akan signifikan mendorong perekonomian. Berpengaruh menahan laju perlambatan iya, tapi tidak bisa diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif,’’ tutur Piter kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menambahkan, selama pandemi masih berlangsung dan belum dapat dikendalikan, perlambatan ekonomi tidak bisa dielakkan. Dengan kondisi itu, Piter berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang akomodatif.  ’’Yang bisa dilakukan adalah menahan agar kontraksi ekonomi tidak terlalu dalam. Upaya menjaga demand dengan, misalnya, memberikan gaji ke-13 memang harus dilakukan,’’ katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IMRhtiTWx10  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XBKQTIySarA

Gaji Ke-13 PNS Hanya untuk Eselon III ke Bawah dan Pensiunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menag-Fachrul-Razi-MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Mentri Agama Fachrul Razi memberi sambutan saat membuka Rakernas 2020 mengambil tema “Pengarusutamaan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia Melalui Pendekatan Dakwah, Budaya Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. di Gedung Kementrian Agama, Jakarta, Senin (3/2" width="100%">
<figcaption>Mentri Agama Fachrul Razi memberi sambutan saat membuka Rakernas 2020 mengambil tema “Pengarusutamaan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia Melalui Pendekatan Dakwah, Budaya Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. di Gedung Kementrian Agama, Jakarta, Senin (3/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama segera melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.  "Kemarin saya bertemu dengan Menpan RB, dan perlu saya ingatkan bahwa batas waktu pengusulan untuk penyederhanaan birokrasi Kemenag tanggal 30 Juni besok," kata dia melalui siaran tertulis, Selasa (23/6).  Dirinya pun meminta seluruh jajarannya untuk melakukan kerja simultan guna memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. "Saya minta segera lakukan kerja simultan. Saat ini kita harus segera menyelesaikan usulan ini, agar penyederhanaan birokrasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi SDM kita," imbuhnya.  Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nizar Ali pun melaporkan kepada Menag bahwa Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag telah melakukan kajian terkait penyederhanaan birokrasi. Di mana saat ini, Kemenag memiliki 7.843 jumlah jabatan administrator eselon III dan IV.  Dari jumlah tersebut, 659 di antaranya terdapat di tingkat pusat. Sementara selebihnya tersebar di instansi vertikal maupun Unit Pelaksana Teknis Kemenag.  "Jabatan administrator ini kemudian dikaji, ada yang bisa dialihkan kepada jabatan fungsional, ada juga yang tidak bisa. Karena ini terkait dengan pelayanan," kata Nizar.  Fia mencontohkan, saat ini misalnya, berdasarkan kajian untuk tingkat pusat, eselon III dari existing sejumlah 170 jabatan akan disederhanakan menjadi 139 jabatan. Sementara untuk eselon IV dari jumlah 489 jabatan, akan disederhanakan menjadi 284 jabatan.  "Kami menargetkan tanggal 28 Juni 2020 draft usulan bisa kami serahkan ke Menag, sehingga 30 Juni sudah bisa diserahkan ke Menpan RB," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig  &nbsp;

Kemenag Segera Sederhanakan Birokrasi Eselon III dan IV

eselon III

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eselon III

Berita Terkini

Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Harus Ditolak

Jabatan Eselon III, Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Rp 56 Miliar

Gaji Ke-13 PNS Hanya untuk Eselon III ke Bawah dan Pensiunan

Kemenag Segera Sederhanakan Birokrasi Eselon III dan IV

Download Aplikasi JawaPos.com