<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap sepeda motor terbilang cukup efektif. Sejak diberlakukan dari 3 Februari 2020, hingga 16 Maret 2020 pelanggaran yang berhasil ditangkap berjumlah 3.194 kali.  "Itu kita rangkum dari awal operasi hingga Senin kemarin," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Rabu (18/3).  Pelanggaran sepeda motor yang terjadi meliputi memasuki jalur TransJakarta, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah dan melanggar marka jalan. Di mana jenis pelanggaran pertama yang mendominasi dengan jumlah 1.586 kali.  "Paling banyak terjadi di jalur busway Duren Tiga kemudian di jalur busway Imigrasi dari pukul 06.00 sampai 12.00 dan pukul 12.00 sampai 18.00 WIB," jelas Sambodo.  Sedangkan diurutan kedua yakni tidak menggunakan helm dengan jumlah pelanggaran 1.292 kali. Lokasi pelanggaran itu terbanyak di traffic light Ketapang dan Sarinah. Kemudian disusul pelanggaran jenis melanggar marka jalan, dengan jumlah pelanggaran 258 kali. "Lalu, ada pengendara yang menerobos lampu merah di TL Ketapang totalnya 58," tandas Sambodo.  Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menerapkan uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sejak Senin (27/1). Sedangkan penegakkan hukum dilakukan mulai 3 Februari 2020. Ditlantas menargetkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sepeda motor bisa berkurang hingga 50 persen setelah sistem ini berlaku. Angka itu, didapat setelah melakukan kajian mendalam.  Untuk fase pertama, Polda Metro Jaya hanya memberlakukan ETLE motor di 3 ruas jalan. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Koridor 6 Transjakarta atau sepanjang Mampang hingga Ragunan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ikIHdssjYPA  https://www.youtube.com/watch?v=2oc3tH2L9PE  https://www.youtube.com/watch?v=aCg9BvjjwTk

Hampir 2 Bulan Diterapkan, ETLE Tangkap 3.194 Pelanggar Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-gadungan-di-jlnt-casablanka-punya-mobil-alya_m_228115.jpg" alt="Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf di JLNT Cabalanka, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf di JLNT Cabalanka, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemasangan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan dilakukan di semua Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang ada di Jakarta. Sehingga, pengendara sepeda motor yang masih bandel dan melintas disana bakal ditilang. Penilangan dengan sistem ETLE.  Diketahui, saat ini kamera ETLE sudah terpasang di Kampung Melayu-Tanah Abang alias JLNT Casablanca. Namun, nantinya beberapa JLNT seperti JLNT Antasari dan JLNT Daan Mogot rencananya juga akan dipasang kamera ETLE.  “Kita masukan dalam rencana selanjutnya tiga JLNT akan di pasang kamera karena kita melihat pelanggaran cukup tinggi khususnya bagi para pengendara sepeda motor,” ujar Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, kombes Pol Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/2).  Menurut Yusuf, rambu larangan di awal lokasi masuk ke JLNT yang menyebut kalau pengendara sepeda motor tidak boleh masuk seolah tak diindahkan oleh para pengendara. Para pengendara roda dua masih nekat menerobos ke sana padahal apa yang dilakukan sangat beresiko.  “Kalau diujung jalan ada petugas, banyak yang akhirnya berbalik arah dan melawan arus. Akibatnya akan menjadi sangat berbahaya bahan tidak sedikit timbul kecelakaan,” tuturnya.  Sebagai langkah sementara, selain JLNT Casablanca, polisi juga akan memakai kamera ETLE Portable di JLNT Antasari juga Daan Mogot. Nantinya baru kamera ETLE permanen akan dipasang di sana. “Sementara akan kita pasang bergantian, untuk waktu akan diatur oleh petugas dilapangan nanti,” pungkasnya.

Sepeda Motor Jangan Melintas di JLNT, Nanti Bisa Terkena ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pengendara sepeda motor menutup nomor polisinya dengan tangan saat terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menerobos jalur Transjakarta. Pengendara mengendarai motor Honda Vario dan membonceng seseorang dengan helm ojek online.  Pengendara motor itu nampak tertawa saat melakukan hal ini. Kejadian ini terjadi di jalur Transjakarta koridor 6, Ragunan-Dukuh Atas. “(Pengendara motor itu menuju) ke arah Kuningan,” ucap Kabid Operasional Satgas ETLE, Kompol Arif Fazlurrahman, Kamis (6/2).  Kompol Arif mengatakan, walau nomor polisi ditutup oleh si pengendara, tapi pihaknya masih bisa melacak dengsn mengidentifikasi wajahnya. Maka dari itu, pengendara jangan harap lolos dari penilangan.  “Kita akan lakukan identifikasi melalui pencocokan di kamera lainnya dan ciri wajah yang bersangkutan akan kita profiling melalui database kependudukan,” pungkasnya.

Masuk Jalur TJ, Pemotor Tutupi Nopol Supaya Tidak Terekam ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mulai bersiap jelang penegakkan hukum kepada pengendara sepeda motor dengan menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Pada dua hari ini, aparat mulai melakukan edukasi secara penuh kepada pengendara.  "Tanggal 1 dan 2 belum ditilang baru edukasi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2).  Kendati dalam proses edukasi, penindakan hukum sudah diberlakukan kepada pengendara yang melanggar. Hanya saja bentuk sanksinya baru sebatas teguran. Sedangkan untuk sanksi tilang baru dikenakan pada Senin (3/2) mendatang.  "Hari ini untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor akan ter-capture oleh kamera ETLE, namun belum dilakukan penilangan. Penilangan akan dimulai pada 3 Februari 2020," jelas Fahri.  Beberapa jenis pelanggaran yang akan dideteksi oleh ETLE yaitu melintas di jalur Transjakarta, melanggar marka stop line atau menerobos traffic light, melanggar marka, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan tidak menggunakan helm.  Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sudah mulai diberlakukan sejak Senin (27/1). Hingga akhir bulan ini, baru masuk tahap uji coba. Dan, mulai Februari 2020 sudah masuk penindakan hukum.  “Sekarang sampai 31 Januari kita lakukan uji coba dan tanggal 1 Februari langsung kita tindak,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Ditlantas menargetkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sepeda motor bisa berkurang hingga 50 persen setelah sistem ini berlaku. Angka itu didapat setelah melakukan kajian mendalam.  Untuk fase pertama, Polda Metro Jaya hanya memberlakukan ETLE motor di 3 ruas jalan yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Koridor 6 Transjakarta atau sepanjang Mampang hingga Ragunan.

Tilang ETLE Motor Resmi Berlaku Mulai 3 Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-sukses-transjakarta-ingin-berlakukan-etle-di-busway_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik kepada pengendara sepeda motor di Jakarta akan segera dilakukan. Direktorak Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutuskan akan melakukan penindakan mulai Senin (3/2) mendatang.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar keputusan ini dibuat, setelah polisi melakukan ujicoba terhadap sisten tersebut sejak beberapa lalu. Setelah dievaluasi, penegakkan hukum kepada sepeda motor menggunakan ETLE sudah layak diterapkan. "Iya tanggal 3 Februari baru kita melakukan penilangan (sepeda motor dengan ETLE," kata Fahri Siregar saat dihubungi, Jumat (31/1).  Pria berpangkat melati dua itu memastikan, seluruh fasilitas untuk penerapan sistem ini sudah dinyatakan siap. Dia pun menghimbau kepada pengendara roda dua agar lebih taat berlalu lintas, serta mematuhi seluruh rambu-rambu. "Sudah siap semuanya (fasilitas ETLE untuk sepeda motor)," tegas Fahri.  Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sudah mulai diberlaku sejak Senin (27/1). Hingga akhir bulan ini, baru masuk tahap uji coba. Dan mulai Februari 2020 sudah masuk penindakan hukum  “Sekarang sampai 31 Januari kita lakukan uji coba dan tanggal 1 Februari langsung kita tindak,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Yusuf menerangkan, ada 5 jenis pelanggaran yang akan dikenakan kepada pengendara sepeda motor. Yakni tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menggunakan telepon genggam, berboncengan lebih dari dua orang, dan masuk jalur busway.  Ditlantas menargetkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sepeda motor bisa berkurang hingga 50 persen setelah sistem ini berlaku. Angka itu, didapat setelah melakukan kajian mendalam. Jenis pelanggaran yang akan dikenakan kepada pengendara sepeds motor yakni melanggar rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, menggunakan telepon genggam saat berkendara dan tidak menggunakan helm.  Untuk fase pertama, Polda Metro Jaya hanya memberlakukan ETLE motor di 3 ruas jalan. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Koridor 6 Transjakarta atau sepanjang Mampang hingga Ragunan.

Catat! Mulai 3 Februari Motor Ditilang Menggunakan ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah." width="100%">
<figcaption>Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya optimis penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik kepada sepeda motor bisa berdampak baik bagi lalu lintas di ibu kota. Sepeda motor yang selama ini terkenal paling banyak melakukan pelanggaran diharapkan bisa semakin tertib.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, jajarannya menarget pelanggaran lalu lintas bisa berkurang hingga 50 persen setelah sistem ini berlaku. Angka itu, didapat setelah melakukan kajian mendalam. "Harapan Bisa sampe 50 persen ke atas. Biasanya kan setelah kita serukan ini meraka tidak melanggar," kata Fahri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Fahri menuturkan, berdasarkan pengalaman, pola pikir masyarakat akan berubah seiring sebuah diterapkannya sebuah kebijakan. Masyarakat biasanya akan lebih meningkat tingkat kesadarannya terhadap sebuah pelanggaran hukum. "Contoh kayak gini, beberapa di ruas jalan akan ada pelanggaran pendeteksian helm, ini hampir sejak hari ini tidak ada pelanggaran helm (di wilayah tersebut)," imbuhnya.  Di sisi lain, Fahri menyebut, selama ini pelanggaran terbanyak yang dilakukan sepeda motor adalah marka jalan. Potensi kelalaian pengendara dianggap lebih besar dibanding pelanggaran lainnya. Marka dong pastinya. Karena pelanggaran marka itu kan potensi lalainya besar. "Beda sama helm. mungkin dia saat berangkat sudah mempersiapkan diri. Kalau marka itu kadang-kadang dia potensi lalainya besar gitu. misal terburu-buru," pungkasnya.  Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sudah mulai diberlaku per hari ini, Senin (27/1). Hingga akhir bulan ini, baru masuk tahap uji coba. Dan mulai Februari 2020 sudah masuk penindakan hukum. “Sekarang sampai 31 Januari kita lakukan uji coba dan tanggal 1 Februari langsung kita tindak,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Yusuf menerangkan, ada 5 jenis pelanggaran yang akan dikenakan kepada pengendara sepeda motor. Yakni tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menggunakan telepon genggam, berboncengan lebih dari dua orang, dan masuk jalur busway.

ETLE Motor Diberlakukan, Polisi Targetkan Pelanggaran Turun 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemberlakuan-etle-bakal-diperluas-catat-lokasinya_c_277275.jpg" alt="Polda Metro Jaya akan perluas kebijakan ETLE" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya akan perluas kebijakan ETLE</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sudah mulai diberlaku per hari ini, Senin (27/1). Hingga akhir bulan ini, baru masuk tahap uji coba. Dan mulai Februari 2020 sudah masuk penindakan hukum  “Sekarang sampai 31 Januari kita lakukan uji coba dan tanggal 1 Februari langsung kita tindak,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Yusuf menerangkan, da 5 jenis pelanggaran yang akan dikenakan kepada pengendara sepeda motor. Yakni tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menggunakan telepon genggam, berboncengan lebih dari dua orang, dan masuk jalur busway.  Sistem tilang akan memiliki mekanisme sama dengan penindakan kepada pengendara roda 4. Setelah dikirimi surat tilang elektronik, pengendara diwajibkan membayar denda maksimal melalui rekening yang sudah ditentukan oleh Polda Metro Jaya. Apabila tidak dibayar, maka STNK kendaraan akan diblokir. “Jadi prosesnya itu mulai dari pemberitahuan hingga pemblokiran itu selam 14 hari,” jelas Yusuf.  Semntara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, pengendara motor yang ditilang akan dikenakan denda maksimal. Dengan rincian tidak memakai helm Rp 250 ribu dan diancam kurungan 1 bulan, melanggar marka dan masuk jalur busway Rp500 ribu dengan ancaman kurungan 2 bulan. Menggunakan telepon genggam Rp 750 ribu dan kurungan 3 bulan.  “Kita berharap ada peningkatan disiplin dari pengguna jalan, dan penindakan ETLE ini berlaku disemua jalan yang telah dipasang kamera,” pungkasnya.  Untuk fase pertama, Polda Metro Jaya hanya memberlakukan ETLE motor di 3 ruas jalan. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Koridor 6 Transjakarta atau sepanjang Mampang hingga Ragunan.  Diketahui, ETLE sudah diterapkan oleh Polda Metro Jaya sejak 1 November 2018 lalu. Sistem ini bisa mendeteksi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan traffic light. Kemudian pada 1 Juli 2019 polisi menambah kecanggihan dari sistem ini, di mana ETLE mulai bisa mendeteksi kegiatan pengendara di dalam kendaraan, seperti tidak mengenakan sabuk pengaman maupun menggunakan telepon.

ETLE Motor Mulai Diuji Coba, Berikut Aturan dan Dendanya

etle motor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#etle motor

Berita Terkini