<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-Hari-ke-9-Observasi-WNI-dari-Wuhan-haritsah-almudatsir-4.jpg" alt="Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati virus korona mewabah di Tiongkok, tidak semua WNI memilih pulang. Hingga kemarin, masih ada 1.890 WNI yang bertahan tinggal di sana.  Hal itu diungkapkan Dubes RI untuk RRT dan Mongolia Djauhari Oratmangun lewat konferensi video di Kantor Staf Presiden kemarin (10/2). Dia menjelaskan, dari 1.890 WNI itu, mayoritas berstatus mahasiswa.  Jumlah tersebut turun drastis jika dibandingkan dengan data Desember lalu yang mencapai sekitar 16.500 orang.  Djauhari menjelaskan, 1.890 WNI itu berada di wilayah kerja KBRI Beijing (722 orang), KJRI Shanghai (841), dan Guangzhou (327). Mereka memilih tidak pulang karena merasa daerahnya aman dari virus korona. Kota yang mereka tinggali juga bukan termasuk kota yang diisolasi pemerintah Tiongkok.  Kemarin sore 21 orang pulang ke Indonesia. Namun, penerbangan mereka tidak melalui Tiongkok. Sebab, penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia maupun sebaliknya sedang ditutup. ’’Pakai Malaysia Airlines,’’ lanjut Djauhari.  Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menuturkan, 21 orang itu berbeda dengan yang dipulangkan dari Wuhan. Semuanya berasal dari wilayah yang tidak mengalami isolasi. ’’Mereka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapat sertifikasi sehat,’’ terangnya. Karena itu, otoritas Tiongkok mengizinkan mereka terbang. Faizasyah enggan mengungkap identitas maupun asal 21 WNI tersebut. Yang pasti, mereka dinyatakan sehat oleh otoritas Tiongkok.  Penjelasan itu dibenarkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono. Menurut dia, ada perbedaan perlakuan antara Provinsi Hubei dan daratan Tiongkok lainnya. Di luar Hubei, karantina dilakukan bila ada kasus. ’’Kalau bukan dari Wuhan atau Hubei, prosesnya (pemeriksaan) tidak melalui karantina,’’ terangnya. Kecuali yang bersangkutan punya riwayat kontak dengan penderita korona.  Anung juga mengklarifikasi isu masuknya empat WNI dari Singapura ke Provinsi Kepri yang disebut sempat kontak dengan penderita korona. Menurut dia, pemerintah Singapura tidak menjelaskan kapan dan bagaimana bentuk kontak yang dilakukan para WNI tersebut. Pihaknya sudah bertemu dan memeriksa para WNI itu. Hasilnya, suhu tubuh mereka normal.  Untuk saat ini, empat WNI tersebut dikarantina di kediaman mereka. Bukan karena sakit, melainkan karena diinformasikan pernah bertemu dan kontak dengan suspect korona di Singapura. Karantina dilakukan sejak dua hari lalu.  Pada bagian lain, kendati negara-negara tetangga sudah mendeteksi virus korona, pemerintah Indonesia masih menyatakan bahwa wilayah Nusantara bebas dari virus mematikan itu. Pernyataan tersebut membuat beberapa media dan tokoh kesehatan dari luar negeri meragukan kemampuan Indonesia mendeteksi virus korona. Namun, Kemenkes kembali menegaskan bahwa Indonesia memiliki alat (kit) untuk mendeteksi virus korona.  Dalam paparan di KSP kemarin, Kepala Badan Litbang Kemenkes Siswanto menjelaskan, sejak 2009 institusinya ditunjuk sebagai laboratorium nasional. Salah satunya untuk penyakit new emerging alias yang baru muncul. ’’Kami sudah sangat berpengalaman karena sudah menangani flu burung, MERS kalau ada jamaah haji, dan sebagainya,’’ terangnya.  Pemeriksaan terhadap virus yang baru menggunakan pendekatan biomolekuler. Menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. ’’Kami memiliki empat mesin NGS (next generation sequencing) sehingga nanti bisa dilacak apakah betul ini adalah nCoV (novel coronavirus) atau bukan,’’ lanjutnya.  Secara keseluruhan, di Indonesia terdeteksi 62 subkasus yang diduga sebagai korona. Tersebar di 16 provinsi, mayoritas di DKI Jakarta (14) dan Bali (11). Sebanyak 59 di antaranya sudah selesai diperiksa dan dinyatakan negatif. Tiga sisanya masih dalam proses pemeriksaan. ’’Cara memeriksanya tidak seperti di lab kesehatan umum yang dua jam selesai, nggak begitu,’’ tambahnya. Dibutuhkan waktu setidaknya satu hari untuk memeriksa dan memastikan apakah itu virus korona atau bukan. Yang jelas, laboratorium Litbang Kemenkes mampu mendeteksi korona. Selain karena sudah berpengalaman, fasilitas itu sudah menggunakan standar WHO dan telah diakreditasi badan kesehatan dunia tersebut.  Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto menegaskan bahwa semua spesimen yang sudah diperiksa selalu dilaporkan ke WHO. ”Nanti dilakukan verifikasi oleh WHO. Ini untuk melihat akreditasi validitas pemeriksaan oleh laboratorium kita,” tuturnya.  Dia mengakui, tidak semua laboratorium mumpuni untuk memeriksa virus korona. Sebab, laboratorium itu minimal harus memiliki sertifikasi biosafety 2 dan 3 serta terstandardisasi dan tersertifikasi oleh WHO. Di Indonesia, hanya ada tiga institusi yang memiliki kapasitas untuk memeriksa virus. Yakni, Pusat Penyakit Kritis Universitas Airlangga, Eijkman, dan Laboratorium Balitbangkes Kemenkes.  ”Kita sudah berkoordinasi dengan institusi yang punya kapasitas memeriksa virus ini,” ujarnya.  Dia menjelaskan, pemeriksaan virus korona tidak seperti pemeriksaan untuk mengetahui darah. Karena spesimen yang diperiksa adalah lendir saluran napas, harus dilakukan swab dengan kapas dari hidung atau tenggorokan pasien suspect. Setelah itu, dicek dengan melakukan sequencing DNA atau polymerase chain reaction (PCR).  Pemeriksaan sequencing memang membutuhkan waktu lebih lama. Pasalnya, spesimen diperiksa melalui dua tahap. Pertama, di-sequencing dengan pan-coronavirus, yakni reagent untuk korona jenis apa pun. Seperti saringan besar. Seandainya positif diyakini korona, selanjutnya di-sequencing menggunakan reagent nCoV yang spesimennya didapat dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta.

Wabah Virus Korona, Masih Ada 1.890 WNI di Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/mahasiswa-indonesia.jpg" alt="KAMI BAIK-BAIK SAJA: Beberapa mahasiswa Indonesia setelah berbelanja di sekitar area kampus Hubei Polytechnic University, Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis (29/1). (WENDY FOR RADAR TARAKAN)" width="100%">
<figcaption>KAMI BAIK-BAIK SAJA: Beberapa mahasiswa Indonesia setelah berbelanja di sekitar area kampus Hubei Polytechnic University, Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis (29/1). (WENDY FOR RADAR TARAKAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok, segera dilakukan. Rencananya, besok (1/2) pesawat carter melakukan misi penjemputan. Setidaknya ada 243 WNI di kota yang saat ini diisolasi karena mewabahnya virus korona tersebut.  Presiden Joko Widodo menegaskan, sejak awal pemerintah memiliki opsi untuk memulangkan para WNI tersebut.  Hanya, memang ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa mengevakuasi mereka. Langkah-langkah evakuasi secara detail dibahas menjelang sore di kantor Kementerian Sekretariat Negara kemarin (30/1).  ”Masuknya nanti (ke Wuhan) seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana,’’ ujarnya setelah membuka rakornas Kemenristek di Puspiptek Serpong kemarin.  Menurut presiden, proses evakuasi tidak bisa dianggap enteng dan asal dilakukan. ”Harus disiapkan betul karena ini menyangkut, sekali lagi, virus,’’ tegasnya.  Jokowi mengakui, ada pelibatan TNI dalam proses evakuasi. Yang paling siap saat ini, kata dia, memang TNI dari divisi kesehatan. ’’Dan, mereka (TNI) menyatakan sudah siap,’’ tutur dia.  Dengan kata lain, pemerintah tinggal memutuskan langkah selanjutnya sembari melihat perkembangan di Wuhan. Sebab, bagaimanapun kawasan tersebut merupakan teritori negara lain. Ada aturan yang harus diikuti Indonesia meski untuk mengevakuasi warganya sendiri.  Menlu Retno Marsudi setelah rapat di Kemensesneg enggan berbicara mengenai keputusan dalam rapat lintas kementerian itu. Dia berdalih harus melapor kepada presiden terlebih dahulu.  ”Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI di Provinsi Hubei dilakukan segera,’’ kata Retno setelah bersama sejumlah menteri menemui presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.  Misi evakuasi akan menggunakan pesawat sipil Lion Air jenis Airbus 330 dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kecepatan. Cukup satu pesawat sudah bisa melakukan direct flight dan sekali angkut. Sepuluh personel TNI akan dilibatkan untuk pengamanan.  Menurut sumber Jawa Pos, WNI dijemput pada 1 Februari dan dijadwalkan tiba di tanah air esok harinya (2/2). ”Ada dua skenario landing di Bandara Halim Perdanakusuma atau Bandara Kertajati dengan tempat penampungan atau karantina di Asrama Haji Kertajati atau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta,” tuturnya. Jika ada yang bergejala seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan, penderita itu diisolasi.  Sumber tersebut menyebutkan, ada tiga rumah sakit yang disiapkan. Yakni, Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Soebroto, serta RS Persahabatan. ”Diskenariokan kedatangan Minggu, 2 Februari, dengan JT A330. Ada medical team onboard dari unsur kesehatan TNI,” ungkapnya.  Pernyataan tersebut diperkuat dengan paparan Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub Muhammad Alwi di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 kemarin. Dia menyatakan bahwa berdasar rapat di Kementerian Luar Negeri belum lama ini, Ditjen Perhubungan Udara telah menyiapkan dua opsi untuk evakuasi. Pertama, menggunakan Lion Air B737-900 ER sebanyak tiga unit. Kedua, menggunakan Batik Air A330-300 sebanyak satu unit.  ”Pesawat yang membawa penumpang yang bergejala akan melapor ke ATC, lalu akan diarahkan ke parking stand sendiri. Sehingga petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) akan masuk untuk memastikan terjangkit atau tidak,” jelas dia.  Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, ketika evakuasi dilakukan saat masih lockdown, pemerintah akan mengirimkan dokter untuk mendampingi selama penerbangan. Namun, dokter Indonesia hanya berwenang saat penerbangan menuju Indonesia. Saat para WNI masih di Hubei, wewenang ada di pemerintah setempat. ”Kalau pulangnya masih dalam karantina, kita akan berlakukan karantina,” ucapnya.  Menurut dia, karantina berbeda dengan isolasi. Karantina bertujuan mengamati apakah mereka yang dipulangkan dalam kondisi sehat atau tidak dalam kurun waktu tertentu. Anung menjelaskan, jika nanti ada yang mengalami gagal napas, diperlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang memiliki alat bantu napas yang mumpuni.  Sementara itu, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Desra Percaya mengatakan, Dubes RI di Beijing Djauhari Oratmangun terus diminta untuk segera memastikan segala persiapan dengan otoritas Beijing dan Provinsi Hubei. Diakui, ada kendala teknis dalam pemulangan tersebut. Salah satunya soal pergerakan dari Wuhan ke exit city.  Mantan juru bicara Kemenlu itu menjelaskan, pergerakan dari exit city memerlukan perjalanan darat hingga enam jam. ”Kita hitung bagaimana kita bisa menjangkau, siapa yang jadi sopir, siapa yang mau ke sana. Karena kalau lockdown kan tidak ada yang bisa masuk,” katanya.  Dalam opsi saat ini, Kemenlu akan bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok. Mereka sedang mematangkan proses eksekusinya. ”Misalnya, apakah mereka sewa mobil disopiri, kemudian ditentukan bertemu di Wuhan.”  Selain itu, kesiapan di dalam negeri menjadi fokus pemerintah. Jika sudah masuk ke Indonesia, para WNI tersebut tidak bisa langsung berbaur. Mereka harus dikarantina. Australia, kata dia, bahkan menyiapkan pulau khusus untuk karantina warganya yang kembali dari Wuhan. Mereka ditempatkan di Christmas Island untuk diisolasi selama 2 x 14 hari. ”Ini kan tidak semata-mata membawa warga pulang, membaur. Tapi, juga ada proses karantina,” tutur Desra.  Desra meluruskan beberapa hal soal anggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam memulangkan WNI yang saat ini terisolasi di Wuhan. Dia menegaskan, sejak terjadi outbreak, Kemenlu sudah memiliki opsi evakuasi. ”Evakuasi sudah diperhitungkan. Kami sudah buat contingency plan,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wni-di-tiongkok-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA: Para mahasiswa Indonesia di asrama Central China Normal University, Wuhan, Tiongkok, Selasa (28/1). (BRANDY JUAN FOR JAWA POS)  Ditemui dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan soal opsi penggunaan pesawat sipil untuk proses evakuasi WNI dari Wuhan. Hal itu sepenuhnya menjadi pertimbangan pihak Kemenlu. ”Tapi, TNI juga diminta untuk menyiagakan pesawat dan medis,” ujarnya.  Ada dua pesawat jenis Boeing dan satu pesawat Hercules yang telah stand by. ”Tinggal menunggu komando kapan berangkat. Kapan Ibu Menlu butuh bantuan, kami siap,” sambungnya.  Dari sisi medis, pihaknya telah menyiapkan tenaga dan sejumlah peralatan sejak lima hari lalu. Mulai baju pelindung hingga alat pemeriksa suhu tubuh.  Sesuai hasil rapat yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, sejauh ini TNI hanya menyiapkan sarana, prasarana, serta personel. Di antaranya, pesawat angkut serta prajurit TNI dari batalyon kesehatan (yonkes).  ”Menyiapkan tiga pesawat dengan perangkat dan personel kesehatan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi.  Jenderal bintang dua TNI-AD itu menegaskan bahwa pihaknya mempersiapkan semua itu untuk membantu pemerintah. Setiap langkah yang akan dilakukan menyesuaikan permintaan dari pemerintah. ”Mendukung rencana kontinjensi Kemenlu saat diperlukan evakuasi WNI dari Wuhan,” terang dia. Termasuk rencana dan strategi teknis saat pemulangan lebih dari 200 WNI dari Hubei.  Secara lebih teperinci, Sisriadi menyampaikan, semua persiapan evakuasi WNI diurus oleh Kemenlu. ”Oleh Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu,” ungkap dia.  Terpisah, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Bambang Dwi Hasto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat arahan dari panglima TNI untuk bersiaga mengantisipasi dan menangani virus korona.  ”Seluruh rumah sakit dan seluruh batalyon kesehatan TNI disiagakan,” tegasnya.  Dikonfirmasi soal penunjukan Lion Air dalam misi evakuasi, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro enggan berkomentar. Dia hanya mengirim emoticon nyengir saat ditanya soal belum adanya izin dari pemerintah untuk berbicara kepada publik. ”No comment, Mbak,” tandasnya.  Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menjelaskan, pemerintah Tiongkok sangat ketat soal keluar masuk orang dari Wuhan. Karena itu, rencana evakuasi WNI dari sana menunggu izin otoritas Tiongkok. ”Evakuasinya sekarang masih menunggu izin untuk masuk dari China dan izin keluar,” imbuhnya.

Siapkan Asrama Haji dan Wisma Atlet untuk Karantina 243 WNI dari Wuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencanan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei, Tiongkok termasuk di Wuhan, nampaknya masih belum akan terealisasi. Sejumlah kendala masih terjadi, sehingga pesawat penjemput sampai saat ini belum bisa masuk ke wilayah tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah Tiongkok masih mengisolasi semua wilayah yang terdampak virus korona. Sehingga untuk ke luar dan masuk wilayah Hubei tidak semudah yang dibayangkan.  "China sendiri mengisolasi semua. Tidak sembarang masuk, tidak sembarang boleh keluar juga, Untuk menghindarai penularannya," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Oleh karena itu, Mahfud menyebut, saat ini pemerintah Indonesia baru sebatas bisa melakukan upaya pencegahan agar WNI yang di Wuhan dan wilayah lainnya tidak tertular korona. Di samping itu, proses diplomasi untuk evakuasi terus dilakukan.  "Mau dikoordinasikan pencegahan. Kalau evakuasinya sekarang masih menuggu izin masuk dari China dan izin keluar," jelasnya.  Sebelumnya, TNI Angkatan Udara (AU) mulai bersiap melakukan evakuasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok. Hal ini menyusul maraknya virus korona atau Novel Coronavirus (2019nCoV) yang terjadi di wilayah tersebut.  Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto mengatakan, keputusan evakuasi ini dihasilkan setelah rapat bersama dengan Kementerian terkait pad Senin (27/1). Total ada 2 pesawat yang disiagakan untuk mengangkut para WNI.  "Iya hasil rapat kemarin, 2 hari yang lalu kita rapat dengan Kementerian Polhukam dan Kemenkes, Kemenlu juga, kita sudah siapkan pesawat Boeing 737 dan 1 C130 Hercules," kata Fajar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (29/1).  Selain pesawat, TNI AU juga akan menerjunkan personel dari batalion kesehatan apabila evakuasi dilakukan. Namun, terkait jumlah personelnya masih menunggu pembagian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.  Setelah dipulangkan, baik itu petugas maupun warga yang dievakuasi, seluruhnya akan dibawa terlebih dahulu ke RSPI Dr Sulianti Saroso untuk dipastikan tidak terjangkit virus korona sebelum dipulangkan ke keluarga. "Oh iya (WNI juga) dikarantina. Standarnya 28 hari," tegasnya.

Soal Evakuasi WNI di Wuhan, Mahfud: Tidak Sembarangan Bisa Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/pesawat-tiongkok.jpg" alt="This handout from Thai Airways taken and released on January 28, 2020 shows staff disinfecting an aircraft at the airline" width="100%">
<figcaption>This handout from Thai Airways taken and released on January 28, 2020 shows staff disinfecting an aircraft at the airline</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Tiongkok masih buntu. Hingga kemarin (28/1) pemerintah Tiongkok belum merestui rencana itu. Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia hanya mengirim bantuan logistik dan masker.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, logistik dan masker tersebut akan diberikan kepada WNI yang berada di Wuhan. Dia mengungkapkan, komunikasi dengan 243 WNI di Wuhan terus terjalin. Pemerintah Tiongkok sendiri, menurut Retno, menyiapkan hotline 24 jam bagi warga negara asing (WNA) di wilayah yang dikarantina.  Retno mengakui, para WNI itu mengeluhkan ketersediaan bahan pokok yang makin sedikit. Bahkan diperkirakan hanya cukup untuk empat hari ke depan. Memang beberapa toko masih buka. Namun, harga barang-barang naik berlipat. Karena itu, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan logistik para WNI. ”Setiap waktu dicek. Apakah ada kebutuhan yang bisa dibantu,” ucapnya.  Meski demikian, Retno mengakui bahwa pengiriman logistik tidak mudah. Sebab, kondisi Kota Wuhan masih di-lockdown atau dikarantina. Status karantina itu pula yang menyulitkan pemerintah mengeluarkan WNI dari Wuhan. Diperlukan pembahasan dengan otoritas Tiongkok. Kemenlu juga berkomunikasi dengan negara-negara lain yang warganya juga berada di daerah karantina. Contohnya dengan Australia. ”Saya kemarin bicara dengan menteri luar negeri Australia,” ungkapnya.  Opsi evakuasi, menurut Retno, harus menunggu Tiongkok menetapkan status darurat satu untuk Provinsi Hubei. ”Perlu data lengkap dan saat ini masih berstatus darurat dua. Jadi, belum diperlukan evakuasi,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah Tiongkok sendiri telah memiliki standar untuk evakuasi.  Mengenai pengiriman masker, menurut Retno, akan dilakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ”Pengiriman masker menggunakan Garuda Indonesia ke Beijing. Dari Beijing ada layanan yang diizinkan masuk ke wilayah yang dikarantina,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan Nur Musyafak menceritakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing berusaha memenuhi stok logistik WNI yang berada di daerah karantina. KBRI memberikan bantuan dana melalui WechatPay. ”Langkah nyata dan cepat. Dana dikirim ke akun ketua ranting (PPI Tiongkok, Red) masing-masing,” terangnya melalui pesan singkat kemarin.  Musyafak mengakui, tidak mudah melakukan evakuasi. Banyak prosedur yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Sebab, proses evakuasi mempunyai risiko tinggi. Baik untuk petugas maupun WNI yang akan dievakuasi. Kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi pertimbangan. ”Dari Kemenkes pastinya butuh menyiapkan rumah sakit di tanah air untuk pemeriksaan teman-teman yang dievakuasi,” bebernya.  Pada bagian lain, BNPB akan mengirimkan bantuan berupa 10 ribu masker N95 untuk WNI di Wuhan. ”Besok (hari ini, Red) dikirim,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi.  Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila Kemenlu akan mengevakuasi WNI di Wuhan, pihaknya akan ikut ambil bagian. Kemenkes akan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut WNI di tanah air. Mulai pemeriksaan hingga antisipasi kemungkinan suspect virus korona. Begitu mendarat di tanah air, para WNI akan menjalani pemeriksaan medis. ”Semua akan kita jalani. Itu adalah SOP (standard operating procedure) dan semua SOP sudah kami buat,” terangnya seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden kemarin.  Dari sisi peralatan, pihaknya menyiapkan semua sarana yang diperlukan. Misalnya sarana isolasi di rumah sakit (RS). ”Kapsul evakuasi juga sudah ada semua,” lanjut mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto itu. Ada sedikitnya 21 kapsul evakuasi untuk membawa suspect korona ke RS yang ditempatkan di berbagai daerah. Khususnya di pintu-pintu masuk tanah air.  Di sisi lain, Menparekraf Wishnutama menerangkan, pihaknya belum tahu persis seberapa jauh dampak virus korona pada sektor pariwisata Indonesia. Dia hanya memastikan, bakal ada pengaruh, tapi seberapa besar pengaruh tersebut belum bisa dipastikan. ”Kalau dari kota tersebut (Wuhan), ini kan tahun lalu cuma 50 ribuan wisatawan (yang datang, Red),” terangnya di kompleks istana kepresidenan kemarin.  Saat ini penerbangan dari dan ke kota yang warganya banyak terjangkit korona sudah dihentikan. Di Indonesia, secara umum statusnya masih kuning atau hati-hati untuk kedatangan wisatawan, khususnya dari Negeri Panda. ”Kalau merah, itu no travel. Khusus di Provinsi Hubei itu no travel,” lanjutnya.  Respons Berbagai Negara  Bukan hanya WNI yang ingin dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok. Mahasiswa dari negara lain juga sama. ’’Kami ingin dievakuasi secepatnya karena entah itu virus, kelaparan, atau ketakutan salah satunya akan membunuh kami,’’ ujar mahasiswa ilmu politik di Central China Normal University (CCNU) Mashal Jamalzai. Pemuda asal Afghanistan itu mengungkapkan, selama sepekan terakhir dirinya tidak bisa keluar untuk membeli bahan makanan.  Mereka pantas panik. Sebab, saat ini sudah ada 106 orang yang meninggal akibat virus tersebut. Di Tiongkok saja, jumlah penderita yang positif mencapai 4.607 orang. Jumlah itu melonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Saat ini usaha menekan persebaran digalakkan. Hongkong menyatakan akan menutup perbatasan yang menghubungkan wilayahnya dengan pulau utama Tiongkok.  Beberapa negara sudah menyiapkan skenario evakuasi. Departemen Luar Negeri AS mengirimkan pesawat untuk membawa staf konsulat di Wuhan ke San Francisco. Diperkirakan, ada seribu warga AS di Wuhan. Mereka mungkin tidak bisa dikeluarkan seluruhnya. ’’Prioritas diberikan pada individu yang berisiko lebih besar terkena virus korona,’’ bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.  Tidak semua warga AS mau pulang. Diana Adama, misalnya. Guru yang tinggal di Wuhan itu tidak mau kembali ke tanah airnya jika nanti dirinya hanya menularkan virus ke penduduk AS. Adama tidak ingin membahayakan orang lain.  Prancis akan mengevakuasi penduduknya ke area di luar Wuhan dan dikarantina lebih dulu. Sementara itu, Sri Lanka memastikan akan mengeluarkan 150 mahasiswa mereka yang terjebak di Wuhan. Korea Selatan (Korsel) saat ini sudah mendata jumlah penduduk yang ingin pulang. Mereka akan menyewa pesawat ke Seoul. Hal serupa dilakukan Jepang.  ’’Kami akan menerbangkan siapa saja yang mau pulang,’’ tegas Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagaimana dikutip Agence France-Presse.  Jika dibandingkan dengan kebanyakan wabah virus lainnya, 2019-Novel Coronavirus (2019-nCov) memang tidak terlalu mematikan. Ia cepat menular, tapi angka mortalitasnya hanya 3,4 persen.

Pemerintah Hanya Mampu Kirim Masker dan Logistik ke Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-ada-yang-teriak-aku-pancasila-tapi-dukung-lgbt_m_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (NWA) dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3). Sosialisasi diikuti sejumlah pengurus masjid, majelis taklim, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (NWA) dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3). Sosialisasi diikuti sejumlah pengurus masjid, majelis taklim, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi WNI di Wuhan maupun kota-kota lainnya di Tiongkok. Pasalnya, banyak WNI yang sampai saat ini terisolasi karena bahaya virus Korona.  Menurut HNW, desakan itu karena sudah banyak permintaan mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan. Harapannya pemerintah Indonesia segera evakuasi WNI sebagaimana hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, dan juga Australia.  "Sebagai Anggota DPR Dapil Luar Negeri, saya dukung permintaan itu, semoga pemerintah segera mengevakuasi WNI dari kawasan-kawasan terdampak virus korona. Apalagi Pemerintah Tiongkok sudah menerapkan Level 1 Emergency Response di Beijing dan Shanghai," jelas HNW kepada JawaPos.com, Selasa (27/1).  Selain itu HNW juga menyarankan kepada Pemerintah RI untuk sementara waktu melarang masuknya para pekerja dan wisatawan asal Tiongkok, sebagaimana dikemukakan oleh Ombudsman RI.  "Sebagai negara yang harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, Pemerintah RI penting untuk segera melaksanakan arahan Ombudsman RI, yaitu untuk sementara melarang pekerja asal China dan wisatawan dari China masuk ke Indonesia," tegas Hidayat.  Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II (Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan) ini juga mengingatkan bahwa penyebaran Coronavirus sudah cukup mencemaskan. Dalam waktu yang relatif singkat 56 orang meninggal dunia dan 2.100 orang lainnya terpapar virus tersebut.  Penularan yang berlangsung cepat tersebut semakin meningkatkan risiko terhadap WNI di Tiongkok yang terdampak virus ini, terutama Wuhan yang telah diisolasi total oleh Pemerintah Tiongkok.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga mengimbau kepada Pemerintah Tiongkok dan masyarakat internasional agar menjadikan tragedi kemanusiaan akibat penyebaran virus corona ini sebagai koreksi dan pelajaran.  Sebagaimana tragedi kemanusiaan terhadap Uighur, agar segera ada solusi dan tak terulang kembali demi kelanjutan kemanusiaan, meningkatkan perdamaian, dan peradaban umat manusia.  "Apapun sebab terjadi dan menyebarnya virus korona, yang jelas ini adalah tragedi kemanusiaan, ada 41 juta penduduk di 13 kota dikarantina di Tiongkok, semoga segera ada solusi untuk kebaikan peradaban kemanusiaan," pungkasnya.

MPR Desak Pemerintah RI Evakuasi WNI di Tiongkok