<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1794476114112243472" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/InShot_20240325_132443609-861578333.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/3).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (25/3). Fadel diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi&nbsp;kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai menjalani pemeriksaan, Anggota DPD RI itu mengaku didalami tim penyidik KPK sebanyak enam pertanyaan. Hal itu mengenai pengadaan APD saat Indonesia diterpa pandemi covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enam pertanyaan. Jadi tadi saya diminta keterangan sehubungan dengan ada teman-teman dari Hipmi datang ke saya bersama anak saya, Satrio dan teman-teman datang. Hipmi ini kan saya juga pernah pimpinan di Hipmi, saya pernah ini, dan saya selalu bantu kalau anak-anak muda itu mau ada usaha, ada kesulitan, ada masalah sering ke saya. Ini Hipmi datang ke saya," kata Fadel usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadel menyatakan, dirinya memang kerap membantu para pengusaha muda yang tergabung di Hipmi. Namun, saat itu ia mendapat saran dari Kepala BPKP untuk tidak memberikan akses bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ada uang sejumlah sekian belum dibayar dari kontrak mereka. Setelah saya cek, mereka cerita, ternyata ada masalah dengan audit BPKP. Maka saya ke BPKP, nanya Kepala BPKP, ternyata Kepala BPKP mengatakan bahwa 'ya itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya, Pak fadel jangan bantu mereka," ungkap Fadel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Fadel, proyek pengadaan APD itu mengalami kemacetan. Hal itu dijelaskan Fadel saat dirinya diperiksa penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Macet, kalau saya enggak salah setelah itu stop semuanya. Saya suruh stop, saya dengar dari BPKP stop semua. Tadi saya diminta keterangan saya jelaskan," jelas Fadel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Fadel Muhammad sedianya dilakukan, pada Selasa (19/3). Fadel mengaku, saar itu dirinya pergi ibadah umroh sehingga tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Umroh, Tentunya sebagai warga negara yang baik, setiap ada panggilan masalah kita hadapi," tegas Fadel.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus APD di Kemenkes, KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, KPK juga telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, namun belum disampaikan secara resmi kepada publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan para tersangka.

Fadel Muhammad Akui Pernah Diminta Pengusaha Muda untuk Bantu Proyek Pengadaan APD di Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/FADEL-0807A.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RIFadel Muhammad saat mengunjungi Universitas Brawijaya Malang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RIFadel Muhammad saat mengunjungi Universitas Brawijaya Malang</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadel Muhammad sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (19/3) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk Pak Fadel Muhammad disampaikan memang tidak bisa hadir dan mengonfirmasi yang bersangkutan," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci apa yang akan didalami kepada Fadel Muhammad. Terlebih, Fadel belum menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014462164/ada-ilmunya-memilih-ban-sepeda-motor-nggak-boleh-asal-asalan">Ada Ilmunya, Memilih Ban Sepeda Motor Nggak Boleh Asal-asalan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai substansi materi proses penyidikan yang sedang berjalan tentu kan karena ini belum selesai proses penyidikannya ya," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, pihaknya akan terus menelusuri perbuatan melawan hukum dalam pengadaan APD di Kemenkes. Terlebih, KPK menaksir kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 624 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, saksi-saksi yang kemudian dipanggil dalam proses penyidikan ini ya seputar itu," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, KPK juga telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, namun belum disampaikan secara resmi kepada publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sidang-Paripurna-DPD-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, pada Selasa (19/3). Fadel akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Fadel, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu saksi lainnya yakni, Imam Rahadian P selaku Staf PT Dunia Transportasi Logistik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014458599/6-cara-jika-lupa-efin-untuk-lapor-spt-tahunan">6 Cara Jika Lupa EFIN untuk Lapor SPT Tahunan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui keterkaitan Fadel dalam kasus ini, sehingga harus diperiksa sebagai saksi. KPK akan menyampaikan materi pemeriksaan setelah selesai memeriksa saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK sudah lebih dulu memanggil sejumlah saksi seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi; Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok; Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita; Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra; Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik; dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, KPK juga telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, namun belum disampaikan secara resmi kepada publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, pada Selasa (19/3), terkait kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes.

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Terkait Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Politik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio, mengingatkan agar sebaiknya Mahkamah Agung (MA) membatalkan<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>putusan PTUN atas perkara gugatan Fadel Muhammad terhadap SK penggantian dirinya dari Pimpinan MPR.</p> <p>"Putusan MA ini berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan. Bagaimanapun ini (penggantian Fadel) bukan persoalan administasi, tapi keputusan politik yang diambil dalam mekanisme pengambilan keputusan sidang paripurna DPD RI," kata Hendri, Senin (5/6).</p> <p>Menurutnya, menjadi aneh jika keputusan penggantian Fadel Muhammad dianggap persoalan administrasi. Padahal keputusan itu bukan keputusan pimpinan DPD RI, melainkan keputusan resmi anggota DPD yang diambil melalui mekanisme sidang paripurna.</p> <p>Hendri khawatir, jika keputusan PTUN ini dikuatkan dalam proses banding, maka keputusan politik DPD, MPR, maupun DPR bisa dipatahkan PTUN, dengan alasan ada mekanisme administrasi yang tidak benar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01442027/soal-pengganti-fadel-muhammad-sidang-gabungan-harus-segera-digelar">Soal Pengganti Fadel Muhammad, Sidang Gabungan Harus Segera Digelar</a></strong></strong></p> <p>"Bahaya jika hal-hal yang sifatnya keputusan politik dicampuri oleh pengadilan. Jangan sampai kemudian terjadi hakim menjadi penguasa kebijakan negara," papar Hendri.</p> <p>Ditambahkan pula, sebenarnya PTUN bisa merujuk kasus-kasus serupa yang pernah diadili PTUN. Ada yurisprudensi kasus serupa yang ditolak PTUN karena bukan kewenangan mereka.</p>

menjadi aneh jika keputusan penggantian Fadel Muhammad dianggap persoalan administrasi. Padahal keputusan itu bukan keputusan pimpinan DPD.

Hendri Ingatkan Bahaya Jika Putusan PTUN Soal Fadel Tidak Dikoreksi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hamdan-zoelva-sebut-pembatalan-rku-rapp-tak-miliki-dasar-hukum_m_174402.jpeg" alt="Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kewenangan untuk mengadili keputusan politik mayoritas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. PTUN dinilai melampaui kewenangannya.</p> <p>"Keputusan PTUN itu melebihi kewenangannya. Ini bukan ranah pejabat TUN (tata usaha negara). Yang menjadi lingkup kewenangan PTUN adalah keputusan pejabat TUN. Ini bukan keputusan pejabat TUN tapi keputusan mayoritas anggota DPD. Tidak bisa digugat," kata Hamdan, Jumat (26/5)</p> <p>Hal ini disampaikan Hamdan ketika ditanya tentang PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI. SK tersebut berisi penggantian Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR dengan Tamsil Linrung.</p> <p>Dijelaskan Hamdan, keputusan PTUN ini melebihi kewenangan yang dimilikinya. Menurut Hamdan, SK Penggantian Fadel Muhammad ini bukan keputusan pejabat administasi tetapi keputusan politik lembaga negara.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ini keputusan politik mayoritas anggota DPD bukan keputusan pejabat TUN," ungkap Hamdan.</p> <p>Sejumlah pakar tata negara juga telah menyebut bahwa keputusan PTUN atas gugatan Fadel Muhammad ini melebihi kewenangannya. Pakar hukum tata negara Refly Harun, mengingatkan, parah jika sebuah keputusan sidang paripurna bisa di-challenge Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia meminta agar tidak mencapur-adukan kewenangan pengadilan tata negara dengan pengadilan administrasi.</p> <p>Refly juga mengatakan, putusan PTUN adalah keputusan yang melebihi kewenangan PTUN. Dipaparkan Refly, yang bisa di-challenge PTUN adalah keputusan yang sifatnya individual bukan keputusan yang didasarkan pengambilan suara terbanyak. SK Penggantian Fadel Muhammad<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>bukan keputusan Ketua atau Pimpinan DPD, tetapi keputusan anggota DPD.</p> <p>Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI, berbahaya bagai sistem ketatanegaraan. Dikhawatirkan kasus serupa akan terjadi pada hasil sidang paripurna DPR maupun MPR.</p> <p>"Jika keputusan paripurna DPD bisa diadili pengadilan TUN apapun objeknya, itu sangat berbahaya," kata Margarito.</p> <p>Dijelaskannya, keputusan PTUN yang mengadili hasil sidang paripurna DPD tidak hanya berbahaya bagi DPD, tapi juga bagi DPR RI maupun MPR RI.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Karena suatu saat putusan paripurna DPR, MPR, itu bisa diadili di PTUN dengan alasan ada kekeliruan proses pengambilan keputusan itu, atau misalnya quorum tidak terpenuhi, dan sebagainya," papar Margarito.</p>

SK Penggantian dari MPR Fadel Muhammad ini bukan keputusan pejabat administasi tetapi keputusan politik lembaga negara.

Putusan Gugatan Fadel, Mantan Ketua MK Sebut PTUN Melampaui Kewenangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perppu-ormas-ternyata-melanggar-ham-nih-buktinya_m_144567.jpeg" alt="Refly Harun" width="100%">
<figcaption>Refly Harun</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pakar hukum tata negara Refly Harun, mengingatkan, parah jika sebuah keputusan sidang paripurna bisa di-challenge Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia meminta agar tidak mencampur-campur kewenangan pengadilan tata negara dengan pengadilan administrasi.</p> <p>Menuriut Refly, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK Pimpinan DPD RI terkait mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua MPR adalah keputusan yang melebihi kewenangan PTUN.</p> <p>Dipaparkan Refly, yang bisa di-challenge PTUN adalah keputusan yang sifatnya individual bukan keputusan yang didasarkan pengambilan suara terbanyak. SK Penggantian Fadel Muhammad bukan keputusan Ketua atau Pimpinan DPD, tetapi keputusan anggota DPD.</p> <p>&ldquo;Masa keputusan anggota DPD dibatalkan lewat pengadilan. Harusnya kalau mau dibatalkan melalui sidang paripurna DPD juga,&rdquo; kata Refly, Senin (22/5/2023).</p> <p>Sebenarnya, lanjut Refly, suatu saat ia akan mengusulkan, karena ini berkaitan dengan hukum tata negara harusnya yang bisa membatalkan adalah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&ldquo;Tapi untuk sementara kan belum. Sebagai contoh UU kan bisa dibatalkan oleh pengadilan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi bukan PTUN. Jadi kita jangan mencampur-campurkan pengadilan tata negara dengan pengadilan administasi,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Wilayah PTUN, kata Refly, hanya masalah administrasi bukan keputusan politis. Pergantian wakil ketua MPR adalah keputusan politik bukan keputusan administrasi.</p> <p>&ldquo;Persoalan surat menyurat, misalnya pimpinan DPD bersurat pada pimpinan MPR itu mekanisme tindak lanjut saja dari keputusan politik anggota DPD,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Kalaupun ada kesalahan administrasi, kata Refly, tidak boleh menghilangkan substansi. Jika administasinya dianggap keliru, maka tinggal mengajukan ulang.</p> <p>"Contohnya, jika ada pegantian pimpinan DPR yang mengajukan kan bukan ketua partai politik, tapi ketua fraksi, itu kalau ada yang salah maka tidak membatalkan substansi,&rdquo; jelas Refly.</p> <p>JIka memang sampai sekarang belum ada mekanisme pengadilan untuk membatalkan sidang paripurna, kata Refly, maka yang bisa membatalkannya hanya sidang paripuna. Caranya dengan menggalang sidang paripurna baru.</p> <p>&ldquo;Kalau penggalangan paripurna tidak berhasil, ya jangan cari jalan samping,&rdquo; kata pakar hukum tata negara ini.</p> <p>Pengamat politik hukum dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan SK penggantian wakil ketua MPR bukanlah keputusan pimpinan DPD. Keputusan ini adalah keputusan para anggota DPD yang diadministrasikan oleh pimpinan DPD.</p> <p>&ldquo;Kalau pengadministrasian dianggap salah, itu tidak membatalkan keputusan sidang paripurna DPD,&rdquo; ungkap Ray Rangkuti. Hasil sidang paripurna tentang penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, menurut Ray Rangkuti, tetap sah.<br /> <br />Diingatkannya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili substansi dari hasil sidang paripurna DPD. Jika yang menjadi objek adalah penandatangan dilakukan oleh pimpinan DPD dan objek gugatan ini diterima PTUN, maka tetap tidak bisa membatalkan hasil sidang paripurna DPD.</p>

SK Penggantian Fadel Muhammad bukan keputusan Ketua atau Pimpinan DPD, tetapi keputusan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Senayan.

Refly Harun: PTUN Tak Bisa Mencampuri Urusan Pengadilan Tata Negara dengan Administrasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mantan-menteri-ini-gugat-walikota-dan-wakilnya_m_159582.jpeg" alt="Fadel Muhammad" width="100%">
<figcaption>Fadel Muhammad</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa hukum DPD RI dalam banding putusan PTUN gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI, Fahmi Bachmid, mengingatkan SK DPD tentang penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, didasarkan atas pendapat lisan dan tertulis anggota DPD yang dilindungi UU MD3.</p> <p>Sidang paripurna DPD didasarkan kepada pendapat secara lisan dan tertulis dari anggota DPD yang dilindungi oleh Undang-Undang MD3.</p> <p>"Catat, keputusan sidang paripurna itu dihasilkan dari adanya keputusan lisan dan tertulis dari anggota DPD," kata Fahmi, Selasa (16/5).</p> <p>Berdasar UU MD3, lanjut dia, pernyataan lisan dan tetulis anggota DPD di dalam menjalankan tugas dan kewenangan menjalankan tugasnya, termasuk sidang paripurna tidak bisa diadili dan diperiksa keputusannya oleh lembaga peradilan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Itu UU MD3 yang bicara. Tidak perlu saya mengajari orang-orang yang mengaku mengerti hukum tata negara. Mungkin mereka lupa kalau ada UU MD3, lupa kalau ada UU Administrasi Pemerintah," ungkap Fahmi.</p> <p>PTUN telah mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK Pimpinan DPD RI terkait penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Atas putusan PTUN ini, DPD RI secara resmi telah mengajukan banding.</p> <p>Fahmi mengatakan putusan PTUN telah melampaui kewenangannya. Dijelaskannya, SK DPD tentang penggantian wakil ketua MPR adalah produk sidang paripurna.</p> <p>"Sedang sidang paripurna adalah sidang terkait dengan keputusan-keputusan politik. Jadi keputusan politik tidak bisa dbawa ke ranah hukum. Itu juga ada yurispudensinya," kata Fahmi.</p> <p>Salah satu contoh yurisprudensinya adalah PTUN menolak gugatan Ratu Hemas terhadap ketua DPD RI saat itu, yaitu Oeman Sapta Odang. &ldquo;PTUN tidak bisa mencampuri urusan politik DPD RI,&rdquo; ungkap Fahmi.</p> <p>Dengan melakukan banding atas putusan PTUN, menurut Fahmi, maka SK DPD tentang penggantian Fadel Muhammad masih berlaku. Artinya, secara administrasi penggantian Fadel tetap harus dilakukan oleh MPR.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"MPR tidak boleh masuk dengan alasan karena ini masih ada sengketa, karena hal itu bukan urusan MPR. Ini adalah rumah tangga DPD terhadap anggotanya," kata Fahmi.</p> <p>Mengenai adanya pendapat bahwa PTUN bisa mengadili perkara gugatan Fadel Muhammad dengan alasan adanya perluasan kewenangan PTUN, Fahmi mengatakan hal itu keliru.</p> <p>"Berarti ahli itu tidak pernah membaca penjelasan dari UU Administrasi negara," sindir Fahmi.</p> <p>Dijelaskannya, tidak ada perluasan kewenangan PTUN, karena dalam penjelasan itu harus dimaknai dengan final yang luas.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Final yang luas itu kaitannya dengan atasan dan bawahan. DPD dan MPR adalah dua lembaga yang berbeda. Ahli itu (yang berpendapat demikian) tidak pernah membaca secara mendalam atas UU Administrasi Pemerintahan dan juga Yurisprudensi," paparnya.</p>

Berdasar UU MD3, pernyataan lisan dan tetulis anggota DPD di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, termasuk rapur tidak bisa diadili.

Putusan PTUN Fadel, Pengacara DPD: Mereka Lupa Ada UU MD3 dan UU Administrasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Margarito_Kamis.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.  (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.  (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad, berbahaya bagi sistem ketatanegaraan. Dikhawatirkan kasus serupa akan terjadi pada hasil sidang paripurna DPR maupun MPR.</p> <p>&rdquo;Jika keputusan paripurna DPD bisa diadili pengadilan TUN apapun objeknya, itu sangat berbahaya,&rdquo; kata Margarito, Sabtu (13/5).</p> <p>Dia menjelaskan, keputusan PTUN yang mengadili hasil sidang paripurna DPD tidak hanya berbahaya bagi DPD, tapi juga bagi DPR maupun MPR. &rdquo;Sebab, suatu saat putusan paripurna DPR, MPR, itu bisa diadili di PTUN dengan alasan ada kekeliruan proses pengambilan keputusan itu atau misalnya <em>quorum</em> tidak terpenuhi, dan sebagainya,&rdquo; papar Margarito.</p> <p>Margarito menyarankan agar DPD mengajukan banding atas putusan PTUN itu. Pengajuan banding bukan untuk kepentingan DPD, tetapi untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan bangsa.</p> <p>&rdquo;Bagaimana bisa tindakan ketatanegaraan diadili di pengadilan TUN. Tindakan-tindakan tata negara hanya bisa dikoreksi melalui sidang paripurna juga,&rdquo; papar Margarito.</p> <p>Pakar tata negara itu menjelaskan, pergantian wakil ketua MPR dari kelompok DPD merupakan keputusan paripurna DPD. Sehingga, itu bukan objek PTUN.</p> <p>&rdquo;Kalaupun hasil keputusan paripurna DPD ditindaklanjuti dan ada kesalahan administrasi, tetap saja itu tidak bisa menjadi objek PTUN,&rdquo; ungkap Margarito.</p> <p>Keputusan sidang paripurna DPD ataupun lembaga legislatif lain, hanya bisa dikoreksi melalui sidang paripurna DPD. &rdquo;Keputusan PTUN dalam perkara gugatan Fadel Muhammad melampaui kewenangan PTUN,&rdquo; ucap Margarito.</p> <p>Margarito memberikan contoh, PTUN menolak gugatan Ratu Hemas terkait putusan sidang paripurna DPD dalam pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua DPD. &rdquo;Saat itu saya saksi ahlinya. Ditolak karena putusan sidang paripurna DPD bukan objek PTUN,&rdquo; terang Margarito.</p> <p>Berdasar kasus OSO, lanjut Margarito, beberapa waktu lalu, dia optimistis gugatan Fadel Muhammad kepada Ketua DPD LaNyala Mattalitti akan ditolak PTUN. Alasannya karena putusan paripurna bukan objek PTUN dan sudah ada preseden atas kasus serupa.</p>

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis sebut, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad, berbahaya bagi sistem ketatanegaraan

Pakar Hukum Tata Negara Sebut, Putusan PTUN Soal Gugatan Fadel Muhammad Bahayakan Sistem Ketatanegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Margarito_Kamis.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.  (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.  (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis merasa kasian dengan MPR RI. Sebagai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara akuntabel, justru MPR tidak menjalankannya. .</p> <p>&ldquo;Padahal kita sedang berpikir (memberi masukan) ke DPR bagaimana MPR agar bisa memberikan interpretasi terhadap konstitusi, termasuk menginterpretasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kaidah konstitusi,&rdquo; papar Margarito, Kamis (4/5).</p> <p>Hal ini disampaikan Margarito terkait dengan sikap Pimpinan MPR yang tidak melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI. &ldquo;Ini bukan masalah mekanisme, tapi ini jelas masalah politik,&rdquo; kata Margaito.</p> <p>Ia menyarankan, Pimpinan MPR agar berhenti bermain politik di masalah ini.</p> <p>&ldquo;Sudahlah berhenti bermain politik. MPR ini mau tunduk pada konstitusi atau pada seseorang?&rdquo; ungakap Margarito.</p> <p>Pimpinan MPR diminta segera melantik Tamsil Linrung. Secara hukum dan legal fomal, tidak ada alasan Pimpinan MPR untuk tidak melantik Tamsil Linrung.</p> <p>&ldquo;Putusan DPD itu bukan objek Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara). Ini hanya cara untuk melambat-lambatin pelantikan Tamsil saja, lalu hukum digunakan sebagai alat, dengan alasan masih banding dan segala macamnya,&rdquo; papar pakar tata negara ini.</p> <p>Diungkapnya, mau proses banding sampai dimanapun, Fadel Muhammad pasti kalah. Karena putusan paripurna DPD bukanlah kompetensi pengadilan.</p> <p>Pergantian Fadel dengan Tamsil Linrung sudah diputuskan dalam sidang Paripurna DPD. Pengadilan tidak punya kompetensi untuk menguji putusan Paripurna DPD. Keputusan DPD hanya bisa dicabut dengan keputusan DPD melalui Paripurna DPD.</p> <p>Manuver Pimpinan MPR menunda pelantikan Tamsil merupakan preseden yang busuk. &ldquo;Letak kebusukannya adalah ada kekeliruan Pimpinan MPR menginterpretasi masalah ini. Secara hukum keputusan DPD hanya bisa dikoreksi lewat keputusan DPD, yang diambil lewat paripurna. Tidak kurang tidak lebih,&rdquo; paparnya.</p> <p>Pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio mengatakan, tidak ada alasan pimpinan MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Fadel Muhammad.</p> <p>&ldquo;Tamsil Linrung harus segera dilantik, bagaimanapun juga jabatan publik tidak boleh kosong. Kasian rakyat, jika ada kebijakan stategis yang harus diambil MPR,&rdquo; kata Hendri, Kamis (4/5/2023).</p> <p>Pimpinan MPR, lanjut Hendri, tidak punya alasan kuat untuk tidak melantik Tamsil Linrung. &ldquo;Untungnya Pak Tamsil sabar sekali. Untuk kepentingan rakyat, harusnya ikuti prosedurnya untuk segera dilantik,&rdquo; tegas Hendri.</p>

Hal ini terkait sikap Pimpinan MPR yang tidak melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI.

Pengganjalan Tamsil Linrung, Pakar HTN Sarankan Pimpinan MPR Berhenti Bermain Politik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72419_91713_Ichsanuddin-Noorsy.jpg" alt="Ichsanuddin Noorsy." width="100%">
<figcaption>Ichsanuddin Noorsy.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sikap pimpinan MPR RI yang tidak menjalankannya putusan sidang Paripurna DPD untuk mengganti<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Wakil Ketua MPR perwakilan DPD, Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, akan membuat keputusan yang dibuat MPR menjadi cacat hukum.</p> <p>Dijelaskannya, tidak dilantiknya Tamsil akan membuat tidak terwakilinya kepentingan DPD RI di MPR.</p> <p>"Karena sudah jelas kalau Fadel Muhammad (wakil ketua MPR yang dicopot DPD) tidak merepresentasikan DPD. Walaupun masih ada unsur DPD yang bekerja di MPR, tapi kan di pimpinan MPR tidak bisa," kata Ichsanuddin, Jumat (28/4).</p> <p>Tidak itu saja, tidak dilantiknya Tamsil juga akan membawa implikasi politik. Menurutnya, jika terjadi sesuatu dan membutuhkan keputusan MPR maka keputusan itu cacat hukum.</p> <p>"Karena Fadel Muhammad tidak merepresentasikan MPR," ungkapnya.</p> <p>Sikap tidak menjalankan keputusan DPD untuk mengganti Fadel dengan Tamsil juga merupakan bentuk Pimpinan MPR tidak menghormati dan menghargai DPD.</p> <p>"Dalam hubungan lembaga negara sikap MPR ini tidak menghormti dan menghargai DPD,&rdquo; kata Ichsanuddin.</p> <p>Keputusan DPD RI yang dipimpin LaNyala Mattalitti, menurut Ichsanuddin, tidak disukai kekuasaan di balik MPR.</p> <p>"Ada kekuasaan di balik Bambang Soesatyo yang tidak menyukai keputusan DPD RI (memilih Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR)," kata Ichsanuddin.</p> <p>Tidak dijalankannya hasil Paripurna DPD yang mengganti Fadel dengan Tamsil akan mengganggu hubungan kelompok DPD dengan DPR di MPR.</p>

Keputusan DPD RI yang dipimpin LaNyala Mattalitti, menurut Ichsanuddin, tidak disukai kekuasaan di balik MPR.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fadel muhammad

Berita Terkini