<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-a:r515664826352207642" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/29/IMG-20241228-WA0018-2873253281.jpg" alt="Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid memberingan pengarahan dalam Bimtek PBB untuk anggota DPRD. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid memberingan pengarahan dalam Bimtek PBB untuk anggota DPRD. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r515664826352207642-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Partai Bulan Bintang (PBB) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 27 hingga 30 Desember 2024, di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PBB untuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota legislatifnya dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid mengatakan pentingnya peran anggota dewan sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misi anggota DPRD asal Partai Bulan Bintang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat berlandaskan konstitusi partai. Mereka adalah duta dan agen politik yang bekerja dalam bingkai kedewanan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,&rdquo; ujar Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menekankan bahwa anggota dewan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif, baik dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anggota dewan harus menjadi mitra yang seimbang dengan pemerintah daerah, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor yang berkontribusi pada pembangunan daerah,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fahri menyebut bahwa Bimtek ini diharapkan menjadi pemicu untuk memperluas wawasan terkait isu-isu spesifik yang berkaitan dengan tugas legislatif. Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas anggota dewan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang harus menunjukkan perilaku yang berintegritas tinggi dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan melawan hukum,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015441575/panitia-pelaksana-muktamar-vi-pbb-koordinasi-dengan-pj-dan-gubernur-terpilih-bali">Panitia Pelaksana Muktamar VI PBB Koordinasi dengan Pj dan Gubernur Terpilih Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana, Novi Hariyadi menjelaskan, acara ini diikuti oleh 177 anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang yang tersebar di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; ungkap Novi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung tujuan tersebut, Bimtek menghadirkan pembicara-pembicara kredibel dan kompeten dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan internal partai. Kombinasi narasumber ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang beragam, sekaligus solusi praktis dalam menghadapi tantangan legislatif di tingkat daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agenda Bimtek meliputi materi-materi strategis seperti pengelolaan anggaran daerah, strategi legislasi yang berpihak kepada rakyat, serta penguatan peran pengawasan anggota dewan. Selain itu, peserta juga dibekali wawasan terkait etika legislatif dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini juga menjadi forum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD dari berbagai daerah. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif untuk mendorong peran Partai Bulan Bintang dalam membangun bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui Bimtek ini, PBB menegaskan komitmennya untuk mencetak kader legislatif yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. &ldquo;Kami berharap anggota dewan Partai Bulan Bintang dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,&rdquo; pungkas Novi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Misi anggota DPRD asal Partai Bulan Bintang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat berlandaskan konstitusi partai.

Fahri Bachmid Ingatkan Anggota DPRD dari PBB Harus Perjuangkan Kepentingan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-061235-3148269639.jpg" alt="Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyesalkan keputusan KPU&nbsp;yang mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Handom (Utayoh) pada Pilkada Fakfak 2024. Padahal, pasangan Utayoh telah memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Fahri yang juga merupakan tim kuasa hukum pasangan Utayoh mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klien kami sangat dirugikan atas keputusan KPU menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 10 November 2024 yang membatalkan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri menegaskan, pasangan Utayoh sangat dirugikan akibat keputusan KPU. Sebab, pasangan Utayoh telah memenuhi seluruh syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga tidak dapat mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024," sesal Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri menyebut, rekomendasi pembatalan calon kepala daerah seharusnya hanya bisa dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) secara kumulatif, penerapan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Selain itu,</div> <div dir="auto">KPU dan Bawaslu harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa benar telah terjadi dua peristiwa materil pelanggaran administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fahri menekankan sifat kumulatif dari dua ketentuan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kedua peristiwa pelanggaran tersebut harus terjadi secara faktual seluruhnya tanpa terkecuali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika salah satu tidak dapat dibuktikan Termohon telah terjadi pelanggarannya maka sanksi pembatalan tidak dapat dikenakan kepada Pemohon,&rdquo; pungkas Fahri.</div>

Fahri yang juga merupakan tim kuasa hukum pasangan Utayoh mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan.

Ketum PBB Sesalkan Keputusan KPU yang Diskualifikasi Paslon Utayoh pada Pilkada Fakfak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-192457-4010939855.jpg" alt="Mantan Waketum PBB Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan TUN soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Waketum PBB Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan TUN soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mantan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru.</p> <p>Kuasa Hukum Tim Penyelamat PBB Agus Slamet Hidayat mengatakan, gugatan TUN telah didaftarkan secara daring pada Minggu (4/8).</p> <p>&rdquo;Pada Senin (5/8), kami cek, kami sudah diberi tahu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahwa Nomor Perkara kami adalah 272 dan kami hanya tinggal menunggu jadwal sidang,&rdquo; ujar Agus di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/8).</p> <p>Agus mengungkapkan, dua objek sengketa dalam persoalan itu. Pertama, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPP PBB. Kedua, SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan AD/ART PBB.</p> <p>&rdquo;Jadi kami menggugat keabsahan pada surat SK dari Menkumham untuk kami minta itu dibatalkan, karena itu didasarkan pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan AD/ART partai,&rdquo; papar Agus Slamet Hidayat.</p> <p>Agus menjelaskan, pihaknya menganggap bahwa dua SK dari Menkumham cacat di mata hukum. Alasannya, surat itu dikeluarkan setelah menerima surat permohonan dari mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pada 25 Juni 2024.</p> <p>Sementara, saat itu, Yusril sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.</p> <p>&rdquo;Pak Yusril itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi itu dan oleh karena itu kita minta (keadilan) melalui prosedur internal tidak ditanggapi, tidak direspons,&rdquo; tutur Agus Slamet Hidayat.</p> <p>&rdquo;Maka, ya kami satu-satunya jalan mencari keadilan itu di lembaga peradilan di PTUN ya,&rdquo; sambung dia.</p> <p>Konflik kepemimpinan di tubuh PBB muncul setelah pergantian kepemimpinan. Afriansyah Noor yang menjabat sebagai sekretaris jenderal (sekjen) diganti. Pergantian tidak hanya menyasar Afriansyah, tetapi juga beberapa pejabat PBB yang lain.</p> <p class="class-paragraph">Saat ini, PBB dipimpin Fahri Bachmid sebagai penjabat (PJ) ketua umum. Sementara posisi sekjen diisi Mohammad Masduki. Selain itu, Fahri juga menunjuk tiga anak Yusril mengisi struktur kepemimpinan di tubuh DPP PBB.</p> <p>Ketiganya adalah Yuri Kemal Fadlullah sebagai Wakil Ketua Umum Kompartemen Politik Hukum dan HAM. Kemudian, Ali Reza Mahendra sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi dan Kenia Khairunnisa Mahendra sebagai Bendahara Umum PBB.</p>

Mantan Waketum Partai Bulan Bintang Fuad Zakaria ajukan gugatan Tata Usaha Negara soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru

Tim Penyelamat PBB Ajukan Gugatan ke Tata Usaha Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/20240803_172915-4153196199.jpg" alt="Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. (Sabik Aji/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. (Sabik Aji/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Partai Bulan Bintang (PBB) percaya diri bisa menembus DPR RI pada Pemilu 2029. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir aturan <em>parliamentary threshold</em> (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.</p> <p>Hal itu disampaikan Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.</p> <p>&rdquo;Seperti kata Sekjen PAN, Insya Allah kita akan jumpa 2029 di Senayan,&rdquo; kata Fahri Bachmid, Sabtu (3/8).</p> <p>Fahri mengatakan, PBB adalah partai pelopor akademik. Banyak kader berkompeten dalam mengkaji tata bernegara. Oleh karena itu, PBB juga akan memberikan pemikiran usai PT 4 persen dihapus.</p> <p>Menurut Fahri Bachmid, dihapusnya PT 4 persen memberikan angin segar bagi tatanan politik negara. Pasalnya, 13 juta suara lebih di Pemilu 2024 terbuang sia-sia karena partai yang dipilih rakyat tidak masuk ke parlemen karena tak memenuhi 4 persen suara minimal.</p> <p>&rdquo;PBB tidak akan berhenti, kami hadir sebagai partai solutif. PBB dari awal pendirian kami selalu hadir sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa dan negara,&rdquo; imbuh Fahri Bachmid. </p> <p>Lebih lanjut, Fahri mengatakan, PBB salah satu entitas penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, terutama pada masa reformasi 1998. Atas dasar itu, PBB akan selalu hadir sebagai partai tengah untuk memberikan pandangan kehidupan berbangsa.</p> <p>&rdquo;PBB dengan kader terbaiknya menyampaikan pandangan konstitusionalnya. PBB hadir secara signifikan dengan pikiran-pikiran dan aspirasi konstitusional,&rdquo; ucap Fahri Bachmid.</p>

Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid percaya diri bisa menembus DPR RI pada Pemilu 2029. MK menganulir aturan ambang batas

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, PBB Pede Bisa Masuk Senayan pada 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/Untitledz-1526247854.jpg" alt="Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan SK kepengurusan baru PBB kepemimpinan Fahri Bachmid." width="100%">
<figcaption>Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan SK kepengurusan baru PBB kepemimpinan Fahri Bachmid.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta membatalkan Surat Keputusan atau SK kepengurusan baru Partai Bulan Bintang (PBB) kepemimpinan Fahri Bachmid selaku Pj Ketua Umum. Sebab, dianggap terjadi kecacatan proses administrasi.</p> <p>&rdquo;Kita minta agar SK tersebut ya, itu dibatalkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami harus menempuh prosedur ini terlebih dahulu keberatan administratif. Kami berharap bahwa itu nanti dibatalkan dicabut oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia,&rdquo; ujar Ketua Tim Hukum Penyelamat PBB Luthfi Yazid di Ditjen AHU Kemenkumham, Selasa (25/6).</p> <p>SK yang dimaksud yakni Keputusan Tata Usaha Negara nomor M.HH-02.AH.11.03 tahun 2024 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang (PBB).</p> <p>Kemudian, Keputusan Tata Usaha Negara nomor M.HH-04.AH.11.02 tahun 2024 tentang pengesahan susunan dan personalia dewan pimpinan pusat Partai Bulan Bintang (PBB) tertanggal 12 Juni 2024.</p> <p>Menurut dia, kecacatan administratif pengurusan baru karena dalam pembentukannya tak menempuh proses Musyawarah Dewan Partai (MDP) dan <em>steering committee</em>. Bahkan, pembentukan kepengurusan baru PBB merupakan akal-akalan dari Yusril Ihza Mahendra selaku mantan Ketua Umum.</p> <p>&rdquo;Karena yang diajukan Pak Yusril permohonan itu adalah permohonan yang penuh dengan rekayasa, Pak Yusril penuh rekayasa penuh manipulasi, terhadap permohonan yang diajukan kepada menteri di sini,&rdquo; sebut Luthfi Yazid.</p> <p>&rdquo;Mengapa? Karena permohonan itu harusnya dilakukan berdasar MDP dan Anggaran Rumah Tangga itu harus dilakukan melalui <em>steering committee</em> ada 7 orang tetapi ini hanya Pak Yusril sendirian gitu,&rdquo; sambung Lutfi.</p> <p>Tak hanya itu, Afriansyah Noor yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) tak dilibatkan dan justru langsung dicopot.</p> <p>Eks Wakil Ketua Umum PBB Fuad Zakaria mengatakan, tak hanya Afriansyah Noor, tetapi beberapa pengurus partai yang tak dilibatkan. Sehingga, pembentukan itu dianggap ada maksud dan tujuan terselubung.</p> <p>&rdquo;Ada 12 pengurus, 3 wakil ketua umum termasuk saya, dan beberapa ketua dan wakil sekjen termasuk sekjen sendiri 12 orang dengan Pak Sekjen,&rdquo; sebut Fuad Zakaria.</p> <p class="class-paragraph">Tak hanya meminta Kemenkumham mencabut SK, Fuad juga menyampaikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).</p> <p>&rdquo;Itu yang memang buat kita <em>gak</em> setuju. Karena ini partai Islam kalau boleh semua itu jujur terbuka apa adanya. Itu yang membuat kita menuntut. Mudah-mudahan juga kemenkumham melihat yang sudah dijelaskan pak Lutfi sehingga bisa mengadili sampai ke PTUN,&rdquo; kata Fuad.</p>

Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan Surat Keputusan kepengurusan baru Partai Bulan Bintang (PBB) kepemimpinan Fahri Bachmid

Tim Hukum Minta Kemenkumham Batalkan Kepengurusan Baru Partai Bulan Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/WhatsApp-Image-2024-05-24-at-005241-4166044024.jpg" alt="Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid." width="100%">
<figcaption>Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Logis 08 Anshar Ilo menyebut Fahri Bachmid layak menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di kabinet Prabowo-Gibran.</p> <p>Menurut Anshar Ilo, Fahri Bachmid memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam dunia hukum. Selain sebagai pakar hukum tata negara, Fahri juga adalah kuasa hukum pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.</p> <p>&rdquo;Pak Fahri ini anak muda dengan prestasi yang mentereng di dunia hukum. Ia tidak hanya terdaftar sebagai advokat, tapi juga akademisi di beberapa perguruan tinggi,&rdquo; ujar Anshar Ilo.</p> <p>&rdquo;Kami melihat beliau layak mengisi pos Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo-Gibran,&rdquo; tambah Anshar Ilo dalam keterangannya.</p> <p>Selain itu, lanjut Ilo, di Tim Kampanye Nasional (TKN) Fahri menjabat sebagai Wakil Komandan Hukum dan Advokasi (Echo) TKN Prabowo-Gibran.</p> <p>&rdquo;Selain alasan kapasitas, Pak Fahri juga punya andil besar terhadap kemenangan Pak Prabowo dan Gibran saat Pilpres kemarin,&rdquo; tutur Anshar Ilo.</p> <p>Fahri Bachmid juga saat ini dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum.</p> <p>&rdquo;Alasan lain karena Pak Fahri juga adalah pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang telah mengantarkan paslon nomor urut 2 sebagai pemenang Pilpres 2024,&rdquo; ucap Anshar Ilo.</p>

DPP Logis 08 menyebut Fahri Bachmid layak menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di kabinet Prabowo-Gibran

Relawan Sebut Fahri Bachmid Sangat Logis Jadi Menkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-143013-923212945.jpeg" alt="Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Logis 08 Anshar Ilo memberikan pandangan soal&nbsp;Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri.&nbsp;</p> <p>Dia pun memberikan&nbsp;ucapan selamat kepada Fahri Bachmid yang saat ini ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).</p> <p>Diketahui, proses pengangkatan Fahri sendiri dilakukan melalui mekanisme organisasi partai lewat Musyawarah Dewan Partai (MDP) sebagai struktur tertinggi PBB dibawah Muktamar sehingga prosesnya dianggap sah dan konstitusional.</p> <p>"Kami menyambut baik dan memberikan selamat kepada Pak Fahri Bachmid atas amanah yang di emban sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Pak Yuzril Ihza Mahendra," ungkap Anshar Ilo, dalam keterangannya, Rabu (21/5).</p> <p>Menurut Anshar Ilo, Fahri Bachmid adalah sosok yang tepat menahkodai PBB, terutama menjelang pilkada serentak secara nasional yang akan dihelat pada 27 November 2024 mendatang.</p> <p>"PBB adalah salah satu partai yang memiliki histori panjang dalam perpolitikan nasional sehingga penting untuk dilakukan rejuvenansi kepemimpinan agar kedepan partai bisa tampil maksimal dalam setiap momentum politik," ungkap Ilo.</p> <p>Anshar Ilo berharap, PBB ditangan Fahri bisa menjadi partai politik yang terbuka dan modern yang terus mengagregasi kepentingan publik.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid memastikan, dirinya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi DPP PBB di bawah Muktamar. Ia memastikan, akan menyelesaikan berbagai penugasan DPP PBB.</p> <div dir="auto">Penugasan itu salah satunya untuk menyukseskan salah satu agenda ketatanegaraan, yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB menggantikan&nbsp;<span class="il">Yusril</span>&nbsp;Ihza Mahendra adalah memastikan suksesnya salah satu agenda ketatanegaraan yaitu pelaksanaan Pilkada langsung pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang," kata Fahri kepada wartawan, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014675402/apa-yang-harus-dilakukan-saat-kurang-motivasi-berikut-15-hal-yang-dapat-membantu-anda-tetap-semangat">Apa yang Harus Dilakukan saat Kurang Motivasi? Berikut 15 Hal yang Dapat Membantu Anda Tetap Semangat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Fahri mengutarakan, dirinya juga akan merancang dan melaksanakan agenda Muktamar PBB yang rencananya akan digelar pada akhir Januari 2025. Fahri yang juga berprofesi sebagai advokat ini mengutarakan, akan melakukan langkah-langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu untuk memastikan bahwa PBB dapat menyelesaikan agenda teknis penjaringan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka Pilkada 2024 berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis Partai PBB yang sifatnya nasional," ucap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Logis 08 Anshar Ilo memberikan pandangan soal Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Pj Ketum PBB.

Tanggapan Relawan Logis 08 Soal Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Sebagai Pj Ketum PBB

<div id="m#msg-f:1799443554411107191" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;Yus <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-3627160792.jpeg" alt="Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> </div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid memastikan, dirinya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi DPP PBB di bawah Muktamar. Ia memastikan, akan menyelesaikan berbagai penugasan DPP PBB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/014667020/usyk-hajar-fury-untuk-rengkuh-juara-kelas-berat-sejati">Usyk Hajar Fury untuk Rengkuh Juara Kelas Berat Sejati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penugasan itu salah satunya untuk menyukseskan salah satu agenda ketatanegaraan, yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB menggantikan Yusril Ihza Mahendra adalah memastikan suksesnya salah satu agenda ketatanegaraan yaitu pelaksanaan Pilkada langsung pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang," kata Fahri kepada wartawan, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Fahri mengutarakan, dirinya juga akan merancang dan melaksanakan agenda Muktamar PBB yang rencananya akan digelar pada akhir Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri yang juga berprofesi sebagai advokat ini mengutarakan, akan melakukan langkah-langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu untuk memastikan bahwa PBB dapat menyelesaikan agenda teknis penjaringan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka Pilkada 2024 berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis Partai PBB yang sifatnya nasional," ucap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP), yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB&nbsp; memperoleh dukungan 20 suara," ucap Yusril, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr. Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menjelaskan, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi pada 1998 silam. Sehingga, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril yang kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Yusril memastikan, dirinya akan tetap aktif dalam dunia politik, mengingat kapasitasnya dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, lanjut Yusril, dirinya akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara kita ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menekankan, pengunduran diri dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid sebagai Penjabat Ketua Umum PBB telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014666951/atlet-sepeda-indonesia-diyakini-bisa-kembali-buat-kejutan">Atlet Sepeda Indonesia Diyakini Bisa Kembali Buat Kejutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," ujarnya. *()</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid memastikan, dirinya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitus

Gantikan Yusril jadi Pj Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid Pastikan Sukseskan Agenda Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-3627160792.jpeg" alt="Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra</div> <div dir="auto">menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP), yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014666927/ppp-jatim-serahkan-rekomendasi-cagub-cawagub-ke-khofifah-emil">PPP Jatim Serahkan Rekomendasi Cagub-Cawagub ke Khofifah-Emil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB&nbsp; memperoleh dukungan 20 suara," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr. Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menjelaskan, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi pada 1998 silam. Sehingga, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril yang kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Yusril memastikan, dirinya akan tetap aktif dalam dunia politik, mengingat kapasitasnya dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014666921/google-umumkan-fitur-fitur-keamanan-baru-untuk-android-15-apa-saja-yuk-simak">Google Umumkan Fitur-fitur Keamanan Baru untuk Android 15, Apa Saja? Yuk Simak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, lanjut Yusril, dirinya akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara kita ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menekankan, pengunduran diri dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid sebagai Penjabat Ketua Umum PBB telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," pungkas Yusril.</div>

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra
menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan.

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Jabatan Ketua Umum DPP PBB, Digantikan Fahri Bachmid

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Untitled-3270516626.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid." width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan, pengajuan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap peradilan.</p> <p>berpendapat terkait upaya berbagai pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap peradilan.</p> <p>Menurutnya, Megawati telah mengajukan diri menjadi amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang sedang ditangani MK saat ini merupakan hanya kedok belaka.</p> <p>&ldquo;Terkait dengan fenomena beberapa pihak mencoba untuk mengajukan dirinya sebagai amicus curiae di penghujung sidang pada saat Majelis Hakim MK telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membuat putusan MK menurut hemat saya adalah bentuk lain dari sikap intervensi sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK, yang dibingkai dalam format hukum atau pranata amicus curiae,&rdquo; ujar Fahri, Kamis (18/4).</p> <p>Fahri berpendapat bahwa secara terminologi hukum serta praktik lembaga peradilan umum, sesungguhnya ini adalah amicus curie dari aspek fungsi sejatinya sebagai pihak atau elemen yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.</p> <p>&ldquo;Keterlibatan pihak atau elemen yang berkepentingan dalam sebuah perkara tersebut hanya sebatas memberikan opini, dan praktik penggunaan pranata amicus curiae secara generik biasanya digunakan pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>&ldquo;Tidak terlalu umum digunakan pada negara-negara dengan sistem hukum civil law system termasuk Indonesia, akan tetapi pada hakikatnya praktik seperti ini tidak dilarang jika digunakan dalam sistem hukum nasional kita,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Lanjut Fahri menjelaskan bahwa secara yuridis, konsep amicus curiae di Indonesia adalah ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:</p> <p>&ldquo;Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan secara praksis hukum, sesungguhnya praktik "amicus curiae" lebih condong dipraktikan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut Fahri mengatakan pada dasarnya hakim MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi, termasuk memutus sengketa PHPU pilpres, sandarannya adalah konstitusi serta fakta-fakta hukum yang secara terang benderang telah terungkap di dalam persidangan yang digelar secara terbuka untuk umum.</p> <p>Fahri juga menilai, pengajuan amicus curiae terdapat konflik kepentingan untuk mempengaruhi hakim dan berusaha untuk ambil bagian untuk memenangkan perkara di MK.</p> <p>&ldquo;MK tidak memutus suatu perkara konstitusi berdasarkan opini atau pendapat yang dikemas dalam bingkai amicus curiae yang tentunya pihak-pihak yang mengajukan dirinya sebagai friends of the court itu mempunyai conflict of interest secara subjektif terhadap perkara itu sendiri,&rdquo; ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Pihak-pihak ini tentunya mempunyai maksud agar memenangkan perkara, yang sifatnya kongkrit dengan mencoba menggunakan sarana hukum tersamar amicus curiae atau bentuk lain dari intervensi yang sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Fahri berpendapat hakim MK sedang dalam masa krusial untuk memutuskan perkara yang akan dibacakan beberapa hari ke depan ini, sehingga banyak pihak yang berusaha mengintervensi salah satunya dengan mengajukan diri menjadi amicus curiae.</p> <p>&ldquo;Kami berpendapat bahwa saat ini adalah fase yang sangat krusial, di mana para hakim MK sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim sehingga biarlah para hakim memutus perkara a quo secara objektif, dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, not supporting any of the sides involved in an argument,&rdquo; bebernya.</p> <p>&ldquo;Sebab pada prinsipnya hakim telah diperkaya dengan fakta dan alat bukti yang secara terang benderang telah terungkap dalam persidangan, kami harapkan MK sejauh mungkin menghindarkan diri dari fenomena kontemporer amicus curiae ini,&rdquo; pungkas Fahri.</p>

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan, pengajuan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan bentuk intervensi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fahri Bachmid

Berita Terkini