<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/PSI-akan-deklarasi-dukungan-terhadap-Prabowo-Gibran-malam-ini-pukul-1900-WIB-4287211319.jpg" alt="PSI akan deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Gibran malam ini pukul 19.00 WIB." width="100%">
<figcaption>PSI akan deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Gibran malam ini pukul 19.00 WIB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Malam ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, bahwa pada Selasa (24/10) akan menjadi hari yang bersejarah bagi PSI. Lantaran pada malam ini, PSI dibawah kepemimpinan Kaesang Pangarep akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dan kakak kandung Kaesang, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lewat akun media sosial X (dulu Twitter) pada Selasa (24/10), Faldo Maldini menyatakan, &ldquo;Hari ini PSI insyaAllah mendeklarasikan dukungan untuk pemilu pilpres pada pasangan Prabowo Gibran.&rdquo; Kemudian dalam poster yang ikut diunggahnya, terlihat deklarasi itu akan berlangsung sejak pukul 19.00 WIB dalam acara bertajuk &lsquo;Konser pilpres Santuy Ojo Rungkad&rsquo;, yang akan disiarkan&nbsp;live&nbsp;lewat akun medsos PSI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013088677/golkar-yakin-banget-psi-akan-masuk-kim-ungkit-kaesang-pakai-baju-prabowo">Golkar Yakin Banget PSI akan Masuk KIM, Ungkit Kaesang Pakai Baju Prabowo</a> Faldo Maldini dengan blak-blakan mengatakan, bahwa partainya belum berjodoh dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. &ldquo;Partai kami bernaung, PSI, belum berjodoh dengan Mas Ganjar ataupun Mas Anies Baswedan,&rdquo; pungkas pria kelahiran Padang itu. Menurutnya, dukungan PSI terhadap Prabowo dan bukan kepada Ganjar adalah hal yang wajar dan tak perlu menimbulkan polemik, lantaran Pilpres merupakan kontestasi bisala setiap lima tahun. &ldquo;Walau begitu, bagi kami pemilu pilpres adalah kontestasi biasa tiap lima tahun sekali,&rdquo; pungkasnya. &ldquo;Perbedaan pilihan ini tidak harus memutuskan silaturahmi dengan teman-teman yang berbeda dukungan. Semoga kita terus tetap berkawan, ya!&rdquo; tambanya. Faldo berharap, PSI dan Partai lain yang berada dalam satu koalisi atau tidak dalam satu koalisi tetap berkawan dan menyambung silaturahmi setelah Pilpres 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013080631/kecewa-mk-tolak-gugatan-batas-usia-minimal-capres-cawapres-35-tahun-psi-yang-muda-dianggap-nggak-mampu">Kecewa MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun, PSI: Yang Muda Dianggap Nggak Mampu</a> Bagi dirinya, perbedaan pilihan dalam kontestasi pemilu atau pemilihan presiden adalah hal yang bisa. Seperti diketahui, partai yang pertama kali mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah PSI. Namun seiring perkembangan situasi politik terkini, akhirnya PSI beralih, dan sedang berada di ambang pintu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres yang PSI dukung. Melalui Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, pihak PSI selalu mengaku masih menunggu Jokowi. &nbsp; Kini PSI telah memantapkan pilihannya untuk mendeklarasikan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. ***

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Malam Ini PSI Akan Deklarasikan Dukungan Terhadap Capres dan Cawapres, Faldo Maldini Ungkap Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Muda yang sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini turut buka suara usai Kaesang Pangarep didaulat menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas&nbsp; Indonesia (PSI). Usai secara resmi bergabung dalam keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang langsung didapuk memimpin partai anak muda tersebut. Padahal, ada beberapa nama politikus muda PSI lainnya yang disebut lebih mampu menjadi ketua umum, termasuk Faldo Maldini. Faldo Maldini juga merupakan salah satu dari tokoh politik kalangan muda PSI yang potensial. Menanggapi cuitan yang menyeret namanya disebut-sebut lebih kompeten menjadi ketum PSI daripada Kaesang, Faldo Maldini langsung angkat suara. Faldo mengatakan bahwa sosok Kaesang memang layak memimpin partai yang diisi kalangan politikus muda itu. "Saya kenal Kaesang, Prof. Saya tahu seberapa brilian anak itu. Soal kompetensi dia jauh lebih di atas kita," tulis Faldo seperti dikutip JawaPos.com dari aplikasi X pada Selasa (26/9). Sebelumnya, putera bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep telah resmi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat Kopdarnas PSI di Djakarta Theater pada Senin (23/9). Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI sebagaimana surat keputusan dewan pembina partai tersebut. "Menetapkan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI periode 2023 - 2028," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Adapun jabatan ketua umum PSI sebelumnya diemban oleh mantan vokalis band Nidji, Giring Ganesha. Kini, posisi Giring Ganesha di partai politik tersebut didaulat menjadi anggota dewan pembina. <div dir="auto">&nbsp;</div>

Faldo mengatakan bahwa sosok Kaesang memang layak memimpin partai yang diisi kalangan politikus muda itu.

Disebut Lebih Layak Jadi Ketum PSI Ketimbang Kaesang, Faldo Maldini: Dia Jauh di Atas Kita

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan, pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan tak masuk akal. Sebab, tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemerintahan Jokowi sejauh ini terbilang tinggi. &rdquo;Haji Denny itu bercanda, kepemimpinan yang kepuasan rakyatnya tinggi dan relatif tanpa skandal politik, mau dimakzulkan. Gimana caranya?&rdquo; kata Faldo kepada JawaPos.com, Minggu (11/6). &rdquo;Yang kepuasannya rendah dan penuh skandal politik saja di masa lalu tidak dimakzulkan kok. Jadi, saya tidak paham logika hukum dan politiknya Haji Denny,&rdquo; sambung dia. Faldo menegaskan, pernyataan Denny Indrayana tak masuk akal. Dia menduga, pernyataan Denny yang melontarkan pernyataan untuk menghebohkan publik, karena mempunyai misi ingin duduk di parlemen. &rdquo;Sebagai pakar hukum, mesti kita hormati. Secara faktual, idenya tidak masuk akal. Kalau mau lempar-lemparan buat keributan sih sudah berhasil. Popularitas dan pamor Haji Denny buat ikut pileg makin mantap. Saya doakan beliau terpilih nanti,&rdquo; ujar Faldo. Sebelumnya, Denny Indrayana menyebut&nbsp;Presiden Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. &rdquo;Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan,&rdquo; kata Denny dalam keterangannya, Rabu (7/6). Pakar hukum tata negara itu memandang, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dia menyampaikan,&nbsp;Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi&nbsp;memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua pasangan calon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. &rdquo;Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024. Menurut Rachland, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY,&rdquo; ungkap Denny. &rdquo;Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK,&rdquo; sambung dia. Oleh karena itu, Denny memandang hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah ada pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Bahkan, menurut dia, Presiden Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang akan menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. &rdquo;Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu, Moeldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung,&rdquo; cetus Denny. Oleh karena itu Denny menegaskan, hak angket DPR diperlukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe Moeldoko yang ingin membegal Partai Demokrat. &rdquo;Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi membiarkan atau bahkan sebenarnya menyetujui-lebih jauh lagi memerintahkan-langkah KSP Moeldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat?&rdquo; ucap Denny.

Faldo Maldini menegaskan, pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang meminta Presiden Joko Widodo dimakzulkan tak masuk akal

Denny Indrayana Usul Presiden Jokowi Dimakzulkan, Istana Bilang Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fithra-dok-pribadi.jpg" alt="Pengamat ekonomi internasional Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat ekonomi internasional Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik UU Cipta Kerja (Ciptaker) masih belum tuntas. Namun,&nbsp;pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyebut jika UU Ciptaker dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Fithra&nbsp;juga menyebut pengesahan UU Ciptaker dapat menjadi payung hukum bagi investor sehingga dapat membuat kenyamanan dalam penanaman modal di Indonesia. ''UU Ciptaker merupakan salah satu dari pilar penting untuk terus mendorong angka ekspor dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Fithra Faisal dalam Webinar UU Ciptaker untuk Siapa, Jumat (14/4). Lebih lanjut dia menambahkan, UU Ciptaker mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.&nbsp;Juga secara minimum mampu meningkatkan target pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia terlepas dari jeratan ekonomi menengah. Di sisi lain, dalam UU Cipta Kerja, ada juga aspek pemerataan dan penyederhanaan. Selama ini investor masih belum memiliki payung hukum yang jelas ketika mereka menanam modal di Indonesia. Maka dari itu, sangat membutuhkan payung hukum dalam waktu yang cepat. Fungsi objektif dari Pemerintah dan tujuan bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;Sehingga Fithra menyebut UU Ciptaker untuk masyarakat, industri dan pengusaha, kampus, serta pemerintah. "Seluruh pihak menjadi objek dari aturan tersebut. Sehingga memang tujuan adanya UU Cipta Kerja untuk kita semua,'' jelas Fithra. Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menambahkan, sejauh ini terus ada peraturan yang tumpang tindih.&nbsp;Maka, diadakanlah Omnibus Law UU Ciptaker untuk bisa memperbaiki itu semua. Situasi dan kondisi dunia pada saat ini juga terus mengalami krisis ketidakpastian ekonomi, termasuk juga dengan adanya perang Ukraina dan Rusia sehingga sangat membutuhkan adanya peraturan yang benar-benar jelas mengatasi itu semua, ujar Faldo Maldini. Sejauh ini upaya dari Pemeritah untuk bisa memperbaiki pola komunikasi terus dilakukan. Selain itu, Faldo juga menyebut kalau di masyarakat masih banyak diskusi yang dijalankan. Namun, ternyata masih ada mispersepsi. "Tidak seluruhnya poin dari UU Ciptaker pro oligarki, karena memang nyatanya tidak bisa pihak perusahaan melakukan PHK secara semena-mena," jelas Faldo. Dia juga menampik kabar yang menyebut UU tersebut tidak memihak pada buruh.&nbsp;Faldo mengklaim UU Ciptaker sudah mengatur banyak hal karena serikat buruh bisa secara bebas bersuara. "Secara garis besar, banyak aturan yang secara birokrasi justru memperlama, berbelit, dan mempersulit. Itu dampaknya buruk. Dengan UU Ciptaker, tidak perlu takut akan birokrasi lagi,'' terangnya. &nbsp;

Polemik UU Ciptaker masih belum tuntas. Fithra Faisal menyebut jika UU Ciptaker dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pandangan Fithra Faisal dan Faldo Maldini Soal UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menteri untuk tidak lagi menggaungkan isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut Faldo, Presiden Jokowi ingin jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja dalam sisa masa Pemerintahannya.  "Semuanya sudah kerja baik, namun tentu ada yang perlu ditingkatkan. Presiden Jokowi kan memang pemimpin yang work holic. Melihat sesuatu yang harus dikerjakan, ya harus selesai. Itu dorongan buat pembantu-pembantu Presiden," kata Faldo dikonfirmasi, Kamis (7/4).  Faldo enggan menanggapi pernyataan Jokowi tersebut mengarah pada reshuffle kabinet. Bahkan, publik dinilai sudah terlalu jauh dalam menyimpulkan isu reshuffle kabinet.  "Kalau dikaitkan dengan reshuffle, jangankan Presiden negur menteri, soal hari saja orang udah kait-kaitkan dengan reshuffle. Tiap mau Rabu PON, teman-teman media langsung tanya reshuffle. Saya pun kadang tidak paham kapan Rabu PON. Saya tidak punya kalender Jawa," cetus Faldo.  Menurut Faldo, reshuffle atau perombakan kabinet hanya Presiden Jokosi yang tahu waktu tepatnya. Namun, ada atau tidak reshuffle kabinet, diyakini tim kabinet saat ini sudah bekerja dengan baik.  "Namun tim yang sudah ada saat ini sudah bekerja dengan optimal, meskipun perlu terus evaluasi dan peningkatan. Evaluasi sudah rutin dilakukan, ada yang sudah baik dibuat lebih baik lagi, yang lemah diperkuat, yang lambat dipercepat," tegas Faldo.  Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri tidak lagi menggaungkan isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia mengimbau para pembantunya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.  "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, urusan perpanjangan," ucap Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden.  Kepala negara meminta para menterinya untuk tidak menimbulkan polemik di publik terkait isu penundaan Pemilu. Menurut Jokowi, masyarakat kini tengah sulit menghadapi kenaikan harga bahan pokok.  "Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi menandaskan.

Faldo Maldini: Teguran Jokowi ke Para Minta Minta Agar Bekerja Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menilai, pernyataan politikus senior Amien Rais terkait tiga periode pemerintahan Joko Widodo tidak jauh berbeda dengan pembicaraan di media sosial. Hal ini terkait tanggapan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu terhadap deklarasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).  "Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di medsos saja. Tidak ada yang baru lah," kata Faldo kepada wartawan, Minggu (3/4).  Faldo pun menyindir bahwa sebagai seorang doktor ilmu politik, pernyataan Amien Rais seharusnya bisa lebih dari sekadar gosip politik.  "Beliau ini alumnus program doktor Ilmu Politik Universitas Chicago. Tentunya kita butuh pikirannya, bukan sekadar gosip politik saja," ujarnya.  Faldo pun mendoakan Amien Rais sehat dan berumur panjang. Ia tak masalah dengan sikap oposisi yang selalu ditunjukkan pendiri PAN Ini. Publik sudah tahu mana pernyataan yang hanya sentimen personal dan mana yang argumen rasional.  "Silakan berpendapat, publik sudah paham mana yang sentimen personal dan mana yang argumen rasional. Kami harap memasuki bulan suci, kita semakin memperkuat ukhwah kita, selamat beribadah dan berpuasa untuk Pak Amien. Mohon maaf lahir dan batin" tegas Faldo.  Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais angkat bicara mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI menjadi tiga periode, seperti yang digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Menurut Amien Rais, Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan harus selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang. Sehingga jangan lagi ada wacana perpanjangan jabatan kepala negara yang jelas menabrak konstitusi.  “Jokowi dan Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini, bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024,” ujar Amien Rais melalui Channel YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4).  Mantan Ketua MPR itu mengungkapkan, wacana perpanjangan jabatan Presiden RI menjadi tiga periode seperti di era Orde Baru silam yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik tertentu.  “Tidak boleh lagi dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai cara, tekad a la Orde Baru itu, kita masih terngiang-ngiang rakyat kita dibodohi, tapi kadang ditekan, diancam untuk mengolkan tujuan politik yang sesungguhnya jahat, political crime,” pungkas Amien.

Faldo ke Amien Rais: Kita Butuh Pikirannya, Bukan Cuma Gosip Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyebut, kebijakan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjadi prajurit TNI, merupakan upaya menghadirkan keadilan. Dia tak ingin, kebijakan tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat.  "Sudah clear apa penjelasan Panglima. Beliau yakin ini sebagai upaya menghadirkan keadilan. Jadi, tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi," kata Faldo dikonfirmasi, Minggu (3/4).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai langkah Jenderal Andika merupakan cara menghadirkan persatuan di Indonesia. "Kami harap persoalan seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, kita ini semua merah putih. Kita mesti upayakan persatuan, apa yang dilakukan panglima salah satu cara," tegas Faldo.  Dia menegaskan, tidak ada yang salah dari kebijakan Panglima TNI tersebut. Faldo enggan menyikapi lebih jauh, jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.  "Kami harap kita semakin menghormati satu sama lain. Panglima punya pandangan, ya saya kira tidak ada yang salah. Kalau ada yang tidak setuju, ya biasa saja," ucapnya.  Pernyataan senada juga sebelumnya disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin yang menilai kebijakan Jenderal Andika Perkasa sudah benar dan tepat. Menurut dia, Jenderal Andika mengikuti aturan yang ada sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. <div dir="auto">"Menurut saya, (Jenderal Andika) sudah benar. Intinya kita berpegang teguh saja pada aturan soal persyaratan menjadi prajurit TNI seperti yang termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ucap TB Hasanuddin, Jumat (1/4).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">TB Hasanuddin mengatakan, Pasal 28 Ayat (1) UU TNI menyebutkan beberapa persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI. Salah satunya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Dari ketentuan tersebut sudah jelas dan terang benderang bahwa syarat umum untuk menjadi seorang prajurit TNI adalah seseorang yang harus setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Persoalan pendaftar seleksi prajurit TNI adalah keturunan organisasi terlarang seperti PKI atau organisasi radikal lainnya, menurut saya tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang," ucap Hasanuddin.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Menurut Andika, Tap MPRS tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Atas dasar itu, Andika meminta anak buatnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI, sebagai wujud penegakan hukum.</div>

Keturunan PKI Bisa jadi Prajurit TNI, Faldo Maldini: Hadirkan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini merespons terkait isu penundaa Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Tetapi banyak publik menilai, pernyataan Jokowi menyikapi isu tersebut tidak tegas.  Merespons hal ini, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini membantah pernyataan Jokowi yang dianggap bersayap. Menurut Faldo, sikap Jokowi tegas pada konstitusi.  "Itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statemen Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gatuk," kata Faldo dikonfirmasi, Senin (7/3).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengajak semua pihak untuk dapat memahami pernyataan Jokowi, dalam sebuah konstruksi kenegaraan. "Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan, jangan maunya Presiden, pengennya gini dan gitu dari elite-elite," ujar Faldo.  Faldo menegaskan, tidak lagi perlu mengembangkan sikap Jokowi dalam merespons isu penundaan Pemilu. Dia tak menginginkan banyak pihak berimajinasi terkait wacana penundaan Pemilu yang saat ini ramai diperbincangkan publik.  "Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh," tegas Faldo.  Pernyataan Jokowi yang dianggap tidak tegas merespons penundaan Pemilu, karena menyebut isu tidak permasalahkan dalam negara demokrasi. Tetapi Jokowi menegaskan, akan taat pada konstitusi.  ’’Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ungkap Jokowi. (*)

Soal Penundaan Pemilu, Istana Sebut Sikap Jokowi Tegas pada Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/AKSI-KAMISAN-KE-703_MIFTAHULHAYAT-01-12.jpg" alt="PAYUNG HITAM: Aktivitis mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Aksi Kamisan ke-706 kembali dilakukan secara offline selama pandemi COVID-19. Dalam aksi yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan tersebut" width="100%">
<figcaption>PAYUNG HITAM: Aktivitis mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Aksi Kamisan ke-706 kembali dilakukan secara offline selama pandemi COVID-19. Dalam aksi yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan tersebut</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Istana menepis isu bahwa usul penundaan Pemilu 2024 berasal atau setidaknya atas sepengetahuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a>. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan, tanpa bukti valid, isu tersebut akan menjadi gosip politik.  ”Agak berbahaya jika gosip politik dijadikan kebenaran,” ujarnya kemarin (4/3).  Pelempar pertama wacana penundaan pemilu ke publik dengan alasan menyerap aspirasi masyarakat adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Kemudian disusul Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.  Sebaliknya, partai utama pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pdip/">PDIP</a>), justru menolak usul tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah menyentil lingkaran dalam Jokowi yang dianggap tidak memahami keinginan sang presiden.  Sebelum isu penundaan pemilu, bergulir dulu isu Jokowi kembali dicalonkan untuk periode ketiga. Tapi, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi menegaskan menolak wacana tersebut.  Menurut Faldo, Presiden Jokowi sedang berfokus bekerja dengan bertemu masyarakat dan mengejar target kinerja pemerintah. ”Ini (penundaan pemilu) maunya Pak Jokowi atau tidak? Kalau diukur, pemerintah tidak punya waktu untuk bicara hal ini,” tuturnya dalam diskusi Komunitas Total Politik.  Karena itu, dia meminta isu tersebut tidak lagi menyeret nama Jokowi. Tentang mengapa mantan gubernur Jakarta tersebut tidak kunjung memberikan pernyataan, Aldo menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan bukan pendekatan ketokohan. Jadi, tokoh yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, tidak harus bicara. ”Saya kurang sepakat kalau Bapak Presiden muncul dan mengomentari hal ini. Ya, kami pantau terus,” bebernya.  Sementara itu, mantan <a href="https://www.jawapos.com/tag/wakil-presiden-indonesia/">Wakil Presiden Indonesia</a> Jusuf Kalla mengingatkan semua pihak berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu. JK, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa memperpanjang pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan jelas melanggar konstitusi. ”Kecuali kalau konstitusinya diubah,” katanya kemarin (4/3).  Lebih jauh, JK berpendapat, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik. Karena itu, dia menyarankan seluruh pihak taat pada konstitusi. ”Konstitusinya mengamanatkan pemilu lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi, negeri ini akan ribut,” ujarnya.  Senada dengan JK, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menilai ada upaya pembangkangan konstitusi dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dari usul penundaan Pemilu 2024. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo menegaskan, perpanjangan masa jabatan presiden sebagai konsekuensi penundaan pemilu sangat memungkinkan memicu lahirnya permasalahan lain. ”Apabila seseorang atau sekelompok bertahan terlalu lama, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan sangat tinggi,” kata Bayu.  Apalagi jika lebih dari 10 tahun. ”Konstitusi bukan puzzle untuk kepentingan kelompok tertentu yang bisa ditambahi atau dikurangi sesuka hati tanpa alasan yang pasti,” sambungnya.  Di sisi lain, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, lambatnya Jokowi merespons polemik wacana penundaan pemilu mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dan gerbong Istana Presiden. Umam melihat ada elemen di lingkaran istana yang berada di luar kendali partai penguasa.  ”Artinya, ada kekuatan di lingkaran presiden yang mulai liar dan di luar kontrol partai penguasa,” kata Umam kepada Jawa Pos kemarin.  Umam menerangkan, besarnya pengaruh kekuatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-politik/">ekonomi-politik</a> kelompok di lingkaran presiden itu terkesan ingin menjaga jarak dengan PDIP. Bukan hanya itu, kelompok tersebut juga seolah ingin mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan presiden. ”Untuk itu, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan,” paparnya.  Menurut Umam, suara partai-partai politik sejauh ini sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah itu terlihat jelas dalam wacana penundaan pemilu. ”PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut,” ujarnya.

Pengamat: Ada Kekuatan di Lingkaran Presiden Yang Mulai Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga elite partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar sepakat menginginkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa ditunda. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menegaskan sampai saat ini Istana tidak memprioritaskan untuk melakukan pembahasan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.  "Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret," ujar Faldo saat dikonfirmasi, Sabtu (5/3).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan rumor yang menyebutkan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari pemerintah adalah sebuah tuduhan tidak berdasar. Sehingga dia menganggap itu hanyalah sebuah gosip politik saja.  "Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik. Gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi, dan terkait tuduhannya saya bisa sebut ini imajinasi," katanya.  Seperti diketahui, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.  Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Selain itu, tidak sedikit pihak-pihak, seperti koalisi masyarakat sipil yang tegas menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Istana: Gosip Politik, Bukan Prioritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Faldo Maldini

Berita Terkini

Malam Ini PSI Akan Deklarasikan Dukungan Terhadap Capres dan Cawapres, Faldo Maldini Ungkap Hal Ini