<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/28/30_porak-3992252142.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Setelah hiruk pikuk dan sorak-sorai gelaran pemilihan presiden dan pilkada yang baru reda, bagaimana jagat politik kita kiwari? Riuh atau tidak, yang jelas bahasa memiliki posisi penting di belantara perpolitikan. Jagat politik di Indonesia, kita tahu, senyatanya belum bisa beranjak dari apa yang disebut oleh Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) sebagai &rdquo;kegirangan sahut-menyahut kicauan burung di hutan&rdquo;. Beragam kosakata politik hilir mudik diproduksi dan dipijahkan ke publik dengan arti yang dibiarkan kabur. Misalnya, sebagaimana yang digelisahkan Zulfa Sakhiyya dalam Problematizing policy: a semantic history of the word &rsquo;policy&rsquo; in the Indonesian language di jurnal Critical Policy Studies (2021). Ia menggugat bagaimana lema policy yang diterjemahkan menjadi &rdquo;kebijakan&rdquo; di Indonesia. Selidik ini menghasilkan natijah bahwa sudah saatnya kita harus mendekonstruksi lema &rdquo;kebijakan&rdquo; dengan memisahkan makna politik dan kearifan dalam kata tersebut (yang berasal dari kata bijak dan serumpun makna dengan bajik). Kesadaran semantik historis semacam ini penting untuk membuka kemungkinan adanya makna alternatif yang sangat berharga bagi sebuah proses demokrasi. Artinya, makna &rdquo;kebijakan&rdquo; bagi &rdquo;policy&rdquo; merupakan upaya penguasa untuk menciptakan sebuah pemahaman bahwa segala keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini pemerintah) adalah bersifat bijaksana. Dengan demikian, pada titik tertentu diam-diam pemahaman akan digiring pada opini bahwa akan menjadi aneh jika sebuah kebijakan dikritik, digugat, apalagi didemo. Padahal, segala hal yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa adalah keputusan politik dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan yang lain. Oleh karena itu, wajar dan laik, bahkan harus dikontrol dan dikritik semaksimal mungkin. Selubuk setepian, kita juga acap mendengar frasa &rdquo;pesta demokrasi&rdquo; yang istiqamah muncul menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Frasa ini, kita tahu, adalah frasa yang mula-mula disampaikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1982. &rdquo;Kita harus menganggap pemilihan umum sebagai sebuah pesta besar demokrasi,&rdquo; demikian Pak Harto berpidato dalam sebuah acara menjelang pemilu. John Pemberton dalam On the Subject of Java (1986) memberikan ulasan terhadap frasa &rdquo;pesta demokrasi&rdquo; ini dengan sangat menarik. Frasa pesta demokrasi diterjemahkan oleh pers barat sebagai &rdquo;festival of democracy&rdquo; yang berarti &ndash;sebagaimana dikatakan Pemberton&ndash; resepsi formal sebuah demokrasi. Frasa ini tentu saja terdengar sangat aneh. Sebab, di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak satu pun yang mengategorikan pemilu sebagai sebuah pesta. Pemberton melakukan analisis frasa &rdquo;pesta demokrasi&rdquo; dalam kerangka pesta yang dimaknai oleh orang Jawa. Tentu saja, yang namanya pesta, segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa yang akan menjadi &rdquo;manten&rdquo; atau presiden. Dengan kerangka analitis semacam ini, frasa &rdquo;pesta demokrasi&rdquo; tentu saja tidak munasabah jika dimuradifkan dengan pemilu. Sebab, pemilu merupakan kontestasi, persaingan, pertarungan gagasan, dan juga baku hantam ide. Pemilu adalah kompetisi, bukan selebrasi, apalagi pesta. Maka menjadi sangat aneh jika elite-elite politik masih menggunakan nalar &rdquo;pesta demokrasi&rdquo; untuk menyebut pemilu. Atas fenomena semacam ini, kemungkinannya hanya dua: pertama elite politik kita kurang referensi atau kedua jagat politik kita memang istiqamah dan tidak beranjak ke mana-mana sejak zaman Orba. Kabar baiknya, di luar pelbagai dinamika pahit manis pemilihan umum tahun ini, salah satu hal yang perlu mendapat acungan jempol adalah tumbuhnya (kembali?) pola baru dalam berkampanye. Sejumlah aktivitas kampanye dilakukan dengan cara yang tidak konvensional. Lahirnya model kampanye seperti Desak Anies, Demokr(e)asi, Slepet Imin, dan Tabrak Mahfud adalah bukti atas natijah di atas. Lalu, bagaimana kita membaca fenomena ini? Mula-mula kita harus bersyukur bahwa munculnya pelbagai bentuk kampanye mutakhir ini membuat kita terjaga dari &rdquo;pingsan kolektif&rdquo; yang cenderung memberi makna kampanye sebagai kegiatan untuk menyampaikan isi pikiran, gagasan, program pada &ndash;semata-mata dan utamanya&ndash; para pendukung saja. Tingginya angka pemilih tak loyal naga-naganya menjadi salah satu faktor penting yang membidani lahirnya kegiatan-kegiatan kreatif dalam berkampanye. Kampanye bukan lagi soal kerumunan massa, kibaran bendera partai, baliho dan poster besar calon pemimpin, serta tak ketinggalan juga &ndash;barangkali&ndash; pembagian nasi bungkus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/cerpen/015448427/selama-ibu-masih-bersenandung">Selama Ibu Masih Bersenandung</a> Padahal, kamus mencatat bahwa kegiatan kampanye sejatinya dilakukan untuk meraih dukungan massa dalam sebuah event pemungutan suara. Artinya, nuansa meraih dukungan massa adalah nuansa aktivitas yang dilakukan untuk mendulang suara dari calon pemilih yang belum menentukan pilihan. Zaman beranjak dan kita tahu bahwa makna sebuah kata juga selalu bergerak. Kiwari kita mendapati makna kampanye kembali ke khitah. Ia menjadi aktivitas penyampaian gagasan, ide, visi, misi, program, dan janji kepada calon pemilih yang benar-benar heterogen, bukan massa homogen, kawan seideologi dan pemikiran, apalagi kepada sejawat kader partai yang sama. Meski sampah visual baliho sebagai alat peraga kampanye masih mendominasi ruang sosial kita, munculnya pola kampanye sebagaimana ditasawurkan di atas menjadi angin segar bagi praktik pemilu, sekarang dan (mudah-mudahan) di masa yang akan datang. Kita tahu, baliho, poster, dan spanduk selama ini sudah merangsek sedemikian rupa hingga pelbagai prinsip sosial, bahkan ekologi menjadi terabaikan. Tidak jarang, kita menemukan baliho-baliho merenggut hak pejalan kaki. Baliho dipasang melintang sehingga pejalan kaki tertutup aksesnya. Belum lagi, di pelbagai penjuru desa kita saksikan sejumlah poster yang ditancapkan ke pohon-pohon di tepi jalan. Kita menginginkan pendidikan politik yang baik bagi pemilih. Pendidikan politik yang baik, kita tahu, tentu saja dimulai dari keteladanan yang baik dari calon pemimpin yang mengajukan diri untuk dipilih. Kampanye adalah salah satu sarana yang paling yahud untuk melakukan pendidikan politik bagi calon pemilih. Sudah menjadi keharusan aktivitas yang dilakukan juga mesti bernuansa edukasi, termasuk ramah ruang sosial dan ekologi. (*) --- FARIZ ALNIZAR, Munsyi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta

Beragam kosakata politik hilir mudik diproduksi dan dipijahkan ke publik dengan arti yang dibiarkan kabur.

Porak-parik Bahasa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bahasa_yang_bergerak.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>”Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”  ---  KALIMAT panjang ini saya comot dari pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai presiden untuk periode 2014–2019.  Selain memiliki daya kejut karena ”orisinalitas gagasan” yang ditawarkan, kalimat ini sebetulnya menawarkan cara pandang dan paradigma baru dalam membangun negeri ini. Jujur saja, saya termasuk orang yang berhasil terhipnosis dengan kalimat bertenaga itu, sebelum akhirnya saya memeriksa keadaan dan menemukan bahwa hingga kiwari kita tidak pernah benar-benar berhasil untuk beranjak dari posisi memunggungi laut. Setidaknya ini yang saya temukan dalam persoalan renik-renik berbahasa.  Sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa bahasa memiliki kelindan erat dengan kebudayaan. Bukan dari kalangan linguis semata, antropolog prolifik seperti Koentjaraningrat juga mengatakan demikian. Baginya, hubungan bahasa dan kebudayaan bersifat subordinatif. Ringkasnya, bahasa dilahirkan dari kebudayaan atau minimal dipengaruhi oleh kebudayaan. Atas dasar argumen ini, sah bagi kita memeriksa keadaan saat ini dengan meneroka bahasa yang kita gunakan. Dengan begitu, kita bisa mengukur apakah kita sudah benar-benar beranjak atau justru tetap istiqamah dalam gerakan memunggungi laut.  Kita tahu bahwa masyarakat Nusantara oleh banyak penelitian dilukiskan memiliki kesantunan, keramahan, kejujuran, kosmopolit, terbuka, multikultural, dan bukan saja toleran, namun satu tingkat di atas toleran, yakni menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya. Istilah yang pas adalah akseptan (istilah ini belum tercatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kapal-kapal dagang asing yang singgah di bandar-bandar besar di kawasan Jawa dan Sumatera berinteraksi dengan penuh kehangatan dengan penduduk setempat. Terdapat interaksi yang komunikatif dengan menggunakan bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan yang digunakan bersifat terbuka dan kosmopolit –dalam arti dipengaruhi dan memengaruhi. Singkatnya, bahasa itulah yang disebut sebagai bahasa yang berwatak ”maritim”.  Bahasa pergaulan ”maritim” tersebut pada perjalanannya mengalami perubahan orientasi, sejalan dan seirama dengan ”gerak memunggungi laut” yang terjadi di Nusantara. Bukan hanya orientasi pembangunan, cara berbahasa juga semakin menjauh dari nuansa kemaritiman. Persis seperti yang ditulis oleh Pram dalam Arus Balik (1995):  ”Biar aku ceritai kalian. Dahulu, di zaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya–semua, itulah arus selatan ke utara. Segala-galanya datang dari selatan. Majapahit jatuh. Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan, karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan, dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali.”  Karena bangsa kita semakin terpukul oleh gerakan arus balik yang menyebabkan imajinasi kita menjadi kerdil, tak mampu memproduksi dan mencipta kapal besar, dan sekaligus imajinasi pembangunan dan kebudayaan juga semakin terdesak hingga tecermin dari cara berbahasa yang semakin menjauhi kebudayaan maritim.  Kita bisa menemukan gejala gerak bahasa yang memunggungi laut ini –salah satunya– dengan jalan memeriksa kata dan makna atas konsepsi tertentu yang kerap kita gunakan dalam kehidupan. Misalnya, kata mudik yang dominan diartikan kembali ke kampung halaman dibanding makna (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman), padahal kosakata mudik ini merupakan kosakata yang mula-mula digunakan untuk melukiskan aktivitas mobilisasi kemaritiman.  Kita juga bisa menemukan semakin meredupnya kosakata yang berkaitan dengan komoditas perdagangan maritim. Misalnya, lema pamrican yang sangat populer hingga pengujung abad ke-19. Pamrican adalah gudang-gudang tempat penyimpanan merica atau lada, sebuah komoditas primadona, meminjam Jack Turner dalam Spice: The History of Temptation (2004), yang mampu melayarkan ribuan kapal dan aromanya mengundang negara Barat datang ke Nusantara.  Sepanggang seperloyangan, lema merempah (dari kata dasar rempah untuk menggambarkan aktivitas penjelajahan dalam rangka berburu rempah-rempah) juga nyaris tidak pernah kita jumpai, baik dalam karya tulis ilmiah, populer, apalagi dalam kehidupan sehari-hari.  Barangkali gejala perjalanan bahasa yang semakin bergerak memunggungi laut mencapai puncaknya ketika frasa tol laut dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Frasa ini secara paradigmatis meneguhkan adanya ideologi pembangunan berparadigma daratan di atas lautan. Ini merupakan konsekuensi logis yang berakar panjang dari cara berpikir daratan yang menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan. Kesadaran utama yang menjadi induk berpikir adalah ”pulau” yang berarti daratan. Kondisi ini menjadikan cara pandang kita terhadap laut berbeda: bukan sebagai penghubung, namun justru sebagai pemisah. Padahal, konsep yang mendekati kesahihan adalah ”Indonesia merupakan negara kelautan yang ditaburi pulau.” (*)  FARIZ ALNIZAR, Pengajar linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, sedang melakukan riset post-doctoral di Universitas Gadjah Mada

Bahasa yang Bergerak Memunggungi Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/anak_anak.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Sampailah kita pada zaman di mana yang maya mengalahkan nyata. Di banyak bidang kehidupan kita mendapati bahwa yang maya lebih riuh dan gemuruh dibanding yang nyata dan paling kasat sekalipun.  ---  ITULAH era jaringan, yang meminjam bahasa Castells (1990) disebut sebagai the information age. Atau bahkan lebih dari apa yang dikemukakan Castells tersebut, hari ini kita masuk pada kondisi di mana gelembung-gelembung kenyataan sangat sumir dan kabur, bahkan hanya untuk sekadar diidentifikasikan.  Dunia maya menguasai dan merampok hampir seluruh kedaulatan kita. Olehnya kita tidak diberi kesempatan lagi untuk sekadar menghela napas sejenak, mengeja, melihat, dan mendefinisikan sebenarnya diri kita itu siapa. Semuanya lunas direnggut oleh internet. Malah kebanyakan kita dengan sukarela memberikan dan menyerahkan kedaulatan kita begitu saja dengan penuh euforia, histeria, dan barangkali rasa kemenangan yang sekali lagi seolah-olah atau pseudo.  Pada tahun-tahun 1940-an kita disuguhi sebuah perdebatan menarik yang terjadi antara Aldous Huxley dan George Orwell. Dua-duanya menganggit novel yang kemudian menjadi pemantik dan sumber perdebatan yang sangat seksi kala itu. Huxley menganggit Brave New World, sementara Orwell menerbitkan 1984. Dua novel tersebut sama-sama bersifat hiperbolis-futuristik, bahkan sebagian ada yang mengatakan surealis.  Bagi Huxley, ancaman terbesar bukan datang dari pemerintahan yang totaliter. Era yang ditakuti oleh Orwell dalam novel 1984 yang menganggap bahwa totalitarianisme dan otoritarianisme –baik kanan yang kerap disematkan pada Hitler maupun kiri yang acap disematkan pada Stalin– merupakan ancaman yang paling berbahaya dan menakutkan bagi kita sudah lewat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/16/08/2020/melihat-emotikon-bekerja/">Melihat Emotikon Bekerja</a>  Kita relatif lebih mudah dan memiliki pengalaman untuk menghadapinya (totalitarianisme) sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998. Walakin, justru yang menakutkan bagi Huxley adalah rabun, lalai, dan abainya kita terhadap realitas sosial yang salah satunya dipicu oleh teknologi dan juga hiburan yang bersifat massal.  Pada era ini orang akan dibuat asyik masyuk dengan (pseudo) kenikmatan dan kesenangan yang sifatnya sesungguhnya receh. Apa yang kita hadapi hari ini memiliki irisan, kemiripan, bahkan hampir sama persis dengan apa yang ditakutkan oleh Aldous Huxley dalam Brave New World itu. Inilah yang terjadi hari ini.  Hiburan yang bersifat massal ini paling tidak gejalanya sudah kita lihat dan paling mudah kita identifikasi melalui ”wabah media sosial” juga melalui game atau permainan-permainan dalam jaringan.  Media sosial membuat kita tergopoh-gopoh untuk mendefinisikan keadaan dan kenyataan. Kita menjadi pribadi yang asing dengan kenyataan. Konstruksi cara berpikir kita disalin tempel dari realitas yang imajinatif dan bahkan manipulatif: dunia maya.  Jika menggunakan tiga relasi kuasa Althusser (2003) represi, dominasi, dan hegemoni, akan sangat terlihat posisi kita saat ini berada pada posisi ketiga, yakni ”terhegemoni”.  Hegemoni bekerja dengan cara yang dingin dan ajaib. Anak-anak di lempitan ketiak pelosok desa bisa dengan fasih menirukan harlem shake, gangnam style, goyang PPAP, dan pelbagai macam jingkrak-jingkrak ala idola mereka meskipun tanpa pernah sama sekali bertemu langsung dan menatapnya.  Hegemoni tampak seolah-olah terjadi begitu saja dan terlihat alamiah. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Althusser, jika dijelajah lebih dalam, akan terlihat jelas struktur dan anatomi cara berpikir mereka (yang terhegemoni) itu.  Pada kasus-kasus permainan dalam jaringan, kita menemukan fakta bahwa di hampir seluruh permainan kita mendapati dengan mudah bahwa permainan tersebut hanya menyediakan dua pilihan: kalah atau menang. Tidak ada kemungkinan atau alternatif posisi lain. Dalam konteks seperti ini konsep mulia seperti ngalah luhur wekasane (mengalah adalah kemuliaan) tidak akan kita temukan.  Jika tidak ingin kalah, harus mati-matian merebut kemenangan. Jika tidak ingin menjadi pihak yang menderita, harus mati-matian merebut ”kebahagiaan”.  Pelan-pelan anak-anak kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang berwatak barbar. Di benak mereka yang ada adalah musuh yang harus dilenyapkan, harus dienyahkan, harus diserang dan dibumihanguskan. Proses internalisasi nilai-nilai ini begitu cepat terjadi melalui permainan-permaianan yang hanya menyajikan satu pilihan karakter: barbarian.  Akibatnya, tentu saja yang terjadi adalah kenyataan bahwa anak-anak kita akan bertumbuh dengan menggembol dan menggamit, bahkan pada tahap yang lebih jauh meyakini dan mempraktikkan apa yang telah terinternalisasi dalam alam pikirannya: soal kenyataan hidup yang memang hanya memberikan alternatif dua pilihan: kalah dan menang.  Kita harus kembali pulang menziarahi palung jati diri yang paling dalam. Dalam konteks ini kita wajib untuk kembali kepada kesejatian diri. Bagaimana caranya? Ada dua alternatif.  Pertama, melalui simbolisme tradisional, yakni menginternalisasi nilai-nilai kemuliaan dan sikap hidup melalui simbol-simbol tradisional yang bisa dilakukan dan ditempuh dengan cara, misalnya, menggalakkan pembacaan dongeng bagi anak-anak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/22/12/2020/mustofa-arek-simokerto-keliling-jawa-kenalkan-permainan-tradisional/">Mustofa, Arek Simokerto Keliling Jawa Kenalkan Permainan Tradisional</a>  Kedua, dengan cara menggalakkan kembali permainan tradisional. Permainan tradisional, di samping memiliki kelindan langsung dengan fisik, juga terbukti memiliki dimensi afeksi, bahkan intuisi yang berhubungan dengan ”rasa” yang penting untuk pertumbuhan tunas-tunas bangsa.  Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa tembang-tembang dolanan bocah tradisional seperti dalam budaya Jawa sluku-sluku bathok, padhang mbulan, lir-ilir, cublek-cublek suweng, dan sebagainya memiliki pesan moral yang tentu saja sangat berguna untuk dijadikan arsenal generasi bangsa dalam menghadapi kenyataan zaman yang semakin tidak keruan. (*)  ---  *) FARIZ ALNIZAR, Linguis dan pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta

Anak-Anak, Permainan Tradisional, dan Tikungan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fariz-Alnizar.jpg" alt="Fariz Alnizar" width="100%">
<figcaption>Fariz Alnizar</figcaption>
</figure>DI sebuah ruang persidangan di Israel, suasana mendadak sunyi sesaat setelah hakim mengetok palu sidang. Seorang lelaki tertunduk lesu selepas dinyatakan bersalah dan harus membayar denda 8.000 shekel karena dianggap telah melakukan penipuan. Duduk perkara yang menjadi persoalan amatlah unik. Begini ceritanya: lelaki yang divonis bersalah itu suatu hari melihat iklan sebuah properti. Ia tertarik dan berniat untuk menyewanya. Setelah itu, terjadi kontak dengan menggunakan media pesan singkat dan calon penyewa mengirimkan serangkaian emotikon perayaan di akhir percakapan. Sayang sekali, karena sebuah alasan, calon penyewa akhirnya mengundurkan diri. Namun, pemilik properti kadung menarik barangnya itu dari pasaran. Atas kejadian itulah, hakim memutuskan lelaki calon penyewa tersebut bersalah. Pertimbangannya, bagi sang hakim, emotikon yang dikirimkan calon penyewa itu sudah cukup mengandung pesan keinginan untuk menyewa. Selamat datang di dunia emotikon. Sebuah dunia yang disebut oleh Vyvyan Evans dalam The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats (2017) sebagai ’’suatu bentuk komunikasi universal pertama di dunia”. Bagi Evans, emotikon memiliki peluang besar menjadi semacam ’’lingua franca” untuk menyambungkan komunikasi yang tidak bisa diwakili hanya oleh aksara dan teks. Emotikon diandaikan mampu menjembatani kebuntuan komunikasi lintas batas teritori, bahkan generasi. Baca  juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/saujana/18/06/2019/bahasa-dan-emotikon/">Bahasa dan Emotikon</a> Emotikon oleh KBBI diberi takrif sebagai ilustrasi, ikon, atau kelompok karakter pada papan tombol yang menunjukkan ekspresi wajah, sikap, atau emosi, biasa digunakan dalam komunikasi elektronik, media sosial, dan sebagainya. Ada kata kunci yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, ekspresi wajah. Emotikon diandaikan sebagai simbol yang berfungsi untuk ’’merekam” ekspresi raut muka. Kedua, sikap atau emosi. Dengan dukungan emotikon, sikap dan emosi produsen teks terakomodasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, emotikon sesungguhnya didayagunakan untuk menyuarakan emosi dan nuansa percakapan. Pada titik ini sebetulnya emotikon bukan merupakan bahasa sungguhan. Ia hanya merupakan perangkat atau alat bantu bahasa yang didayagunakan untuk memperkaya bahasa kita. Dengan begitu, ia akan kehilangan kekuatannya, bahkan cenderung tak bermakna, jika tidak disandingkan dengan rangkaian kata atau konteks kalimat yang menyertainya. Emotikon hadir dengan membawa angin segar dan harapan baru untuk meringkus problem purba yang dihadapi dunia teks selama ini. Secanggih apa pun seorang penulis, seakrobatik apa pun seorang prosais, ia pasti berhadapan dengan kesulitan untuk mengekspresikan emosi dan nuansa di dalam sebuah teks. Pada etape inilah emotikon menemukan titik relevansi. Hari ini, orang bisa lebih dengan mudah menuangkan perasaan, emosi, dan nuansa kalimat dengan menggunakan emotikon. Kondisi ini tentu saja semakin klop dengan kebutuhan komunikasi yang semakin hari kian menuju ke arah yang lebih simpel dan cepat dalam wujud pesan-pesan pendek. Baik melalui media komunikasi untuk berkirim pesan ataupun menulis takarir (caption) di media sosial. Yang menjadi persoalan kemudian, tidak seluruh emotikon bisa bermakna universal. Ada celah perbedaan tafsir yang disebabkan latar belakang tradisi dan kebudayaan, yang jika tidak diperhatikan justru akan melahirkan masalah baru. Problem itu sebetulnya khas melanda persoalan yang berkaitan dengan dunia simbol. Pemaknaan terhadap sebuah simbol tertentu bisa menjadi beragam, bergantung pada budaya dan tradisi yang meliputinya.  Emotikon malaikat yang kita kenal di Indonesia dan mayoritas negara Barat sebagai simbol telah melakukan amal atau perbuatan baik, di Tiongkok diartikan sebagai tanda kematian atau lebih jauh malah bisa diartikan sebagai sebuah bentuk ancaman. Emotikon tepuk tangan yang biasa kita artikan sebagai ekspresi apresiasi, ucapan selamat, dan pujian, di Tiongkok diartikan sebagai simbol bercinta. Emotikon senyum sedikit bagi tradisi orang di Negeri Panda itu diartikan sebagai simbol ketidakpercayaan. Hal yang belakangan disebut juga sebagian telah menimpa kita. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/19/01/2020/menjaga-bahasa-ibu/">Menjaga Bahasa Ibu</a> Misalnya, ketika kita mengirim teks ’’iya tidak masalah” dengan dibubuhi tanda emotikon senyum di belakangnya untuk membalas pertanyaan seorang kawan yang membatalkan janji secara sepihak lagi mendadak, itu artinya bukan tidak masalah. Itulah ironi untuk mengekspresikan kekecewaan secara cair dan sublim. Hari ini, ketika kita hidup dan bergumul dalam dunia digital, kita tahu tumpuhan utama adalah kecepatan. Di era digital, semua gerak dan lekuk kehidupan berjalan di atas rel yang disebut dengan kecepatan. Di pihak lain, kecepatan juga mendorong dan memaksa kita untuk menjalani hidup dengan cara yang ringkas dalam hal apa pun, termasuk dalam berkomunikasi. Pada fase seperti inilah kita bisa memaklumi mengapa emotikon sangat digemari. Orang tidak perlu berpanjang kalam dan menulis hingga bercucur mimis hanya untuk melukiskan perasaan dan nuansa hatinya. Cukup menggunakan racikan kata singkat dengan kombinasi emotikon tertentu, habis perkara. Inilah yang oleh Benjamin Weissman (2019) disebut sebagai komunikasi multimodal gaya baru. Jika dulu komunikasi multimodal hanya bisa dilakukan dengan cara menggabungkan kata-kata dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah, hari ini kita cukup melakukannya dengan menggunakan racikan kata ditambah emotikon semata. Sebuah jalan pintas yang sangkil untuk memenuhi tuntutan derap kehidupan yang semakin laju. Apa yang dilakukan Jerinx, penggebuk drum grup musik Superman Is Dead, lepas dari persoalan hukum akibat cuitannya di media sosial, adalah contoh sahih dan mutakhir bagaimana komunikasi multimodal itu dilakukan. Ia menggabungkan kata-kata singkat dalam sebuah takarir pada unggahan akun Instagram miliknya dengan sebuah emotikon di belakangnya. Begini ia menulis (saya tulis sebagaimana aslinya): ’’BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emotikon babi).” Dengan satu tarikan kalimat, Jerinx tidak saja sedang menggambarkan isi kepalanya, tapi juga melukiskan nuansa hati dan emosinya. Seperti itulah kira-kira cara emotikon bekerja dan berkuasa. (*) *) Pengajar Linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=8bC9OvrmoZU

Melihat Emotikon Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fariz-Alnizar.jpg" alt="Fariz Alnizar" width="100%">
<figcaption>Fariz Alnizar</figcaption>
</figure>FAKTA paling mutakhir, 11 bahasa daerah telah punah, 22 dalam ancaman kepunahan, 4 dalam kondisi sakaratul maut, dan 16 lainnya berstatus stabil tapi terancam punah. Fakta itu benar-benar membuka mata kita bahwa lambat laun bahasa lokal yang nir penutur semakin banyak. Pertanyaan penting yang muncul, bagaimana kita harus bersikap?.  Etnomusikolog Philips Yampolsky dalam Indonesian Popular Music: Kroncong, Dangdut, and Langgam Jawa (1991) berargumen, ”Di Indonesia, perbedaan antara nasional dan regional luar biasa penting: apa yang nasional –bahasa Indonesia, media massa, pemerintah, sistem pendidikan– menyatukan negeri ini dan apa yang regional –loyalitas lokal, bahasa lokal, adat lokal, musik lokal– berpotensi memecah belahnya.”  Dalam benak Yampolsky, yang lokal selalu dipertentangkan secara via-a-vis dengan yang nasional. Pandangan yang demikian kelak bukan saja berbahaya, namun juga terbukti akan merugikan bangunan kebudayaan. Bahkan mungkin juga peradaban sekaligus seluruh peranti yang menyokongnya, termasuk yang paling utama: bahasa.  Menarik garis demarkasi yang tegas antara apa yang disebut lokal dengan apa yang disebut nasional pada gilirannya akan melahirkan pemahaman yang galib kita temui. Bahwa jika ingin menjadi manusia nasional, kita harus menanggalkan segala macam atibut lokalitas yang kita miliki.  Virus cara berpikir seperti itu paling nyata dan paling banal bisa kita temukan dalam bahasa. Cibiran dan olokan kepada mereka yang memiliki aksen bahasa Indonesia dengan langgam Jawa (medok) adalah bukti sahih betapa darurat krisis pemahaman tentang lokal dan nasional sudah sedemikian akut.  Cibiran dianggap berbahasa Indonesia medok, katrok, dan sederet atribut peyoratif lain menjadi pemandangan kita sehari-hari. Lalu, adakah yang salah dengan mereka yang berbahasa Indonesia (bahasa nasional) dengan aksen Jawa, medok, dan Ngapak?  Apakah benar menjadi nasional, menjadi Indonesia, haruslah menanggalkan kedirian, adat istiadat, dan segala bentuk kebudayaan yang sudah melekat dalam diri kita? Jika memang demikian, pertanyaan yang lebih mendalam, di bagian manakah dari Merauke sampai Sabang ini yang disebut paling nasional atau bahkan paling Indonesia?  Ben Anderson (2007) mengatakan bahwa Indonesia merupakan ”komunitas terbayang” (imagined community). Untuk memudahkan operasionalisasi gagasan dan teori komunitas terbayang, kita boleh meminjam salah satu khazanah kuliner: rujak.  Bukankah rujak yang berkualitas adalah ketika ia terdiri atas bahan-bahan pilihan seperti bengkuang, mentimun, nanas, kangkung, dan aneka bumbu lain yang berpadu menjadi satu cita rasa yang kemudian dinamakan rujak?  Rujak tidak akan pernah terwujud jika bahan bakunya abal-abal, bukan pilihan, tidak asli, dan palsu. Namun, penting untuk dicatat, rujak tetap membebaskan bengkuang menjadi dirinya sendiri, nanas untuk istiqamah dengan kodratnya, dan juga kangkung menghayati diri menjadi kangkung yang sejati.  Segendang sepenarian dengan hal itu, untuk menjadi ”Indonesia”, orang Jawa tetaplah dibiarkan menghayati Jawa-nya, manusia Sunda dengan kesundaannya, orang Dayak dengan kedayakannya, begitu pula Ambon, Bugis, dan sebagainya. Maka jelas, menjadi Indonesia, menjadi nasional, tidak lantas muradif dengan menanggalkan yang lokal: termasuk bahasa.  Dalam konteks yang belakangan disebut itulah tampaknya kita harus menarik napas lebih panjang dan lebih dalam lagi: utamanya menyangkut bahasa lokal atau lebih dalam dari itu, soal bahasa ibu.  Di tahun ini, ada sebelas bahasa daerah di Indonesia yang dinyatakan punah. Bahasa yang punah berasal dari daerah Maluku, yakni Kajeli/Kayeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua, dan Nila, serta Papua, yakni Tandia dan Mawes. Bahasa Reta dari NTT, Saponi dari Papua, serta Ibid dan Maher dari Maluku dinyatakan sebagai bahasa yang kritis.  Lalu, apa yang menyebabkan sebuah bahasa menjadi punah? Joshua Fishman (1991), seorang pakar sosiolinguistik terkemuka, membuat gradasi atau skala yang berguna untuk mendiagnosis tingkat dan sebab kepunahan bahasa.  Skala tersebut dinamakan dengan Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS). Fishman membuat skala angka 1 sampai 10. Bahasa yang masuk kategori kuat menempati skala nomor 1, sementara bahasa yang sudah punah menempati skala terendah, yakni nomor 10.  Pada kategori itu, yakni kategori bahasa yang dianggap punah, indikatornya bukan semata tidak adanya lagi penutur aktif bahasa tersebut. Lebih dari itu, tidak ada satu pribadi pun yang memiliki kepekaan etnisitas sebagai bagian identitas simbolis dari bahasa tersebut.  No one retains a sense of ethnic identity associated with the language, even for symbolic purpose. Artinya, bahasa yang punah bukan hanya berhenti pada sebatas pemaknaan bahwa bahasa tersebut sudah nir penutur. Kepunahan bahasa muradif dengan kapunahan budaya. Kepunahaan sebuah budaya tentu saja merupakan alarm keras bagi kepunahan peradaban.  Dalam konteks ini, bahasa ibu menjadi faktor penentu dan terpenting dari kelestarian sebuah bahasa. Lebih-lebih, penelitian yang dilakukan oleh Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (SEAMEO QITEP) dan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) menyimpulkan bahwa anak yang sejak kecil dikenalkan dan diajari dengan bahasa ibu cenderung lebih cepat dalam memahami hal-hal yang bersifat konseptual.  Kemampuan memahami hal-hal konseptual anak yang diajari dengan bahasa ibu itu tidak dimiliki mereka yang sejak kecil langsung dilatih untuk berbahasa asing. Apa sebabnya? Sebab, di dalam bahasa ibu, khususnya bahasa daerah, terkandung pelajaran tentang norma-norma, adat istiadat, nilai-nilai, dan juga budi pekerti.  Faktor pragmatik bahasa yang erat kait kelindannya dengan budaya itulah yang tidak serta-merta dicerap anak-anak yang sejak kecil belajar bahasa asing. Sebab, kita bisa menguasai sebuah bahasa asing secara gramatikal dengan fasih, namun itu tidak lantas kita juga memahami budaya dan seperangkat aspek pragmatik sebuah bahasa tersebut.  Kita tampaknya perlu belajar kepada bangsa Israel dalam konteks mempertahankan atau bahkan menghidupakan kembali sebuah bahasa. Bahasa Ibrani yang telah punah dan mati selama bermilenium itu mereka bangkitkan mayat-mayatnya dengan sekuat tenaga.  Bahasa yang dulunya hanya berhenti menjadi bahasa mantra dan sastra itu mereka jadikan bahasa resmi. Dengan perjuangan yang mengharu biru, Ibrani telah menjelma ”ibu” bagi Israel. Sebagaimana Israel, kita pun harus mengharu biru mempertahankan bahasa ibu, tanpa harus takut kehilangan bahasa nasional kita. (*)  *) Pengajar linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia); Penulis buku Problem Bahasa Kita: Dari Iwak Pitik sampai Arus Balik (2017)

Menjaga Bahasa Ibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fariz-Alnizar.jpg" alt="Fariz Alnizar" width="100%">
<figcaption>Fariz Alnizar</figcaption>
</figure>DALAM sebuah percakapan antara dua orang yang baru berkenalan, selain menanyakan nama dan alamat, satu hal yang galib dilakukan adalah bertukar nomor telepon genggam.  ”Bisa didikte nomor ponsel Anda?” Demikian biasanya sebuah pertanyaan meluncur dari salah satu komunikan. ”Kosong delapan satu…” jawaban yang acap kita dengarkan.  Percakapan model demikian galib kita temukan dengan mudah. Tak peduli siapa pun aktornya, jenjang pendidikan, juga latar pengalamannya. Persoalannya, ada sesuatu yang tidak tepat dan bersifat sangat mendasar pada jenis percakapan sebagaimana contoh itu.  Apa itu? Yakni, pada jawabannya. Lema kosong yang dipakai untuk merujuk angka bilangan 0 dalam kasus percakapan sebagaimana contoh tersebut sama sekali tidak tepat. Mengapa? Karena kosong adalah lema yang digunakan untuk melukiskan ketiadaan isi dan kehampaan.  Dalam deret numerik, katakanlah ketika berhitung, kita tidak akan menemukan angka kosong. Kosong bukanlah angka atau numeralia. Kosong merupakan adjektiva atau kata sifat.  Namun, mengapa dalam konteks memberikan nomor ponsel, banyak dari kita yang cenderung menggunakan lema kosong dibanding lema nol? Tampaknya, itu yang harus digali lebih jauh.  Problem mendasarnya, di dalam imaji kita, apakah nol itu sama dengan kosong yang berarti ketiadaan dan kehampaan? Itulah yang menarik untuk diperbincangkan lebih jauh. Sebab, kalau benar yang terjadi adalah demikian, yakni dalam imajinasi kita sudah tidak bisa membedakan mana yang disebut sebagai kosong dan mana yang dinamakan dengan nol, celakalah kita.  Sebab, bahasa, selain berwujud suara, merupakan abstraksi gagasan. Ia berupa konsep yang mendekam jauh di dalam benak kita. Apa yang keluar dari bibir kita merupakan sebagian rekaman konsep yang ada di dalam benak kita. Maka, jika kita menyebut kosong padahal yang dimaksudkan adalah nol, berarti ada yang salah dengan konsep dan pemahaman kita.  Di pihak lain, kita juga kerap menemukan pembawa acara siaran langsung sepak bola yang dengan penuh keyakinan mengatakan, ”Hasil imbang kacamata kosong-kosong diraih Indonesia ketika berhadapan dengan Arab Saudi sebagaimana kita saksikan sore ini.” Kalimat itu tentu saja semukabalah dengan percakapan soal tukar-menukar nomor ponsel sebelumnya.  Padahal, jelas bahwa konteks yang dibicarakan oleh pembawa acara adalah skor yang berarti angka. Dan, sekali lagi harus dikatakan, tidak ada angka kosong, yang ada adalah bilangan nol.  Sepanggang seperapian, dengan kasus yang mirip tapi lebih sedikit membutuhkan analisis filosofis, kebanyakan kita kerap kesusahan untuk membedakan mana yang disebut bunyi dan mana yang dinamakan dengan suara. Arti yang diberikan KBBI untuk lema suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia (seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis).  Sementara bunyi diartikan sebagai sesuatu yang terdengar (didengar) atau ditangkap oleh telinga. Pertanyaannya, apakah setiap bunyi yang keluar dari mulut seseorang itu bisa disebut dengan suara? Jika memang demikian, mengapa orang yang asal berbicara dan tidak berfaedah disebut dengan istilah asal bunyi atau yang biasa diakronimkan dengan asbun?  Tentu saja kita harus lebih jernih berpikir bahwa arti yang ditawarkan oleh KBBI ihwal perbedaan antara bunyi dan suara kurang begitu memadai. Sebab, arti yang ditawarkan tidak bisa membedakan antara keduanya sebagaimana kasus istilah asal bunyi.  Pada konteks tersebut, agaknya kita harus menarik sebuah kesimpulan bahwa beda antara suara dan bunyi terletak pada makna atau arti yang dihasilkan. Jika yang keluar dari mulut kita itu bermakna dan punya arti, ia disebut dengan suara. Sebaliknya, jika tidak berhasil menunjukkan makna, ia disebut bunyi. Itulah pentingnya filosofi dalam bahasa.  Sebagaimana dikatakan oleh Kurnia J.R. dalam rubrik ini pada 25/8/2018 bahwa ortodoksi yang berlebihan dari para penuturnya akan membuat bahasa sempoyongan. Sebaliknya, jika logika diabaikan, bahasa akan kehilangan potensi filosofisnya.  Seperti yang terjadi sekali waktu di kelas bahasa, saya meminta kepada mahasiswa untuk memaparkan apa yang mereka tahu dan mengerti tentang lema bulat dan bundar. Banyak yang sempoyongan dan bahkan tidak bisa membedakan keduanya: bulat dan bundar. Mereka hanya bisa menyebutkan contoh-contoh nyata yang ada di sekeliling ingatannya: meja bundar, topi bundar, Bundaran Hotel Indonesia, dan tahu bulat. Sungguh sangat memprihatinkan sekali. Belum lagi kalau ditanya yang lebih abstrak. Misalnya, mengapa tekad harus bulat, tidak bundar? Maka, sekali lagi, kekaburan konsep bahasa pada titik tertentu patut sekali untuk dikhawatirkan. (*)  <hr />  *) Pengajar linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), penulis buku Problem Bahasa Kita: Dari Iwak Pitik sampai Arus Balik (2017)

Kosong dan Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Fariz-Alnizar.jpg" alt="Fariz Alnizar" width="100%">
<figcaption>Fariz Alnizar</figcaption>
</figure>DALAM sebuah kolom bertajuk Islam Kaset dan Kebisingannya di majalah Tempo edisi 20 Februari 1982, Gus Dur menggugat dan mempertanyakan dasar kebijaksanaan bisingnya pelantang suara. Yang bertujuan membangunkan umat Islam di sepertiga malam untuk melakukan serangkaian ibadah.  "Akal sehat cukup sebagai landasan peninjauan kembali 'kebijaksanaan' suara lantang di tengah malam -apalagi kalau didahului tarhim dan bacaan AlQuran yang berkepanjangan. Apalagi, kalau teknologi seruan bersuara lantang di alam buta itu hanya menggunakan kaset! Sedang pengurus masjidnya sendiri tenteram tidur di rumah." Demikian Gus Dur menulis.  Yang bisa didiskusikan lebih lanjut bukan soal Islam kaset, yang pada kenyataannya semakin hari kian menjamur dengan variasi dan model yang luar biasa canggihnya. Justru lema tarhimlah yang memancing perhatian.  Gus Dur sendiri di kolom tersebut memberi tasawuf definitif bahwa tarhim adalah anjuran bangun malam untuk menyongsong salat Subuh. Isinya bisa bermacam-macam: mulai bacaan Alquran sampai salawat yang populer disebut dengan salawat tarhim karya qari internasional Syaikh Mahmud Khalil Al-Hussairy.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V mengartikan tarhim sebagai seruan untuk memberi tanda bahwa waktu sudah menjelang subuh. Artinya, tarhim adalah ajakan untuk bangun malam.  Tarhim adalah alarm dan pengingat untuk bangun. Mengenai bentuk, isi, dan model yang digunakan dalam rangka membangunkan umat dalam menyongsong waktu salat Subuh itu, KBBI tidak menyinggung sama sekali.  Lalu, dari mana istilah tarhim itu muncul? Belum ada sumber pasti dan valid yang bisa dijadikan rujukan dan referensi dari mana istilah tersebut muncul. Yang jelas, tradisi tarhim sudah ada dan menjadi ritus rutin masyarakat Islam Indonesia, utamanya di Pulau Jawa.  Sebuah sumber mengatakan bahwa tradisi tarhim bermula dari kunjungan Syaikh Mahmud Khalil Al-Hussairy, seorang qari internasional jebolan Al-Azhar, pada 1960. Dalam kunjungannya tersebut ia dibajak dan ditodong untuk merekam lantunan salawat di Studio Lokananta, Solo.  Hasil rekaman suaranya tersebut lalu disiarkan melalui radio Lokananta dan juga radio milik Yasmara (Yayasan Masjid Rahmat), Surabaya. Lambat laun, salawat ini menjadi populer dan dinamakan dengan istilah salawat tarhim.  Apakah ada kelindan yang bersifat pasti antara istilah tarhim dan salawat tarhim? Tampaknya tidak. Tarhim lebih ditekankan pada bentuk, bukan isi. Yakni, tarhim adalah seruan dan penanda menjelang masuk waktu salat.  Isinya bisa berupa apa saja, asal masih memiliki nuansa religiusitas. Bukan berarti isi tarhim bisa berupa apa saja, termasuk musik religi seperti lagunya Sam Bimbo dan Ebiet G. Ade, Nasida Ria, Ungu, atau bahkan Gigi. Bukan. Ada semacam garis demarkasi yang sumir untuk membedakan mana yang religius asketis dan mana yang religius non-asketis (lebih bersifat hiburan).  Di pelosok Jawa Timur bagian utara, variasi tarhim sendiri mengalami banyak modifikasi dan perubahan yang cukup signifikan. Bukan saja soal isi, namun juga ihwal waktu pembacaannya.  Jika pada awal mula kemunculannya tarhim dibaca menjelang waktu subuh, kondisi mutakhir di pesisir Jawa Timur, tarhim juga dibaca sebagai penanda candik ala atau waktu menjelang pergantian hari dan tanda salat Magrib segera menjelang. Realitas dan tradisi ini tampaknya perlu diperhatikan sebagai bagian penting pertimbangan untuk memberikan makna yang valid terhadap lema tarhim dalam kamus.  Sepanggang seperloyangan, lantunan tarhim juga bukan sebatas bacaan Alquran dan salawat benuansa Arab semata. Di banyak pelosok desa-desa di Jawa Timur tarhim diisi dengan syiir tanpa watan karya Kiai Nizam asal Sidoarjo yang lebih populer disebut sebagai syair Gus Dur.  Syair ini didominasi bahasa Jawa, bukan Arab. Saya membayangkan bagaimana terkekeh dan tergelaknya Gus Dur di alam sana ketika mendapati bahwa apa yang dikritiknya dulu sebagai "Islam kaset" yang kebisingannya mengganggu kenyenyakan orang tidur justru sekarang isinya berupa rekaman syair yang labelnya dinisbatkan pada nama Gus Dur. Mungkin jawabannya "begitu saja kok repot". (*)  *) Pengajar linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, penulis buku ''Problem Bahasa Kita: Dari Iwak Pitik sampai Arus Balik''

Tarhim

Fariz Alnizar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fariz Alnizar

Berita Terkini