<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/BP-TAPERA-790507415.jpg" alt="Komisioner BP Tapera Adi Setianto (kiri) dan ekonom Sunarsip dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisioner BP Tapera Adi Setianto (kiri) dan ekonom Sunarsip dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis target penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 229 ribu unit bakal terpenuhi sepanjang 2023. &ldquo;Kami optmitistis target FLPP tahun ini tercapai. Kami akan kebut penyaluran kuartal IV tahun ini lewat koordinasi dengan perbankan,&rdquo; kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023). Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, realisasi penyaluran dana FLPP yang telah dipenuhi BP Tapera mencapai 166.883 unit dengan nilai Rp 18,91 triliun. Sementara realisasi penyaluran dana FLPP pada 2022 tercatat sebesar 226 ribu unit dengan nilai Rp 25,15 triliun. Adi menegaskan, para prinsipnya, kebutuhan pembiayaan rumah masih sangat besar. Buktinya, Compounded annual growth rate (CAGR) atau dikenal dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan penyaluran dana FLPP BP Tapera mencapai 27,42% selama 2020-2023. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat menjangkau BP Tapera atau sebaliknya. Dia menegaskan, BP Tapera memberikan pembiayaan perumahan melalui dana Tapera dan FLPP. Pembiayaan dana tapera terdiri atas kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR), dengan suku bunga kompetitif 5%. Dalam KPR, tenor pembiayaan BP Tapera mencapai 35 tahun untuk sarusun dan 30 tahun untuk rumah tapak, sedangkan KBR 20 tahun, dan KRR 10 tahun. Sementara itu, bunga KPR dana FLPP yang disalurkan BP Tapera 5% dan tenor 20 tahun. Adi menegaskan, sumber dana tapera adalah dana peserta, terdiri atas hasil penghimpunan peserta, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembaliian kredit, dan hasil pengalihan aset tabungan perumahan pegawai. Kemudian, dana lainnya, seperti wakaf, dan dana FLPP. Peserta tapera ada dua, yakni didaftarkan perusahaan atau ASN dan pekerja mandiri. Tahun ini, BP Tapera menargetkan menjadi 30 ribu peserta mandiri dengan target penyaluran FLPP 50 ribu. Adi menambahkan, BP Tapera juga menerima peralihan dana dari Bapertarum dengan peserta 5,04 juta senilai Rp 11,8 triliun per Desember 2020. Dari jumlah itu, berdasarkan penelahaan BP Tapera, peserta pensiun-ahli waris 1,02 juta senilai Rp 2,69 triliun, sedangkan peserta aktif 4,02 juta senilai Rp 9,18 triliun. Ekonom senior Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengungkapkan bahwa konsep tapera ini sebenarnya konsep pengembangan likuiditas lewat gotong royong dan kemandirian. Konsep gotong royong maknanya adalah melalui kepesertaannya pada Tapera, peserta turut membantu peserta lainnya dalam pembiayaan perumahaan. Konsep gotong royong ini tercermin dari besarnya iuran tabungan yang dibayarkan. Besarnya iuran ditentukan sebesar 3% dari penghasilan. Dengan demikian, semakin besar penghasilan maka iuran tabungan juga semakin besar. Nah, di sinilah konsep gotong royong terjadi. Peserta yang memiliki penghasilan lebih besar secara tidak langsung turut membantu peserta lain yang memiliki penghasilan lebih kecil, dalam penyediaan dana bagi pembiayaan perumahan. Konsep tabungan pada tapera yang bersifat jangka panjang ini, kata dia, cocok (match) dengan karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang pula. &ldquo;Adanya BP Tapera dapat berperan penting dalam ekosistem pasar keuangan dalam mendukung pembiayaan perumahan,&rdquo; kata Sunarsip.

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar 166.883 unit dengan nilai Rp 18,91 triliun hingga September 2023.

Salurkan FLPP, BP Tapera Optimiskan Penuhi Target Biaya 229 Ribu Unit Rumah Tahun 2023 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/OK-bjb.jpg" alt="bank bjb meraih Top Digital Innovation Award 2020 atas upayanya melakukan trabspormasi digital secara berkesinambungan." width="100%">
<figcaption>bank bjb meraih Top Digital Innovation Award 2020 atas upayanya melakukan trabspormasi digital secara berkesinambungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb sebagai salah satu bank penyalur kredit kepemilikan rumah bersubsidi, berkomitmen membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah.  Komitmen ini dibuktikan melalui penandatanganan akad kredit massal bank bjb Kantor Cabang Surabaya dengan Pengembang FLPP PT Alfatih Konstatinopel Putra dan PT Cipta Adi Perkasa, Senin 25 Juli 2022 di Kabupaten Jember.  Acara tersebut dihadiri Pemimpin bank bjb Cabang Surabaya Heru Baharudin, Manajer Bisnis KPR dan KKB Fendy Armanto dan perwakilan dari Sentra KPR Wilayah 5.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb terus mendukung pemerintah agar setiap masyarakat Indonesia khususnya MBR dan MBM yang memiliki kapasitas keuangan terbatas bisa mendapatkan rumah layak huni melalui penyaluran KPR FLPP.  "bank bjb sebagai salah satu bank penyalur KPR FLPP, berupaya meningkatkan daya beli MBR dan MBM untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan," ujar Widi.  bank bjb terus meningkatkan penyaluran KPR FLPP mengingat masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah yang masih belum memiliki rumah. Padahal, keinginan masyarakat memiliki rumah sangat tinggi.  Di sisi lain, banyak pengembang perumahan yang membangun rumah baru namun harga yang ditawarkan kepada masyarakat terlalu tinggi dan sulit dicapai.  Kurangnya daya beli masyarakat terhadap perumahan baru membuat banyak perumahan sepi pembeli sehingga banyak pengembang yang merugi khususnya di wilayah Jawa Timur.  "Dengan adanya kerjasama antara bank bjb dengan pengembang perumahan FLPP dan Komersil akan menaikkan daya beli masyarakat terutama MBR dan MBM agar bisa memiliki rumah," kata Widi.  Adapun ruang lingkup perjanjian kredit antara bank bjb Kantor Cabang Surabaya dengan debitur bjb KPR FLPP meliputi pemanfaatan fasilitas KPR baik yang bersubisidi maupun tidak bersubsidi pemerintah.  Selain itu, kerjasama ini akan meningkatkan portofolio kredit dan NoA tabungan bank bjb, pemasaran rumah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur, serta pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan untuk pembayaran angsuran kepemilikan rumah.  "bank bjb juga hadir dengan beragam produk dan kemudahan fasilitas pembiayaan bjb KPR agar masyarakat bisa mendapatkan rumah idaman," kata Widi.  &nbsp;

Bantu MBR Punya Rumah, bank bjb Kolaborasi dengan Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menggelontor dana ratusan triliun dana bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial yang disalurkan lewat sejumlah bank guna membantu masyarakat mengatasi kesulitan akibat krisis yang terdampak pandemi Covid-19. Bansos disalurkan dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan dan KPR FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Guna memastikan penerima bantuan program pemerintah itu tepat sasaran, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Cikarang, Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.  “Saya ingin memastikan berbagai program pemerintah yang diamanahkan kepada Bank BTN berjalan lancar di lapangan dan penerimanya sesuai dengan data yang ada,” jelas Haru usai berdialog dengan pekerja penerima BSU di PT Hanes Supply Chain, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/9).  Dalam kunjungan kerja tersebut, selain melakukan peninjauan distribusi BSU di PT Hanes Supply Chain, Haru juga melakukan kunjungan ke rumah tinggal penerima BSU pekerja, kunjungan ke rumah tinggal debitur KPR FLPP BTN dan kunjungan ke rumah tinggal penerima bansos di Karawang.  “Saya melihat sejumlah penerima program pemerintah yang disalurkan lewat baik Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk rumah dengan pembiayaan KPR FLPP juga ditempati sesuai dengan nama debitur yang mengajukan,” jelasnya.  Dalam kunjungannya, Haru bertemu dengan penerima KPR FLPP, Eva Suryani debitur yang menikmati fasilitas KPR FLPP, meminta agar rumah yang saat ini menjadi miliknya untuk ditempati sendiri.  "Seperti kita ketahui bahwa penerima KPR bersubsidi itu adalah rumah pertama dan ditempati. Dari yang kami kunjungi tadi, kriteria itu terpenuhi," tuturnya.  Menurut Haru, hingga 10 September 2021 untuk BSU pekerja yang disalurkan melalui Bank BTN sudah tercapai sekitar 100% dan tersalur ke rekening pekerja yang jumlahnya mencapai 430.196 orang dengan nilai mencapai Rp430 miliar. Sedangkan untuk bansos Kementerian Sosial yang disalurkan Bank BTN selama tahun 2021 hingga 22 September 2021 penyalurannya juga telah mencapai 100% baik untuk program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako adapun nilainya masing-masing mencapai Rp682,53 miliar dan Rp1,16 triliun.  Sementara untuk penyaluran pembiayaan rumah untuk program KPR FLPP hingga 21 September sudah menembus 93.985 unit dengan nilai mencapai Rp10,3 triliun. Jumlah tersebut telah menyerap sekitar 89% dari kuota KPR FLPP yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Bank BTN sebanyak 105.562 unit senilai Rp11,2 triliun.

Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, BTN Temui Penerima Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memiliki rumah sendiri menjadi impian semua masyarakat. Apalagi, berdasarkan data Kementerian PUPR, masih terdapat 11 juta orang yang belum memiliki rumah. Sehingga, para milenial harus mulai mempertimbangkan untuk mulai berusaha memiliki rumah sendiri.  Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebut, saat ini adalah waktu yang tepat karena harga rumah naik setiap tahunnya. Sehingga, jika tabungan dirasa cukup untuk membeli rumah, sebaiknya disegerakan.  “Karena harga rumah terus meningkat sementara tabungan kalah cepat tabungannya. Jadi jangan pernah berfikir nabung terlebih dahulu baru membeli rumah, membeli rumah sambil menabung," ujarnya dalam acara webinar, Rabu (29/9).  Herry mengungkapkan, pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan agar rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya, melalui skema subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah Rp 8 juta.  Herry menyebut, program tersebut juga akan tersedia pada 2022 mendatang dengan target 200 ribu ditambah fasilitas BP Tapera. Apalagi, cara mengaksesnya pun semakin mudah hanya melalui online saja yaitu, melalui aplikasi Sikasep.  "Bisa dilakukan melalui aplikasi sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini semua milenial harapannya, seperti filosofi keong semua anaknya dikasih rumah," tuturnya.  PUPR mencatat, hingga saat ini capaian FLPP juga didominasi milenial yaitu sebesar 74 persen di perkotaan dan di luar kota, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak dengan total 1.097.176 unit atau 78,16 persen dari realisasi nasional. Adapun ketiga provinsi terbanyak yaitu Jawa Barat (445 ribu unit), Banten (118 ribu unit), dan Jawa Timur (84 ribu).  Herry mengaku, wilayah Ibukota Jakarta tidak termasuk karena memang subsidi tersebut berorientasi ke rumah tapak. Selain itu, untuk rumah vertikal juga masih belum banyak. Sehingga, hal ini menjadi tantangan pemerintah dan pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.  “Nanti mungkin pada waktunya bagaimana kita menyelesaikan solusi di kota besar dan metropolitan," ungkapnya.

PUPR: Jangan Nabung Baru Beli Rumah, Tapi Beli Rumah Sambil Nabung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rumah-1010.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti menilai alokasi anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 11 triliun pada tahun ini jauh dari kebutuhan. Dengan anggaran yang terbatas tersebut, pengembang memprediksi realisasi pembangunan rumah murah akan stagnan atau kurang lebih sama dengan realisasi 2018 dan 2019.  Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa anggaran 2020 sebesar Rp 11 triliun tersebut bahkan sebagian sudah terpakai untuk menutupi pembiayaan tahun 2019. ”Jadi dari total anggaran itu, sekitar 2 triliun Rupiah, sudah terpakai di 2019, jadi sisa Rp 9 triliun,” ujarnya, saat dihubungi Jawa Pos, Selasa (7/1).  Dengan sisa anggaran tersebut, lanjut Totok, hanya cukup untuk membiayai sekitar 90.000 ribu unit atau perkiraannya anggaran akan habis di bulan Maret atau April. ”Harusnya pemerintah memang merubah itu anggaran atau setidaknya mencari alternatif. Sudah pernah kita sampaikan tapi (pemerintah, red) masih tenang-tenang,” tambah Totok.  Menurut Totok, idealnya dengan target pembangunan rumah bersubsidi oleh REI sebesar 260.000 unit, membutuhkan anggaran di angka sekitar Rp 18 triliun. REI juga mengaku sudah menyampaikan beberapa opsi alternatif jika pemerintah tidak ingin menambah alokasi FLPP. Misalnya dilakukan skema pemecahan agar lebih banyak rumah untuk MBR yang dapat dijangkau dalam program pemerintah.  Usulan skema ini, untuk konsumen dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 4 juta disediakan subsidi anggaran sebesar Rp 1 triliun. Dengan jumlah anggaran ini maka dapat dijalankan program subsidi kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan bunga 5 persen dengan tenor 20 tahun. Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 10 triliun dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp5 juta. Dengan peningkatan batas penghasilan ini dari Rp4 juta maka pemerintah dapat mengenakan bunga FLPP sebesar 8 persen dan tenor 20 tahun. ”Jadi supaya cakupannya lebih banyak,” beber Totok.  Selain itu, pengembang juga menyampaikan beberapa konsep alternatif. Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebagai salah satu asosiasi yang juga menaungi pengembang yang membangun rumah murah menjelaskan beberapa konsep tersebut. Pertama, Himperra mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk program subsidi perumahan bagi anggotanya.  ”Selama ini, sekitar 70 persen pembeli rumah subsidi skema KPR FLPP yang dananya berasal dari pemerintah (APBN) itu adalah anggota BPJS-TK,” ujar Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja, saat dihubungi Kamis (9/1). Menurut Endang, jika 70 persen dari anggotanya itu bisa memanfaatkan dana program perumahan BPJS-TK, tentu akan lebih banyak lagi yang bisa memiliki rumah subsidi.  Lalu Himperra juga sempat menyinggung tentang efisiensi dana subsidi energi tabung gas elpiji (3 kg) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran. ”Ini hanya usulan saja, kami tidak bicara jauh, namun dari informasi yang kami dapatkan sebanyak 40 persen 75 triliun dana tersebut salah sasaran, dimanfaatkan bukan untuk orang miskin. Nah, dana itu kami usulkan bisa dimanfaatkan untuk subsidi perumahan,” beber Endang.

Pembangunan Rumah Murah Terancam Stagnan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hindari-bayar-cicilan-kpr-bengkak-karena-subsidi-dicabut-lakukan-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diincar konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diincar konsumen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna membantu masyarakat membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lebih ringan, Pemerintah memfasilitasi subsidi bunga lewat skema Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sayangnya, banyak dari konsumen yang tidak menempati rumah yang dibelikan dengan bantuan subsidi bunga, tetapi hanya sekedar investasi. Padahal, dana untuk subsidi bunga dialokasikan Pemerintah dengan memanfaatkan APBN. Guna menghindari itu, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tegas akan memberikan sanksi terhadap debitor penerima subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Harapannya rumah yang dibeli lewat skema subsidi bunga harus ditempati, tidak kosong hanya sebagai sarana investasi. &ldquo;Begini ya, pada ketentuan yang sekarang diatur dalam 1 tahun paling lambat masyarakat harus menempati rumah itu,&rdquo; tegasnya saat ditemui di gedung PUPR Jakarta, Jumat (8/3). Jadi, agar subsidi bunga KPR bisa dinikmati, rumah yang dibeli harus dihuni, tidak sekedar untuk investasi. &ldquo;Kalau tidak ditempati dan ngak bisa menunjukkan alasan yang jelas, maka subsidinya bisa saja dicabut. Kalau dicabut, maka suku bunga pinjaman kembali ke komersial rate. Bukan subsidi lagi,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya diberitakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengawasi pemanfaatan rumah yang dibeli konsumen dengan memanfaatkan subsidi bunga lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hingga 1 Maret 2019 telah menyalurkan KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 868 miliar. Alokasi kredit itu untuk membiayai 9.115 unit rumah. Hingga akhir 2019 ditargetkan Rp 7,1 trilun bagi sekitar 67 ribu unit rumah. Menurutnya, pada 2019 target<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/07/03/2019/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi" target="_blank"> penyaluran KPR FLPP</a> sebanyak 67 ribu unit senilai Rp 7,1 triliun yang berasal dari DIPA 2019 sebesar Rp 5,2 triliun dan target pengembalian pokok Rp 1,9 triliun.

Hindari Bayar Cicilan KPR Bengkak Karena Subsidi Dicabut, Lakukan Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mulai tegas terhadap pemanfaatan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah berharap rumah yang dibeli lewat skema subsidi bunga harus ditempati, tidak kosong hanya sebagai sarana investasi.  Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan, selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat.  Langkah ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan sekadar investasi.  “Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujarnya seperti diberitakan Kamis (7/3).  Selanjutnya, Budi menambahkan bahwa dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan diinformasikan ke bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi.  “Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspons juga kita minta agar bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” tegasnya.  Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hingga 1 Maret 2019 telah menyalurkan KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 868 miliar. Alokasi kredit itu untuk membiayai 9.115 unit rumah. Hingga akhir 2019 ditargetkan Rp 7,1 trilun bagi sekitar 67 ribu unit rumah.  Menurutnya, pada 2019 target penyaluran KPR FLPP sebanyak 67 ribu unit senilai Rp 7,1 triliun yang berasal dari DIPA 2019 sebesar Rp 5,2 triliun dan target pengembalian pokok Rp 1,9 triliun.  Sementara untuk realisasi penyaluran dana FLPP 2010 hingga 1 Maret 2019 telah mencapai Rp 37,68 triliun untuk 586.882 unit rumah. Kelompok penerima manfaat KPR FLPP sejak 2010 terbagi atas 73,72 persen pegawai swasta; 12,85 persen Pegawai Negeri Sipil; 7,72 persen Wiraswasta; 3,98 persen TNI/Polri; dan lainnya 1,73 persen.  Budi menyampaikan, untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Pada 2018 lalu jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri atas 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD).  Sementara untuk 2019, pada Desember 2018 lalu telah ditandatangani Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri atas 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah.  Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP yang bertanggung jawab langsung kepada menteri PUPR melalui koordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Perumahan.  Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah.  Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi.

Sanksi Menanti Bila Tidak Tempati Rumah yang Dibeli Lewat KPR Subsidi