<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230228_094735_1.jpg" alt="Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menargetkan pembangunan tahap pertama IKN seluas 1.700 hektare, selesai pada 2024. Yakni meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatur sipil negara (ASN), fasilitas umum, hingga fasilitas sosial lainnya. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe menyebutkan, pengembangan tersebut dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.617 hektare. Adapun luas lahan tersebut dibagi dalam tiga kawasan pembangunan, pertama WP 1A, 1B, dan 1C. &rdquo;2.000 hektare sudah bagus dari 6.617 hektare. Itu yang bisa dibangun kira-kira 50 persen sekitar 3.000 hektare, kita sebut wilayah pengembangan, satu. Satu itu terdiri dari 1A, 1B dan 1C,​​" kata Dhony&nbsp;seperti dilansir dari Antara. Dhony menjelaskan, WP 1A akan dibangun seluas 900 hektare, WP 1B 500 hektare, sedangkan WP 1C 300 hektare. Namun, tidak semuanya akan dibangun konstruksi. Sebab, konsep pembangunan akan memperbanyak pohon untuk mempertahankan fungsi hutan Kalimantan, selain membangun ibu kota baru. &rdquo;Totalnya tidak sampai 3.000, jadi 1.800 hektare. 65 persen kan&nbsp;temanya smart, sustainable forest city, jadi akan lebih banyak hutan dari pada urban area,&rdquo; ujar Dhony Rahajoe. Menurut dia, pembangunan tahap awal tersebut&nbsp;tidak dilakukan terlalu besar. Sebab, tidak hanya membangun hunian, namun juga membangun ekosistem kehidupan masyarakat IKN. &rdquo;Kita bangun pun nanti tidak yang besar-besar, tapi semacam butik city, orang nyaman tinggal di sana, kebutuhan terpenuhi dan bisa membuat iri orang,&rdquo; ucap Dhony. Sebelumnya, Farida Dewi Maharani yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai, pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meraih kehidupan yang lebih baik. &rdquo;Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat,&rdquo; tutur Farida Dewi Maharani. Dewi berpendapat, pemindahan IKN dapat menjadi momen memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi. Dia menambahkan, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta orang, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang. Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta. Dengan adanya ibu kota baru, sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menargetkan pembangunan tahap pertama seluas 1.700 hektare, selesai pada 2024

OIKN Targetkan Pembangunan IKN Tahap Pertama Selesai 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengembang properti punya kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) pun terus mengejar potensi itu.  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, selama Januari–Mei ada delapan pengembang yang menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Di antaranya berupa jalan, saluran, area makam, ruang terbuka hijau (RTH), fasilitas ibadah, dan lampu penerangan jalan umum (PJU).  ’’Semua yang berkaitan dengan fasum dan fasos kami minta untuk segera diserahkan,’’ kata Irvan Rabu (25/5).  Dia menjelaskan, dari delapan perumahan yang diterima pemkot, luas PSU mencapai 244.543 meter persegi (m²). Jika dikalkulasi, nilai jual objek pajak (NJOP) mencapai Rp 492,1 miliar. Sampai tahun depan DPRKPP menargetkan, lebih banyak perusahaan properti yang menyerahkan PSU. Yaitu, 96 perumahan dengan 50 perusahaan pengembang.  Di Surabaya, total ada 244 perumahan dengan 127 pengembang. Sebab, banyak pengembang yang memiliki lebih dari satu klaster perumahan. ’’Semua akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,’’ papar Irvan.  Untuk mencapai target tersebut, DPRKPP telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah itu akan turun ke Surabaya untuk melakukan monitoring. ’’Monitoring akan dibantu KPK,’’ ucapnya.  KPK akan memastikan aset tersebut benar-benar sudah diserahkan. Juga, memastikan penggunaan aset. Itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan potensi aset lewat penyerahan PSU.  Pemkot khawatir fasum dan fasos disalahgunakan untuk kepentingan pengembang atau perorangan secara ilegal. ’’Sehingga menguntungkan pihak-pihak yang tidak berhak. Ini yang kami cegah dengan gandeng <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>,’’ tuturnya.  Selain KPK, DPRKPP menggandeng <a href="https://www.jawapos.com/tag/badan-pertanahan-nasional/">Badan Pertanahan Nasional</a> (BPN). Itu dilakukan untuk percepatan penyerahan aset.  Pemkot akan bertindak tegas jika ada pengembang yang melanggar. Sejauh ini DPRKPP sudah melayangkan sejumlah teguran dan peringatan. Bahkan, ada yang sampai perizinannya ditunda. Penundaan perizinan dilakukan sampai yang bersangkutan menyerahkan fasum dan fasos. ’’Kalau tidak cukup, kami lakukan penertiban di lapangan bersama satpol PP,’’ sambungnya.  Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik. Di antaranya, pengembangan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Misalnya, pelatihan jahit, cuci mobil, pembuatan paving, hingga pembangunan fasilitas lain. Di antaranya, lapangan olahraga dan tempat ibadah.  TAGIH SARANA-PRASARANA  Total 244 perumahan dengan 127 pengembang.  Yang sudah menyerahkan PSU 8 pengembang.  Luas PSU 244.543 meter persegi dengan NJOP Rp 492,1 miliar.  Target sampai 2023 sebanyak 96 perumahan dengan 50 pengembang.  Urgensi Fasum dan Fasos:  Lapangan olahraga  Tempat ibadah  Tempat pengembangan ekonomi kerakyatan:  - Pelatihan jahit  - Cuci mobil  - Pelatihan pembuatan paving  Sumber: DPRKPP Kota Surabaya

Pemkot Surabaya Gandeng KPK Tagih Fasum-Fasos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-fasum.jpg" alt="LAHAN TERBUKA: Anak-anak bermain di fasilitas umum (fasum) perumahan di Jalan Pandugo Baru, Sabtu (16/4). Lahan fasum yang telah diserahkan pengembang ke pemkot itu dimanfaatkan warga untuk aktivitas sekitar berupa area bermain anak, sarana olahraga, dan" width="100%">
<figcaption>LAHAN TERBUKA: Anak-anak bermain di fasilitas umum (fasum) perumahan di Jalan Pandugo Baru, Sabtu (16/4). Lahan fasum yang telah diserahkan pengembang ke pemkot itu dimanfaatkan warga untuk aktivitas sekitar berupa area bermain anak, sarana olahraga, dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke Pemkot Surabaya. Setelah diserahkan, fasilitas umum (fasum) tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pemkot pun mengimbau semua pengembang bisa secepatnya melimpahkan bidang tanah untuk fasum dan fasilitas sosial (fasos) itu.  Pertumbuhan properti di Surabaya tiap tahun cukup tinggi. Pembangunan properti, baik bangunan vertikal maupun rumah tapak, wajib membangun fasum dan fasos bagi warganya. Keduanya pun wajib dilimpahkan ke pemkot untuk dicatat sebagai aset daerah.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menyebutkan, soal PSU itu diatur dalam Perda 7/2010 tentang penyerahan PSU pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Kemudian soal penyerahan PSU diatur dalam Perwali 14/2016.  ”Jadi, memang sesuai dengan perda itu, ada tiga yang wajib menyerahkan PSU ke pemkot. Pertama adalah pengembang perumahan dan permukiman, kedua kawasan perdagangan, dan terakhir kawasan industri. Masing-masing berbeda aturan soal apa saja yang masuk dalam kriteria PSU yang disediakan dan diserahkan,” jelas Irvan.  Pengembang perumahan dan permukiman, misalnya, wajib menyediakan ruang untuk fasum dan fasos minimal 30–41 persen. Tergantung seberapa besar luasan area yang sedang digarap untuk proyek itu. Fasum dan fasos tersebut berupa jalan, jaringan drainase, sarana pendidikan, keagamaan, dan lainnya.  Kawasan perdagangan dengan kawasan pengembangan 3–25 hektare wajib menyediakan PSU seluas 20 persen dari ukuran tanah total. Untuk luas lahan lebih dari 25 hektare, alokasi PSU mencapai 40 persen. Sedangkan kawasan industri dan pergudangan terpadu wajib menyediakan PSU 22–30 persen dari keseluruhan luas lahan.  ”Untuk batas waktu penyerahannya bisa dilakukan setelah 30 persen proyek terealisasi. Karena itu, kami berupaya agar pengembang kawasan tersebut segera melimpahkan PSU miliknya. Jika tidak, ada sanksi yang bisa dikenakan ke mereka,” papar mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu.  Irvan menambahkan bahwa PSU tersebut sangat erat kaitannya dengan tata ruang kota. Misalnya untuk penanganan banjir, maka tidak bisa hanya dilakukan pada satu kawasan. Karena satu sama lain drainase itu berkaitan.  Irvan mencontohkan, bila ada jalan, harus dilengkapi drainase yang bisa merampungkan masalah genangan di satu kawasan. Namun, banyak yang terjadi, saluran tidak bisa digarap karena belum diserahkan ke pemkot sehingga akan memperlambat proses perencanaan tersebut.  ”Karena itu, penyerahan PSU juga tidak sembarangan. Dalam Perda 7/2010 diatur bahwa PSU tidak boleh dalam keadaan telantar dan rusak saat diserahkan. Perbaikan perlu dilakukan dulu oleh pemilik,” terangnya.  PSU itu juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan memanfaatkan fasum sebagai kebun terpadu. Atau sarana pendukung bagi kepentingan umum, misalnya fasilitas kesehatan dan olahraga.  ”Hingga sekarang penyerahan PSU oleh para pengembang terus berjalan dan beberapa sedang diproses. Untuk tahun 2022, dari Januari sampai Maret, total PSU yang diserahkan mencapai 237.429,78 meter persegi. Dengan begitu, luas total sampai Maret 2022 adalah 3.676.444,52 meter persegi,” papar Irvan. <h3>Setelah Penyerahan, Pemkot Leluasa Berikan Bantuan</h3> MASIH banyak pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemkot. Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Soesilo Efendy mengakui, ada puluhan pengembang dalam daftar itu. Menurut Soesilo, alasan dari pengembang adalah kepentingan untuk mengelola PSU.  Dia menyatakan, pengembang juga takut mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemkot ketika PSU yang sudah diserahkan tersebut akan dimanfaatkan kembali. ’’Ketakutan lainnya adalah PSU tersebut tidak dirawat dan dikelola dengan baik,’’ ucapnya.  Padahal, menurut dia, dengan penyerahan PSU kepada pemkot nanti, ada manfaat yang didapat kedua belah pihak. Pemkot sendiri jelas akan mendapatkan aset yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kemudian, untuk pengembang, mereka akan dibantu dalam pengelolaan dan perawatan PSU tersebut. ’’Karena pemkot atau pemda ini nantinya dapat bantuan dari pusat,’’ ujar Soesilo.  Dia mencontohkan, pengelolaan dari pemkot bermacam bentuknya. Di antaranya, jalan yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) dan pembayarannya yang ditanggung pemkot serta lapangan yang turut ditata dengan pemotongan rumput.  Untuk mengatasi problem penyerahan PSU kepada pemkot itu, REI Jawa Timur saat ini memang ditugaskan pemkot untuk aktif mendorong para pengembang agar segera menyerahkan PSU. Sebab, pemkot hanya bisa mengimbau dan tidak bisa memberikan target waktu.  Sementara itu, banyak PSU yang sudah dikelola pemkot yang memberikan manfaat besar bagi warga. Sebagaimana fasum di Jalan Pandugo Baru, RT 11, RW 4, Kecamatan Rungkut, yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh warga setempat. Beberapa PSU yang tersedia, antara lain, arena playground, lapangan bola voli dan futsal, serta taman telang.  Ketua RT 11 Abdul Rachman menjelaskan, PSU di lingkungannya merupakan fasum dari pengembang perumahan warga. Sementara itu, pembangunan area bermain dilakukan pemkot sejak 2010. Hingga saat ini, PSU masih dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh warga.  Tidak hanya mengandalkan pemkot, warga dan pengurus RT juga merawat secara swadaya. Misalnya, pembuatan taman telang, fasilitas olahraga, kandang ayam mutiara, dan kandang burung. Selain itu, turut dibantu dinas lingkungan hidup (DLH) untuk melakukan perantingan dan pemotongan rumput.  Swadaya yang dilakukan berasal dari iuran sukarela warga yang dibantu pengurus RT/RW. Hal itu dilakukan agar warga, terutama anak-anak, tidak bosan saat bermain. ’’Juga, untuk mengakrabkan warga,’’ tandasnya. <h3>Dewan Ingatkan PSU Erat dengan Tata Kota</h3> LUAS prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang masih ada di tangan pengembang perumahan diperkirakan masih besar. Padahal, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, fungsi PSU dalam pengendalian banjir berpengaruh besar. Terutama dalam model pengendalian banjir modern yang tidak hanya mengandalkan dimensi saluran.  Aning mengatakan, dimensi saluran sudah banyak yang tidak bisa menampung curah hujan atau debit dan volume air hujan. Penyebabnya, resapan yang sudah hilang akibat alih fungsi lahan. Karena itu, dia menilai konsep modern pengendalian banjir harus diterapkan. ”Nantinya juga akan dimasukkan dalam raperda pengendalian banjir,” terangnya.  Konsep pengendalian banjir modern, jelas Aning, adalah sistem panen air dengan kolam retensi atau boezem yang dalam skala kecil atau permukiman. Di antaranya, setiap pengembang wajib menyertakan konsep penampungan air skala rumah di unit rumah yang dibangun. Atau juga dengan skala RT, RW, hingga kelurahan.  Anggota badan anggaran itu optimistis pemanfaatan PSU yang belum diserahkan dalam pengendalian banjir menjadi terobosan yang luar biasa. Aning berharap pengembang tak berkelit untuk menyerahkan PSU. ”Karena sudah ada regulasinya juga,” tegasnya.  PSU diatur dalam Perda 7/2010. Ketua Komisi C Baktiono mengungkapkan, tiap kawasan memiliki proporsi persentase PSU berbeda-beda yang wajib diserahkan ke pemkot. Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menambahkan, ketika PSU belum diserahkan ke pemkot, dampaknya: pemkot tidak bisa memberikan intervensi. Seperti ketika ada jalan rusak atau penerangan jalan umum tidak ada. ”Otomatis, pemkot tidak bisa cawe-cawe (turun tangan),” ucap dia.  Lantas, apakah ada sanksi untuk developer ketika tidak segera menyerahkan PSU ke pemkot? Baktiono menyatakan, ketentuan sanksi ada di pasal 22. Dijelaskan, sanksi administratif dimulai dari peringatan tertulis hingga denda Rp 50 juta. Pemkot juga bisa menempuh jalur penyidikan apabila ada laporan tindak pidana.  Terpisah, anggota komisi C William Wirakusuma menuturkan, pengembang yang belum menyerahkan PSU wajib memelihara PSU. Menurut dia, jangan sampai warga rugi karena PSU rusak atau tak terpelihara. ”Jadi, pilihan pengembang ada dua, yaitu menyelesaikan kewajiban penyerahan PSU atau memelihara sendiri PSU itu,” terang politikus PSI tersebut.  KEWAJIBAN PENGEMBANG, HAK WARGA  Sanksi bagi pelanggar Perda 7/2010 tentang PSU:  1. Peringatan tertulis  2. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan  3. Denda administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  4. Pengumuman di media massa  5. Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list)  Luas PSU di Surabaya yang sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya:  - 2020: 2.448.723 meter persegi  - 2021: 990.291 meter persegi  - 2022 (Januari–Maret): 237.429,78 meter persegi

Pemkot Surabaya Minta Pengembang Serahkan Fasum-Fasos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-17-at-08.43.19-1.jpeg" alt="Masjid At-Taqwa, Taman Pondok Legi, Sidoarjo. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Masjid At-Taqwa, Taman Pondok Legi, Sidoarjo. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan perumahan Taman Pondok Legi (TPL) II, III, dan IV, sudah selesai sejak bertahun-tahun lalu. Namun, hingga kini lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) belum diserahkan pengembang kepada Pemkab Sidoarjo. Warga TPL meminta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menagih lahan yang termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tersebut.  Ketua RW 09, Desa Pepelegi yang menaungi TPL II, III, dan IV, Aris Syamsu Edy menjelaskan, pihaknya sudah mengirim surat kepada tim verifikasi PSU di Pemkab Sidoarjo sejak April. Namun, hingga kini belum ada balasan resmi.  ’’Sudah dua kali surat dikirim, tapi tidak ada tindak lanjutnya,’’ keluh Aris.  Dia juga telah membentuk panitia khusus (pansus) yang ditugasi mengurus legalitas PSU perumahan.  Ketua Pansus PSU RW 09 Setyo Budi Wahono menegaskan, pengembang  perumahan seharusnya segera menyerahkan PSU kepada pemkab. Dengan begitu, warga bisa mengelola PSU tersebut secara maksimal.  ’’Sejak awal, warga mengelola PSU secara swadaya,’’ kata Setyo Budi Wahono.  Pensiunan PNS Pemprov Jatim itu menjelaskan, warga juga berencana merenovasi Masjid At-Taqwa yang berada di area perumahan. Namun, rencana itu terhenti karena status lahan masih milik pengembang.  ’’Penyerahan PSU itu akan memberi kepastian hukum dalam pemanfaatannya,’’ terang Budi.  Dia juga berharap pimpinan pengembang bersedia berkoordinasi dengan RW terkait PSU tersebut.  Sekda Sidoarjo Achmad Zaini selaku ketua tim verifikasi penyerahan PSU enggan berkomentar panjang. Dia mengatakan bahwa hal teknis terkait PSU ditangani Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang (PUCKTR).  ’’Sebaiknya dibicarakan dengan OPD (Organisasi perangkat daerah) teknis, yaitu PUCKTR,’’ kata Achmad Zaini.  Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono juga menerima pengaduan dari warga TPL. Dia berjanji menindaklanjuti pengaduan tersebut.  ’’Segera kirim surat pengaduan yang ditujukan kepada ketua DPRD. Nanti akan kami bahas di komisi,’’ jelas mantan ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu.  Dia juga menegaskan, pembangunan masjid perumahan tetap bisa dilakukan warga meski lahan belum diserahkan pengembang kepada pemda. ’’Selama sesuai dengan site plan, silakan dilanjutkan. Pengembang tidak boleh mengubah peruntukan,’’ tegas Warih.

Warga TPL Desak Bupati Sidoarjo Tagih PSU ke Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hendro-Gunawan2-1.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 96 dari 240 pengembang di Kota Surabaya, Jawa Timur, sudah menyerahkan fasilitas umum kepada Pemerintah Kota Surabaya.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, ada beberapa kendala fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sehingga belum diserahkan pengembang. Seperti saat penyerahan fasum-fasos pengembangnya sudah bubar, kepemilikan lahan yang belum dikuasai, dan juga terkait perbedaan luas lahan.  ”Ada taman, ada sekolah, puskesmas, sentra PKL, nah itu semua dari fasum. Sedangkan kita dari pemerintah kota wajib melakukan pemeliharaan,” kata Hendro pada Sabtu (21/11).  Pemkot Surabaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengembang telah menggelar pertemuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka percepatan penyerahan fasum dan fasos di Pemkot Surabaya pada Jumat (20/11).  ”Bagaimana upaya percepatan bisa dilakukan, baik lewat KPK, lembaga terkait kemudian juga dengan pengembang,” ujar Hendro.  Dengan demikian, lanjut Hendro, jika semua pihak sudah bersinergi tidak ada lagi perbedaan persepsi ketentuan dan kendala-kendala di lapangan.  ”Sehingga diharapkan begitu ini selesai dan pengembang bisa segera menyerahkan fasum dan fasosnya sesuai ketentuan,” tutur Hendro.  Kepala Koordinator Wilayah (Kakorwil) 6 KPK Didik Agung Widjanarko sebelumnya mengatakan, pihaknya berharap semakin tumbuh kesadaran pengembang untuk menyerahkan fasum dan fasos kepada pemkot. Oleh sebab itu, KPK berusaha memberikan bantuan untuk memfasilitasi bagaimana antara kedua pihak, baik pemkot maupun pengembang perumahan bisa saling bersinergi. Dari pengembang dengan kesadaran menyerahkan, sedangkan pemda juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.  ”Karena kalau PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) tidak diserahkan, kasihan masyarakat di situ. Fasum tersebut yang seharusnya milik pemda disalahfungsikan, atau malah dijual atau tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu hal-hal yang bisa merugikan masyarakat,” ucap Didik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FDk0N689jlo

96 Pengembang di Kota Surabaya Sudah Serahkan Fasilitas Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti masih rendahnya penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengembang untuk tiga pemerintah daerah di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Perwakilan Satgas V Koordinasi Pencegahan KPK Tri Budi Rochmanto saat rapat monitoring dan evaluasi (monev) secara daring, Selasa (8/9).  ”Menurut catatan kami, penyerahan fasum dan fasos dari pengembang ke pemda untuk Kabupaten Karawang baru 16 persen, Kabupaten Bekasi 6,7 persen, dan Kota Bekasi 21 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bersama dan pemda perlu melakukan langkah-langkah inovasi percepatan,” kata Tri Budi Rochmanto seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Acep Jamhuri mengatakan, pada 2020, dari 20 pengembang di Kabupaten Karawang, sebanyak 11 pengembang sudah menyerahkan PSU kepada pemda. ”Mayoritas PSU berupa TPU dengan luas 4 hektare. Total perumahan di Karawang berjumlah 342 perumahan,” kata Acep.  Saat ini, kata dia, penyerahan sertifikat masih atas nama pengembang bukan atas nama pemda. Salah satu alasan pengembang belum mengatasnamakan pemda karena biaya cukup besar yang harus dikeluarkan pengembang.  ”Penyerahan PSU oleh pengembang sebenarnya sudah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman,” kata Acep.  Sementara itu, Inspektur Kabupaten Bekasi M.A. Supratman melaporkan, dari 35 perumahan yang ditargetkan tahun ini, sebanyak 24 pengembang sudah menyerahkan PSU. Di luar itu, sebanyak 70 perumahan sudah tidak diketahui keberadaan pengembangnya. Total perumahan di Kabupaten Bekasi berjumlah 355 perumahan dari sekitar 200 pengembang.  ”Saya menyarankan kalau bisa regulasi terkait dengan penyerahan fasum dan fasos diseragamkan minimal satu provinsi sama dan jelas mengatur teknis, termasuk berapa lama pengembang wajib menyerahkan,” ucap Supratman.  Dia juga mengatakan, kewajiban penyerahan PSU oleh pengembang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun, dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi.  Berbeda dengan Pemkab Bekasi dan Pemkab Karawang, Inspektur Kota Bekasi Widodo Indrijantoro mengatakan, telah berupaya melakukan inovasi untuk mendorong percepatan dan meminimalisir potensi tidak diserahkannya PSU kepada pemda. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan, dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi.  ”Masuk dalam usul revisi adalah adanya mekanisme penggantian relokasi PSU atau pembayaran ke kas daerah sejumlah uang untuk pengadaan penggantian. Selain itu, dalam waktu 6 bulan pengembang wajib menyerahkan fasum dan fasos ke pemda,” ujar Widodo.  Dia mencatat, berdasar data per 31 Agustus 2020, PSU yang telah diserahterimakan dan masuk neraca sebanyak 128 perumahan dengan luas 1,6 juta meter persegi senilai Rp 2,8 triliun.  ”PSU yang telah diserahterimakan namun masih penetapan nilai berjumlah lima perumahan dengan luas 9.174 meter persegi. Sisanya belum menyerahkan PSU dengan luas 172.793 meter persegi,” tutur Widodo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RPkFvq3ueIE

KPK Soroti Rendahnya Penyerahan Fasum/Fasos Tiga Daerah di Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-tahun-ini-rampung-setengah_m_.jpg" alt="Ilustrasi kereta cepat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kereta cepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) penggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menargetkan pengerjaan hingga akhir tahun ini mencapai 55 persen. &ldquo;Urutannya pondasi, dudukan rel, rel lewat terowongan, terowongannya jadi dan relnya masuk," kata Direktur Utama Wika Tumiyana saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (8/2). Menurutnya, saat ini pengembangan kereta cepat berfokus kepada pembebasan lahan terlebih dahulu, di mana pembebasan tanahnya telah mencapai 90,1 persen. "Sisanya 9 persen itu isinya adalah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang tidak harus selesai sekaligus, karena itu bisa parsial," imbuhnya. Tumiyana mengatakan, untuk menyelesaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut diperlukan negosiasi dengan masyarakat setempat agar mencapai kesepakatan. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa selesai, karena kita harus nego, misalnya memindahkan masjid menjadi ke mana, dan semacamnya," tuturnya. Adapun tahapan pembangunan darat (mainland) yang dilakukan yakni membuat pondasi, membangun dudukan rel, membangun terowongan, dan memasukkan rel yang juga melewati terowongan. Tumiyana menambahkan, sebuah mesin bor asal Tiongkok berdimensi 16 meter telah tiba di Halim Jakarta, untuk mengebor jalur dari Halim menyebrang ke tol dengan panjang sekitar 800 meter. "Sekarang pergerakannya seporadis. Tunnel sudah bergerak, pilar-pilar juga bergerak," tandasnya. &nbsp;

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Tahun Ini Rampung Setengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68376_87555_Around-1-grafis-fasum-fasos.jpg" alt="Proses Penyerahan PSU" width="100%">
<figcaption>Proses Penyerahan PSU</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pelaksana&nbsp;Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Eri Cahyadi menyatakan ikut membahas sengketa di Semolowaru. Namun, menurut dia, permasalahan terletak di Badan Pertanahan Nasional (BPN). &rsquo;&rsquo;Mengapa BPN menerbitkan sertifikat nomor 542 yang sebelumnya di sini kok pindah sini?&rsquo;&rsquo; kata Eri menunjukkan denah perumahan. Eri mengungkapkan, permasalahan fasum-fasos yang melibatkan warga memang sering terjadi. Penyebabnya adalah pengembang lari setelah perumahannya laku. Jika sudah begitu, wargalah yang dirugikan. Sebab, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tidak bisa diperbaiki. &rsquo;&rsquo;Bahkan, tak ada yang memperbaiki lampu penerangan jalan rusak,&rsquo;&rsquo; ujar pria kelahiran Surabaya, 27 Mei 1977, tersebut. Dia mengakui, masih sedikit pengembang yang menyerahkan fasum-fasos kepada pemkot. Hanya 88 di antara 371 perumahan di Surabaya yang sudah menyerahkannya. &rsquo;&rsquo;Pada zamanku ini, seluruh PSU tak minta semua,&rsquo;&rsquo; tegas alumnus ITS tersebut.&nbsp;Untuk mempercepat penyerahan, Eri mengelompokkan perumahan dalam enam kategori. Penggolongannya berdasar proses berita acara serah terima (BAST). Mulai admin proses, admin selesai, fisik proses, penyerahan warga, hingga fisik selesai. Menurut Eri, proses admin selesai menjadi kunci penyerahan. Pada proses tersebut, 70 persen PSU sudah dikerjakan pengembang. Artinya, mereka berkomitmen menyerahkannya kepada pemkot meski secara fisik belum diserahkan.&nbsp;Namun, ada juga BAST yang bermasalah. Permasalahan itu disebabkan adanya alas hak yang dobel atau pengembang sudah tidak ada. Jika demikian, DCKTR akan menyerahkan keputusan kepada penghuni perumahan. Penyerahan PSU harus disetujui minimal 2/3 dari total jumlah penghuni. Tetapi, sebelumnya ada pemanggilan pengembang. Bila pengembang tidak datang, akan ada peringatan, kemudian pemberitahuan di surat kabar. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan pengembang tidak merespons, DCKTR bakal mem-blacklist pengembang tersebut. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah di-blacklist, baru keputusannya diserahkan kepada warga,&rsquo;&rsquo; jelas ayah tiga anak tersebut.&nbsp;Permasalahan juga muncul karena rancunya kepastian peruntukan fasum-fasos. Sebelum 2007, fasum-fasos meliputi taman, jalan kantor, hotel, tempat ibadah, hingga sekolah. Namun, Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya menegaskan kembali pembagian peruntukan. Hotel, kantor, tempat ibadah, dan sekolah, tidak lagi masuk fasum-fasos. Melainkan kawasan perdagangan dan jasa (perjas). &rsquo;&rsquo;Kalau sekolah dan tempat ibadah dihitung, bisa-bisa sampai 70 persen fasum-fasosnya. Tidak mungkin. Makanya, itu masuk perjas,&rsquo;&rsquo; terang finalis Cak dan Ning Surabaya 1997 tersebut. (sal/c14/oni/sep/JPG)

Fasum-Fasos Picu Polemik, DCKTR Tagih Seluruh Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68370_87549_Around-2-fasum-fasos.jpg" alt="JADI SENGKETA: Ketua RW XI Perum Semolowaru Indah Sutrisno menunjukkan fasum dan fasos yang dipagari." width="100%">
<figcaption>JADI SENGKETA: Ketua RW XI Perum Semolowaru Indah Sutrisno menunjukkan fasum dan fasos yang dipagari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hampir 30 tahun sejak dibangun, Perumahan Griya Kebraon Asri di Kecamatan Karang Pilang tidak pernah menerima bantuan pembangunan dari pemkot. Penyebabnya, penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) belum tuntas. Kini tanah-tanah calon fasum ditumbuhi bangunan dan PKL yang bisa memicu sengketa kapan saja. Untuk membangun musala saja, warga Griya Kebraon Asri masih bingung. Meski sudah jelas tanah yang akan dipakai merupakan fasum dan fasos dalam site plan, pengembang Perumahan Griya Kebraon Asri, PT Kartika Kusuma Internusa (KKI), tidak berani memberikan lampu hijau. Gara-garanya, perusahaan sudah menyerahkan fasum dan fasos ke pemkot bertahun-tahun lalu. &nbsp;Warga yang terdiri atas unsur RW dan LKMK,&nbsp;Kamis (1/12)&nbsp;bertemu dengan lurah dan pengembang untuk membicarakan hal tersebut. &rsquo;&rsquo;Fasum sudah kami serahkan ke pemkot. Jadi, saya tidak berani mendukung ataupun melarang,&rsquo;&rsquo; kata Jamheru, direktur utama PT KKI. Dia menuturkan, penyerahan ke pemkot dilakukan pada 2012. Namun, hingga kini berita acara serah terima belum turun. Hal itu membuat pengembang tidak berani memutuskan apa pun mengenai fasum dan fasos di perumahan tersebut. &rsquo;&rsquo;Apa itu kewenangan pemkot atau kami, saya tidak tahu,&rsquo;&rsquo; katanya. Padahal, menurut Jamheru, pengembang sudah memenuhi semua persyaratan penyerahan fasum dan fasos itu. Termasuk persentase luas area maupun persyaratan lain. &rsquo;&rsquo;Saya juga tidak tahu kenapa tidak turun-turun,&rsquo;&rsquo; tuturnya.&nbsp;Tidak jelasnya lahan fasum-fasos tidak hanya dialami persil calon musala. Ada 3 hektare lebih lahan untuk fasum dan fasos yang tidak bisa dimanfaatkan warga. Terlalu lama menganggur, lambat laun tanah-tanah tersebut ditumbuhi PKL dan bangunan liar. Hal itu ditengarai Lurah Kebraon Asim sebagai salah satu penyebab tidak segera turunnya surat serah terima dari pemkot. &rsquo;&rsquo;Mungkin pemkot maunya diserahkan dalam keadaan tanah siap pakai. Tapi kenyataannya, banyak bangunan dan PKL,&rsquo;&rsquo; ujar Asim. Mantan lurah Manukan itu tidak bisa berbuat banyak. Selain tidak punya pasukan, dia tidak punya dasar hukum untuk melakukan penertiban karena ketidakjelasan status tanah tersebut. Namun, kata Asim, tidak semua bantuan untuk Kebraon Asri mampet. Beberapa usulan pembangunan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kelurahan direspons cepat oleh pemkot. Salah satunya, pembangunan boezem di dekat kantor kelurahan, saluran, dan PJU. &rsquo;&rsquo;Boezem memang penting untuk menanggulangi banjir,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Lain lagi masalah fasum-fasos di Semolowaru. Warga Semolowaru Indah II harus gigit jari karena fasum dan fasos milik mereka kini ditutup pagar beton. Seseorang yang mengaku memiliki lahan tersebut menutup semua akses warga. Padahal, warga sudah mengeluarkan duit ratusan juta rupiah untuk menyulap lahan yang berupa rawa menjadi sentra pengolahan sampah, musala, lapangan basket, dan futsal. Ketua RW IX Semolowaru Indah Sutrisno mengatakan bahwa dulu ada beberapa blok Perumahan Semolowaru Indah II yang tidak terbangun karena pengembang keburu pailit. &rsquo;&rsquo;Warga kemudian berinisiatif untuk memanfaatkan lahan itu sambil diajukan sebagai aset negara,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Masalah muncul pada 1991. Seseorang bernama Abdul Fattah mengaku memiliki tanah tersebut. Sengketa antara Abdul Fattah dan warga berlangsung bertahun-tahun. Pada 2007 BPN menyatakan siap menjadikan tanah itu sebagai aset negara. &rsquo;&rsquo;Petugas BPN sendiri yang bilang begitu, saya punya buktinya,&rsquo;&rsquo; kata Sutrisno. Karena terus-menerus menjadi sengketa, pada 2012 tanah tersebut dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan itu diputuskan pemkot dan DPRD Surabaya karena Abdul Fattah meninggal dunia. Warga pun masih terus memanfaatkannya. Sutrisno menuturkan, akhir November lalu ada sekelompok orang yang mengaku membeli tanah itu dari Abdul Fattah. Mereka lalu memagari tanah tersebut begitu saja. Mulai lapangan basket, futsal, hingga lahan parkir. Sutrisno yakin dan memiliki bukti-bukti bahwa klaim kepemilikan atas tanah tersebut tidak benar. &rsquo;&rsquo;Saya menyesalkan pemerintah kok sepertinya melakukan pembiaran terhadap sengketa,&rsquo;&rsquo; tuturnya. (tau/c7/oni/sep/JPG)

Fasum-Fasos Picu Polemik, Warga Berharap Pemkot Turun Tangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fasilitas sosial

Berita Terkini