<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_CUACA-PANAS-LANDA-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_14102025-5-1180221073.jpg" alt="Pejalan kaki menggunakan payung dan jaket untuk melindungi dari panas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pejalan kaki menggunakan payung dan jaket untuk melindungi dari panas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa hari belakangan cuaca panas yang cenderung ekstrem melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan mencatat suhu udara di Jakarta pada Kamis (16/10) mencapai 35 derajat Celsius, dengan kisaran suhu harian antara 26 hingga 34 derajat Celsius.&nbsp; Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, suhu tercatat antara 34-37 derajat Celsius di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Kondisi panas ekstrem itu diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025 akibat pengaruh gerak semu matahari dan Monsun Australia.&nbsp; Merespons kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi, guna mengurangi dampak cuaca panas ekstrem terhadap warga. Hal itu disampaikan &nbsp;Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim. Dia memastikan Pemprov DKI Jakarta serius menangani dampak cuaca panas ekstrem. &ldquo;Pak gubernur telah memerintahkan dinas-dinas terkait untuk segera bertindak dengan langkah konkret berbasis data. Mulai dari modifikasi cuaca hingga edukasi masyarakat, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan warga Jakarta,&rdquo; terang Chico. Hal ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Chico merinci langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melanjutkan dan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), untuk mengatur distribusi curah hujan dan mengurangi intensitas panas. &ldquo;Untuk OMC itu, BPBD DKI bekerja sama dengan BMKG untuk pemantauan cuaca ekstrem,&rdquo; katanya. Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani kasus terkait panas ekstrem. Di antaranya dehidrasi, heatstroke, dan ISPA. Dinkes, lanjutnya, juga akan meluncurkan kampanye edukasi masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar ruangan pada jam puncak panas pada pukul 10.00-14.00. Serta memastikan asupan air yang cukup dan mencari tempat teduh. &ldquo;Selanjutnya, untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup, langkah mitigasi yang dilakukan dengan mempercepat program penanaman pohon untuk mengurangi efek urban heat island,&rdquo; jelasnya. Selain itu, sebagai langkah mitigasi, keduanya juga ditugaskan untuk memperkuat sistem drainase guna mencegah banjir rob dan memantau pohon rawan tumbang akibat angin kencang. Tidak hanya OPD, sebagai langkah mitigasi, Jakarta juga menggandeng komunitas untuk menyebarkan imbauan prioritas pejalan kaki dan pesepeda, serta menggunakan transportasi umum. Tujuannya,untuk mempercepat Jakarta menjadi kota transit ramah lingkungan guna mengurangi emisi kendaraan yang berkontribusi pada panas ekstrem jangka panjang.

Cuaca panas ekstrem melanda Jakarta, dengan suhu mencapai 35 derajat Celsius. Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan langkah mitigasi.

Jakarta Siapkan Langkah Mitigasi Cuaca Panas Ekstrem, Mulai Modifikasi Cuaca hingga Layanan Faskes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/Gubsu-Launching-UHC-04-1-251030672.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, di Graha Bhineka Perkasa Jaya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, di Graha Bhineka Perkasa Jaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pada kesempatan tersebut, Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh. &ldquo;Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),&rdquo; katanya pada launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9). Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh. &ldquo;Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,&rdquo; ujar Bobby. Selain itu, dengan program UHC prioritas, Bobby mengatakan, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja. Bobby mencontohkan, ketika ada seseorang di Langkat, yang ingin berobat tapi rumah sakit penuh, maka ia bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut. &ldquo;Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),&rdquo; kata Bobby. Sebagai informasi, saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Hal tersebut diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. &ldquo;Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,&rdquo; kata David. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut yang mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, hal ini juga merupakan capaian yang besar. &ldquo;Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,&rdquo; kata David. Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong dan kepala daerah se-Sumut.&nbsp;

Gubernur Bobby Nasution meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan Faskes tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

Luncurkan UHC Prioritas, Gubernur Bobby Nasution Minta Kepala Daerah Pastikan Tidak Ada Faskes Tolak Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-183444-1935796156.jpg" alt="Sejak 13 Mei, Ombudsman RI Jawa Timur ngantor di balai desa memantau dan mengawasi pelayanan dalam penanganan stunting." width="100%">
<figcaption>Sejak 13 Mei, Ombudsman RI Jawa Timur ngantor di balai desa memantau dan mengawasi pelayanan dalam penanganan stunting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI berupaya tidak pasif menunggu pengaduan masyarakat. Kali ini, turun ke lapangan menjemput pengaduan penanganan gizi buruk (stunting) di Desa Srigonco, Bantur, Kabupaten Malang. Sejak 13 Mei, Ombudsman RI Jawa Timur ngantor di balai desa untuk memantau sekaligus mengawasi pelayanan dalam penanganan stunting. &rdquo;Selama tiga hari, kami melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi bahwa Ombudsman siap menerima pengaduan stunting. Anda mendapati balita stunting yang belum tersentuh penanganan, silakan mengadu ke kami,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin dalam kegiatan sosialisasi Ombudsman On The Spot di Balai Desa Srigonco, Kabupaten Malang, Selasa (14/5). Acara diikuti puluhan kader posyandu, staf/pimpinan puskesmas, jajaran dinas kesehatan, seluruh kepala desa/camat, dan dinas pemberdayaan desa (PMD). Dari Pemkab Malang, hadir Plt Kepala Dinas Kesehatan Nur Syamsu Dhuha dan Camat Bantur Bayu Jatmiko. Dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Jawa Timur 17,7 persen, atau setara 1 dari 6 balita mengalami gizi buruk. Data itu di atas target penurunan stunting pada 2024 sebesar 14 persen, sesuai PP No 72/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Di Jawa Timur, wilayah stunting tertinggi adalah Pemkab Probolinggo 35,4 persen, yang terendah Pemkot Surabaya 1,6 persen. Tim percepatan penurunan stunting melibatkan 23 kementerian/lembaga (K/L). Ombudsman termasuk di dalamnya. Keterlibatan Ombudsman sesuai kewenangan dalam pengawasan pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) puskesmas dan rumah sakit (RS) milik pemerintah, yang menjadi ujung tombak penanganan stunting. Menurut dia, Ombudsman mendorong upaya pencegahan stunting melalui sosialisasi pengaduan pelayanan faskes. Ombudsman juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap keluhan yang terjadi saat memperoleh hak-hak pelayanan stunting. &rdquo;Kami mengawasi pelayanan faskes agar tidak terjadi maladministrasi,&rsquo;&rsquo; kata Agus Muttaqin. Agus menjelaskan, ada tiga objek yang bisa menjadi materi pengaduan stunting. Pertama, ketidakmampuan petugas faskes untuk identifikasi risiko yang tepat terhadap balita rawan stunting. &rdquo;Misalnya, ada petugas kesehatan tidak kompeten sehingga kasus stunting tidak terdiagnosis atau terlambat penanganan,&rsquo;&rsquo; tutur Agus. Kedua, lanjut dia, penyimpangan prosedur pemeriksaan pertumbuhan balita sehingga data seperti tinggi dan berat badan dimanipulasi atau tidak dicatat dengan benar. Ketiga, tidak mendapatkan akses pelayanan. &rdquo;Ini contohnya bisa berupa tidak diberikannya layanan yang dapat diperlukan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah kepada pasien stunting,&rsquo;&rsquo; ujar Agus Muttaqin, yang mantan wartawan itu. Menurut Agus, seluruh warga Jawa Timur memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam penanganan stunting. Berbagai tindak maladministrasi seperti ketidaktepatan identifikasi, penyimpangan prosedur, hingga tidak mendapatkan akses pelayanan, dapat diadukan ke Ombudsman. &rdquo;Kami terbuka terhadap aduan-aduan masyarakat. Apalagi saat ini ada program penanganan stunting. Silakan lapor ke kami melalui nomor WA 0811-9593-737 atau langsung ke kantor di Jalan Ngagel Timur 56 Surabaya, apabila anda mengalami keluhan layanan dalam bentuk apapun,&rsquo;&rsquo; ujar Agus Muttaqin. Selain itu, lanjut Agus, Ombudsman membuka kanal online pengaduan stunting. Yakni, call center 117, telepon gratis (free call) 0800-1-137-137, WA kantor pusat 0821-3737-3737, email pengaduan@ombudsman.go.id, atau form pengaduan online https://ombudsman.go.id/pengaduan/. Sementara itu, Kabid Kesejahteraan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang Gunawan Djoko Untoro mengatakan, Kabupaten Malang memiliki 20 program penurunan angka stunting. Di antaranya, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), jaminan persalinan (Jampersal), manajemen terpadu balita sakit (MTBS), kemitraan bidan dan dukun, penyeliaan fasilitatif dan bimbingan teknis, audit maternal perinatal (AMP), program pencegahan penularan ibu ke anak (P3IA). Selanjutnya, pelayanan anak usia sekolah, pelayanan remaja, konselor ASI, pemberian makan bayi dan anak untuk kader kesehatan, bulan timbang, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, monitoring garam, imunisasi, posyandu, ANC terpadu, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). &lsquo;&rsquo; &rdquo;Kami mengapresiasi inisiatif Ombudsman ikut mengawasi pelayanan dari program-program kami tersebut,&rsquo;&rsquo; ujar Gunawan.

Ombudsman RI Jawa Timur ngantor di balai desa untuk memantau sekaligus mengawasi pelayanan dalam penanganan stunting

Awasi Stunting, Ombudsman Jatim Turun ke Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-154128-3943059900.jpg" alt="BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sampai dengan 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar Rp 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, BPJS Kesehatan wajib membayar kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan. Dan klaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) paling lambat 15 hari kerja sejak berkas klaim diterima lengkap. &rdquo;Tercatat pada 2023, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan kalender yaitu 12,29 hari kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Sesuai fakta dan data, kami tegaskan kembali bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang menyatakan pembayaran klaim ke rumah sakit dirapel dalam 3-6 bulan. Kami juga berterima kasih kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam upaya percepatan pengajuan klaim,&rdquo; ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, Selasa (14/5). Rizzky mengimbau kepada FKRTL untuk segera memenuhi syarat pembayaran klaim layanan peserta JKN sesuai dengan ketentuan. Itu agar BPJS Kesehatan dapat terus membayar dengan tepat waktu. BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi di bidang klaim dengan menerapkan smart claim untuk mempercepat proses klaim yang diajukan rumah sakit. Klaim tersebut dapat dibayarkan, yang mana merupakan langkah signifikan dalam membantu cashflow rumah sakit. &rdquo;Dengan ketepatan pembayaran klaim juga secara tidak langsung dapat membantu menjaga keberlangsungan Program JKN,&rdquo; ujar Rizzky Anugerah. Rizzky juga mengatakan, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah diaudit mencapai aset bersih sebesar Rp 56,67 triliun atau mencukupi 4,28 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Kondisi itu bisa dikatakan masih sehat dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 yang menyebutkan DJS harus mencukupi minimal 1,5 bulan pembayaran klaim. &rdquo;Berdasar data DJS Kesehatan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa tidak benar jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan defisit. Dengan kondisi keuangan DJS Kesehatan yang sehat tentu tidak ada istilah gagal bayar klaim sampai saat ini. Tentu kami berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan ke depannya agar layanan di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN tetap terpenuhi,&rdquo; papar Rizzky. Keberlangsungan Program JKN harus tetap terjaga. Hal itu menurut dia, membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayar iuran JKN. Dengan iuran yang terkumpul, terdapat kepastian DJS Kesehatan yang kuat sehingga fasilitas kesehatan dapat terus melayani peserta JKN tanpa hambatan.

Sampai 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan Rp 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN

Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/ari-baskoro-1579708372.png" alt="Ari Baskoro" width="100%">
<figcaption>Ari Baskoro</figcaption>
</figure> SEJAK&nbsp;awal 2024, perlahan tapi pasti insiden DBD melonjak dari waktu ke waktu. Hingga minggu ke-14, total kasusnya telah melampaui 60 ribu. Angka kematiannya pun telah mencapai 455 kasus. Meningkatnya kasus DBD sejatinya diprediksi jauh hari sebelumnya. Hal itu merupakan masalah rutin tahunan saat musim hujan tiba. Namun, tahun ini lonjakan kasusnya jauh melampaui prediksi. Mitigasinya tidak maksimal. Dikhawatirkan, kejadian tersebut merupakan percepatan dari siklus tiga atau empat tahunan. Angka-angka mengkhawatirkan tadi diprediksi terus bergulir hingga Mei 2024. Dengan berakhirnya musim hujan dan hilangnya genangan air, DBD akan menyusut dengan sendirinya. Pola Unik DBD DBD disebabkan virus dengue yang terdiri atas empat macam (serotipe). Dalam bidang medis, DBD dikenal dengan sebutan DEN-1 hingga DEN-4. DEN-2&nbsp;disebut-sebut merupakan serotipe yang paling berbahaya. Bila seseorang pernah mengalami infeksi dengue, &rdquo;jejak&rdquo; virus penyebabnya dapat dilacak. Deteksinya melalui pemeriksaan serologi antibodi yang terbentuk sebagai respons terhadap paparan virus terkait. Dikatakan seropositif bila antibodinya terdeteksi positif terhadap satu di antara empat serotipe tersebut. Antibodinya bersifat protektif seumur hidup terhadap paparan serotipe virus yang sama. Namun, terhadap serotipe lainnya, sifat proteksinya hanya berlangsung hingga sekitar 18 bulan. Setelah periode waktu tersebut, bisa timbul celah bahaya bila terpapar ulang dengan virus dengue yang berbeda serotipe. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014564292/tes-kepribadian-menurut-garis-dahi-intip-arti-dan-hubungannya-dengan-kepribadian-anda">Tes Kepribadian Menurut Garis Dahi: Intip Arti dan Hubungannya dengan Kepribadian Anda!</a> Penularan yang kali pertama terjadi disebut infeksi primer. Pada umumnya, infeksi primer hanya memberikan gejala ringan. Menyerupai gejala sakit &rdquo;flu biasa&rdquo; saja dan sangat jarang menimbulkan gejala yang berat. Karena itulah, hampir tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Namun, hal yang sangat berbeda bisa terjadi bila seseorang mengalami infeksi ulang. Paparan ulang (sekunder) dengan virus yang berbeda serotipe berisiko mendatangkan bahaya. Itulah keunikan penyakit DBD. Antibodi pascainfeksi primer yang protektif terhadap serotipe virus yang sama seolah menjadi &rdquo;musuh dalam selimut&rdquo;. Sebagai sistem pertahanan tubuh, antibodi itu seharusnya segera menyingkirkan lawan berikutnya. &rdquo;Anehnya&rdquo; justru bertindak sebaliknya. Elemen imunitas humoral tersebut malah &rdquo;berkolaborasi&rdquo; dengan serotipe virus yang berbeda. Akibatnya bisa memicu respons imun yang sangat berlebihan dan justru merugikan. Dampak klinisnya bisa sangat berbahaya, bahkan bisa menjurus fatal. Pada kasus demikian, sering kali timbul&nbsp;shock. Bahkan, pendarahan yang tidak terkendali bisa terjadi. Kasus-kasus yang berakhir dengan kematian umumnya melalui mekanisme seperti itu. Akibatnya, dapat terjadi disfungsi organ-organ tubuh yang penting. Bentuk komplikasinya disebut&nbsp;dengue shock syndrome&nbsp;(DSS). Deteksi dini merupakan cara terbaik menghindari komplikasi. Sebab, sulit memprediksi seseorang yang akan jatuh dalam kondisi DSS tanpa suatu pemantauan. Target serangan virus mengakibatkan turunnya kadar leukosit dan trombosit serta &rdquo;kebocoran&rdquo; pembuluh darah di seluruh tubuh. Pola klasik tersebut akan tampak sangat jelas sekitar hari ke-4 sejak diawalinya gejala (umumnya berupa demam). Secara bertahap, level leukosit dan trombosit akan semakin menurun dalam darah hingga akhir hari ke-7 atau awal hari ke-8 yang kemudian bergerak naik kembali. Sebaliknya, kekentalan darah&nbsp;(hemokonsentrasi) yang dinilai melalui pemeriksaan hematokrit akan semakin meningkat. Puncak kekentalan darah umumnya terjadi pada hari ke-5. Saat-saat seperti itulah merupakan fase kritis bagi penderita DBD. Kebocoran pembuluh darah bisa mengakibatkan sebagian besar plasma darah berpindah keluar dari pembuluh darah. Dampak rentetannya mampu menimbulkan&nbsp;shock&nbsp;dan pendarahan hebat hingga berakhir dengan kematian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014564413/4-usaha-kim-hye-yoon-untuk-mencoba-mengubah-masa-depan-byeon-woo-seok-dalam-episode-3-4-lovely-runner">4 Usaha Kim Hye Yoon untuk Mencoba Mengubah Masa Depan Byeon Woo Seok dalam Episode 3-4 &lsquo;Lovely Runner&rsquo;</a> Dari berbagai data di lapangan, keterlambatan membawa berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) merupakan faktor terpenting terjadinya mortalitas. Sering kali warga tidak mengira bahwa demam yang terjadi merupakan bagian dari DBD. Mayoritas masyarakat hanya memberikan obat penurun panas yang menghilangkan gejalanya untuk sementara waktu. Karena itu, setiap gejala demam, terutama bila sudah berlangsung tiga atau empat hari, sebaiknya segera dibawa berobat pada faskes terdekat. Pencegahan Berbicara soal penyakit yang ditularkan melalui nyamuk (Aedes aegypti&nbsp;dan&nbsp;Aedes albopictus), sangat bergantung pada tingkat populasi dan sebaran nyamuk itu sendiri. Kepadatan dan pola mobilitas penduduk juga sangat memengaruhi. Dampak El Nino dan perubahan iklim menjadi faktor penyebab utamanya. Pemanasan global, tingginya curah hujan, dan faktor meningkatnya kelembapan udara&nbsp;merupakan kontributor penting bagi ekosistem yang paling sesuai untuk perkembangbiakan nyamuk&nbsp;Aedes. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang sering didengungkan tidak akan efektif. Dalam situasi lingkungan banjir dan genangan yang terjadi di mana-mana, peran masyarakat sangat terbatas dan tidak mungkin konsisten. Perhatian warga saat ini terpecah terkait dengan agenda politik nasional, lonjakan harga kebutuhan pokok, dan perayaan Idul Fitri. Belajar dari pandemi Covid-19, protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi tulang punggung mitigasinya. Seharusnya epidemi DBD juga ditanggulangi dengan &rdquo;menikahkan&rdquo; PSN dan vaksinasi. Kini vaksin DBD telah tersedia, tetapi masih harus diakses secara mandiri alias berbayar. Vaksin tersebut masih menjadi wacana/pertimbangan untuk dimasukkan dalam program imunisasi nasional (PIN). Mengamati lonjakan dan sebaran penyakit yang mengkhawatirkan dan berpotensi memicu terjadinya wabah, sangat layak dipertimbangkan percepatan vaksinasi DBD dalam PIN tersebut.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ARI BASKORO,&nbsp;Staf pengajar senior&nbsp;di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam&nbsp;FK Unair/RSUD&nbsp;dr Soetomo Surabaya

Sejak awal 2024, perlahan tapi pasti insiden DBD melonjak dari waktu ke waktu. Hingga minggu ke-14, total kasusnya telah melampaui 60 ribu.

Lengah Picu Dampak Buruk DBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/WhatsApp-Image-2024-01-10-at-000455-4237714231.jpeg" alt="Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi saat melakukan kampanye di Ciamis, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi saat melakukan kampanye di Ciamis, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjalankan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi terus melakukan kerja-kerja kerakyatan. Seperti menyapa masyarakat baik melalui forum-forum diskusi maupun secara door to door. Setelah berkeliling di Jawa Barat, Oktafiandi menemukan banyak warga yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan (Faskes), sehingga harus dirujuk ke Purwokerto, Jawa Tengah. ⁠Hal ini disampaikan ketika mengukuhkan dan melaksanakan Training of Trainer (ToT) tim Baraya Kang Okta (BKO) Kecamatan Pamarican dan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. "Di samping fasilitas kesehatan yang minim, nakes (tenaga kesehatan) juga tidak memenuhi, sehingga antrian untuk berobat jadi panjang, dan juga ketika dirujuk ambulans susah," kata Oktafiandi pada Senin (8/1) di Ciamis, Jawa Barat. Oktafiandi mengaku sangat prihatin atas kesulitan yang dirasakan warga. "Saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, karena saya pernah mengalami hal itu ketika saya kecil, ayah saya sakit dan tidak ada ambulans mau dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia," tuturnya. Oktafiandi menjelaskan, kesulitan yang dirasakan warga Jabar tersebut merupakan kesulitan yang juga banyak dirasakan rakyat Indonesia lainnya. "Selama di Kemenkes saya bersama Pak Terawan berkeliling di seluruh Indonesia menemukan hal serupa," jelasnya. Oktafiandi yang juga merupakan caleg PDI Perjuangan untuk DPR RI Dapil Jawa Barat ini menerangkan, ⁠komitmen Ganjar-Mahfud untuk program 1 Desa 1 Faskes disambut baik oleh masyarakat. "Saya berjanji kepada masyarakat untuk membantu 1 kecamatan 1 ambulans. Ketika Pak Ganjar terpilih dan saya terpilih menjadi anggota DPR," janjinya. "Saya tidak akan ambil gaji saya selama 1 tahun untuk merealisasikan ambulans di setiap kecamatan di Ciamis, Kuningan, Banjar, dan Pangandaran," sambungnya. Selain faskes, Oktafiandi juga menerima keluhan terkait pupuk yang sulit ditemukan oleh petani. Menurutnya, Ganjar-Mahfud punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap pertanian. Ganjar-Mahfud menurut Oktafiandi, berjanji kalau pupuk subsidi jumlahnya tidak akan dikurangi dan akan memperbaiki pengelolaan data agar pupuk subsidi bisa tepat sasaran, sehingga bisa menghasilkan ketahanan dan kedaulatan pangan. "Datanya akan diperbaiki agar penyalurannya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh menggunakan pupuk berimbang, kedua pupuk organik sejatinya produksi kita sesuai dengan yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita," paparnya. Lebih lanjut, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani lewat program pemutihan utang dan kredit macet yang sedang dihadapi petani.

Setelah berkeliling di Jawa Barat, Oktafiandi menemukan banyak warga yang mengeluhkan minimnya faskes, sehingga harus dirujuk ke Jawa Tengah

Oktafiandi Prihatin Fasilitas Kesehatan di Jawa Barat Minim, jadi Warga Harus Dirujuk ke Jawa Tengah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Presiden-Joko-Widodo-Meresmikan-RSUP-Ben-Mboi-Menjadi-yang-Terbesar-di-Indonesia-Timur-1912339226.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (06/12). ANTARA/Benny Jahang." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (06/12). ANTARA/Benny Jahang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Joko Widodo pada Rabu (06/12) meresmikan operasional Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang. Saat peresmian tersebut Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa RSUP Ben Mboi yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 420 miliar di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi rumah sakit terbesar di daerah Indonesia Timur. Jokowi mengatakan bahwa RSUP Ben Mboi ini memiliki fasilitas kesehatan (Faskes) terlengkap dan bisa mencukupi pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat NTT. RSUP Ben Mboi ini dibangun diatas tanah seluas 14 hektare dengan luas bangunan 35.000 meter persegi dan menjadikan rumah sakit terluas. Jokowi mengatakan bahwa faskes yang ada di RSUP Ben Mboi ini sudah modern untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT. Jokowi mengharapkan supaya faskes ini terus dijaga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peresmian RSUP Ben Mboi diharapkan dapat menjadi rujukan bagi warga NTT untuk berobat karena faskes dan tenaga medis sudah berkualitas. Hingga mereka tidak harus pergi berobat ke luar daerah, khususnya Jakarta. "Warga NTT sudah tidak perlu lagi pergi berobat ke luar daerah karena saat ini sudah ada rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap untuk pelayanan kesehatan," ujar Presiden Joko Widodo dalam kegiatan yang juga dihadiri Ny Nafsia Mboi, istri dr Ben Mboi dikutip Antara. Presiden mengharapkan semakin banyaknya dokter spesialis di RSUP Ben Mboi, dan bisa menyelesaikan masalah kekurangan tenaga spesialis. ***

Presiden Jowo Widodo resmikan operasional RSUP Ben Mboi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai rumah sakit terbesar di Indonesia Timur.

Presiden Joko Widodo Resmikan RSUP Ben Mboi, Dinobatkan Jadi Rumah Sakit Terbesar di Indonesia Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/bpjs-29-817168373.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak defisit, lembaga tersebut berfokus pada transformasi mutu layanan. Sayangnya, tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) itu tidak bisa maksimal karena ada ego sektoral pemangku kepentingan terkait. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa tahun ini lembaganya berupaya untuk meningkatkan mutu melalui transformasi kualitas layanan. "Per 1 Oktober, jumlah peserta JKN telah mencapai angka yang mengesankan, dengan lebih dari 264,5 juta orang yang telah terdaftar,&rdquo; katanya dalam diskusi di Martapura, Kalimantan Selatan, kemarin (1/11). BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal. Sampai saat ini, terdapat 23.361 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan yang telah bekerja sama. Selain itu, terdapat 3.018 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit dan klinik utama yang telah bekerja sama. "Dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerja sama, masyarakat tidak lagi pusing harus jauh-jauh mencari fasilitas kesehatan terdekat,&rdquo; imbuhnya. Ghufron juga menambahkan, dalam upaya mendukung akses dan kenyamanan peserta, BPJS Kesehatan terus mengembangkan inovasi. Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN yang dapat diakses melalui telepon genggam. Sementara itu, CEO Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiative (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyebutkan, ada dua sisi layanan yang saling bermain. Yang pertama adalah pembiayaan dan yang kedua layanan faskes. "Kalau uangnya ada, diharapkan ada tekanan pada perbaikan suplai (faskes). Harus ada standar servis yang bisa dipenuhi faskes,&rdquo; katanya. (lyn/c7/ttg)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa tahun ini lembaganya berupaya untuk meningkatkan mutu layanan.

264,5 Juta Orang Telah Terdaftar JKN, BPJS Kesehatan Terus Kembangkan Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca2-79404217.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/23). Budi Gunadi Sadikin menyoroti kualitas udara di Jabodetabek dalam kurun 2 tahun terakhir. Budi mengata" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/23). Budi Gunadi Sadikin menyoroti kualitas udara di Jabodetabek dalam kurun 2 tahun terakhir. Budi mengata</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 740 fasilitas kesehatan untuk menangani dampak polusi udara yang buruk di Jabodetabek.&nbsp;Ia menerangkan, fasilitas kesehatan yang disiapkan terdiri dari 674 Puskesmas, 66 rumah sakit, dan Rumah Sakit Persahabatan sebagai Pusat Respirasi Nasional. <div dir="auto">&ldquo;Kita sudah meminta organisasi profesi dan kolegium dokter spesialis paru untuk mendidik dokter-dokter Puskesmas agar paham tentang penyakit paru karena kalau ISPA bisa ditangani di Puskesmas dan kita pastikan alat-alatnya juga ada," ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, jika kasusnya berupa penyakit pneumonia, puskemas di Jabodetabek belum cukup untuk menanganinya.&nbsp;"Kalau masuk kasus pneumonia itu harus ke rumah sakit, itu harus di rontgen, itu juga kita pastikan seluruh rumah sakit Jabodetabek bisa,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012900817/prabowo-gunakan-nama-koalisi-indonesia-maju-jokowi-ya-terserah-nggak-ada-patennya">Prabowo Gunakan Nama Koalisi Indonesia Maju, Jokowi: Ya Terserah Nggak Ada Patennya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 674 Puskesmas yang disiapkan untuk menangani masyarakat yang terdampak polusi udara, ia mengatakan bahwa semua sudah tersebar ke beberapa Kabupaten/Kota. Mulai dari 333 di DKI Jakarta, 44 di Kabupaten Tangerang, 39 do Kota Tangerang, 38 di Kota Depok, 25 di Kota Bogor, 101 di Kabupaten Bogor, 48 di Kota Bekasi, dan 46 di Kabupaten Bekasi 46.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menyiapkan fasilitas kesehatan, Budi menyebutkan bahwa pihaknya juga aktif melakukan kegiatan upaya promotif dan preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda gejala terinfeksi penyakit ISPA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, masyarakat juga diimbau agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita berikan rekomendasi, pakai masker apa yang bisa menyaring PM 2,5 (standar kualitas polusi udara secara umum) karena ini yang paling kecil, kalau di luar bisa pakai masker KF 94 atau KN 95 tapi kalau di ruangan sebaiknya pakai air purifier untuk membersihkan debu dari luar,&rdquo; pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemenkes menyiapkan 740 fasilitas kesehatan untuk menangani dampak polusi udara yang buruk di Jabodetabek.

Kasus ISPA Tinggi karena Polusi Udara, Menkes Sebut Sudah Siapkan 740 Faskes di Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/faskes-2021219185.jpg" alt="Aktivis kesehatan sekaligus Chief Operating Officer Maxquad Dr Hartati B. Bangsa (kiri) memberikan penjelasan soal E-Medical Record di Jakarta (28/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aktivis kesehatan sekaligus Chief Operating Officer Maxquad Dr Hartati B. Bangsa (kiri) memberikan penjelasan soal E-Medical Record di Jakarta (28/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Digitalisasi dunia medis di Indonesia terus dikembangkan. Aturan terbaru adalah penerapan rekam medis elektronik (E-Medis Record). Seluruh fasilitas kesehatan (faskes) wajib menerapkan rekam medis elektronik pada 31 Desember tahun ini.&nbsp; Ketentuan soal rekam medis elektronik tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022. Di dalam aturan tersebut masa transisi berjalan sampai akhir tahun ini. Sehingga seluruh faskes wajib menerapkan rekam medis elektronik selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023. Aktivis kesehatan sekaligus Chief Operating Officer Maxquad Dr Hartati B. Bangsa mengatakan digitalisasi dunia medis di Indonesia sudah tidak bisa dihindarkan. Layanan rekam medis elektronik itu terkait dengan riwayat kesehatan pasien. Nantinya rekam medis elektronik tersebut dijalankan secara terintegrasi.&nbsp; "Mulai dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik, laboratorium, apotik, dan lainnya," katanya dalam diskusi Maxquad E-Medical Record di Jakarta pada Jumat (28/7). Dia mengatakan isu penting dalam penerapan rekam medis elektronik adalah keamanan datanya.&nbsp; Tati mengatakan sistem rekam medis elektronik nantinya akan mengumpulkan seluruh data rekam medis pasien. Meliputi riwayat kesehatan, diagnosa, hasil tes laboratorium, obat yang dikonsumsi, dan lainnya. "Privasi pasien harus dijaga," katanya.&nbsp; Menurut dia, sistem rekam medis elektronik itu sangat penting. Bisa digunakan untuk pemantauan kesehatan masyarakat. Karena bisa mengetahui riwayat kesehatan seseorang. Data tersebut bisa untuk pencegahan atau peringatan dini atas kasus kesehatan tertentu.&nbsp; "Termasuk juga berfungsi untuk menekan kematian ibu hamil dan bayi baru lahir," katanya. Pasalnya data ibu hamil akan direkam setiap kali dia kontrol kesehatan. Penerapan rekam medis elektronik juga wajib dijalankan dari tingkat puskesmas-puskesmas.&nbsp; Dia menjelaskan sosialisasi tentang sistem rekam medis elektronik harus dijalankan dengan baik. Supaya para tenaga kesehatan, termasuk layanan fasilitas kesehatan bisa menjalankannya dengan baik. Soal kepastian apakah rekam medis elektronik apakah benar-benar dijalankan per 31 Desember 2023 atau diperpanjang, merupakan kewenangan pemerintah.&nbsp; Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, aturan soal rekam medis elektronik merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan. Transformasi ini menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat. (*)

Seluruh fasilitas kesehatan (faskes) wajib menerapkan rekam medis elektronik (E-Medis Record) pada 31 Desember tahun ini.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#faskes

Berita Terkini