<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/WhatsAppImage2025-12-09at222521-ezgifcom-resize-1-2924479768.jpg" alt="Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) menjalani sidang vonis di PN Palembang. Mereka divonis penjara 4 tahun 10 bulan atas kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. (ANTARA/HO-Ist)" width="100%">
<figcaption>Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) menjalani sidang vonis di PN Palembang. Mereka divonis penjara 4 tahun 10 bulan atas kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. (ANTARA/HO-Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan divonis penjara 4 tahun 10 bulan. Mereka terbukti bersalah dalam kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. Vonis itu dibacakan Majelis Hakim Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada persidangan PN klas 1 A khusus Palembang yang diketuai Fauzi Isra, Selasa (9/12). Dalam putusannya, ia mengatakan bahwa dalam kasus itu terdapat empat terdakwa. Tiga di antaranya anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, M Fahruddin. Satu terdakwa lagi adalah Kepala Dinas PUPR Nopriansyah.&nbsp; Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B UU Tipikor Tahun 1999 jo Pasal 55 KUHP. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nopriansyah dengan pidana penjara 5 tahun penjara, sedangkan tiga terdakwa lainnya, Umi Hartati, M. Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah&mdash;masing-masing dituntut 4 tahun 10 bulan penjara," kata Hakim Fauzi, sebagaimana dilansir dari Antara. Selain pidana penjara, tiga anggota dewan itu juga dikenakan denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Nopriansyah dikenakan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.&nbsp; Usai mendengarkan putusan majelis hakim, tiga terdakwa menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa Umi Hartati menyatakan menerima atas vonis majelis hakim.&nbsp; Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut empat terdakwa kasus dugaan korupsi fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU dengan hukuman berat, masing-masing 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B UU Tipikor Tahun 1999 jo Pasal 55 KUHP. JPU menuntut Nopriansyah dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, sedangkan tiga terdakwa lainnya, Umi Hartati, M. Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah&nbsp;masing-masing dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. &nbsp;

Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Sumsel terbukti bersalah dalam kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU.

3 Anggota DPRD OKU Sumsel Divonis Penjara 4 Tahun 10 Bulan, Terlibat Suap Fee Proyek Pokir DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Tersangka-Dery-Ridwansah-1JPG-4151758331.jpg" alt="Dua dari enam tersangka OTT di Kalimantan Selatan yakni Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Solhan dan Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah berjalan dihadirkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakart" width="100%">
<figcaption>Dua dari enam tersangka OTT di Kalimantan Selatan yakni Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Solhan dan Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah berjalan dihadirkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakart</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan pasca digelarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang memboyong enam tersangka ke Gedung Merah Putih. Sahbirin diduga meminta fee sebesar 5 persen terkait tiga proyek yang sedang dikerjakan di Pemprov Kalsel. "Sesuai prosedur, yang bersangkutan (gubernur, Red) akan kami panggil dua kali. Jika tidak hadir, akan kami tetapkan sebagai DPO," terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin (8/10). Sahbirin tak langsung dijemput lantaran keterlibatannya baru diketahui saat pimpinan KPK menggelar ekspose pada Minggu (6/10) malam. Dalam OTT itu, KPK telah menahan enam tersangka. Yakni, Kepala PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean. Dua lainnya adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto sebagai pihak swasta. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Konferensi-pers-OTT-di-Kalimantan-Selatan-Dery-Ridwansah-6JPG-353285856.jpg" alt="Barang bukti di tunjukan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti di tunjukan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kasus itu bermula saat KPK menerima informasi mengenai adanya penerimaan hadiah atau janji terkait tiga proyek di Pemprov Kalsel. Yakni, pembangunan lapangan sepak bola terintegrasi senilai Rp 23,2 miliar; kantor samsat senilai Rp 22,2 miliar; dan kolam renang terintegrasi senilai Rp 9,1 miliar. Semua pembiayaan proyek tersebut berasal dari APBD Pemprov Kalsel 2024. Dalam OTT itu, semula KPK menemukan uang Rp 1 miliar. Uang tersebut tersimpan dalam kardus yang dibawa Sugeng untuk diberikan kepada Yulianti di sebuah rumah makan. Pemberian itu atas perintah Solhan untuk dibawa ke kantor PUPR Kalsel. Uang tersebut diterima Ahmad yang dalam perkara itu berperan sebagai penampung uang. &rsquo;&rsquo;Uang ini kemudian rencananya diberikan kepada gubernur,&rsquo;&rsquo; katanya. Dalam proses OTT tersebut, KPK telah memeriksa 17 orang. Dari sana kemudian dikembangkan mengenai dugaan perkara korupsi. Intinya, setiap proyek gubernur mendapatkan jatah fee 5 persen. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PUPR Kalsel mendapat 2,5 persen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4278JPG-3880569484.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti di saksikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers di gedung KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti di saksikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers di gedung KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Peran Solhan dan Yulianti dalam perkara tersebut merangkap sebagai PPK sengaja melakukan rekayasa saat proses pengadaan. Yakni, membocorkan harga perkiraan sementara (HPS), rekayasa e-katalog. Motifnya, hanya perusahaan milik Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto yang menjadi pemenang. Mereka yang dimenangkan dalam tiga proyek senilai Rp 54,5 miliar itu diminta untuk menyetorkan sejumlah fee. Dari pengembangan kasus itu, KPK memperoleh sejumlah temuan. Di antaranya, uang Rp 12,1 miliar dan 500 dolar serta sejumlah dokumen. (elo/c7/bay)

KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap. Dia diduga minta fee 5 persen.

Jadi Tersangka Kasus Suap, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Diduga Minta Fee 5 Persen di 3 Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221111_145608.jpg" alt="Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno. Anggi Mayasari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno. Anggi Mayasari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menangkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendik) Kabupaten Bengkulu Utara, KM. Dia ditangkap terkait operasi tangkap tangan atas kasus fee proyek pembangunan.  ”OTT tersebut dilakukan Ditreskrimsus Subdit Tipikor Polda Bengkulu terkait kasus fee proyek pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara,” kata Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno seperti dilansir dari Antara di Kota Bengkulu, Jumat (11/11).  Selain kepala dinas, pihaknya juga menangkap kasi di Dispendik Kabupaten Bengkulu Utara, SG. Hingga saat ini, keduanya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.  Dalam OTT tersebut, dia menjelaskan, terdapat permintaan oknum pejabat kepada rekanan agar memberikan fee proyek jika tidak ingin proses pencairan sisa anggaran dipersulit. Fee proyek yang diminta para pejabat tersebut terkait pekerjaan yang sudah selesai dan telah serah terima sementara pekerjaan (PHO).  ”Lalu ada permintaan memaksa dari oknum pejabat agar rekanan menyetor sejumlah uang agar tahap pencairan dana proyek tidak dipersulit,” terang Sudarno.  Menurut Sudarno, dalam OTT tersebut, pihaknya menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 11,7 juta, enam unit handphone, dokumen kontrak, laptop, buku tabungan atas nama SA dengan saldo Rp 15 juta. Untuk sementara, keduanya akan dikenakan pasal 12 E Undang-Undang Tipikor dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup.  ”Dari tiga orang yang dibawa ke Mapolda Bengkulu, dua di antaranya adalah oknum pejabat di lingkungan dinas pendidikan Bengkulu Utara, sementara seorang lagi dibawa sebagai saksi,” tutur Sudarno.

Polda Bengkulu Tangkap Kadispendik Bengkulu Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220411_161958.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid menggunakan rompi tahanan digiring petugas usai menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (11/4). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid menggunakan rompi tahanan digiring petugas usai menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (11/4). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aliran fee proyek ke Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid. Jumlahnya mencapai Rp 31,7 miliar.  Dari fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, seperti dilansir dari Antara, Senin (11/4), jaksa penuntut umum KPK membacakan dakwaan terhadap Wahid terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di hadapan Ketua Majelis Hakim Yusriansyah. Terdakwa diduga menerima dana bernilai fantastis melalui sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPRP HSU sejak 2015 hingga 2021.  Pada dakwaannya, JPU mengatakan, ada dua kategori aliran dana yang diterima Wahid. Yakni berupa fee terkait penunjukan kontraktor proyek di lingkungan Dinas PUPRP HSU baik yang diterima langsung maupun melalui ajudan. Di antaranya Plt Kadis sekaligus Kabid Sumber Daya Air PUPRP HSU Rp 2,8 miliar sejak 2017 hingga 2021.  Selain itu dari Kabid Binamarga Dinas PUPRP HSU sebesar Rp 8,1 miliar sejak 2015 hingga 2018, dari Kasi Jembatan Dinas PUPR HSU Rp 18,5 miliar sejak 2019 hingga 2021, dari Kabid Cipta Karya Rp 1,7 miliar sejak 2019 hingga 2021.  Kedua berupa aliran dana terkait penunjukkan ASN sebagai pejabat strategis di lingkungan Pemkab HSU sebesar Rp 510 juta sejak 2018 hingga 2020. Dana-dana itu tidak dilaporkan Abdul Wahid dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada KPK selaku Bupati HSU.  ”Dalam LHKPN terdakwa pada Desember 2020 sebagai bupati harta kekayaan Rp 5,3 miliar,” ujar Tim JPU KPK yang terdiri atas Fahmi Ari Yoga, Hendra Eka Saputra, Rony Yusuf, dan Titto Jaelani.  Terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang, terdakwa disebut telah menempatkan, membelanjakan, atau menggunakan dana tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaaan melalui sejumlah transaksi.  JPU menyebut, Wahid telah membeli belasan aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan, Kabupaten HSU, Provinsi Kalsel diduga menggunakan dana tersebut dengan nilai total Rp 10,9 miliar. Termasuk pembelian lahan dan pembangunan kompleks gedung Klinik Barata di Amuntai. Selain itu, Wahid juga disebut melakukan pembelian kendaraan roda empat senilai Rp 539 juta.  Wahid menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU KPK. Selain perkara pokok tindak pidana korupsi, dia juga dijerat tindak pidana pencucian uang.

KPK Temukan Aliran Fee Proyek ke Bupati HSU Nonaktif Rp 31,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1643290001638_copy_1726x972.jpg" alt="Badruzzaman staf ahli bidang keuangan Bupati Musi Banyuasin saat memberikan keterangan sebagai saksi di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Badruzzaman staf ahli bidang keuangan Bupati Musi Banyuasin saat memberikan keterangan sebagai saksi di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, nonaktif Dodi Reza Alex, disebut meminta uang atau jatah fee dari empat paket proyek infrastruktur di Dinas PUPR setempat. Dodi minta uang itu disiapkan dalam bentuk dolar Singapura.  Pernyataan tersebut disampaikan saksi Badruzzaman, staf ahli bidang keuangan Bupati Muba yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang kasus dugaan pemberian suap kepada Dodi Reza Alex oleh terdakwa Suhandy di PN Palembang, Kamis (27/1).  ”Pak Dodi pernah mengatakan semua jatah fee untuknya (Dodi) agar diberikan melalui saya. Uang tersebut harus dalam bentuk dolar Singapura. Itu benar, Pak,” kata Badruzzaman kepada majelis hakim yang diketuai Hakim Abdul Aziz.  Dia juga diarahkan Dodi menemui Herman Mayori (mantan Kepala Dinas PUPR Muba), untuk menanyakan jatah fee yang menjadi bagiannya tersebut. Sebab berdasar ketentuan yang sudah disepakati, jatah fee proyek untuk Dodi dikelola atau dikumpulkan Herman Mayori.  Setelah permintaan itu disampaikan, Herman merealisasikannya dengan mengirimkan uang senilai Rp 1 miliar melalui Irfan (Kabid di PUPR Muba) dalam pecahan dolar Singapura. Uang tersebut diterima dari Irfan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, pada pekan pertama Januari 2021.  ”Saya tidak tau apakah uangnya dari Suhandy, karena Irfan memberikan kepada saya sebagai titipan untuk bupati. Semua uang itu saya berikan kepada Pak Mursyid (ajudan Bupati),” kata Badruzzaman dalam sidang tersebut.  Kemudian, selang beberapa waktu, Irfan datang kembali mengantarkan uang Rp 1,5 miliar sehingga total Rp 2,5 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura yang juga diberikannya kepada bupati melalui Mursyid. Badruzzaman mengakui, dengan menjalankan permintaan bupati tersebut, sempat mendapatkan proyek di Dinas PUPR Muba yang dikerjakan rekannya.  ”Dari proyek tersebut mendaparkan uang total senilai Rp 440 juta. Tapi sudah saya kembalikan semua uangnya ke KPK beberapa pekan lalu,” ucap Badruzzaman.  Sebelumnya, Herman Mayori saat menjadi saksi dalam dalam sidang pada Kamis (20/1) mengatakan, uang yang diterima Dodi Reza Alex melalui Badruzzaman tersebut sebagai bagian komitmen fee dari terdakwa Suhandy. Hal itu supaya dimenangkan dalam proses lelang untuk mendapatkan empat proyek infrastruktur di Bidang SDA Dinas PUPR Muba tahun 2021.  ”Saya menyuruh Irfan mengantarkan uang tersebut ke Acan (Badruzzaman) untuk diberikan ke Bupati Dodi,” ujar Herman.  Dalam kasus tersebut terdakwa Suhandy didakwa JPU KPK memberikan uang senilai Rp 4,4 miliar kepada Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex. Pemberian uang tersebut dilakukan Suhandy melalui Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muba, dan  Eddi Umari selaku Kabid SDA dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muba.  Persentase pemberian uang dari setiap proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba tersebut yaitu 10 persen untuk Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk Herman Mayori, dan 2–3 persen untuk Eddi Umari, serta tiga persen untuk ULP, satu persen untuk PPTK dan bagian administrasi lain.  Setelah Suhandy sepakat dengan komitmen fee tersebut, Dinas PUPR Muba melakukan penandatanganan kontrak untuk menetapkan Suhandy sebagai pemenang empat proyek itu pada Maret–April 2021.  Empat proyek tersebut adalah Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar, dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Atas perbuatannya tersebut, Suhandy selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan Dodi Reza Alex, Herman Mayori, dan Eddi Umari yang diduga menerima suap dari Suhandy disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bupati Muba Nonaktif Minta Uang Fee Dalam Bentuk Dolar Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210225_194432.jpg" alt="Sidang kasus fee proyek Kabupaten Lampung Tengah di PN Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (25/2). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus fee proyek Kabupaten Lampung Tengah di PN Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (25/2). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Saksi Darius Hartawan selaku konsultan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus fee proyek di Kabupaten Lampung Tengah mengakui pernah berperan mengumpulkan dana untuk pencalonan Gubernur Lampung.  ”Dana yang dikumpulkan dari rekanan untuk kepentingan pencalonan Mustafa (mantan Bupati Lampung Tengah) sebagai Gubernur Lampung,” kata saksi Darius seperti dilansir dari Antara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (25/2).  Dia mengatakan, saat itu pernah diajak Taufik Rahman selaku Kadis Bina Marga Lampung Rengah ke Jakarta untuk bertemu Mustafa. Pertemuan itu dalam rangka melaporkan keuangan.  ”Selain itu, saya juga ke Jakarta bersama Taufik mengantarkan uang antara Rp 400 juta sampai Rp800 juta,” tutur Darius.  Saksi Darius Hartawan selaku konsultan merupakan satu dari tiga orang saksi yang telah dihadirkan Jaksa KPK di persidangan dalam perkara fee proyek dan gratifikasi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.  Dua saksi lainnya yang dihadirkan KPK merupakan politikus dari Partai Nasdem yakni Ketua PAC Partai Nasdem Lampung Tengah Rinjani dan Sekretaris DPD Nasdem Lampung Tengah Pariyono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/qleoYs7y6Fo

Saksi Kasus Fee Proyek Akui Kumpulkan Dana untuk Pencalonan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dprd-enrekang-bantah-terima-fee-proyek-rp-200-juta_m_.jpg" alt="Ketua DPRD Enrekang Disman Duma usai memberikan kesaksian dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan, di PN Tipikor Makassar, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Enrekang Disman Duma usai memberikan kesaksian dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan, di PN Tipikor Makassar, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Disman Duma menampik tudingan bila dirinya telah menerima uang sebesar Rp 200 juta. Bantahan itu disampaikan saat dirinya dikonfrontir dengan terdakwa Yulianto&nbsp;dalam sidang lanjutan kasus pembangunan proyek peningkatan jalan Kecamatan Baroko di PN Tipikor Makassar, Kamis sore (22/11). "Saya kira Yulianto itu ngigau. Saya sudah katakan dalam persidangan tadi kalau saya tidak menerima uang itu. Dia punya hak kalau mengatakan saya menerima. Saya juga punya hak untuk mengatakan kalau saya tidak menerima," kata Disman&nbsp;selepsas sidang Sebelumnya, Yulianto menyebut jika Disman menerima uang muka Rp 200 juta. Uang itu seharusnya diperuntukan rehabilitasi jalan penghubung lintas Jalan Pebaian hingga Jalan Tombang, Kecamatan Baroko, Enrekang. Dari kucuran anggaran Rp 1 miliar, dana Rp 200 juta diduga diterima Disman dari salah satu terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa tersebut yakni M Arlhy Reza, yang merupakan Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera sekaligus kontraktor proyek tersebut. Dana yang bersumber dari APBD Enrekang tahun anggaran 2015-2016 itu diduga diserahkan di salah satu hotel tahun 2016 lalu. "Kalaupun dia (Yulianto, Red) mengatakan saya menerima, perlihatkan buktinya!" tantangnya. Disman beralasan jika dirinya&nbsp;walk out&nbsp;saat rapat pembahasan anggaran waktu itu. Dia keluar dari rapat karena perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang tidak hadir dalam pembahasan. "Saya sudah nyatakan kalau saya tidak bertanggung jawab dalam pembahasan anggaran. Untuk anggaran di Dinas PU itu saya tidak terlibat, termasuk masalah pengawasan pengerjaannya," jelasnya. Pernyataan berbeda diungkapkan Kuasa hukum terdakwa Arlhy Reza, Kusmianto. Ia menuturkan jika berdasarkan keterangan saksi Yulianto yang merupakan rekanan dari kliennya, Ketua DPRD Enrekang itulah yang kemudian awalnya meminta agar dicarikan perusahaan untuk dipinjam. Tujuannya agar tender proyek bisa dilaksanakan. Dalam perjalannnya, perusahaan terdakwa Arlhy ditunjuk sebagai pemenang sekaligus pelaksana proyek. Namun penunjukan pelaksa proyek itu ada syaratnya.&nbsp;30 persen dari anggaran&nbsp;Rp 1 miliar yang cair harus diserahkan ke Disman. "Setelah penandatangan kontrak, Ketua DPRD menelpon untuk meminta. Dengan pakai bahasa Enrekang yang artinya, sudah cairkah itu uang? Makanya dia langsung datang di hotel dan uang itu diserahkan tunai," terang Kusmianto.

Ketua DPRD Enrekang Bantah Terima Fee Proyek Rp 200 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dprd-enrekang-bantah-terima-fee-proyek-rp-200-juta_m_-1.jpg" alt="Ketua DPRD Enrekang Disman Duma usai memberikan kesaksian dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan, di PN Tipikor Makassar, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Enrekang Disman Duma usai memberikan kesaksian dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan, di PN Tipikor Makassar, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Disman Duma menampik tudingan bila dirinya telah menerima uang sebesar Rp 200 juta. Bantahan itu disampaikan saat dirinya dikonfrontir dengan terdakwa Yulianto&nbsp;dalam sidang lanjutan kasus pembangunan proyek peningkatan jalan Kecamatan Baroko di PN Tipikor Makassar, Kamis sore (22/11). "Saya kira Yulianto itu ngigau. Saya sudah katakan dalam persidangan tadi kalau saya tidak menerima uang itu. Dia punya hak kalau mengatakan saya menerima. Saya juga punya hak untuk mengatakan kalau saya tidak menerima," kata Disman&nbsp;selepsas sidang Sebelumnya, Yulianto menyebut jika Disman menerima uang muka Rp 200 juta. Uang itu seharusnya diperuntukan rehabilitasi jalan penghubung lintas Jalan Pebaian hingga Jalan Tombang, Kecamatan Baroko, Enrekang. Dari kucuran anggaran Rp 1 miliar, dana Rp 200 juta diduga diterima Disman dari salah satu terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa tersebut yakni M Arlhy Reza, yang merupakan Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera sekaligus kontraktor proyek tersebut. Dana yang bersumber dari APBD Enrekang tahun anggaran 2015-2016 itu diduga diserahkan di salah satu hotel tahun 2016 lalu. "Kalaupun dia (Yulianto, Red) mengatakan saya menerima, perlihatkan buktinya!" tantangnya. Disman beralasan jika dirinya&nbsp;walk out&nbsp;saat rapat pembahasan anggaran waktu itu. Dia keluar dari rapat karena perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang tidak hadir dalam pembahasan. "Saya sudah nyatakan kalau saya tidak bertanggung jawab dalam pembahasan anggaran. Untuk anggaran di Dinas PU itu saya tidak terlibat, termasuk masalah pengawasan pengerjaannya," jelasnya. Pernyataan berbeda diungkapkan Kuasa hukum terdakwa Arlhy Reza, Kusmianto. Ia menuturkan jika berdasarkan keterangan saksi Yulianto yang merupakan rekanan dari kliennya, Ketua DPRD Enrekang itulah yang kemudian awalnya meminta agar dicarikan perusahaan untuk dipinjam. Tujuannya agar tender proyek bisa dilaksanakan. Dalam perjalannnya, perusahaan terdakwa Arlhy ditunjuk sebagai pemenang sekaligus pelaksana proyek. Namun penunjukan pelaksa proyek itu ada syaratnya.&nbsp;30 persen dari anggaran&nbsp;Rp 1 miliar yang cair harus diserahkan ke Disman. "Setelah penandatangan kontrak, Ketua DPRD menelpon untuk meminta. Dengan pakai bahasa Enrekang yang artinya, sudah cairkah itu uang? Makanya dia langsung datang di hotel dan uang itu diserahkan tunai," terang Kusmianto.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beredarnya-rekaman-rini-dan-bos-pln-wapres-jk-tidak-ada-soal-fee_m_208897.jpeg" alt="Wapres Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara soal tersebarnya rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. JK mengungkapkan tahu betul persoalan yang dibahas dalam pembicaraan itu. Dia yakin pembahasan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan fee atau jatah proyek. "Hanya mengatur sahamnya yang ada sedikit perbedaan pandangan. Tidak ada soal fee. Saya tahu betul itu," ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (30/4). Pembagian saham tersebut berkaitan dengan skema <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208887/siapa-pak-ari-dalam-rekaman-menteri-rini-dan-bos-pln" target="_blank">investasi</a> kerja sama antara pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) agar dikelola dengan baik. Pembicaraan antara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/30/208631/polisi-belum-terima-laporan-dari-rini-soemarno-soal-pembocor-rekaman" target="_blank">Rini</a> dan Sofyan itu berkaitan dengan proyek kerja sama pembangunan terminal energi terpadu gas alam cair atau LNG dengan PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang menggandeng Tokyo Gas, Mitsui, di Bojonegara, Serang, Banten. Pertamina siap menjadi offtaker dan berusaha mendapatkan saham pada kilang tersebut. JK menjelaskan, proyek penyediaan energi itu dimulai pada 2013. Saat itu JK belum menjadi wakil presiden untuk kali kedua. Dia memastikan bahwa proyek tersebut murni swasta. "Pada 2013 itu kita diskusi. Ada masalah yang akan terjadi pada 2020, 2021, yaitu gas di sekitar Jabar ini habis. Maka harus gas itu didatangkan dari daerah lain," ungkap dia. Tapi, untuk mendatangkan gas tersebut, diperlukan fasilitas regasifikasi. Bila tidak ada fasilitas itu, bisa terjadi masalah. Selain itu, sebelumnya perlu ada fasilitas terminal apung. Namun, membangun terminal tersebut membutuhkan biaya mahal. "Coba cek sama mereka 3 dolar (AS) per mmbtu ini setengahnya dan lebih terjamin. Jadi, lingkup pembicaraan itu saya tahu betul itu tidak ada membicarakan fee, unsur ngaturnya PPP-nya tadi itu," beber JK. Sementara itu, keterlibatan Ari Soemarno, menurut JK, berkaitan dengan kapasitasnya sebagai ahli soal gas. Ari dilibatkan sebatas sebagai tim ahli. "Diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi, tidak ada hubungan. Dan waktu itu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208866/jokowi-diminta-tegas-soal-rekaman-percakapan-menteri-rini-dan-bos-pln" target="_blank">Rini</a> belum jadi menteri. Jadi, tidak ada hubungannya," imbuh JK.

Beredarnya Rekaman Rini dan Bos PLN, Wapres JK: Tidak Ada soal Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terima-fee-rp-44-m-bupati-batu-bara-ditetapkan-jadi-tersangka_m_157241.jpeg" alt="Konfrensi pers OTT Bupati Batu Bara OK Arya Z" width="100%">
<figcaption>Konfrensi pers OTT Bupati Batu Bara OK Arya Z</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menjalani pemeriksaan yang intensif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Bupati Batu Bara Orang Kaya (OK) Arya Zulkarnain bersama empat orang yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) ditetapkan sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan lima orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/9). Adapun selain OK Arya Zulkarnain, empat tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Batubara Helman Hendardi (HH), Sujendi Tarsono (STR) selaku pihak swasta, kontraktor proyek Syaiful Azhar (SAZ) dan Maringan Situmorang (MAS). Dalam kasus ini, OK Arya, Sujendi, dan Hendardi diduga sebagai penerima suap terkait sejumlah proyek di wilayah tersebut. Kemudian Maringan dan Syaiful yang notabene kontraktor diduga sebagai pemberi suap. OK Arya disinyalir dijanjikan fee dalam tiga proyek infrastruktur senilai Rp 4,4 miliar oleh Syaiful dan Maringan. Diketahui Maringan menjanjikan fee sebesar Rp 4 miliar untuk pembangunan Jembatan Sentang dengan total proyek Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T. Sementara itu, Syaiful menjanjikan fee sebesar Rp 400 juta atas proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar. "Total KPK amankan uang tunai total 346 juta. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total 4,4 miliar," ungkap Alex. Atas dasar itu, Maringan dan Syaiful disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, sebagai pihak diduga penerima OK Arya, Sujendi dan Helma disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Terima Fee Rp 4,4 M, Bupati Batu Bara Ditetapkan Jadi Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fee proyek

Berita Terkini

3 Anggota DPRD OKU Sumsel Divonis Penjara 4 Tahun 10 Bulan, Terlibat Suap Fee Proyek Pokir DPRD

Jadi Tersangka Kasus Suap, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Diduga Minta Fee 5 Persen di 3 Proyek

Polda Bengkulu Tangkap Kadispendik Bengkulu Utara

KPK Temukan Aliran Fee Proyek ke Bupati HSU Nonaktif Rp 31,7 Miliar

Bupati Muba Nonaktif Minta Uang Fee Dalam Bentuk Dolar Singapura

Saksi Kasus Fee Proyek Akui Kumpulkan Dana untuk Pencalonan Gubernur

Ketua DPRD Enrekang Bantah Terima Fee Proyek Rp 200 Juta

Ketua DPRD Enrekang Bantah Terima Fee Proyek Rp 200 Juta

Beredarnya Rekaman Rini dan Bos PLN, Wapres JK: Tidak Ada soal Fee

Terima Fee Rp 4,4 M, Bupati Batu Bara Ditetapkan Jadi Tersangka

Download Aplikasi JawaPos.com