<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Screenshot-1939-1290679049.png" alt="Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean tetap melanjutkan laporannya terkait kasus &lsquo;bajingan tolol&rsquo;, setelah sebelumnya berniat mencabut laporannya." width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean tetap melanjutkan laporannya terkait kasus &lsquo;bajingan tolol&rsquo;, setelah sebelumnya berniat mencabut laporannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean meluruskan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa bekerja. Menurut Ferdinand, pernyataan Ahok itu menyatakan bahwa jika calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden, Jokowi tidak akan bisa bekerja karena sudah tidak menjadi Presiden lagi. Ia menyebut, Prabowo tidak akan mengikuti arahan dari Jokowi. "Dipastikan Prabowo tidak akan mengikuti Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/2). Senada dengan Ahok, lanjut Ferdinand, Gibran tidak mungkin mengambil porsi kinerja dari Presiden. Sebab, tugas Gibran jika nanti terpilih merupakan wakil presiden. "Karakter Prabowo adalah penguasa yang benar-benar tidak bisa diganggu atau diintervensi oleh siapapun," tegas Ferdinand. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyebut, tidak akan ada visi misi yang bisa dijalankan Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden. Ia berpendapat, semua akan menjadi kehendak Prabowo. "Itulah yang dimaksud oleh Ahok dalam pertanyaannya, 'apakah Jokowi bisa kerja', dan 'apakah Gibran bisa kerja. Pernyataan Ahok itu tentang masa depan, bukan masa lalu," ungkap Ferdinand. "Jokowi sudah bekerja di masa lalu, tapi bila Prabowo menjadi Presiden, Jokowi tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa mengganggu Prabowo. Demikian juga Gibran, tidak akan bisa bekerja. Karena karakter Prabowo adalah penguasa yang tak bisa diganggu siapapun," imbuh Ferdinand. Sebagaimana diketahui, beredar video di media sosial, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlihat berada dalam suatu forum tengah berbincang dengan masyarakat. Dalam forum itu, Ahok bertanya tentang kinerja Gibran selama dua tahun menjadi Wali Kota Solo yang membuatnya khawatir dengan penunjukkan Gibran sebagai cawapres. "Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma dua tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan," ungkap Ahok. "Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?" sambungnya. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu juga bertanya, apakah selama ini Jokowi bisa kerja atau tidak. Sebab, dirinya merasa tahu betul kinerja mantan koleganya tersebut. "Terus Ibu pikir, Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," pungkas Ahok.

"Terus Ibu pikir, Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," pungkas Ahok.

Politikus PDIP Jelaskan Maksud Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ferdinand-demokrat.jpg" alt="Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan" width="100%">
<figcaption>Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan 'bajingan tolol'. Ia mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung sudah naik ke tahap penyidikan sejak 17 Oktober yang lalu. Atas laporannya itu, Rocky disangkakan Pasal 28 Juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1956. &ldquo;Saya berpikir untuk mencabut laporan dan tidak menindaklanjutinya lagi. Saya bertanya Rocky salah atau memang benar ya?&rdquo; kata Ferdinand melalui akun X (sebelumnya Twitter), dikutip pada Selasa (31/10/2023). Diketahui, sekitar bulan Juli yang lalu, Polri menerima 24 laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Beberapa diterima oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Jokowi. Salah satu pelapor itu adalah politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean dengan laporan nomor LP/B/4465/VIII/2023/Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2023. Sementara itu, Bareskrim Polri menginformasikan, bahwa status perkara dugaan penyebaran berita bohong Rocky Gerung telah dinaikkan ke tahap penyidikan, artinya sudah ditemukan unsur pidana. &ldquo;Saudara RG sebagai terlapor saat ini tentu saja akan secara formil kita panggil lagi, setelah penyidik mengumpulkan hasil-hasil penyidikan saksi-saksi, itu akan kita panggil saudara RG,&rdquo; kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani, Senin (30/10/2023). Sejak putra sulung Jokowi yang juga Politisi PDIP, Gibran Rakabuming menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto, hubungan Jokowi dan PDIP diduga kian memanas. Dengan manuver politik keluarga Jokowi itu, Ferdinand menjadi ragu untuk melanjutkan laporannya. Terkait unggahannya di X, warganet ramai menimpali. Salah seorang warganet menjawab, &ldquo;Cabut aja bg.... nyape2in.... gk ada gunanya hehe,&rdquo; komentar akun X @JohnAquinoo. Hal itu lantas langsung dijawab oleh Ferdinand Hutahaean, &ldquo;kayaknya gitu aja ya&rdquo;.

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan bajingan tolol

Soal Umpatan 'Bajingan Tolol', Ferdinand Hutahaean Politikus PDIP: Rocky Gerung Salah atau Memang Benar Ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Profil_Rocky-Gerung_MIFTAHUL-HAYAT-04-869841549.jpeg" alt="Pengamat Politik Rocky Gerung" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Rocky Gerung</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, berniat akan mencabut laporannya terkait kasus ucapan Rocky Gerung &lsquo;bajingan tolol&rsquo;. Melalui media sosial X (dulu Twitter) pada Senin (30/10), Ferdinand Hutahaean menyampaikan keresahannya, apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung. Sebelumnya, sekitar bulan Juli yang lalu, Polri menerima 24 laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Beberapa diterima oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Jokowi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013172125/kasus-ucapan-bajingan-tolol-naik-ke-tahap-penyidikan-polri-akan-kembali-periksa-rocky-gerung">Kasus Ucapan Bajingan Tolol Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Akan Kembali Periksa Rocky Gerung</a> Salah satu pelapor itu adalah politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean dengan laporan nomor LP/B/4465/VIII/2023/Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2023. Atas laporannya itu, Rocky disangkakan Pasal 28 Juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1956. Kemudian pada hari Senin (30/10), Bareskrim Polri menginformasikan, bahwa status perkara dugaan penyebaran berita bohong Rocky Gerung telah dinaikkan ke tahap penyidikan, artinya sudah ditemukan unsur pidana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965335/rocky-gerung-bongkar-pemicu-konflik-yang-terjadi-di-pulau-rempang">Rocky Gerung Bongkar Pemicu Konflik yang Terjadi di Pulau Rempang</a> &ldquo;Saudara RG sebagai terlapor saat ini tentu saja akan secara formil kita panggil lagi, setelah penyidik mengumpulkan hasil-hasil penyidikan saksi-saksi, itu akan kita panggil saudara RG,&rdquo; kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani. Hal itu disampaikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan pada Senin (30/10). Namun ia tak merinci tanggal berapa Rocky Gerung akan kembali dipanggil. Senada dengan hal itu, Politis PDIP, Ferdinand Hutahaean, juga mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung sudah naik ke tahap penyidikan sejak 17 Oktober yang lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965309/kronologi-novi-bule-hampir-dikeroyok-massa-pendukung-rocky-gerung-di-bareskrim-polri">Kronologi Novi Bule Hampir Dikeroyok Massa Pendukung Rocky Gerung di Bareskrim Polri</a> &ldquo;Tapi saya berpikir untuk mencabut laporan dan tidak menindak lanjutinya lagi. Saya bertanya Rocky salah atau memang benar ya?&rdquo; kata Ferdinand melalui akun X. Akhir-akhir ini di situasi politik dan manuver politik keluarga Jokowi, Ferdinand menjadi ragu untuk melanjutkan laporannya. Ia bahkan menjadi absurd, dalam arti mempertanyakan, apakah dalam perkara ini Rocky Gerung memang bersalah atau tidak. Kemudian, ia mengaku, dirinya telah menerima Surat Panggilan dari Dirkrimum Bareskrim Polri untuk Selasa besok (31/10). &ldquo;Terkait kasus Sdr Rocky Gerung, saya telah menerima Surat Panggilan Dari Dirkrimum Bareskrim Polri utk Selasa besok. Saya baca bahwa perkara naik ke tingkat penyidikan,&rdquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012962987/profil-dan-biodata-noviana-kurniati-wanita-yang-labrak-rocky-gerung-hingga-berakhir-dikejar-massa">Profil dan Biodata Noviana Kurniati: Wanita yang Labrak Rocky Gerung hingga Berakhir Dikejar Massa</a> &ldquo;Saya sedang berpikir apakah lebih baik saya cabut laporan? Menurut kalian Rocky Gerung salah apa benar sih?&rdquo; tanyanya kepada pengikutnya di media sosial X. Salah seorang warganet menjawab, &ldquo;Cabut aja bg.... nyape2in.... gk ada gunanya hehe,&rdquo; komentar akun X @JohnAquinoo. Hal itu lantas langsung dijawab oleh Ferdinand Hutahaean, &ldquo;keyaknya gitu aja ya&rdquo;. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012962881/tak-hanya-dikejar-massa-usai-labrak-rocky-gerung-noviana-kurniati-kini-jadi-bulan-bulanan-netizen">Tak Hanya Dikejar Massa usai Labrak Rocky Gerung, Noviana Kurniati Kini Jadi Bulan-bulanan Netizen</a> Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean acap kali mengkritisi isu perihal masa jabatan presiden 3 periode, dan dinasti politik melalui postingan akun media sosial X. Ia mengatakan, dinasti politik adalah ancaman bagi demokrasi dan kelangsungan bangsa, dan yang menyetujui dinasti politik adalah pihak-pihak yang akan menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Ferdinand Hutahaean menyampaikan keresahannya, apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung.

Soal Kasus ‘Bajingan Tolol’, Pelapor dari PDIP Ferdinand Niat Cabut Laporan: Kok Rasanya Rocky Ada Benarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ferdinand-igman.jpg" alt="Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dituntut tujuh bulan kurungan penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Jaksa meyakini Ferdinand Hutahaean terbukti bersalah, karena perbuatan telah menimbulkan keresahan yang luas bagi masyarakat. Hal ini karena kata-kata yang ia cuit di akun Twitter miliknya @FerdinadHaean3 yang menyebut 'Allahmu lemah harus dibela'. "Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/4).  Jaksa juga menilai, Ferdinand tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai tokoh publik. Sehingga tuntutan tujuh bulan kurungan penjara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. "Dan sebagai tokoh publik tidak memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat," katanya.  Namun demikian, Jaksa mempertimbangkan dua hal yang dianggap meringankan dalam tuntutan terhadap Ferdinand Hutahaean ini. "Pertama terdakwa belum pernah dihukum, kedua terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan," ungkapnya.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut kurungan tujuh tahun penjara terhadap mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Adapun, Ferdinand dinilai bersalah terkait kata-kata yang ia cuit di akun Twitter miliknya @FerdinadHaean3 karena menyebut 'Allahmu lemah harus dibela'  "Menuntut, agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," kata salah satu Jaksa Penuntut Umum.  Jaksa Penuntut Umum menilai, Ferdinand Hutahaean terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama primer.  Diketahui, ada empat dakwaan yang didapatkan terhadap Ferdinand Hutahaean tersebut. Pertama, terkait dengan penyebaran berita bohong di media sosial yang membuat onar di masyarakat.  Kedua, dia didakwa telah sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketiga, Ferdinand didakwa telah menodai suatu agama.  Keempat, dia didakwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum. Perbuatan itu diduga ditujukan ke beberapa golongan rakyat Indonesia.  Adapun, kasus itu bermula dari trendingnya tagar #tangkapferdinand media sosial Twitter. Pemicunya kicauan Ferdinand yang dinilai mengandung unsur penistaan agama.  Ferdinand saat itu menulis, 'kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya'. Kasus itu kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri. Tak lama setelah menerima laporan polisi, Bareskrim bergerak cepat mengusut kasus tersebut. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

JPU Nilai Ferdinand sebagai Figur Publik Tak Berikan Contoh yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Putusan-Bahar-Bin-Smith-090719-agr-5.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta menilai penyidik Polda Jawa Barat terlalu lamban menangani kasus yang dialami kliennya. Sebab, sampai sekarang penyidik baru melakukan pelimpahan tahap 1, yakni penyeraha berkas perkara kepada kejakaan.  Ichwan bahkan membandingkan kasus kliennya dengan kasus politikus Ferdinand Hutahaean yang berjalan cepat. "Penangannya terlalu lama. Coba banding dengan kasus Ferdinand," kata Ichwan, Minggu (20/2).  "Kami tadi sudah bentuk untuk ajukan praperadilan. Rupanya pihak kepolisian sudah membaca itu, makanya mereka (polisi, red) langsung limpahkan berkas," imbuhnya.  Ichwa memastikan, pihaknya sudah siap menghadapi persidangan. "Soal banyak (jumlah pengacara, Red) nanti, saat dipastikan sudah ada tanggal waktu sidangnya," pungkasnya.  Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat resmi menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Bahar juga langsung dikenakan penahanan.  Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara. Penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Bahar.  "Tadi setelah pemeriksaan sudah didapatkan bukti cukup. Ditingkatkan statusnya dan menjadi tersangka dan sekarang ditahan," kata Ibrahim saat dihubungi, Selasa (4/1).  Ibrahim menuturkan, Bahar juga telah menjalani pemeriksaan dalam perkara ini. Usai pemeriksaan penyidik langsung mengenakan penahanan kepadanya.  Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Pengacara Bandingkan Kasus Bahar bin Smith Dengan Ferdinand Hutahaean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ferdinand-igman.jpg" alt="Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjalani sidang perdana dalam perkara ujaran kebencian dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ferdinand didakwa melakukan ujaran kebencian yang bermuatan SARA di media sosial (medsos), dan melanggar tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Baringin Sianturi menyatakan, perbuatan Ferdinand Hutahaean dapat menyebabkan terjadinya keonaran dan keresahan di tengah masyarakat. Dugaan ujaran kebencian tersebut dia unggah melalui Twitter.  "Terdakwa Ferdinand Hutahaean dilaporkan atas tindakan penyebaran berita bohong dan menyampaikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan atau agama yang dianut di Indonesia melalui media sosial Twitter, sehingga menimbulkan keonaran dan keresahan dalam masyarakat," kata Jaksa Baringin Sianturi membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/2).  Jaksa juga menyebut, unggahan Ferdinand berkaitan dengan kasus Habib Bahar bin Smith tersebut telah menciptakan rasa permusuhan. Jaksa menilai, ada ketidaksukaan Ferdinand terhadap Habib Bahar bin Smith.  "Bahwa isi dari tweet (cuitan) yang diunggah oleh terdakwa tersebut, menciptakan rasa permusuhan dan ketidaksukaan terdakwa terhadap Bahar Bin Smith yang sedang tersangkut masalah hukum, agar Bahar Bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian," papar Jaksa.  Ferdinand Hutahaean juga didakwa dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dakwaan kedua tersebut juga berkaitan dengan kasus yang menjerat Habib Bahar Bin Smith.  "Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," beber Jaksa.  Ferdinand yang juga merupakan pegiat medsos ini didakwa telah sengaja mengeluarkan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Itu lantaran Ferdinand telah membuat cuitan yang dianggap tidak teduh atau menodai agama tertentu.  "Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," ungkap Jaksa.  Atas dasar itu, Ferdinand dinilai telah menyatakan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui akun Twitter. Perbuatannya dapat berpotensi memicu perpecahan antargolongan.  "Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia," ujar Jaksa.  Ferdinand Hutahaean didakwa pertama Primer, dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian subsidiair Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kedua Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Ferdinand Hutahaean Didakwa Sebar Ujaran Kebencian Bernuansa SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ferdinand-demokrat.jpg" alt="Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan" width="100%">
<figcaption>Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menyelesaikan berkas perkara kasus dugaan ujaran kebencian politikus Ferdinand Hutahaean. Penyidik juga telah menyerahkan Ferdinand dan alat bukti ke Kejaksaan.  "Tanggal 24 januari 2022, jam 10 WIB, telah dilakukan penyerahan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka FH dari penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (25/1).  Ramadhan mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tahap I pada Selasa, 18 Januari 2022. Berkas itu dinyatakan lengkap atau P21.  Kemudian, penyidik menyerahkan Ferdinand dan barang bukti ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung melimpahkan langsung ke Kejari Jakarta Pusat.  Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan politikus Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka diputuskan usai penyidik melakukan gelar perkara.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan 17 saksi, serta 21 saksi ahli. Ferdinand juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tersangka.  "Setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidik Ditsiber telah mendapatkan 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga menaikan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka," kat Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/1).  Penyidik juga memutuskan mengenakan penahanan kepada Ferdinand. Dia akan ditahan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.  "Penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Hasil pemeriksaan dokter dari Pusdokkes, layak untuk dilakukan penahanan," jelas Ramadhan.  Ferdinand dijerat Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU nomor 1 tahun 1946. Pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dia terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Berkas Lengkap, Ferdinand Hutahaean Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bareskrim-polri-antara.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (tengah) memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/1/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (tengah) memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/1/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti atau tahap kedua kasus ujaran kebencian bermuatan SARA oleh Ferdinand Hutahaean kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. "Hari ini, tadi pagi tanggal 24 Januari 2022, pukul 10.00 WIB telah dilakukan penyerahan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atas perkara tersangka Saudara Ferdinand Hutahaean dari penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/1). Menurut Ramadhan, pelimpahan tahap II ini setelah sebelumnya penyidik menyerahkan berkas perkara tahap satu ke jaksa penuntut pada hari Selasa (18/1). "Setelah penyerahan tahap satu pada tanggal 18 Januari 2022, berkas dinyatakan lengkap," katanya. Sementara itu, keterangan tertulis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan Ferdinand Hutahaean ada dugaan melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan subsider Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atau Pasal 156a huruf a KUHP, atau Pasal 156 KUHP. Selanjutnya, terhadap tersangka Ferdinand Hutahaean dilakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rorenmin Bareskrim Mabes Polri terhitung mulai 24 Januari sampai dengan 12 Februari 2022. Terkait dengan penangguhan penahanan Ferdinand Hutahaean yang diajukan oleh pengacaranya pada hari Senin (17/1), penyidik Polri menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat pengajuan penangguhan tersebut, sampai akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan tahap dua. Ferdinand Hutahaean dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pada hari Rabu (5/1) terkait dengan cuitannya yang bermuatan ujaran kebencian mengandung unsur SARA. Ferdinand dilaporkan terkait dengan dugaan melanggar Pasal 45a ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 14 ayat (1) dan ayat 2 KUHP. Nama Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan usai mengunggah kalimat kontroversi yang diduga sebagai penistaan agama melalui akun Twitter-nya @FerdinandHaean3 pada 4 Januari 2022. Usai unggahan itu viral, tagar #TangkapFerdinand pun trending di media sosial Twitter. Banyak yang mengecam cuitan Ferdinand Hutahaean atas dugaan penistaan agama. "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA-lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela," demikian tulis Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3. Cuitan Ferdinan tersebut menimbulkan respons warganet hingga memunculkan tanda pagar (tagar) #tangkapFerdinand yang trending di Twitter. (*) &nbsp;

Bareskrim Limpahkan Tahap II Perkara Ferdinand Hutahaean kepada JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dukung-ide-sis-grace-ferdinand-yang-debat-ketum-atau-diwakilkan_m_.jpg" alt="Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku setuju dengan usulan debat parpol." width="100%">
<figcaption>Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku setuju dengan usulan debat parpol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Ferdinand Hutahaean ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Di dalam tahanan, Ferdinand sempat menulis sepucuk surat untuk masyarakat.  Mantan politikus Partai Demokrat itu menyampaikan maaf secara terbuka kepada masyarakat.  Dia menegaskan tak bermaksud menyinggung pihak mana pun melalui cuitannya.  Berikut bunyi surat yang ditulis Ferdinand untuk masyarakat:  Kepada yth.  Seluruh masyarakat warga negara Indonesia, para pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan segenap warga yang saya cintai di manapun berada  Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wr wb  Perkenankan lah saya Ferdinand Hutahaean, pertama sekali dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya dalam berkata secara khusus dalam cuitan saya yang telah menyinggung perasaan sahabat, saudara, dan siapapun yang merasa tersinggung dan tersakiti atas tutur kata saya dalam cuitan saya. Saya dengan rendah hati memohon dimaafkan karena saya tidak ada niat untuk menyinggung atau menyerang pihak mana pun. Sebagai seorang muslim saya justru ingin menegaskan bahwa tiada lain tempat berlindung kecuali Allah SWT.  Atas kekhilafan saya, mohon dimaafkan dan bimbing saya agar ke depan semakin menjadi seorang yang lebih baik beragama dan bertutur kata.  Sekali lagi mohon saya dimaafkan dan mohon doakan saya agar mampu menjalani proses hukum ini dengan baik.  Demikian, atas kemurahan hati sahabat, saudara, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan semua pihak saya ucapkan Terima kasih  Wassalamualaikum wr wb  Ferdinand Hutahaean

Ferdinand Tulis Surat Terbuka Soal Kasus 'Allahmu Lemah', Ini Isinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ferdinand-demokrat.jpg" alt="Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan" width="100%">
<figcaption>Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Ferdinand Hutahaean mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dia sebelumnya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.  "Hari ini rencana mengajukan. Tetapi saya sudah siapkan semua. Terlebih dahulu saya koordinasikan dengan beliau," kata pengacara Ferdinand, Ronny Hutahaean saat dihubungi, Senin (17/1).  Permohonan penangguhan penahanan ini juga telah dikoordinasikan dengan pihak keluarga Ferdinand. Namun, belum diketahui siapa penjamin yang akan diajukan. "Nanti kita sampaikan. Justru itu kami lagi rangkumkan semua, siapa yang menjadi penjamin karena beliau saya sampaikan semuanya hari ini," jelas Ronny.  Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan politikus Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka diputuskan usai penyidik melakukan gelar perkara.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan 17 saksi, serta 21 saksi ahli. Ferdinand juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tersangka.  "Setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidik Ditsiber telah mendapatkan 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga menaikan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka," kat Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/1).  Penyidik juga memutuskan mengenakan penahanan kepada Ferdinand. Dia akan ditahan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri. "Penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Hasil pemeriksaan dokter dari Pusdokkes, layak untuk dilakukan penahanan," jelas Ramadhan.  Ferdinand dijerat Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU nomor 1 tahun 1946. Pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dia terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. (*)

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ferdinand hutahaean

Berita Terkini