<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/AHY-23-860504294.jpg" alt="Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menghiri Forum Diskusi Group (FDG) terkait pembiayaan infrastruktur di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menghiri Forum Diskusi Group (FDG) terkait pembiayaan infrastruktur di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama menggandeng British Chamber of Commerce (BritCham) Indonesia berencana menggelar International Conference on Infrastructure (ICI) pada 11&ndash;12 Juni 2025. Konferensi ini bertujuan mengidentifikasi peluang dan merumuskan solusi konkret terkait pembiayaan infrastruktur, pengembangan kota cerdas dan berkelanjutan, serta ketahanan dan transisi energi. Mengawali acara digelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan lebih dari 100 pelaku usaha nasional maupun multinasional. FGD menjadi forum strategis untuk memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menyelaraskan rencana prioritas nasional dengan keahlian sektor swasta, guna mendorong inovasi serta menjawab tantangan kompleks. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi pentingnya memadukan wawasan dari institusi-institusi internasional serta peran strategis kerja sama global untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. &ldquo;Kita ingin memperkuat kemitraan jangka panjang karena ini menjadi hal esensial. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, dengan pengembangan yang terintegrasi dan konektivitas global yang kuat, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia yang luar biasa,&rdquo; ujar Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Menyoroti pentingnya penyelarasan visi strategis pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dengan masukan praktis dari pelaku usaha, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. &ldquo;FGD ini merupakan platform strategis untuk menyinergikan prioritas pemerintah dengan wawasan praktis dari sektor swasta. Melalui kolaborasi multisektor, kita dapat mengidentifikasi hambatan sistemis, memperluas solusi yang berdampak, sehingga memastikan pembangunan infrastruktur yang adaptif dan inklusif,&rdquo; ungkap Deputi Rachmat Kaimuddin. Menurutnya, pemerintah akan terus memperbaiki regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. "Kami menyambut baik dukungan komunitas bisnis internasional, dan mengapresiasi BritCham yang telah mengambil peran kepemimpinan dalam inisiatif ini,&rdquo; tambahnya. Chairman BritCham Indonesia sekaligus CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membentuk kemitraan infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang. &ldquo;Dialog antara sektor publik dan swasta ini sangat penting untuk mewujudkan visi kebijakan menjadi langkah nyata. FGD ini tidak hanya mengungkap berbagai hambatan praktis, tetapi juga membuka peluang dan ruang baru melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. BritCham bangga menjadi fasilitator diskusi strategis dalam FGD ini yang menjembatani berbagai perspektif sekaligus mendorong kerja sama untuk membuka peluang baru serta mempercepat pengembangan infrastruktur di Indonesia,&rdquo; tutup Donny. &nbsp;

Pemerintah terus memperbaiki regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Bersama BritCham Bakal Gelar Konferensi Terkait Solusi Kongkrit Pembiayaan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/IMG-20241120-WA0030-3636959679.jpg" alt="focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. (Humas BPKAD Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. (Humas BPKAD Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Hal tersebut dibahas pada focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. Acara yang berlangsung selama dua hari itu menjadi forum inventarisasi masalah di lapangan. Sebagian peserta berasal dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Jawa Timur Suryo Handoko mengatakan hasil dari FGD menunjukkan bahwa optimalisasi barang milik daerah bisa menjadi langkah yang tepat. Lewat optimalisasi tersebut, potensi PAD muncul. Hanya saja, Handoko menyadari bahwa masih ada barang milik daerah yang statusnya bermasalah. Dalam artian belum clear. &rdquo;Forum ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Menambah pengamanan aset supaya penggunaannya jelas dan tertib,&rdquo; ujar Suryo Handoko dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/11). Lebih lanjut, dia merinci beberapa permasalahan aset yang terjadi di daerah-daerah di Jawa Timur. Salah satunya double pencatatan. Ditemukan kasus pemda mencatat aset padahal sudah diserahkan ke pemprov. &rdquo;Masalah lain, banyak aset daerah yang status sudah dibeli, tapi sertifikat tanah masih digandoli pemilik aslinya. Kami berharap persoalan ini segera teratasi,&rdquo; tambah Suryo Handoko. Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Jawa Timur Herry Indrawanto mengatakan, forum ini penting digelar. Menjadi wadah untuk memberikan gambaran bagaimana persoalan aset di lapangan. &rdquo;Sehingga, langkah untuk menyelesaikan permasalahan bisa disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kami optimistis permasalahan yang dirasa berat pun bisa diselesaikan,&rdquo; tandas Herry.

Pemprov Jatim bahas UU HKPD pada focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya

Hadapi UU HKPD, Optimalisasi Barang Milik Daerah Jadi Langkah Strategis Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Screenshot_2024-09-13-08-25-45-263_comwhatsapp-edit-3975046640.jpg" alt="Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)." width="100%">
<figcaption>Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Menelusuri Kembali Legitimasi Surat Paksa sebagai Instrumen Penagihan Utang: Sebuah Otoritarianisme Terselubung" di Hotel Morrissey Menteng, Jakarta. Membuka kegiatan FGD ini adalah Dr. Susilo Lestari, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Umum DPP IKADIN yang menjelaskan pentingnya pemahaman advokat mengenai penagihan piutang negara menggunakan instrumen Surat Paksa. &ldquo;Penggunaan surat paksa bersifat parate executie, disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena menyematkan irah-irah,&rdquo; ucap Dr. Susilo. Dr. Susilo juga menggarisbawahi pentingnya pembedahan terhadap instrumen surat paksa karena potensinya yang mudah disalahgunakan, &ldquo;Luasnya wewenang Pemerintah ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang," ucapnya. Kepala Research Center dari Indonesia Center for Tax Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., mengontraskan penagihan dengan surat paksa dalam piutang negara dengan perpajakan. &ldquo;Dari segi due process of law, terdapat perbedaan. Di bidang pajak, dilakukan proses penagihan terlebih dahulu dan harus melalui upaya hukum. Ini beda dengan piutang negara yang bisa diterbitkan bahkan ketika Pernyataan Bersama tidak disetujui.&rdquo; &ldquo;Terdapat perbedaan paradigma antara penagihan di bidang piutang negara dan pajak. Kalau di bidang pajak, biaya penagihan itu tidak boleh lebih besar dari utang pajak yang ditagih. Karenanya fokusnya adalah memperoleh pembayaran terlepas dari seberapa kecilnya itu. Hal ini berbeda dari penagihan di bidang piutang negara yang dengan terbatasi ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; ucap perempuan yang kerap disapa Arum itu. Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta ini juga menegaskan adanya permasalahan dari Perppu No. 49 Tahun 1960 yang menjadi dasar penagihan dengan surat paksa ini: &ldquo;Banyak aspek dari Perppu 49 1960 ini sudah ketinggalan zaman dan menimbulkan problematika, seperti Pasal 14 yang memberikan delegasi kewenangan mengatur yang luas dalam membuat peraturan pelaksana. Ini sebenarnya bisa diubah dan diperbaiki jika ada kehendak politis dari DPR," urainya. Di sisi lain, penagihan piutang negara menggunakan surat paksa ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum perdata. Pandangan ini dikemukakan oleh Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Djumikasih, S.H., M.H., yang mengemukakan kontradiksi nomenklatur dalam Pernyataan Bersama. &ldquo;Pernyataan Bersama yang menjadi dasar Surat Paksa ini menarik. Biasanya suatu Pernyataan bersifat sepihak tetapi dalam hal ini dianggap ada kesepakatan dari debitur," tuturnya.&nbsp; Dr. Djumikasih juga menjelaskan kejanggalan dari kedudukan pemerintah dalam penagihan yang menggunakan surat paksa. &ldquo;Piutang Negara ini bisa bersumber dari perjanjian yang berarti Pemerintah bertindak dalam bidang hukum perdata. Tidak seharusnya ditagih dengan instrumen hukum publik seperti surat paksa," ucapnya. Diskusi ini juga diperkaya dengan perspektif hukum hak asasi manusia yang dibawakan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi, S.H., M.H., &ldquo;Pemerintah tidak bisa menggunakan alasan efisiensi dan efektivitas untuk menggunakan surat paksa sebagai alat penagihan piutang negara. Hal ini tidak legitimate menurut norma hukum hak asasi manusia,&rdquo; ucap Eko. &ldquo;Selain alasan yang sah, penggunaan surat paksa untuk penagihan piutang negara ini juga tidak proporsional karena sumber persoalannya lebih kental dengan aspek hukum perdata. Karenanya jika bisa diselesaikan dengan hukum perdata, mengapa diperlukan instrumen semacam ini?," imbuhnya. Eko menyimpulkan bahwa penggunaan surat paksa merupakan kegagalan negara untuk melindungi hak kepemilikan pribadi masyarakatnya. Selain paparan dari segi teoritis, turut hadir dalam FGD ini adalah peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Alfeus Jebabun, S.H., M.H. yang menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dari surat paksa yang sangat nyata. &ldquo;Surat paksa ini bisa menjadi senjata untuk mematikan lawan politik karena dapat diterbitkan sekalipun pihak yang diklaim sebagai debitur membantah keberadaan piutang negara,&rdquo; jelasnya.&ldquo; Akhirnya dijadikan ancaman, kalau tidak mau mengakui piutang negara maka akan diterbitkan surat paksa," imbuhnya. Para narasumber dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu hukum ini sepakat melihat isu ini suatu hal problematik dan, semuanya mengusulkan upaya uji materiil. Kegiatan FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ikadin Legal Update yang berfokus pada hukum penagihan piutang negara yang diselenggarakan pada 10, 11, 17, dan 18 September 2024 di Jakarta. (*)

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)

Gelar FGD, Ikadin Kaji Penerapan Surat Paksa dalam Penagihan Piutang Negara

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/FGD-1018372080.jpg" alt="Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), yaitu Forum Group Discussion yang mengangkat tema &ldquo;Perlindungan Kepentingan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Relasi Dengan Profesi Penagih Hutang&rdquo;" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), yaitu Forum Group Discussion yang mengangkat tema &ldquo;Perlindungan Kepentingan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Relasi Dengan Profesi Penagih Hutang&rdquo;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Proses penagihan dan eksekusi jaminan fidusia di industri pembiayaan menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia. Dengan pendekatan yang transparan dan adil, hal ini dapat memperkuat ekosistem bisnis dan mendukung kelancaran pengelolaan kredit. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014972124/presiden-jokowi-sebut-timnas-sepak-bola-indonesia-akan-gunakan-pusat-pelatihan-di-ikn-pada-september">Presiden Jokowi Sebut Timnas Sepak Bola Indonesia akan Gunakan Pusat Pelatihan di IKN pada September</a> Untuk memaksimalkan manfaatnya, kebijakan dan regulasi yang seimbang&nbsp; sangat penting, sehingga industri pembiayaan dapat terus berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. PT Federal International Finance (FIFGROUP) sebagai salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk yang menyediakan layanan pembiayaan untuk berbagai macam kebutuhan turut hadir dalam mendukung acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), yaitu Forum Group Discussion yang mengangkat tema &ldquo;Perlindungan Kepentingan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Relasi Dengan Profesi Penagih Hutang&rdquo; di Marriott Hotel, Jogjakarta, secara hybrid baik langsung maupun daring melalui Zoom. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di dalam bidangnya, yaitu Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Brigadir Jenderal Veris Septiansyah; Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi; dan Pakar Hukum Jaminan Fidusia Universitas Diponegoro, Siti Malikhatun Badriyah; serta hadir sebagai moderator, yakni Ketua Asosiasi Advokasi Konstitusi, Bahrul Ilmi Yakup.&nbsp; Selain itu, acara ini turut dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang hadir secara langsung dan lebih dari 700 peserta melalui platform Zoom secara daring yang terdiri dari Asosisasi Advokat Konsutitusi, Aparat Hukum Kepolisian, Organisasi dan Asosiasi Para Pelaku Usaha Penagihan, dan karyawan FIFGROUP. Bahrul dalam kata sambutannya menyebutkan saat ini industri pembiayaan tengah dihadapkan dengan banyaknya stigma negatif dari proses penagihan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan dan seluruh pemangku kepentingan. &ldquo;Stigma negatif ini tentu merugikan para pelaku di industri pembiayaan, sehingga sangat penting untuk menghadirkan keberimbangan perlindungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari konsumen, pelaku usaha, hingga bagi para pelaku penagihan,&rdquo;tutur Bahrul. Hadir pada kegiatan tersebut dalam membuka dan memberikan kata sambutannya, yaitu Operation Director FIFGROUP, Setia Budi Tarigan. Dalam kata sambutannya, Budi mengaku sangat bersyukur atas terselenggaranya forum ini karena memberikan kesempatan yang seimbang dalam memberikan perlindungan kepentingan hukum bagi perusahaan pembiayaan. &ldquo;Dalam mengelola kredit macet, proses penagihan dilakukan sebagai upaya mencegah agar tidak terjadinya peningkatan kredit bermasalah, namun, akibat dari stigma negatif itu sendiri menyebabkan timbulnya keterbatasan bagi perusahaan pembiayaan dalam beroperasional, sehingga hal ini dapat berdampak terhadap kesehatan industri pembiayaan itu sendiri secara umum,&rdquo; tutur Budi. Pada sesi diskusi tersebut, materi dibuka oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Brigjen Veris Septiansyah. Veris menyebutkan bahwa sangat penting bagi para pelaku profesi penagihan memperhatikan prosedur yang dilakukan. &ldquo;Seringkali ditemukan adanya tindakan prosedur penagihan yang menggunakan kekerasan fisik ataupun dengan tindakan premanisme, sehingga hal ini lah yang menyebabkan timbulnya sudut pandang negatif terkait dengan prosedur penagihan,&rdquo; kata Veris. Oleh karena itu, menurut Veris para pelaku usaha harus mampu melakukan upaya penagihan sesuai dengan pendekatan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seluruh regulasi yang diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.&nbsp; &ldquo;Seluruh regulasi tersebut menjadi pedoman dasar yang perlu ditaati oleh perusahaan pembiayaan, sehingga upaya penagihan itu dapat dijalankan dengan baik. Tentunya hal ini juga perlu dipahami oleh konsumen bahwa regulasi ini juga mengikat masyarakat yang menjadi konsumen layanan pembiayaan dalam melakukan kewajibannya, seperti pembayaran angsuran dengan tepat waktu dan melunasi hutangnya&rdquo; kata Veris.&nbsp; Sementara itu, menurut Sobandi, secara regulasi prosedur ekseksui jaminan fidusia yang sudah ada saat ini harus dipermudah dan disimplifikasi. &ldquo;Seringkali dari regulasi yang sudah ada mempersulit upaya penagihan maupun proses eksekusi jaminan fidusia. Bahkan ada pelaku profesi penagihan yang dihakimi oleh warga karena melakukan penagihan, ini menunjukkan adanya kelemahan secara regulasi yang menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan dalam penagihan,&rdquo; tutur Sobandi. Dari sudut pandang akademisi yang disampaikan oleh Pakar Hukum Jaminan Fidusia Universitas Diponegoro, Siti Malikhatun Badriyah, pada dasarnya prosedur penagihan dan pengamanan unit jaminan fidusia dapat dilakukan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. &ldquo;Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, namun, perlu diperhatikan keabsahan dari jaminan fidusia itu sendiri yang meliputi dua tahap, yakni pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia,&rdquo; tutur Siti sembari menjelaskan bahwasanya sertifikat ini ditandatangani oleh pihak debitur maupun kreditur, sehingga berlakunya asas asas hukum penjaminan yang ada di dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan tersebut mendapatkan respons positif dari seluruh peserta FGD, sehingga melalui acara tersebut diharapkan dapat memeberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh pemangku kepentingan akan kehadiran suatu bentuk kebijakan atau regulasi yang berimbang terkait dengan proses eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Undang Undang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat. (*)

Proses penagihan dan eksekusi jaminan fidusia di industri pembiayaan menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perus

Pentingnya Keseimbangan Upaya Penagihan dan Perlindungan Konsumen, Asosiasi Advokat Konstitusi Selenggarakan FGD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/500-karyawan-starbuck-gotong-royong-bangun-hunian-di-lombok-timur_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan sarana sanitasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan sarana sanitasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Focus Group Discussion (FGD) inisiasi kerja sama pengelolaan air limbah domestik digelar Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang (DP2CKTR) Sidoarjo bersama dengan pengusaha sedot tinja swasta, pada Selasa (5/3), di Hotel Luminor, Sidoarjo. Program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pengusaha sedot tinja swasta itu guna mewujudkan program sanitasi aman di Sidoarjo. Sesuai Visi-Misi Bupati Sidoarjo 2021-2026 yaitu mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Khususnya misi ke 3 membangun infrastruktur dan ekonomi sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keberadaan pengusaha khususnya pengusaha sedot tinja swasta dalam pengelolaan air limbah domestik di Sidoarjo sangat berpengaruh dan berdampak pada sanitasi aman juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo. &rdquo;Masalah sanitasi aman ini perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat karena juga berpengaruh terhadap pencegahan stunting. Jamban yang sehat bisa mewujudkan zero stunting juga,&rdquo; jelas Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni saat membuka acara FGD yang dihadiri perwakilan pengusaha sedot tinja di wilayah Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Dinas P2CKTR Sidoarjo telah memiliki aplikasi Lestari (Layanan Elektronik Sedot Tinja Periodik) untuk mendukung sanitasi aman yang sudah berjalan sejak 2021. Penyedotan tinja itu dijadwalkan secara berkala dan terjadwal setiap 3 tahun sekali. &rdquo;Layanan Lestari yang selama ini mungkin masyarakat belum tahu bahwa Dinas P2CKTR melayani sedot tinja dengan harga yang cukup ekonomis dengan pelayanan yang maksimal,&rdquo; imbuh Bachruni. Target Pemkab Sidoarjo pada 2025 akan launching pengusaha sedot tinja yang akan menjadi BLUD dan pada 2026 akan dibangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di wilayah Sukodono. Semenara itu, salah satu oengusaha sedot tinja asal Sidoarjo Rifa&rsquo;i mengatakan, selama ini sudah difasilitasi Dinas P2CKTR meskipun ada beberapa kendala. Antara lain kendaraan pengangkut tinja yang dimiliki kurang layak dan jumlah permintaan masyarakat selama ini menurun karena ada perbedaan tarif. &rdquo;Semoga aspirasi kami ini bisa ditampung dan diberikan solusi. Ke depan kami siap bekerja sama dengan Dinas P2CKTR untuk layanan sedot tinja ini,&rdquo; kata Rifai&rsquo;i. Persiapan menuju sanitasi aman 2030 dalam FGD kali ini menggandeng USAID IUWASH Tangguh dimulai dengan paparan materi tim USAID IUWASH Tangguh, penyampaian aspirasi, dan diskusi, dengan pengusaha yang telah terdaftar di Dinas P2CKTR hingga penandatanganan MoU dengan para pengusaha sedot tinja. Dwi Angkasa Wasis, Spesialis Bidang PSE USAID IUWASH TANGGUH mengatakan, melalui kegiatan ini bisa diketahui kondisi dan permasalahan yang ada pada pengusaha sedot tinja. &rdquo;Kami berharap dengan kolaborasi yang maksimal ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tidak terlepas dari lingkungan yang sehat, sanitasi berbasis lingkungan yang baik dan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat di Sidoarjo,&rdquo; harap Wasis.

Focus Group Discussion (FGD) inisiasi kerja sama pengelolaan air limbah domestik digelar DP2CKTR Pemkab Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo Gandeng USAID IUWASH Tangguh Wujudkan Sanitasi Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/WhatsApp-Image-2024-03-03-at-173142-1292855863.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar sosialisasi ETPD bersama badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya." width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar sosialisasi ETPD bersama badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosialisasi Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD terus menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur. Pada Kamis (28/2), BPKAD Jawa Timur menggelar focus group discussion (FGD) di Jember. Pada forum tersebut, BPKAD Jawa Timur mengajak badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya. Materi yang dibahas antara lain tentang layanan pemerintah pada bidang pajak yang berbasis digital. Lalu, analisis dari Bank Indonesia tentang pertumbuhan penggunaan sistem transaksi berbasis digital, serta bentuk layanan perbankan berbasis digital yang memudahkan masyarakat. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, ETPD merupakan program pemerintah pusat yang tertuang pada Keppres dan Permendagri. Pemerintah provinsi memiliki komitmen besar dalam rangka merealisasikan program tersebut. Berbagai layanan berbasis digital sudah diterapkan. &rdquo;Kami yakin, program ini akan menguatkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dan akuntabel,&rsquo;&rsquo; kata Aris Mukiyono. Berbagai layanan berbasis digital itu diuraikan Nurvan, tim dari Bapenda Jatim. Layanan itu antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, retribusi pemanfaatan aset daerah. Ketiganya bisa menggunakan internet banking dan kanal QRIS. &rdquo;Bentuk layanan ini sangat memudahkan masyarakat, mereka bisa melakukan transaksi menggunakan telepon,&rsquo;&rsquo; jelas Nurvan. Dari sekian banyak layanan, pajak kendaraan bermotor merupakan yang terbesar peminatnya. Bapenda juga menggandeng pihak ketiga untuk mendekatkan layanan tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasakan manfaat berupa hemat biaya, waktu, dan mudah dalam penggunaannya. Inovasi layanan yang berbasis digital pun mendorong pertumbuhan pengguna. Fadhillah, analis Bank Indonesia wilayah Jawa Timur merinci pengguna layanan QRIS di wilayah Jember, Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Banyuwangi, terus meningkat. Hal tersebut memberi pengaruh besar pada jumlah nominal transaksi. Dari lima daerah tersebut, Jember merupakan kabupaten dengan tingkat volume transaksi menggunakan QRIS tertinggi. Pada 2022, ada 2 juta lebih transaksi yang menggunakan QRIS. Jumlah itu bertambah menjadi 3,5 juta pada tahun berikutnya. &rdquo;Tren ini merupakan wujud bahwa masyarakat mulai beralih pada transaksi berbasis digital,&rsquo;&rsquo; ungkap Fadhillah. Vice President Digital Banking Bank Jatim M. Machfud Hidayat menambahkan, inovasi layanan transaksi berbasis digital akan mendorong peningkatan implementasi ETPD. Dukungan untuk meningkatkan implementasi di Jawa Timur cukup besar. Integrasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah menjangkau pada berbagai daerah. &rdquo;Dengan begitu, percepatan penerapan ETPD bisa lebih cepat dan optimal,&rsquo;&rsquo; ucap Machfud Hidayat.

Sosialisasi Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD terus menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim

BPKAD Jawa Timur Tegaskan Soal EPTD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/IMG-20240229-WA0029-2275210933.jpg" alt="Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi DI Jogjakarta gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyusunan Peta Jalan Inovasi Pengembangan Provinsi DIJ." width="100%">
<figcaption>Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi DI Jogjakarta gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyusunan Peta Jalan Inovasi Pengembangan Provinsi DIJ.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi DI Jogjakarta yang terdiri atas Sekolah Vokasi UGM, AKN Seni dan Budaya Jogjakarta, serta Fakultas Vokasi UNY, menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi panel expert ke-3. Kegiatan itu dalam rangka Pelaksanaan Program Kemitraan Ekosistem di Daerah Istimewa Jogjakarta dengan tema Penyusunan Peta Jalan Inovasi Pengembangan Provinsi DIJ. Agenda tersebut dilaksanakan pada Kamis (29/2) mulai pukul 09.00 &ndash; 16.00 di Ruang Meeting Hotel UNY Wates, Serut, Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, DI Jogjakarta. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Yakni peluncuran program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di DI Jogjakarta pada 20 September 2023 dan dua kali FGD, pada 21 November 2023 di Sekolah Vokasi UGM dan pada 18 Januari di AKN Seni dan Budaya Jogjakarta. FGD kedua telah berhasil mengkonfirmasi analisis foresight untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di Jogjakarta bersama para narasumber. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/IMG-20240229-WA0034-2756121407.jpg" alt="Tim Konsorsium PTV DIJ yang terdiri atas Sekolah Vokasi UGM, AKN Seni dan Budaya Jogjakarta, serta Fakultas Vokasi UNY." width="100%">
<figcaption>Tim Konsorsium PTV DIJ yang terdiri atas Sekolah Vokasi UGM, AKN Seni dan Budaya Jogjakarta, serta Fakultas Vokasi UNY.</figcaption>
</figure> Dengan tetap melibatkan para pemangku kepentingan penguatan ekosistem kemitraan vokasi, kegiatan itu bertujuan untuk menyusun skenario penguatan ekosistem kemitraan untuk menyusun workforce planning dan innovation planning di DI Jogjakarta. Selain itu, mendiskusikan peta jalan riset pengembangan inovasi daerah yang selaras dengan potensi dan keunggulan DI Jogjakarta dan mendiskusikan skenario yang dibuat tim konsorsium tentang pengembangan produktivitas, inovasi, dan pembentukan pekerja tangguh dalam rangka penyusunan workforce planning. Diharapkan para ahli/panel expert sebagai narasumber dapat memberikan materi terkait data inovasi daerah/DUDI yang sudah dan akan dilakukan, rencana riset pengembangan daerah/DUDI, rencana kerja implementasi klaster inovasi daerah, dan usul ragam inovasi sebagai solusi upaya pengembangan sektor unggulan daerah. Kegiatan itu dihadiri 11 narasumber yang terdiri atas Kadin DI Jogjakarta, Bappeda Kota Jogjakarta, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kulon Progo, Bappeda Sleman, BBPPMPV Seni dan Budaya, Disnakertrans Kota Jogjakarta, Disnakertrans Kabupaten Sleman, Disnakertrans Bantul, dan Disnakertrans Kulon Progo, serta Nalar Institute. Selain itu, sebanyak 12 dosen dan tendik dari tim konsorsium perguruan tinggi vokasi (PTV) DI Jogjakarta yang terdiri atas Sekolah Vokasi UGM, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jogjakarta, serta Fakultas Vokasi UNY, juga mengikuti FGD tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/DSC09990JPG-2423457965.jpg" alt="Tim Konsorsium PTV DI Jogjakarta selenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)." width="100%">
<figcaption>Tim Konsorsium PTV DI Jogjakarta selenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).</figcaption>
</figure> Diskusi FGD dipandu Dr. Anggi Rahajeng, M.Ec., dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Para ahli/panel expert memaparkan potret keadaan antara lapangan kerja dan tenaga kerja serta segala permasalahan di wilayah DI Jogjakarta. Dari segala permasalahan yang ada, muaranya adalah bagaimana pendidikan bisa merespons perkembangan zaman khususnya di era digital. Sehingga, lulusan dari vokasi dapat langsung terserap di dunia usaha dan dunia industri. Namun, tetap dengan memperhatikan potensi dan keunggulan DI Jogjakarta. Hasil dari diskusi akan dipetakan dan dianalisis lebih jauh oleh Tim konsorsium PTV DI Jogjakarta sebagai bahan diskusi selanjutnya terkait pengembangan produktivitas, inovasi, dan pembentukan pekerja tangguh, dalam rangka penyusunan workforce planning di DI Jogjakarta.

Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi DI Jogjakarta selenggarakan FGD susun peta jalan inovasi pengembangan Provinsi Jogjakarta

Konsorsium PTV Jogjakarta Selenggarakan FGD, Susun Peta Jalan Inovasi Pengembangan Provinsi Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/WhatsApp-Image-2024-01-18-at-110938-2931791155.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia dikaruniai potensi panas bumi yang cukup besar. Yakni mencapai 40 persen dari potensi panas bumi di dunia. Untuk mendukung era transisi energi guna memenuhi target net zero emission, potensi panas bumi di Indonesia perlu mendapatkan porsi yang memadai. Yakni dengan menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang bersifat berkelanjutan. Anggota DEN dan Dosen Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada As Natio Lasman mengungkapkan, baru sekitar 10 persen atau 2,4 GW potensi panas bumi yang dimanfaatkan untuk PLTP. Karena itu, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. &rdquo;Dalam upaya ini, seruan dukungan dari berbagai pihak menjadi krusial. Terutama, penting untuk menggandeng universitas dalam mendukung langkah-langkah menuju misi ini. Saya rasa kontribusi pendidikan, terutama melalui peran universitas, akan menjadi pilar utama yang baik untuk mewujudkan visi bersama menciptakan percepatan pengembangan panas bumi,&rdquo; tambah As Natio dalam keterangan resmi. Sejalan dengan hal tersebut, Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Dharma Persada (Unsada) menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Salah satunya dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) khusus mengenai potensi panas bumi. FGD dihadiri berbagai sektor seperti pemerintah, praktisi industri, asosiasi, akademisi, maupun mahasiswa. Kepala Program Studi Teknik Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada Aep Syaepul Uyun mengungkapkan, FGD itu ditujukan untuk berkolaborasi dalam merancang solusi inovatif yang dapat meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi yang berkelanjutan. &rdquo;Kami percaya bahwa universitas memiliki peran kunci dalam memajukan teknologi berkelanjutan, dan energi panas bumi menjadi fokus utama kami saat ini. Melalui FGD ini, kami ingin menciptakan platform kolaboratif untuk mendukung riset inovatif dan pengembangan proyek-proyek yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan,&rdquo; ungkap Aep. Aep menambahkan, di Gedung Rektorat Universitas Dharma Persada itu diharapkan dapat menjadi forum yang produktif untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi antara sektor pemerintah, industri, dan akademisi. Selain itu, merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Dengan menggabungkan perspektif dari berbagai pihak, lanjut dia, FGD itu diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk merangsang pertumbuhan sektor energi panas bumi di Indonesia. &rdquo;Ini sejalan dengan komitmen negara dalam mencapai target energi terbarukan dan net zero emission,&rdquo; tambah Aep. Sementara itu menurut As Natio, kegiatan itu bersinergi menghadirkan berbagai pihak untuk duduk bersama berdiskusi mengenai tantangan dan keuntungan dalam mengembangkan PLTP di Indonesia. FGD dilaksanakan pada 20 Januari dengan menghadirkan pembicara di antaranya Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya, Anggota DEN dan Dosen Universitas Dharma Persada As Natio Lasman, dan Praktisi Industri Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim. Mereka akan membahas dari aspek pemerintah, akademis, dan praktisi, dengan memberikan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan panas bumi di Indonesia.

Mendukung era transisi energi guna memenuhi target net zero emission, potensi panas bumi di Indonesia perlu mendapatkan porsi yang memadai

Potensi Panas Bumi Indonesia Besar Capai 40 Persen dari Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-tiga-kartu-sakti-jokowi-gerindra-masyarakat-tidak-akan-terbius_m_.jpg" alt="Politikus Gerindra Desmond Mahesa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/3)." width="100%">
<figcaption>Politikus Gerindra Desmond Mahesa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu poin yang akan dikawal oleh Komisi III DPR. Dalam waktu dekat ini Komisi III akan menggelar focus group discussion (FGD) terkait pembenahan di tubuh internal koprs bhayangkara itu.  "Salah satu fokus Komisi III adalah reformasi Polri. Jadi, kita akan melakukan FGD-FGD yang berkaitan dengan apa-apa yang hari ini dirasakan masyarakat kurang. Tujuannya dalam rangka memproduksi UU hukum acara pidana ke depan dan perubahan UU," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, Selasa (30/8).  Desmond juga menjelaskan, FGD itu nantinya akan membahas perubahan payung hukum dalam mereformasi institusi Polri. Adapun, payung hukum yang dimaksud adalah pembahasan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Harapannya, reformasi tersebut bisa muncul dengan adanya revisi UU Polri.  Selain itu, lanjut politikus Gerindra itu, FGD juga dilakukan agar produk legislasi yang dihasilkan DPR bisa maksimal. Lantaran, dalam FGD diyakini akan ditemukan masukan atau aspirasi poin-poin baru yang berkaitan dengan aturan serta kinerja Polri.  "Kita juga akan evaluasi sampai saat ini apakah kewenangan Polri dalam UU No 2 tahun 2002 itu tidak cukup, kita akan evaluasi," pungkasnya.

Bakal Gelar FGD, Komisi III DPR Dukung Penuh Reformasi di Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berjalan-tertutup-panelis-tidak-undang-cawagub-dalam-fgd_m_.jpg" alt="Tim fit and proper test Cawagub DKI" width="100%">
<figcaption>Tim fit and proper test Cawagub DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Putaran fit and proper test Cawagub DKI Jakarta terus berjalan untuk merundingkan nama-nama yang masuk dalam bursa orang nomor dua di ibu kota. Dengan Forum Group Discussion (FGD) tim panelis melakukan diskusi namun tidak menghadirkan cawagubnya. Anggota tim panelis fit and proper test, Ubedillah Badrun menjelaskan FGD berjalan secara tertutup. FGD dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat DKI guna mengumpulkan seluruh seluk beluk Jakarta yang harus dipahami oleh Cawagub DKI. "Tujuanya kami ingin mengetahui daya akseptabilitas ketiga Cawagub di mata tokoh masyarakat. Jadi ingin murni tanpa semacam intervensi psikologis cawagub kepada para pemangku kepentingan tersebut. Jadi sengaja tidak dihadirkan," ucap Ubedillah saat dihubungi, Rabu (6/2). Dengan tidak adanya sosok para Cawagub DKI Jakarta di tengah-tengah FGD, diharapkan panelis dapat mendengar masukan yang menyeluruh. Untuk menghindari sikap subjektifitas. Dengan terus mempertahankan sikap objektif dalam menilai para Cawagub DKI, maka panelis pun dapat menguji para calon tanpa kepentingan apapun. Sehingga, panelis pun dapat melihat kapabilitas seorang Wakil Gubernur yang sesuai. "Dalam FGD, kami memperoleh banyak masukan. Terkait sejumlah masalah krusial yang harus dituntaskan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dari soal kemiskinan, transportasi, sampah sampai soal ekonomi secara umum maupun spesifik," tandasnya. Untuk diketahui, FGD telah dilaksanakan di Hotel Aston Priority di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (3/2). Beberapa tokoh Jakarta yang hadir dalam pertemuan itu yakni, Amir Hamzah, (Pengamat Kebijakan Publik), Kamsul Hasan (Ketua Dewan Kehormatan PWI), Yayat Supriatna (Pengamat Tata Kota), Budi Wibowo (akademisi), Sugianto (pengusaha), Rakhmat (Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera), dan M. Sidik (Humanika).

Berjalan Tertutup, Panelis Tidak Undang Cawagub Dalam FGD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fgd

Berita Terkini