<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/LZxiqYOtKvZH2CQTDyZ5gvqozFccK1rsEQFdLEvi-1262113371.jpg" alt="Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Danantara dinilai membawa konsekuensi besar terhadap posisi hukum dan akuntabilitas publik BUMN. Di tengah menguatnya orientasi korporatisasi, karakter publik BUMN disebut tidak boleh tergerus. Akademisi hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin Kalimas melihat,&nbsp;pasca pembentukan Danantara, arah pengelolaan BUMN memang semakin menekankan logika korporasi. Namun perubahan itu, kata dia, tidak serta-merta menghapus kewajiban BUMN sebagai alat negara untuk melayani kepentingan publik. "Pasca Danantara, semangat pengelolaan BUMN memang semakin korporatif. Namun secara konstitusional, karakter publik BUMN tetap tidak dapat dikesampingkan," katanya saat memaparkan hasil riset doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Senin (9/2). "Di sinilah problem akuntabilitas muncul, terutama ketika keputusan pejabat BUMN berdampak langsung pada hak-hak warga negara dalam konteks pelayanan publik,"&nbsp;lanjut Fathudin. Ia menjelaskan, BUMN Persero berada dalam ruang yang unik yang mempertemukan dua kepentingan besar sekaligus. Di satu sisi dituntut efisien dan menguntungkan, tetapi di sisi lain tetap mengemban mandat pelayanan umum. "BUMN Persero tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas dengan logika privat, tetapi juga memuat karakter publik yang melekat dan tidak dapat ditanggalkan," ujar Direktur Kajian dan Riset Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Ketegangan dua logika tersebut, lanjut Fathudin, semakin menguat setelah restrukturisasi besar BUMN dan pembentukan Danantara yang mendorong korporatisasi lebih jauh. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, termasuk Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, telah menegaskan bahwa BUMN tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sebagai entitas privat murni meskipun berbentuk perseroan terbatas. Masalah krusialnya bukan pada status badan hukum BUMN, tetapi pada fungsi dan sumber kewenangan yang dijalankan. "Ketika pejabat BUMN menjalankan kewenangan publik, misalnya dalam konteks pelayanan publik atau penugasan PSO, maka keputusan tersebut secara normatif relevan untuk diuji di PTUN," kata Fathudin. Menurut dia, kondisi pasca Danantara justru menuntut penguatan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas agar transformasi BUMN tidak menimbulkan kekosongan pengawasan hukum. Ia merekomendasikan agar kewenangan PTUN dipertegas sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap kebijakan BUMN. "Transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum. Justru di tengah korporatisasi yang semakin kuat, mekanisme akuntabilitas publik harus diperkuat," ujarnya. Pandangan tersebut disampaikan Fathudin bertepatan dengan keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia melalui disertasi berjudul 'Fungsi Publik BUMN Persero sebagai Rasionalitas Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010&ndash;2025'.

BUMN Persero berada dalam ruang yang unik yang mempertemukan dua kepentingan besar sekaligus. Dituntut menguntungkan, juga jalankan PSO.

Akademisi Soroti Akuntabilitas BUMN Pasca Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/WhatsApp-Image-2024-10-08-at-092952-1553673629.jpg" alt="Pemilihan Ketua Umum Iluni FHUI diharapkan menghasilkan yang terbaik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemilihan Ketua Umum Iluni FHUI diharapkan menghasilkan yang terbaik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang juga alumni FHUI berharap pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) mampu menghasilkan ketua yang terbaik. &rdquo;Saya sangat berharap Pemilihan Ketua Umum Iluni FHUI periode 2024-2027 mampu menghasilkan ketua umum yang terbaik. Dan proses pemilihannya harus bermartabat,&rdquo; kata Arsul Sani di Universitas Indonesia, Depok. Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) akan diselenggarakan pada pertengahan November. Ada beberapa kandidat yang bakal melakukan kontestasi yang menarik. Salah satu kandidat yang kuat dibicarakan antara lain adalah Yusuf Didi Setiarto, alumni FHUI angkatan 1994. &rdquo;So far Didi bagus. Semoga dia bisa menjadi eksekutor yang baik, dan dia juga sudah banyak membawa lulusan FHUI lebih maju ke depannya,&rdquo; kata Indah Nurfitri, salah satu alumni Fakultas Hukum 1976. Senada dengan Indah, salah satu perwakilan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1975, Nunung Nurwahyudi menilai Didi merupakan kandidat utama yang bagus sebagai calon Ketua Iluni FHUI. Didi dinilai memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta menjadi aspirasi para alumni. &rdquo;Didi memiliki prestasi dan dedikasi yang tinggi untuk FHUI,&rdquo; ujar Nunung. Beberapa dari mereka berharap Didi dapat terpilih sehingga IIuni FHUI mampu mengembangkan visi strategis jangka panjang untuk memperkuat peran ikatan alumni. &rdquo;Bisa menggerakkan kekuatan alumni FHUI, dan saya yakin Pak Didi bisa,&rdquo; ujar Nunung.

Anggota Hakim MK Arsul Sani yang juga alumni FHUI berharap pemilihan Ketua Umum Iluni FHUI mampu menghasilkan yang terbaik

Hakim MK Arsul Sani Sebut Pemilihan Ketua Iluni FHUI Harus Bermartabat dan Demokratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/TITI-ANGGRAINI-2-161577477.jpg" alt="Pembina Perludem Titi Anggraini." width="100%">
<figcaption>Pembina Perludem Titi Anggraini.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia selama ini lebih menekankan sebagai prosedur pengambilan keputusan. Padahal, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demokrasi itu bukan hanya soal suara terbanyak atau pemilu. Ini tentang representasi, pemenuhan hak, rule of law, bukan rule by law, dan tentu saja partisipasi. Demokrasi harus menjaga martabat setiap individu, bukan malah melanggarnya atas nama mayoritas," kata Titi dalam diskusi yang diselenggarakan BPIP, Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Titi mengungkapkan, Indonesia terjebak dalam praktik demokrasi yang parsial. Menurutnya, sistem politik Indonesia lebih berfokus pada pemilu dan partai politik sebagai instrumen kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam praktiknya seringkali melupakan prinsip demokrasi yang lebih dalam. Seperti perlunya pengadilan yang independen, penegakan hukum yang konsisten, dan kebebasan dari rasa takut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu masalah utama adalah desain pemilu borongan, dimana pemilu nasional dan pilkada dilakukan serentak dalam waktu yang sama. Sistem ini tidak hanya membuat pemilu lebih rumit dan mahal, tetapi juga melemahkan budaya politik dan hukum di Indonesia," ungkap Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kampanye yang terpusat pada tahun-tahun pemilu, partai politik lebih fokus pada aspek pragmatisme, seperti politik uang dan pembelian suara, daripada memperjuangkan gagasan-gagasan politik yang kuat dan substansial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu serentak ini meminggirkan politik gagasan dan memperkuat politik uang. Publik menjadi sulit fokus karena pemilu terlalu besar dan kompleks. Bahkan, akses politik bagi kelompok minoritas dan marjinal semakin sulit," papar Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Titi memberikan rekomendasi untuk reformasi partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Pertama, ia menyarankan agar UU Partai Politik direvisi untuk mendorong desentralisasi politik dan memperbaiki integritas partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama sistem partai politik kita masih terpusat pada elit, jangan harap kita bisa mendapatkan budaya hukum yang baik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Titi juga mengusulkan reformasi pendanaan politik, di mana negara seharusnya memberikan alokasi dana yang signifikan untuk partai politik guna mendukung kaderisasi dan rekrutmen politik yang lebih berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengusulkan kodifikasi aturan pemilu dan Pilkada, serta pembagian pemilu serentak menjadi dua tahap agar mesin politik partai terus bekerja sepanjang waktu, tidak hanya menjelang pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu serentak dalam satu tahun itu melemahkan partai politik dan budaya hukum kita. Harus ada pembagian agar partai tetap bekerja dan masyarakat bisa mengevaluasi elit politik secara berkala," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, politik uang dalam pemilu di Indonesia dilakukan secara vulgar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tahu pemilu di Indonesia penuh dengan politik uang, dan ini dilakukan secara vulgar. Saya mengusulkan ada mekanisme koreksi yang cepat agar kesalahan-kesalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut," ujar Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Menurutnya, meski teknologi informasi sudah maju, penegakan hukum di Indonesia masih tertinggal karena kurangnya transparansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penegakan hukum bisa lebih baik di era digital ini, tapi masalahnya adalah kemauan dari pihak terkait. Saat saya di KPK, sulit sekali untuk mengkoordinasikan polisi dan jaksa," pungkasnya.</div>

Pemilu serentak meminggirkan politik gagasan dan memperkuat politik uang. Publik jadi sulit fokus karena pemilu terlalu besar dan kompleks.

Titi Anggraini Sebut Sistem Pemilu Borongan Berbiaya Politik Mahal dan Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/SEKJEN-15-3907951769.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi meninjau salah satu stand di acara Days of Law Career (DoLC) 2024 yang diselenggarakan FHUI di Jakarta, Kamis (15/2)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi meninjau salah satu stand di acara Days of Law Career (DoLC) 2024 yang diselenggarakan FHUI di Jakarta, Kamis (15/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan sektor ketenagakerjaan seperti missmatch (ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri) maupun tingkatan link and match (penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan) yang rendah manjadi momok yang tidak ada habisnya. Umtuk itu, langkah mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar Days of Law Career (DoLC) 2024' mengatasi kesenjangan sektor ketenagakerjaan diapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menilai inisiatif mahasiswa UI menggelar DoLC bertema '&rdquo;A Prominent Path to Boundless Possibilities' di Jakarta, Kamis (15/2/2024) bagian dari upaya mempertemukan supply and demand sektor ketenagakerjaan seperti halnya bursa tenaga kerja (job fair) yang biasa rutin digelar Kemnaker. "Kita berterima kasih kepada demand (penerima tenaga kerja) dari berbagai perusahaan yang membuka konter lowongan kerja kepada para mahasiswa yang sebentar lagi mengakhiri masa studinya dan sebagian alumni fakultas hukum, " ujarnya. Menurutnya, berbagai problematika ketenagakerjaan yang terjadi selama ini seperti missmatch maupun link and match disebabkan tak adanya meeting point (titik temu) ekosistem ketenagakerjaan. "Melalui DoLC 2024 ini, diharapkan dapat menjadi titik temu yang tepat antara supply dan demand," katanya. Anwar Sanusi juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan selaku penerima pekerja, ikut terlibat dalam DoLC 2024 kepada para mahasiswa maupun sebagian Alumni yang ingin berkarir lebih luas dan lebih menantang. "Kemnaker siap berkolaborasi sebagai mitra FHUI untuk menyampaikan data-data dan informasi pekerjaan untuk menjadi titian karir mahasiswa yang masih kuliah atau alumni FHUI, " ujarnya.

Melalui Gelaran event DoLC 2024 ini, diharapkan dapat menjadi titik temu yang tepat antara supply dan demand.

Pujian Kemnaker Atas Inisiatif Mahasiswa FHUI Gelar Days of Law Career, Apa Manfaatnya Bagi Pencari Kerja dan Perusahaan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akademisi Universitas Indonesia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan mengutamakan kepentingan nasional dengan berpegang tsguh pada Pancaila. Maraknya intervensi lembaga asing dalam penyusunan regulasi nasional berpotensi mencederai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.  Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian secara global, Indonesia harus memastikan nilai-nilai Pancasila tecermin dalam sistem hukum nasional. Upaya ini akan menghasilkan proses demokrasi yang mengkonsolidasi masyarakat sesuai dengan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika.  “Pada perayaan Dies Natalis ke-98, Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsisten mengawal kokohnya dasar negara yang kita cintai. Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini masih berlangsung akibat pandemi,” ujar Ari Kuncoro saat memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis ke-98 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  Ari turut menekankan peranan penting FH-UI dalam mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. “Hendaknya FH-UI bersiap untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tecermin dalam sistem hukum nasional akan menghasilkan proses berdemokrasi yang mengkonsolidasikan masyarakat dan bukan malah menjadikan masyarakat terpolarisasi” ujarnya.  Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Edmon Makarim menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kepribadian dan kepentingan nasional dalam sistem hukum nasional.  Menurut Edmon, terdapat bentuk intervensi dalam bidang legislasi yang berpotensi menghasilkan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 telah mengidentifikasi jenis dan dimensi ancaman. Hal ini perlu diwaspadai para civitas akademika FH-UI.  “Di sinilah peran pendidikan tinggi hukum harus dilibatkan untuk mengawal NKRI sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah menjadi ikhtiar FH-UI sejak institusi ini lahir,” ungkap Edmon.  Dosen FH-UI Agus Brotosusilo juga menegaskan kebijakan yang terbit akibat intervensi jelas akan memengaruhi kedaulatan dan kepentingan nasional yang akan berdampak pada terciptanya anomi di masyarakat.  Oleh karenanya, seluruh produk hukum di Indonesia wajib berlandaskan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berbagai intervensi asing biasanya dilakukan dengan memengaruhi pemangku kebijakan kunci untuk menyisipkan kepentingannya. Beberapa yang harus diwaspadai, menurut Agus, di antaranya yaitu agen-agen intervensi, seperti lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang menerima donor asing.  &nbsp;

Akademisi UI: Hukum Harus Terus Lindungi Kepentingan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/verifikasi-faktual-kaum-perempuan-di-parpol-masih-sebatas-formalitas_m_184802.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan salah satu peran strategis penjabat kepala daerah adalah berperan sebagai akselerator implementasi program strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  “Penjabat sangat strategis sebagai akselerator implementasi program-program strategis Pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatan periode kedua,” tutur Titi ketika menyampaikan paparan dalam Webinar Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang disiarkan di kanal YouTube Hukum Administrasi Negara FHUI, dipantau dari Jakarta, Jumat.  Peran strategis tersebut disebabkan oleh penjabat yang menjadi pintu masuk bagi legacy atau peninggalan dan prestasi baik Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan. Terlebih, penjabat yang akan mengisi kekosongan untuk sementara merupakan pilihan dari Pemerintah Pusat.  Dengan demikian, penjabat kepala daerah dapat dengan lebih mudah mensinkronkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait program-program strategis yang akan diimplementasikan di daerah-daerah terkait.  Lebih lanjut, Titi juga berpandangan bahwa pemilihan penjabat yang kompeten dan tepat akan mampu memudahkan implementasi dan penuntasan berbagai program strategis dan janji-janji politik yang belum tuntas di akhir masa jabatan.  “Selain itu, penjabat bisa menghindari tekanan politik dan menjaga netralitas aparatur sipil negara yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024 karena posisinya yang tidak terikat pada kelompok politik tertentu,” ucapnya.  Agar penjabat bisa bekerja dengan baik, tutur Titi melanjutkan, maka pengangkatannya mesti sejalan dengan rambu-rambu putusan MK. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan kontroversi, serta diikat oleh mekanisme evaluasi yang terukur.  Di sisi lain, beban ganda penjabat yang juga tetap memangku jabatan utama mestinya dihindari dengan menonaktifkan sementara pejabat ASN dari jabatan utamanya. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan pelayanan publik dapat optimal.  Permasalahan mengenai penghindaran pemerintah untuk melaksanakan putusan MK semakin menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan pragmatis dalam pengisian penjabat serta spekulasi terkait motif resentralisasi bisa semakin menguat.  “Hal ini bisa berpengaruh pada banyak hal, stabilitas politik, keamanan, dan juga dapat berdampak pada stabilitas dunia usaha,” kata Titi.

Titi: Penjabat dapat Akselerasi Program Strategis Pemerintahan Jokowi

FHUI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FHUI