<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/IMG_20240923_105132-654631051.jpg" alt="Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH Lia Kartikasari di Muara Gembong, Kab. Bekasi (23/9). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH Lia Kartikasari di Muara Gembong, Kab. Bekasi (23/9). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara khusus mengelola dana lingkungan hidup selama empat tahun terakhir. Dana itu dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Totalnya mencapai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 24,3 triliun Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH Lia Kartikasari mengatakan, ada beberapa sumber Dana Lingkungan Hidup. Di antaranya dari APBN, lembaga donor seperti Bank Dunia, UNDP, dan lainnya. AdA juga dari kerja sama bilateral negara lain. "Dana lingkungan hidup yang sudah komitmen USD 1,6 miliar (Rp 24,3 triliun)," kata Lia di sela penanaman 5.000 pohon di hutan mangrove Muara Gembong, Kabupaten Bekasi bersama startup FishLog pada Senin (23/9). Lia menjelaskan, upaya konservasi ekosistem dan lingkungan adalah bagian dari kegiatan penyaluran dana lingkungan hidup. Kegiatan lainnya di sektor energi, pemanfaatan lahan, adaptasi bencana, serta kesehatan. Selama empat tahun BPDLH sudah menyalurkan dana lingkungan hidup sekitar Rp 500 miliar. Saat ini dana lingkungan hidup yang ada di kantong BPDLH sekitar Rp 800 miliar. "Karena skema dana lingkungan hidup beragam," tuturnya. Ada yang berupa skema pinjaman. Nominalnya sekitar Rp 1,2 triliun. Selain itu, ada dana dari lembaga donor, yang harus segera disalurkan. Sehingga tidak mampir ke kantong BPDLH dalam tempo yang lama. Selain itu, ada juga dana lingkungan hidup yang cairnya secara berkala. Bisa setahun dua kali, atau tiga kali. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan BPDLH adalah startup FishLog. Co Founder FishLog Abdul Halim menuturkan, mereka menyelenggarakan empat program utama untuk kelestarian ekosistem laut. Di antaranya adalah program literasi keuangan. "Program literasi keuangan untuk ibu atau istri nelayan," katanya. Halim mengatakan literasi keuangan untuk para istri nelayan sangat penting. Supaya mereka bisa melakukan pengelolaan dan pencatatan keuangan dengan baik. Kemampuan ini sangat dibutuhkan, karena nelayan penghasilannya tidak menentu. "Penghasilan para nelayan tergantung musim dan tangkapan," katanya. Menurut Halim, kemampuan literasi keuangan bagi para istri nelayan itu dapat mendukung kelangsungan hidup keluarga nelayan. Termasuk juga membuka akses untuk mendapatkan permodalan dari industri keuangan. Program yang berikutnya adalah pendidikan karakter untuk anak-anak nelayan. Karakter yang ditanamkan adalah rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan kelautan. Jangan sampai keluarga mereka bertumpu pada laut, tetapi anak-anaknya tidak memiliki perhatian terhadap kelestarian lautan. "Program yang lainnya adalah menjaga ekosistem laut. Khususnya menjaga kelestarian hutan mangrove," katanya. Bagi Halim keberadaan hutan mangrove sangat penting. Keberadaan mangrove tidak hanya mencegah abrasi. Tetapi juga menjaga ekosistem hayati dan perikanan.&nbsp;

BPDLH mengelola dana lingkungan hidup. Totalnya mencapai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 24,3 triliun.

Bersumber dari APBN, UNDP, dan Bank Dunia, Dana Lingkungan Hidup Tembus Rp 24 Triliun, Kenali Manfaatnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/IMG-20240923-WA0043-3063593433.jpg" alt="ILUSTRASI Alih fungsi lahan mengkhawatirkan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Alih fungsi lahan mengkhawatirkan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem mangrove menghadapi tekanan yang semakin besar. Diantaranya disebabkan aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, penebangan ilegal, dan pencemaran.&nbsp; Degradasi lahan mangrove itu, tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati. Tetapi juga mengurangi kemampuan wilayah pesisir untuk menahan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan badai tropis. Di sisi lain ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, khususnya di wilayah pesisir. Lahan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami terhadap abrasi pantai. Kemudian jadi tempat pemijahan bagi berbagai jenis ikan, dan penyerap karbon yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, mangrove menjadi komponen vital dalam perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sayangnya kondisi hutan mangrove di Indonesia juga perlu mendapatkan perawatan. Diantaranya lewat program konservasi berupa penanaman pohon di lahan mangrove.&nbsp; Bertepatan dengan Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September, FishLog bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan UNDP Indonesia melaksanakan penanaman 5.000 Pohon Mangrove untuk Perlindungan dan Kesehatan Ekosistem Pesisir di Muara Gembong, Kab. Bekasi pada Senin (23/9). Agenda yang termasuk dalam rangkaian Catalytic Fund Program 2024. Yaitu upaya strategis dalam membangun kesadaran yang lebih luas. Untuk menjadi ajakan konkret bagi industri perikanan lainnya untuk turut serta dalam menjaga ekosistem laut. "Kenapa kami memilih Muara Gembong, karena kami melihat potensi yang cukup besar, bahwa program ini dapat dilaksanakan secara keberlanjutan," ujar COO FishLog Abdul Halim. Dia menjelaskan, FishLog sendiri telah melaksanakan 4 program dalam upaya menciptakan ekosistem berkelanjutan bagi nelayan. Yaitu Program Literasi Keuangan yang ditujukan kepada para istri nelayan, Pendidikan Karakter bagi anak-anak nelayan, Manajemen limbah dan yang terakhir yakni menjaga ekosistem salah satunya melalui penanaman mangrove ini. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah gerakan kolektif di sektor perikanan. Dengan cara menempatkan semangat keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai prioritas. "Supaya bisa memastikan masa depan yang lebih baik bagi industri dan ekosistem laut," tutur Abdul Halim.

Alih fungsi mengurangi kemampuan wilayah pesisir untuk menahan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan badai tropis.

Efek Penebangan Ilegal dan Alih Fungsi Lahan, Hutan Mangrove di Indonesia Hadapi Tekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/fishlog-2-3228717771.jpg" alt="Salah satu FishLog Troops di Timika, Papua." width="100%">
<figcaption>Salah satu FishLog Troops di Timika, Papua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan teknologi di industri perikanan, Fishlog, menerapkan program Work from Anywhere (WFA) secara permanen bagi seluruh karyawannya. Sejak 2020, FishLog telah memperkenalkan konsep WFA sebagai bagian integral dari budaya perusahaan, jauh sebelum isu polusi di Jakarta menjadi keprihatinan utama. Dengan penerapan WFA yang menyeluruh, FishLog menghadirkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi karyawan perusahaan, yang saat ini berjumlah lebih dari 170 orang, dalam menjalankan tugas-tugas tanpa harus terdampak oleh kondisi polusi. "Program WFA telah diterapkan FishLog sebagai bagian penting dari pola kerja perusahaan dan menjadi salah satu pilar dalam strategi pengembangan dan pertumbuhan bisnis kami. WFA memungkinkan karyawan untuk bekerja secara lebih fleksibel dari lokasi pilihan mereka," ucap&nbsp;CEO dan Co-Founder FishLog,&nbsp;Bayu Anggara, dalam keterangannya, Selasa (22/8). Isu polusi udara yang semakin parah di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan sejumlah perusahaan mempertimbangkan kembali model WFA. Fishlog, meski berkantor pusat di kawasan Bogor, perusahaan secara luas dan jangka panjang telah memperhitungkan karyawan yang berasal dari berbagai wilayah lain seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. "Hal ini juga sejalan dengan lokasi bisnis kami yang tersebar di lebih dari 45 titik di Indonesia, sehingga memang kami telah terbiasa untuk bekerja dari mana saja," lanjut Bayu.&nbsp; Dengan program WFA ini, FishLog ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan sehat, serta berharap dapat mendukung pemerintah dalam mengurangi tingginya polusi udara saat ini. "Penerapan konsep ini menjadi permanen bagi seluruh karyawan diharapkan dapat semakin membangun lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta menjadi kontribusi positif, baik terhadap pertumbuhan bisnis, karyawan secara individu dan lingkungan sekitar," ucap Bayu.&nbsp; Hingga saat ini, FishLog telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam bisnis mereka. Perusahaan terus fokus pada pengembangan layanan bisnis serta perluasan ke pasar internasional. Bayu menjelaskan bahwa langkah inovatif melalui model kerja WFA ini telah terbukti membawa dampak baik bagi karyawan Fishlog yang&nbsp; juga hadir di Amerika Serikat. "Kami yakin bahwa fleksibilitas bekerja dari mana saja dan kapan saja tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan bisnis kami di berbagai pasar global," ungkap Bayu. Program WFA dari FishLog ini tidak hanya memberi kebebasan kepada karyawan yang telah bergabung, tetapi juga menjadi benefit bagi para talenta yang tengah mencari tempat untuk mengembangkan diri. "Program WFA ini bukan hanya tentang kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga tentang membuka peluang membangun ekosistem yang berkelanjutan untuk pertumbuhan bisnis, kesejahteraan karyawan, dan pengembangan ekonomi daerah," tutup Bayu.

FishLog ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan sehat, serta berharap dapat mendukung pemerintah mengurangi polusi udara

WFA bagi Perusahaan Swasta Dinilai Tingkatkan Produktivitas dan Hindari Dampak Polusi Udara

fishlog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fishlog

Berita Terkini

Bersumber dari APBN, UNDP, dan Bank Dunia, Dana Lingkungan Hidup Tembus Rp 24 Triliun, Kenali Manfaatnya?

Efek Penebangan Ilegal dan Alih Fungsi Lahan, Hutan Mangrove di Indonesia Hadapi Tekanan

WFA bagi Perusahaan Swasta Dinilai Tingkatkan Produktivitas dan Hindari Dampak Polusi Udara

Download Aplikasi JawaPos.com