Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/IMG_9816-1JPG-3747022495.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kualitas lahan&nbsp;food estate&nbsp;di Merauke, Papua, lebih baik dibandingkan Australia untuk pengembangan kawasan lumbung pangan nasional berbasis produksi skala besar. Dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa" di Jakarta, Selasa, Airlangga mengatakan bahwa hal itu didukung penilaian sejumlah ahli yang menyatakan&nbsp;kualitas tanah di wilayah Papua, lebih baik dibandingkan lahan pertanian Australia. "Kalau dari berbagai&nbsp;expert&nbsp;(ahli) dari Australia mengatakan tanah di Merauke dibandingkan Australia itu lebih baik sehingga mereka para ahli dari Australia juga percaya bahwa Merauke bisa dikembangkan menjadi lumbung pertanian," kata Airlangga. Pemerintah, lanjut Airlangga, terus mendorong berbagai program strategis pangan, termasuk pengembangan&nbsp;food estate, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis. Dalam pengembangan&nbsp;food estate, Airlangga menegaskan pentingnya penerapan&nbsp;modern farming&nbsp;guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global. Ia menjelaskan salah satu fokus pengembangan di Merauke adalah komoditas tebu yang terintegrasi dengan produksi etanol, sejalan dengan agenda transisi energi dan hilirisasi sektor pertanian nasional. Para ahli dari Australia, kata Airlangga, meyakini lahan Merauke sangat potensial karena tebu diyakini sebagai tanaman indigenis Papua dengan adaptasi lingkungan yang baik dan produktivitas tinggi. Berdasarkan kajian tersebut, mereka menilai dengan metode budidaya sama, hasil panen atau&nbsp;yield&nbsp;di Merauke berpotensi lebih tinggi dibandingkan Australia. "Mereka melihat bahwa&nbsp;yield&nbsp;dan yang lain dengan metode yang sama. Merauke bisa menghasilkan lebih baik dari pada Australia. Nah inilah yang menjadi tantangan kita ke depan," ucapnya. Airlangga menyebut potensi besar itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk membangun sistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis kawasan&nbsp;food estate. Selain biodiesel, pemerintah juga mendorong pengembangan etanol berbasis tebu untuk campuran bensin seperti E5 (etanol 5 persen) dan E10 (etanol 10 persen) guna mendukung ketahanan energi nasional. Kebutuhan etanol untuk campuran tersebut diperkirakan mencapai dua hingga tiga juta kiloliter, yang dinilai ideal dipenuhi melalui produksi terintegrasi dari kawasan&nbsp;food estate&nbsp;Merauke. Untuk mendukung intensifikasi, pemerintah memperkuat aspek pupuk, irigasi, mekanisasi, dan penyediaan bibit unggul sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian modern. Airlangga juga menegaskan riset bibit berbasis genom menjadi&nbsp;game changer&nbsp;yang harus didorong, karena menentukan daya saing produksi pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang berkelanjutan.

Para ahli dari Australia, kata Airlangga, meyakini lahan Merauke sangat potensial karena tebu diyakini sebagai tanaman indigenis Papua.

Airlangga Klaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/EdTUSjspYIkq5qVL8mkw0mE9zhQh0OyzR2cGR9jF-3251364963.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja di Merauke akhir 2024 lalu. (Humas Kementan)" /> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan proyek pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kebun Tebu di Merauke, Papua, yang menuai penolakan. Ia menekankan, pembangunan harus dijalankan dengan tetap memerhatikan sisi kemanusiaan. "Tanah adat bukan komoditas, tapi identitas dan sumber hidup masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan intimidasi dan perampasan berkedok pembangunan. Pembangunan harus memanusiakan manusia, bukan menggusur mereka," kata Andreas kepada wartawan, Minggu (20/9). Pernyataan itu merespons laporan Komnas HAM, Greenpeace, dan sejumlah lembaga masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM, intimidasi terhadap masyarakat adat Yei, atas penggusuran paksa, serta kerusakan lingkungan yang diduga terjadi akibat proyek PSN Kebun Tebu di Merauke.&nbsp; Andreas menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang dialami warga setempat.&nbsp;"Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi XIII DPR RI mendesak Pemerintah menghentikan sementara aktivitas PSN Kebun Tebu di Merauke sampai ada kepastian perlindungan hak masyarakat adat Yei," tegasnya. Andreas menyebut Komisi XIII DPR akan mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun kerangka mekanisme perlindungan hak masyarakat adat dalam setiap pelaksanaan PSN. Menurutnya, langkah ini penting agar pembangunan nasional berlangsung secara adil, transparan, dan tetap menghormati nilai-nilai lokal. "Berdasar pada temuan dan aduan masalah Hak Asasi Manusia yang sering timbul akibat Proyek Strategis Nasional seperti yang terjadi di Merauke, Komisi XIII DPR RI akan mendesak Kementerian HAM untuk menyusun kerangka mekanisme perlindungan hak masyarakat adat dalam setiap PSN agar pembangunan berjalan berkeadilan dan berkelanjutan," papar Andreas. Ia menambahkan, jika suatu proyek yang disebut strategis justru menimbulkan pelanggaran HAM dan konflik agraria, maka status strategis tersebut patut dipertanyakan.&nbsp;"Jika Proyek Strategis Nasional menimbulkan masalah Hak Asasi Manusia, maka jelas akan terlihat adanya ketidaksesuaian antara status strategisnya dan dampak nyata terhadap pelanggaran HAM pada tataran implementasi di lapangan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat adat Yei di Distrik Jagebob, Merauke, telah menolak pembangunan PSN tersebut di tanah ulayat mereka. Namun, perusahaan pemegang izin konsesi disebut tetap melakukan pembangunan.&nbsp; Perusahaan itu mengantongi izin konsesi seluas 52.700 hektare, hampir setara dengan luas DKI Jakarta. Berdasarkan pemantauan Greenpeace Indonesia, PSN Merauke merampas hak-hak masyarakat adat, menghilangkan hutan alami, dan mengancam keanekaragaman hayati.&nbsp;

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menegaskan pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

Komisi XIII DPR RI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam PSN di Merauke

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/KSAD-763849296.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat mengecek program ketahanan pangan di Merauke, Papua Selatan. (Kodam XVII/Cenderawasih)" /> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Rabu (13/11). Dalam kesempatan tersebut, Maruli meninjau program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Merauke. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di TNI AD itu juga melihat secara langsung lokasi Food Estate. Dia pun menyempatkan diri berbincang dengan petani dan masyarakat yang tinggal di Papua Selatan. Dia mengakui kedatangannya ke Merauke untuk melihat program ketahanan pangan.&nbsp; Program itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan penuh dari TNI. Selain ketahanan pangan, Maruli memastikan bahwa program TNI Manunggal Air juga diteruskan. Bahkan, untuk di Merauke TNI AD akan mendatangkan alat khusus agar program tersebut bisa terlaksana.&nbsp; &rdquo;Di Merauke kita khusus datangkan alat bor tersendiri, ini khusus untuk mendukung program TNI Manunggal Air,&rdquo; kata dia.&nbsp; Melalui keterangan resminya, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan menyampaikan bahwa Jenderal Maruli juga menjajal alat Alsintan Jonder yang digunakan untuk mengolah lahan pertanian dan memanen padi menggunakan mesin Alsintan Combine.&nbsp; &rdquo;KSAD bersama masyarakat melaksanakan tanam padi bersama,&rdquo; ungkap Candrawa.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di TNI AD itu juga melihat secara langsung lokasi Food Estate, di Merauke.

Ke Merauke, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Cek Program Ketahanan Pangan dan Manunggal Air

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/rakornas-4278942983.jpg" alt="Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11). (Folli Akbar/Jawapos)" /> JawaPos.com - Visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan penuh tantangan. Salah satu persoalannya adalah lahan yang kian terbatas. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, lawan persawahan di Indonesia terus menyusut. "10 tahun terakhir sawah berkurang hampir 1 juta hektare," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11). Penyusutan tersebut, disebabkan oleh alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan ataupun industri. Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak&nbsp;ada cara lain selain mencetak sawah baru. Untuk lokasinya, Ketum PAN itu memastikan di luar Jawa. "Kalau andalkan Jawa, Sumatera sulit," imbuhnya. Salah satu lokasi yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan adalah Papua. Saat ini, Papua khususnya Merauke, dinilai punya kondisi tanah yang cukup baik untuk persawahan. "Kita punya masa depan, papua merauke," kata dia. Sementara untuk Jawa dan Sumatera, yang bisa dilakukan adalah optimalisasi. Dihadapan jajaran kepala daerah, Zulhas meminta dukungan untuk merealisasikan target swasembada pangan tahun 2028. Mengingat kepala daerah yang memiliki wilayah. "Untuk mencapai swasembada tergantung kita semua," jelasnya.

Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak ada cara lain selain ekstensifikasi alias mencetak sawah baru.

Tantangan Swasembada Pangan, Zulhas Ungkap dalam 10 tahun Sawah Menyusut 1 Juta Hektare

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1784415760139807880" data-legacy-message-id="18c384adfabdec88"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":5bf" class="ii gt"> <div id=":5bg" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JOKOWI-TINJAU-LOKASI-FOOD-ESTATE-DI-SUMBA-NTT-Agus-Suparto-3-255.jpg" alt="Presiden Jokowi, Selasa (23/2/2021) meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah Prov NTT." /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kritik terhadap program Food Estate kembali datang. Proyek ini dianggap tidai menjadi solusi pangan bagi rakyat. Bahkan cenderung dianggap merusak lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tentunya merugikan dari sisi lingkungan hidup karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang, lalu anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk atau bibit terbaik dari hasil research, ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," ungkap Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup Lusyani Suwandi kepada wartawan, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lusyani mengatakan, krisis pangan memang membayangi kehidupan. Terlebih masih banyak warga yang tidak memiliki pelerjaan layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun Food Estate bukan menjadi solusi dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak, tapi para petani tidak mendapat untung," kata Lusyani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai program Food Estate ini dialihkan anggarannya untuk program yang langsung dirasakan petani. "Menurut hemat saya sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia, artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan tidak akan melanjutkan proyek Food Estate bila nanti menjadi presiden terpilih. Dia akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) yang lebih menguntungkan petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013438860/volume-lalin-meningkat-jasa-marga-bukukan-pendapatan-senilai-rp-11-triliun-pada-kuartal-iii-2023">Volume Lalin Meningkat, Jasa Marga Bukukan Pendapatan Senilai Rp 11 Triliun pada Kuartal III 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,&rdquo; kata Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Anies, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengkritisi program ini. Dia menilai kebijakan Food Estate telah disalahgunakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PDI Perjuangan ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik," kata Hasto.&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":5be">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Namun Food Estate bukan menjadi solusi dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak

Satu Suara Dengan Anies dan Hasto PDIP, Nasdem Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Petani

Food Estate (FE)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Food Estate (FE)

Berita Terkini

Airlangga Klaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia

Komisi XIII DPR RI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam PSN di Merauke

Ke Merauke, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Cek Program Ketahanan Pangan dan Manunggal Air

Tantangan Swasembada Pangan, Zulhas Ungkap dalam 10 tahun Sawah Menyusut 1 Juta Hektare

Satu Suara Dengan Anies dan Hasto PDIP, Nasdem Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Petani

Download Aplikasi JawaPos.com