<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/s67Zr04HrL6eg3SxuO9pq8cwCAw8TYURF5w9rKO4-3524253659.jpg" alt="Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten, yang diselenggarakan Yayasan Hamim Center Founder (HCF) gunakan rantang atau food tray lokal. (Istimewa)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten, yang diselenggarakan Yayasan Hamim Center Founder (HCF) gunakan rantang atau food tray lokal. (Istimewa)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memastikan food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun ini. Hal ini ditegaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai langkah menjaga kualitas sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.&nbsp; Menperin mengatakan, pemerintah tidak memperketat proses pengadaan food tray di tanah air. Namun ia akan memastikan kualitas food tray yang masuk dengan diwajibkan SNI, imbas adanya temuan ompreng MBG yang terpapar minyak babi.&nbsp; "Sekali lagi tolong catat untuk food tray tidak ada Persetujuan Teknis (Pertek), tidak ada larangan dan pembatasan (lartas) dari Kemenperin. Jadi siapapun bisa masuk tanpa Pertek kami. Itu harus dicatat," ujar Menperin saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).&nbsp; "Untuk food tray yang akan kami lakukan adalah untuk menjaga kualitas dari food tray-nya, yang selama ini adalah SNI sukarela atau volunteering. Sekarang kita akan menyusun SNI food tray itu wajib," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Menperin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun aturan tersebut yang ditargetkan bisa selesai pada tahun ini. Jika sudah diberlakukan, kader Partai Golkar ini menegaskan tidak akan memperbolehkan food tray non-SNI beredar di tanah air.&nbsp; "Jadi akan kita wajibkan standarnya, standar 3.04, at least. Kalau dia tidak punya standar 3.04 maka tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secepatnya. Kita lagi rumuskan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Agus Gumiwang menambahkan, penerapan SNI wajib ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program mulia Presiden dalam penyelenggaraan MBG. Besar harapan akan bisa segera terbit dan bermanfaat bagi seluruh anak-anak penerima MBG.&nbsp; "Kita lagi rumuskan. Ini dalam rangka untuk mendukung program mulia dari Bapak Presiden, program MBG. Outputnya, outcomenya bisa sesuai harapan kita.," ujar Menperin. "Jadi, anak-anak betul-betul sehat. Jadi kita akan segera menerbitkan SNI wajib bagi food tray. (Penerbitannya) pasti tahun ini," tegasnya. &nbsp;

Pemerintah mewajibkan food tray untuk program Makan Bergizi Gratis memenuhi SNI demi kualitas dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Pastikan Food Tray MBG Wajib SNI Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/menperin2-2445112827.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)&nbsp;untuk&nbsp;food tray&nbsp;(nampan makanan) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberlakukan mulai tahun ini untuk menjaga kualitas dan mendukung keberhasilan program nasional tersebut. Agus menekankan kebijakan utama Kementerian Perindustrian adalah memastikan&nbsp;food tray&nbsp;wajib berstandar minimal SNI 3.04, agar keamanan pangan terjamin serta mencegah beredarnya produk nonstandar di Indonesia. "Jadi akan kita wajibkan standarnya, standar 3.04,&nbsp;at least&nbsp;kalau dia tidak punya standar 3.04 maka tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Menperin ditemui usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Infra bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri di kawasan transmigrasi di Jakarta, Jumat. Dia menuturkan SNI wajib&nbsp;food tray&nbsp;saat ini sedang disusun sebagai upaya mendukung Program MBG Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menghadirkan asupan bergizi bagi anak-anak melalui sistem penyajian makanan yang higienis. "Untuk&nbsp;food tray&nbsp;yang akan kami lakukan adalah untuk menjaga kualitas dari&nbsp;food tray-nya yang selama ini SNI-nya adalah SNI sukarela,&nbsp;voluntary, kita sekarang sedang menyusun SNI&nbsp;food tray, itu wajib," ujarnya. Menurut dia, penerapan SNI wajib tersebut merupakan langkah preventif agar kualitas&nbsp;food tray&nbsp;konsisten, sehingga manfaat program MBG dapat benar-benar tercapai sesuai harapan dalam membangun generasi yang sehat. "Ini sekarang secepatnya kita lagi rumuskan, ini juga dalam rangka kita mendukung program mulia dari Bapak Presiden, program MBG, agar program MBG itu memang&nbsp;outputnya,&nbsp;outcome-nya bisa sesuai dengan harapan kita," tuturnya. Ia memastikan regulasi SNI wajib yang tengah disusun akan diberlakukan secepatnya, dengan target implementasi dimulai tahun ini demi mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. "Jadi anak-anak betul-betul sehat. Jadi kita akan segera menerbitkan SNI wajib bagi&nbsp;food tray. (Penerbitannya) pasti tahun ini," imbuh Menperin. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan setiap produk&nbsp;food tray&nbsp;atau nampan makan baik dalam dan luar negeri untuk memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons kasus dugaan&nbsp;food tray&nbsp;pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. "Kita mengusulkan, sudah kita rapat dengan kementerian/lembaga lain, kita mengusulkan supaya&nbsp;food tray&nbsp;itu pakai SNI. Jadi kalau misalnya diragukan, kan sudah pakai SNI," ujar Budi ditemui di Jakarta, Kamis (28/8).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk food tray

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tegaskan Penggunaan Food Tray SNI mulai Tahun Ini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Anggaran-MBG-Dery-Ridwansah-5JPG-2593164185.jpg" alt="Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan lokal menghadapi tantangan di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yaitu, adanya sikap pemerintah yang mengimpor food tray. Kebijakan untuk mengimpor tempat makan MBG itu dianggap merugikan produsen lokal.&nbsp; Asosiasi Produsen Peralatan Makan dan Kemasan Indonesia (APMAKI) meminta Pemerintah menutup&nbsp;keran impor food tray, karena sangat merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini memproduksi peralatan makan serupa. Ketua Umum APMAKI Ali Chandrawan mengungkapkan, produsen lokal memang menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga. Menurut dia, tingginya biaya produksi menjadi kendala utama. Salah satu faktor penyebabnya harga bahan baku di dalam negeri yang jauh lebih mahal dibanding di negara lain. &ldquo;Saya pastikan (UMKM), kami kalah bersaing dengan impor. Kalau beli bahan baku di dalam negeri, harganya mahal. Kalau impor bahan baku, banyak hambatan regulasi,&rdquo; jelas Ali pada Rabu (13/8). Kondisi itu kontras dengan Tiongkok. Di sana, bahan baku food tray dapat diperoleh tanpa pajak. Produksi dilakukan oleh perusahaan besar hingga home industry yang sama-sama bebas pajak, lalu diekspor dengan fasilitas khusus. Alhasil, harga produk jadi mereka bisa ditekan jauh lebih murah. &ldquo;Kalau bersaing secara fair saja kita sulit, apalagi dengan kondisi sekarang. Akhirnya harga di pasar jadi tinggi dan memberatkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;Dia khawatir jika impor dibiarkan, industri lokal akan semakin terpinggirkan dan berpotensi gulung tikar. Sejalan dengan itu, Guru Besar UGM Tumiran juga menilai langkah pemerintah membuka keran impor food tray sangat merugikan UMKM. Kebijakan tersebut ibarat &ldquo;menyuntik mati&rdquo; pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.&nbsp;&ldquo;Jadi, kapan mau mandiri? Kita bicara hilirisasi, transisi energi, masa food tray saja impor? Itu harusnya tidak boleh,&rdquo; ucapnya. Menurut dia, Pemerintah seharusnya memanfaatkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini untuk membangkitkan industri dalam negeri. Dengan begitu, tidak hanya memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. &ldquo;Masa UMKM-UMKM kita tidak bisa dibantu oleh pemerintah supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,&rdquo; tambahnya. Tumiran menilai langkah membuka ruang impor ini sebagai keputusan yang konyol, apalagi Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang tidak kalah dari negara lain. Ia mencontohkan, saat ini Indonesia mampu memproduksi pesawat melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan mengembangkan produk pertahanan lewat Pindad. Jika kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan, memproduksi food tray di dalam negeri bukanlah hal mustahil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016424872/papua-tengah-jadi-provinsi-pertama-bentuk-100-koperasi-desa-merah-putih-mbg-capai-25-target">Papua Tengah Jadi Provinsi Pertama Bentuk 100% Koperasi Desa Merah Putih, MBG Capai 25% Target</a> &ldquo;Teknologinya tanya yang sudah bagus-bagus, panggil di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN untuk mengawasi proses produksinya,&rdquo; sarannya. Tumiran menegaskan, dana yang berasal dari pajak rakyat sebaiknya digunakan untuk membangun dan memperkuat industri nasional, bukan untuk membeli produk impor yang sebenarnya bisa dibuat di dalam negeri. Baik APMAKI maupun Tumiran sepakat bahwa membuka keran impor food tray untuk MBG adalah langkah mundur dalam upaya kemandirian nasional. Mereka berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan memberi dukungan penuh pada industri lokal agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan kualitas bersaing dan harga terjangkau.

Kebijakan pemerintah membuka keran impor food tray dinilai merugikan industri lokal dan UMKM, serta mengancam kemandirian ekonomi.

Dianggap Merugikan Industri Dalam Negeri, APMAKI Diminta Stop Impor Food Tray untuk MBG 

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r3:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/MBG-KELURAHAN-REJOSARI_NUR-CHAMIM-6-713553437.jpg" alt="Program MBG ini digelar serentak di 14 Posyandu se-Kelurahan Rejosari Kota Semarang. Sasaran utamanya cukup luas.Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang berisiko stunting(2/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Program MBG ini digelar serentak di 14 Posyandu se-Kelurahan Rejosari Kota Semarang. Sasaran utamanya cukup luas.Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang berisiko stunting(2/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka keran impor food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut langkah tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga konyol karena membiarkan industri dalam negeri tersisih. &ldquo;Tega apa pemerintah yang sedang ambil keputusan itu membuka ruang impor untuk food tray. Bagi saya, itu konyol. Kok ya food tray aja harus impor?&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/8). &ldquo;Apa ya nggak bisa duit yang diambil dari pajak tadi diarahkan untuk membangun industri (dalam negeri?&rdquo; sambungnya. Ia menilai, dana MBG yang berasal dari pajak rakyat seharusnya dipakai untuk menggerakkan UMKM dan industri lokal, bukan memberi keuntungan pada produsen luar negeri. &ldquo;Masa UMKM-UMKM kita nggak bisa dibantu oleh pemerintah, supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,&rdquo; tuturnya. Menurut Tumiran, jika Indonesia mampu membuat pesawat lewat IPTN dan alat pertahanan melalui Pindad, maka membuat food tray bukan hal yang sulit. Ia mendorong Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan segera menggerakkan sektor produksi dalam negeri. &ldquo;Teknologinya tanya yang udah bagus-bagus, panggil di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN itu suruh ngawasin teknologi untuk prosesnya,&rdquo; katanya. Tumiran juga mengingatkan bahwa produk impor belum tentu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). &ldquo;Apalagi saya dengar food tray itu SNInya belum benar. Kalau sudah melalui prosedur SNI pasti hasilnya benar,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> </div>

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka keran impor food tray untuk program MBG

Guru Besar UGM Nilai Langkah Pemerintah Buka Keran Impor Food Tray untuk MBG Konyol: Kok Tega

food tray

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#food tray

Berita Terkini

Pemerintah Pastikan Food Tray MBG Wajib SNI Tahun Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tegaskan Penggunaan Food Tray SNI mulai Tahun Ini

Dianggap Merugikan Industri Dalam Negeri, APMAKI Diminta Stop Impor Food Tray untuk MBG

Guru Besar UGM Nilai Langkah Pemerintah Buka Keran Impor Food Tray untuk MBG Konyol: Kok Tega

Download Aplikasi JawaPos.com