<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/JKT_PENUTUPAN-RUAS-TOL-DALAM-KOTA_HANUNG-HANBARA_28082025-8-3655316580.jpg" alt="Sejumlah petugas Kepolisian menutup jalan Tol Dalam Kota, Slipi, Jakarta, Kamis (28/08/2025). Penutupan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Tangerang tersebut dikarenakan masa akai demo yang memanas di depan gedung DPR-RI. (Hanung Hambara/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas Kepolisian menutup jalan Tol Dalam Kota, Slipi, Jakarta, Kamis (28/08/2025). Penutupan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Tangerang tersebut dikarenakan masa akai demo yang memanas di depan gedung DPR-RI. (Hanung Hambara/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demo ke gedung DPR pada pekan ini berujung maut. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban karena dilindas mobil Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis malam (28/8). Situasi ini sangat disesalkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Menurut Peneliti FORMAPPI Lucius Karus, DPR bersikap tidak bijak dan terkesan pengecut karena tidak merespons aksi massa yang telah berlangsung pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8). Dia menyebut, selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan pendemo. "Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius. Menurut dia, tuntutan massa jelas berpusat pada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi. "Alasannya tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," tegasnya. Lucius menyayangkan DPR yang memilih menghindar dari rakyat. Rapat-rapat bahkan ditiadakan agar anggota DPR tidak berhadapan langsung dengan massa. "Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius. Dia menegaskan aksi massa ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat. "Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya lagi. Lucius juga mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. "Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya. Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap. "Dengan jatuhnya korban dilihat rakyat, DPR harus segera menyatakan sikap resmi mereka sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," kata Lucius. Dia menegaskan, DPR tidak bisa lagi bersembunyi. "Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," tutupnya.

Aksi demo ke gedung DPR pada pekan ini berujung maut. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban karena dilindas.

Kritikan FORMAPPI, Sikap Pengecut DPR yang Menghindar Berujung dengan Aksi Massa Makin Meluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019&ndash;2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat. Bagaimana tidak, penghargaan tersebut justru diberikan kepada diri sendiri. Rencana itu mencuat setelah DPR resmi mengesahkan aturan pemberian tanda penghargaan dan piagam kepada seluruh anggota pada akhir masa jabatan mereka. Hal tersebut disepakati lewat rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19 September 2024). Bagi publik, rencana itu terang saja menyerang logika mandat rakyat dalam prinsip kontrak politik. Rakyat selaku pemberi mandat pada pemilu awalnya menaruh kepercayaan kepada wakil mereka untuk duduk di kursi DPR guna memperjuangkan suara dan kepentingan rakyat. Dalam proses menjalankan madat tersebut, rakyat memiliki obligasi moral-politik untuk mengontrol serta mengevaluasi kinerja wakil-wakil itu. Catatan Minor Dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah anggota DPR sudah amanah menjadi penyuara kepentingan rakyat atau malah sebaliknya. Karena itu, sejatinya yang lebih layak memberikan pengakuan atas kinerja anggota DPR adalah rakyat itu sendiri. Harus diakui, selama ini DPR mendapat banyak catatan minor. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal Maret 2023 menempatkan partai politik dan DPR/DPRD sebagai lembaga terendah yang dipercaya masyarakat (bertengger di urutan ke-14). Lebih buruk daripada partai politik di urutan ke-13. Rendahnya trust (kepercayaan) masyarakat terhadap DPR tentu bisa dilihat dari performa mereka dalam menjalankan tiga fungsi. Dalam fungsi legislasi, misalnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap, DPR periode ini baru menyelesaikan 27 rancangan undang-undang (RUU) dari total 259 RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019&ndash;2024. DPR hanya bisa menyelesaikan 5 UU dari 37 RUU yang masuk RUU prioritas. Artinya, ada 32 RUU yang tak diselesaikan hingga 2024. DPR juga hanya mengesahkan satu RUU prioritas, yaitu RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal, pada masa Sidang I Tahun 2023&ndash;2024, DPR masih bisa mengesahkan dua RUU prioritas. Hal tersebut, antara lain, dipicu terpecahnya fokus DPR menjelang musim Pemilu 2024 lalu. Pada pemilu lalu, misalnya, dari 575 anggota DPR, ada 521 orang yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Konsekuensinya, para anggota DPR lebih sering wira-wiri berkampanye ketimbang hadir dalam sidang-sidang yang membahas persoalan rakyat. DPR juga kepayahan dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Tak ada suara kritis yang &rdquo;menggigit&rdquo; berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin selama ini. Belakangan, seiring dengan berambisinya koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul lawan-lawan politiknya, birokrasi bakal makin &rdquo;bengkak&rdquo;. Sebab, banyak partai politik yang dulu berada di barisan oposisi kini berubah menjadi pendukung kekuasaan. Nyaris tidak ada lagi oposisi yang mengingatkan pemerintah. Halaman gedung DPR pun lebih banyak diisi barisan protes serta suara kemarahan rakyat terhadap kebijakan atau undang-undang yang tidak memihak mereka. Dalam hal penganggaran, menyitir Formappi, DPR pun tidak serius membahas serapan anggaran. Terbukti, misalnya, pada Masa Sidang II Tahun 2023&ndash;2024, hanya sekali DPR mengevaluasi serapan APBN 2023 dan hanya lima komisi yang mengevaluasi serapan APBN 2023 bersama mitra kerja mereka. Membancak Diri Kinerja DPR sejauh ini masih diidentikkan dengan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Contoh, sinyalemen bancakan dalam proyek rumah dinas DPR senilai Rp 39,7 miliar. Menurut penyidik KPK, ada dugaan penggelembungan (markup) harga di balik proyek tersebut (Seknas Fitra, 24/3/2024). Sejumlah perlengkapan rumah jabatan, mulai ruang tamu hingga kamar tidur, diduga dipatok dengan harga lebih tinggi daripada harga di pasaran. Ironisnya, praktik bancakan tersebut juga melibatkan para politikus di parlemen. Mereka seolah membancak rumah mereka sendiri. Fenomena itu semestinya sudah cukup bagi rakyat untuk mengganjar anggota DPR dengan nilai merah. Kengototan DPR untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri juga kian memperlihatkan betapa kuatnya kebutuhan mereka akan status sosial, kekuasaan, dan rasa memiliki &ndash;yang disebut narsisme politik (Zeigler-Hill &amp; Dehaghi, 2023). Mereka benar-benar terlihat tak berdaya di hadapan prestise jabatan dan kekuasaan yang telanjur memabukkan dan membuat mereka &rdquo;gila hormat&rdquo;. Mereka tidak lagi menggubris perlunya rasa malu atau etika, moralitas, dan kepekaan terhadap persoalan rakyat. Yang ada di pikiran mereka hanyalah hasrat berkuasa dengan segala ke-narsis-annya demi kepentingan sendiri. Ironisnya, di tengah asyiknya para wakil rakyat memburu kehormatan, pada saat yang sama, rakyat justru sedang terhina oleh berbagai kebijakan yang tidak adil dan makin menyengsarakan. Sungguh miris.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019–2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat.

Narsisme Politik DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus&nbsp;mengatakan kalau masyarakat akan rugi jika kotak kosong menang dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini karena pemerintah pusat atau provinsi akan menunjuk Penjabat Kepala Daerah. Menurutnya, dari legitimasi sebenarnya Penjabat (Pj) Kepala Daerah itu tidak kuat. Apalagi, saat ini, muncul kotak kosong terjadi di beberapa daerah dalam Pilkada Serentak 2024, salah satunya Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Kabupaten Brebes, hanya ada Paramitha Widya Kusuma dengan Wurja sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang terdaftar di KPUD Brebes. &ldquo;Ya seharusnya masyarakat tahu itu kan (dirugikan). Tetapi dengan PJ, kan minimal dia punya kewenangan yang cukup terbatas, dan dia juga dengan mudah diminta untuk diganti oleh warga kapan saja. PJ tak punya legitimasi seperti penguasa yang dipilih melalui Pemilihan langsung oleh warga. PJ dari sisi legitimasi tak cukup kuat untuk memimpin daerah,&rdquo; jelas Lucius, Jumat (6/9). Lucius mengatakan partai politik juga harus mengambil hikmah dan pembelajaran. Menurut dia, kampanye kotak kosong ini menjadi tantangan bagi calon kepala daerah tunggal untuk meyakinkan pemilihnya ketika berkampanye nanti. &ldquo;Tantangan bagi parpol pengusung, bahwa mereka tak bisa menjadikan strategi calon tunggal untuk memastikan kekuasaan bisa diperoleh melalui pemilu,&rdquo; kata Lucius. Sementara, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu Demokratis (Perludem), Fadli Ramadhanil mengaku tidak setuju dengan konsep ditunjuknya Penjabat (Pj) kepala daerah jika dalam Pilkada Serentak 2024, terdapat calon kepala daerah tunggal tapi dimenangkan oleh kotak kosong. Sebab, Penjabat Kepala Daerah itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau provinsi. Menurut dia, pemerintah bersama DPR RI harus menyiapkan aturan perundang-undangan agar meniadakan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). &ldquo;Itu yang mesti disiapkan regulasinya, saya tidak setuju Pj. Jalannya perbaikan menyeluruh kerangka hukum Pilkada. Dengan meniadakan ambang batas, mengatur ambang batas maksimal pemcalonan. Pilkadanya tidak perlu menunggu 5 tahun,&rdquo; kata Fadli saat dihubungi wartawan pada Kamis, 5 September 2024. Menurut Fadli, gerakan memilih kotak kosong memang tidak merusak sistem demokrasi karena sebagai ekspresi politik warga terhadap partai politik. Akan tetapi, lanjut dia, prinsip pemilihan umum juga harus diperhatikan bagi masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilkada Serentak 2024. &ldquo;Silahkan saja itu dilakukan, tapi tetap dengan memperhatikan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Sembari tetap menguji ide dan gagasan paslon tunggal,&rdquo; ujarnya. Selain itu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat harus menerima konsekuensi apapun kekurangannya jika suatu daerah dimenangkan kotak kosong saat Pilkada Serentak 2024. &ldquo;Soal PJ itu kan konsekuensi dari perubahan jadwal, itu kan ada kesepakatan mengenai pemilu serentak, akibatnya berubah jadwalnya. Ya itu konsekuensi dari kesepakatan undang-undang, ya harus kita terima dengan segala kekurangannya. Gunakan hak pilih masing-masing secara bebas,&rdquo;&nbsp;tuturnya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan kalau masyarakat akan rugi jika kotak kosong menang dalam Pilkada Serentak 2024.

Formappi Sebut Jika Kotak Kosong Menang dalam Pilkada Serentak 2024, Masyarakat Akan Dirugikan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tak-gaduh-lagi-dpd-minta-kpu-cabut-pkpu-nomor-26-tahun-2018_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mensinyalir, ada transaksi tertentu antara Mirati Dewaningsih dan Nono Sampono terkait hasil pemilihan DPD RI periode 2024-2029. Atas itu, Lucius mendesak, Bawaslu dan KPU memeriksa keduanya. Kecurigaan Lucius pada kedua sosok tersebut dikaitkan langkah Nono yang mencabut sendiri gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa pekan lalu. Sementara Mirati yang mendapat perolehan satu kursi DPD Provinsi Maluku sebagai pihak terkait sengketa Nono, tetiba mengundurkan diri. "Ini sih aneh banget. Miranti yang sudah pasti mendapatkan kursi DPD memilih mundur setelah Nono yang semula ingin menggusurnya melalui PHPU batal melanjutkankan proses di MK. Saya kira KPU atau Bawaslu mesti mengecek apa yang terjadi di balik keputusan dua orang ini sebelum menetapkan salah satu di antara keduanya sebagai anggota DPD terpilih," kata Lucius, Rabu (19/6). "Atau mungkin saja ada transaksi tertentu antara Miranti dan Nono yang memungkinkan proses pengunduran diri Miranti dilakukan setelah Nono dipastikan gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPD? Ini pasti bukan sebuah kebetulan," sambungnya. Menurut Lucius, pemenang Pemilu pasti ingin menikmati hasil jerih payahnya bukan justru memilih mundur. Sebagaimana seperti Mirati yang sudah berjuang sejak awal hingga pemilu selesai dengan hasil positif. "Kan ngga bisa dong seseorang terpilih dengan mempengaruhi calon lain melalui cara-cara diluar mekanisme pemilu kecuali melalui sengketa MK? Jadi buat saya sebelum dipastikan sebagai anggota DPD terpilih, ada baiknya proses pascapemilu yang memengaruhi calon terpilih harus dicek secara seksama sebelum pelantikan nanti," ujarnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dilaporkan telah menerima surat pengunduran diri Mirati Dewaningsih sebagai Anggota DPD RI. Meski begitu, KPU belum dapat memutuskan status Mirati sebelum menerima klarifikasi resmi dari KPU Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil, Mirati terpilih dari daerah perwakilan Maluku dengan memperoleh dukungan sebanyak 85.690 suara. Dengan perolehan jumlah suara sebanyak itu menempatkannya di posisi keempat. Beredar kabar, Mirati berencana akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai calon bupati Maluku Tengah. Karena itu, sesuai ketentuan harus merelakan kemenangannya sebagai senator atau melepas jabatan DPD. Jika telah resmi mengundurkan diri maka Mirati akan digantikan Nono Sampono. Nono yang kini menjabat pimpinan DPD RI, berada di posisi kelima dalam pemilihan anggota DPD perwakilan Maluku. "Dukungan pemilih didapat Nono sebanyak 84.660 suara. Informasi yang kami terima Mirati melaksanakan ibadah haji, rencananya tanggal 20 Juni 2024 tiba di tanah air," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Halim, Selasa (18/6/2024) Idham mengatakan, sudah mengirimkan surat ke KPU Provinsi Maluku untuk meminta klarifikasi Mirati soal pengunduran dirinya. "Selanjutnya KPU Provinsi Maluku melaporkan hasil klarifikasi dan menyampaikan dalam berita acara," ucapnya. Dikatakan, setelah menerima klarifikasi dari Miranti, KPU mempunyai waktu tiga hari untuk menyampaikan berita acara. "KPU paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan klarifikasi," katanya. Karena itu, Idham menjelaskan, sebelum ada surat klarifikasi dari Mirati, belum bisa dilakukan penetapan penggantinya. "Harus menunggu klarifikasi terlebih dahulu dari KPU Maluku," ucapnya. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Maluku Almudatsir Zain Sangadji membenarkan, belum menerima klarifikasi Mirati. "Yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota DPD," katanya saat dikonfirmasi terpisah. Zain juga mengatakan, hanya menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang soal pengunduran Mirati. "Kita hanya menjalankan tugas, setelah nanti mendapat klarifikasi akan kami laporkan ke pusat," ucapnya.

Kecurigaan Lucius pada kedua sosok tersebut dikaitkan langkah Nono yang mencabut sendiri gugatan PHPU di Mahakamah Konstitusi.

Formappi Desak Bawaslu dan KPU Periksa Mirati Dewaningsih dan Nono Sampono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/WhatsApp-Image-2024-02-08-at-015703-4159118490.jpeg" alt="Presiden RI Joko Widodo asyik mengobrol bersama ketua umum PSI Kaesang Pangarep, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan sejumlah kader muda PSI, usai makan malam di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/202" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo asyik mengobrol bersama ketua umum PSI Kaesang Pangarep, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan sejumlah kader muda PSI, usai makan malam di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/202</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti perdebatan atas kenaikan real count Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya kenaikan suara tidak hanya terjadi di partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu. Lucius juga mengatakan, terjadinya lonjakan perolehan suara seharusnya wajar dalam perhitungan suara di KPU. Terlebih kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada PSI saja. &ldquo;Anggapan ini muncul karena hanya pada lonjakan suara PSI tudingan manipulasi muncul sedangkan pada parpol lain yang juga mengalami kenaikan suara dianggap biasa saja,&rdquo; kata Lucius Karus, Selasa (5/3). Menurutnya, jika yang menjadi perbandingan adalah hasil quick count dan real count, selain PSI ada juga partai yang mengalami kenaikan melebihi quick count. Seperti PKB, dalam quick count Indikator hanya mendapatkan 10,49 persen. Namun dalam real count KPU sementara, sudah mengantongi 11,54 persen.&nbsp; Selain PKB, lonjakan juga terjadi pada Partai Gelora. Dalam quick count Indikator, Partai Gelora hanya mendapatkan 0,93 persen. Sedangkan di real count KPU sementara, sudah mencapai 1,49 persen. PSI di quick count Indikator memeroleh 2,81 persen dan real count KPU sementara di 3,13 persen. &ldquo;Karena mestinya dalam proses yang tengah berlangsung lonjakan suara terbuka bagi parpol manapun karena data yang masuk hampir pasti akan memberikan tambahan perolehan suara partai-partai,&rdquo; jelas Lucius. Mengapa hanya PSI yang menjadi perhatian, Lucius mengungkapkan, lantaran partai berlambang bunga mawar itu identik dengan Presiden Joko Widodo. Sementara kenaikan yang terjadi di partai lain tidak menjadi perhatian masyarakat. &ldquo;Saya menduga posisi PSI yang belakangan dianggap sebagai &lsquo;Partai Jokowi&rsquo; menjadi sumber kemunculan kritikan atas PSI di Pemilu 2024 termasuk dalam hal perolehan suara mereka,&rdquo; pungkas Karius.&nbsp;

Jika yang menjadi perbandingan adalah hasil quick count dan real count, selain PSI ada juga partai yang mengalami kenaikan suara.

Formappi Soroti Polemik Kenaikan Suara PSI: Diduga Karena Dianggap Partainya Jokowi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan pandangannya terkait isu pembentukan Panja Pemilu Netralitas TNI-Polri. Ia pun mengkritik&nbsp;isu pembentukan Panja Pemilu dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada tgl. 15 November 2023 lalu. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus&nbsp;sangat tidak tepat apabila Komisi III DPR RI membentuk Panja Pemilu karena seharusnya pembahasan terkait Pemilu merupakan ranah kerja Komisi II DPR RI. Apalagi proses kerja Panja umumnya akan memakan waktu yang cukup panjang, sementara Pemilu sudah di depan mata. Karena itu, Pembahasan tentang Panja Pemilu pasti tidak akan efektif mengingat sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses. Menurutnya, akan lebih baik kalau DPR fokus dengan konstituennya di daerah saja. Karena 90 persen anggota DPR maju kembali sebagai caleg pada Pemilu 2024. &ldquo;Mereka sudah pasti akan sibuk berkampanye. Kenapa ngga memaksimalkan kerja penyelenggara saja untuk memastikan tahapan pemilu berjalan lancar.&rdquo; kata Lucius. panBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013301663/soal-dilarang-jadi-pembicara-di-ugm-anies-seharusnya-kampus-netral">Soal Dilarang Jadi Pembicara di UGM, Anies: Seharusnya Kampus Netral</a> Ia menyatakan, sudah ada mekanisme yang berlaku terkait penanganan permasalahan hukum terkait Pemilu yaitu ada pada sentra Gakkumdu; dan terkait netralitas TNI-Polri pun sudah ada pernyataan tegas baik oleh Panglima TNI maupun Kapolri bahwa Polri menjamin netralitasnya pada pemilu mendatang. &ldquo;Kalau ada aksi pelanggaran oleh aparat, sebaiknya diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Jangan melakukan sesuatu karena desas desus atau rumor saja karena hanya akan menciptakan kegaduhan saja.&rdquo; kata dia. Wacana pembentukan Panja Pemilu, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok/partai politik tertentu untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Pada prinsipnya, Lucius tidak setuju dengan wacana pembentukan Panja Pemilu karena dinilai hanya untuk kepentingan politis kelompok/partai tertentu saja tidak ada manfaatnya bagi publik &ldquo;Pembentukan Panja Pemilu oleh Komisi III DPR RI hanya akan membuang-buang energi, lebih baik dan bermanfaat DPR RI memfokuskan diri mengahadapi Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.&rdquo; tandasnya.

Proses kerja Panja umumnya akan memakan waktu yang cukup panjang, sementara Pemilu sudah di depan mata. Karena itu tidak akan efektif.

Pemilu Sebentar Lagi, Formappi Anggap Pembentukan Panja Netralitas Polri Tidak Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/TPS-Unik-Petugas-KPPS-Mengenakan-Seragam-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2024 dinilai sejumlah kalangan memiliki tingkat kerawanan tertinggi pascareformasi. Sebab, Pemilu 2024 dihelat di tengah tren perkembangan situasi dan kondisi demokrasi yang menurun.  Kekhawatiran itu belakangan menjadi pemantik belasan organisasi sipil mendeklarasikan Komunitas Pemilu Bersih. Mereka berdiri untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung luber dan jurdil.  Kaka Suminta, anggota komunitas yang juga menjabat Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menjelaskan, berdasar pengalamannya memantau sejak 1998, situasi menjelang 2024 paling mengkhawatirkan. ’’Baru kali ini saya punya kekhawatiran paling besar,’’ ujarnya dalam deklarasi di kantor Formappi, Jakarta, kemarin (27/2).  Penurunan kualitas demokrasi di dunia internasional, lanjut dia, terasa hingga Indonesia. Di dalam negeri, Kaka menyebut kemandirian penyelenggara maupun pengawas menjadi satu persoalan. Dalam sejumlah kebijakan, dia menilai penyelenggara tunduk pada kemauan partai politik. Bahkan, dalam tahap verifikasi, sebuah fenomena baru muncul. Yakni, dugaan kecurangan yang dilaporkan jajaran internalnya. ”Ini kali pertama KPU digugat anggota sendiri (KPU daerah, Red),” ungkapnya.  Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow menuturkan, pihaknya juga akan mendorong birokrasi bersih. Tujuannya, meminimalkan politisasi birokrasi. Dia menegaskan, birokrasi tidak boleh memihak. Hal lainnya yang ingin dipastikan adalah keterpenuhan hak masyarakat pemilih. Termasuk partisipasi untuk melakukan kontrol bersama.  Sementara itu, di tempat lain, kemarin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) juga menyelenggarakan webinar bertema Politik dan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Webinar rutin diadakan guna memberikan sosialisasi terkait dengan asas netralitas ASN serta upaya meningkatkan kewaspadaan atas potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024.  Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kemen PAN-RB Damayani Tyastianti mengungkap, dari data KASN tentang survei nasional netralitas ASN pada Pilkada 2020, diketahui bahwa pihak yang paling memengaruhi ASN untuk melanggar netralitas adalah tim sukses paslon sebesar 31,96 persen. Disusul atasan dari ASN itu sendiri sebanyak 27,99 persen.  Setelah itu, pihak pasangan calon pilkada 24,17 persen; parpol pengusung calon 4,74 persen; dan lainnya 11,14 persen. Lainnya ini mencakup diri sendiri, keluarga, lingkungan, media, serta tidak ada atau tidak tahu. Hal itu diharapkan tidak terulang kembali pada pemilu mendatang.  Ketidaknetralan ASN, lanjut dia, bisa berdampak pada diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, hingga ASN tidak profesional.  Damayani menegaskan, pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN.

Tren Demokrasi Menurun, Pemilu 2024 Dinilai Paling Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pengecatan-Atap-Gedung-Kura-kura-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana pekerja menyelesaikan proyek pengecatan atap gedung Kura-kura atau Nusantara di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12/2022). Proyek pengecatan atap gedung kura-kura kompleks parlemen Senayan DPR RI memakan anggaran mencapai Rp4,5" width="100%">
<figcaption>Suasana pekerja menyelesaikan proyek pengecatan atap gedung Kura-kura atau Nusantara di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12/2022). Proyek pengecatan atap gedung kura-kura kompleks parlemen Senayan DPR RI memakan anggaran mencapai Rp4,5</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengingatkan masyarakat perlu lebih teliti dalam menentukan pilihan mereka sebelum mencoblos di bilik suara karena potensi "politik keluarga" terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.  "Kemunculannya, dari calon yang dipilih oleh partai ada potensinya, karena hubungan keluarga atau politik keluarga, karena calon populer ataupun sebab punya uang menjadi sangat potensial di 2024," kata Lucius, pada kegiatan diskusi "Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak 2024" di Jakarta, Kamis, (23/2)  Menurut Lucius, ada beberapa penyebab yang membuat potensi politik keluarga bisa menjadi marak di 2024, antara lain pertama, tidak adanya perubahan dari sisi legal formal terkait aturan kompetisi di 2024.  "Kami menduga atau yakin bahwa kontestasi politik keluarga atau keluarga politik ini akan sangat marak di 2024. Apalagi pada Pemilu 2024 akan ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama,"  ujar Lucius.  Hal tersebut, kata dia, akan menyibukkan partai politik sebab harus menyiapkan berbagai upaya untuk memenangkan kontestasi, termasuk menyiapkan calon yang berpotensi memenangkan parpol.  "Tentunya kondisi tersebut membuat parpol kemungkinan besar memilih calon secara kekeluargaan yang memang jelas akan memenangkan partai, atau yang populer untuk meraup suara maupun yang memiliki kekayaan untuk menjadi modal berkompetisi," ujar Lucius  Kemudian, lanjut dia, ditambah dengan adanya penambahan daerah pemilihan, kursi legislatif serta penambahan partai politik peserta pemilu, sehingga kebutuhan calon yang akan diusung dalam pemilu legislatif, presiden ataupun pilkada, menjadi bertambah banyak pula.  "Sementara itu para parpol hanya memiliki waktu yang pendek untuk menyiapkan hal tersebut, tersisa sekitar satu tahun lagi. Bahkan, parpol harus menyiapkan daftar calon sejak April 2023," ujarnya.  Kemudian juga, lanjut Lucius, tidak semua parpol memiliki kesiapan kader yang matang untuk menjadi calon peserta pemilu. Sebagian bahkan merupakan partai politik baru.  "Sementara di antara partai peserta politik ini ada partai baru, lalu kapan mereka mencari kader dan kapan kaderisasi kalau mereka sudah punya kader," ujarnya.  Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa menghasilkan para anggota legislatif dan kepala daerah yang tidak berkualitas untuk Pemilu 2024, sehingga masyarakat perlu lebih teliti dalam menentukan pilihan mereka sebelum mencoblos di bilik suara pada pemilu tahun mendatang.

Formappi Prediksi Politik Keluarga Bakal Marak di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rapat-Paripurna-DPR-23-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengingatkan DPR RI dan Pemerintah mengenai pentingnya regulasi yang kuat untuk mengakomodir keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Hal ini penting agar nantinya tidak memunculkan kekacauan di masyarakat.  "Transportasi online ini permasalahan pelik, kita tahu saat ini banyak inovasi dan perkembangan teknologi yang perlu direspon oleh regulasi yang kuat," kata peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (10/6).  Selain soal transportasi online, usulan mengenai peralihan beberapa kewenangan dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga perlu dibahas secara serius. Dalam prosesnya, DPR perlu melibatkan semua stakeholder, termasuk dari kalangan praktisi transportasi hingga akademisi.  Menurut Lucius Karus, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) ini pembahasannya perlu disegerakan. Bukan sebaliknya, menunggu kasus demi kasus bermunculan kemudian baru pembahasannya dipercepat.  Apalagi, selain peralihan kewenangan, angka kecelakaan dari pergerakan angkutan obesitas atau bermuatan lebih (over dimension overload (ODOL) juga terus meningkat.  "Saya kira ini sebuah kebutuhan yang perlu direspon DPR dan Pemerintah, mesti segera dipertimbangkan pembahasannya daripada menunggu kasus dulu baru jalan. Jadi kesan masyarakat semakin kuat bahwa DPR tidak responsif," papar Lucius.  "Hadirkan pihak-pihak terkait, karena banyak aktor yang memang perlu dilibatkan. Jadi tidak ada pihak yang merasa diabaikan," sambungnya.  FORMAPPI juga mempertanyakan pembahasan RUU LLAJ belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Padahal, dalam catatan FORMAPPI, Komisi V telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi Undang-Undang (UU).  "UU Jalan kan sudah selesai dibahas, dan soal transportasi ini sudah lama belum disahkan sama DPR," ucap Lucius Karus.  Perubahan Prolegnas 2022 FORMAPPI juga mencatat, ada beberapa RUU pada Prolegnas Prioritas 2022 telah diselesaikan oleh DPR. Dengan alokasi waktu yang masih panjang pada masa persidangan tahun 2022, DPR harus mempertimbangkan dilakukannya perubahan prolegnas atas usulan dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan Pemerintah.  Ia juga memberikan penekanan soal tiga legislasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yakni UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir UU Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  "Sangat mungkin perubahan prolegnas itu dilakukan, bulan Juli. Apalagi kita tahu sudah beberapa RUU yang telah disahkan pada akhir tahun 2021. Yang sudah disahkan itu bisa diganti dengan RUU lain yang mendesak," pungkas Lucius Karus.

Desak Masuk Prolegnas 2022, DPR Diminta Serius Bahas RUU LLAJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/arteria-dahlan-2.jpg" alt="Arteria Dahlan (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Arteria Dahlan (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memberikan penjelasan kasus dugaan ujaran kebencian Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal itu karena Arteria memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR RI.  Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan keputusan kepolisian yang tidak bisa meneruskan proses hukum atas Arteria Dahlan terkait kasus ujaran yang bernuansa SARA tentu saja tidak mengagetkan. Itu karena keberadaan pasal khusus tentang hak imunitas anggota DPR.  "Dengan pasal imunitas itu, tak ada batasan benar atau salah, baik atau buruk bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Semua bebas dilakukan, bak surga punya mereka sendiri," ujar Lucius kepada wartawan, Senin (7/2).  Padahal menurut Lucius anggota dewan juga rentan melakukan tidakan tidak etis. Sehingga adanya pasal imunitas di UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) hanya akan menutupi perilaku buruk dari anggota legislatif.  "Dalam konteks anggota DPR masih rentan melakukan tindakan yang tidak etis, pasal imunitas akan menjadi tameng yang merusak etika, karena harus melindungi perilaku busuk anggota. Hanya karena pasal imunitas kata-kata kotor dan perilaku tak pantas tak bisa disentuh hukum," katanya.  Lucius mmenuturkan, anggota dewan sadar kerap melanggar hukum, tetapi tak mau bertanggung jawab secara jantan melalui jalur hukum. Sehingga kondisi ini sangat dikeluhkan.  "Jadi bagi saya pasal imunitas itu mengerdilkan anggota DPR ketika mereka dibikin seolah-olah istimewa padahal untuk menutupi kerapuhan mereka yang takut pada proses hukum," ungkapnya.  Terkait kasus Arteria, polisi memang menyebutkan agar mereka yang kecewa dengan Arteria bisa menggugatnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Karena itu Lucius berharap MKD bisa memproses dugaan pelanggaran etik Arteria Dahlan.  "Mestinya kalau MKD ingin memperlihatkan taringnya sebagai penegak etik, bukan sebagai pelindung bagi terduga pelanggar etika, maka kasus Arteria ini bisa menjadi salah satu yang bisa dijadikan terobosan," tuturnya.  Sebelummnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa kasus dugaan ujaran kebencian terhadap anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan tidak memenuhi unsur tidak pidana. Hal ini dikatakan Zulpan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara secara bersama-sama dengan para ahli, termasuk juga memeriksa saksi.  Zulpan menjelaskan, alasan pihak kepolisian tak bisa memidanakannya karena adanya hak imunitas sebagai anggota DPR. Hal itu merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.  Zulpan membeberkan, merujuk pada Pasal 1 UU MD3 tersebut, menyatakan anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.  Zulpan mengungkit pernyataan Arteria pada saat rapat dengar pendapat antara anggota Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung. Kata dia, itu merupakan sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini merujuk pada Pasal 33 Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Respons Formappi Soal Arteria Tak Bisa Dipidana soal Bahasa Sunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formappi

Berita Terkini