<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembukaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan Mei&ndash;Juni terancam molor. Ini terjadi lantaran masih adanya instansi yang belum mengisi perincian formasi untuk seleksi ASN di lembaganya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ada sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan pengisian detail formasi yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Padahal, pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Karena itu, kami harap kementerian, lembaga, dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan. Agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,&rdquo; ujar Anas kemarin (1/5). Saat ini, kata dia, pemerintah melalui BKN mulai melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi ASN yang ditetapkan berdasar usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah yang sudah masuk. Proses pun terus dikebut seiring dengan input yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemda. &rdquo;BKN sudah berkoordinasi (dengan pihak yang belum menyelesaikan input formasi, Red). Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,&rdquo; paparnya. Pada tahun ini, formasi CASN ditetapkan sebanyak 1,28 juta. Angka itu terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. &rdquo;Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta secara bertahap,&rdquo; sambungnya. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar fresh graduate. Satunya lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan tenaga non-ASN dan eks tenaga honorer kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN. Anas mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan formasi khusus untuk talenta digital dari kalangan fresh graduate. Mereka diharapkan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ke depan. Dengan begitu, mereka wajib punya basic knowledge terkait digitalisasi. &rdquo;Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya,&rdquo; jelasnya. (mia/c7/ttg)

Pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi BKN.

Banyak Instansi Belum Isi Formasi CPNS-PPPK, BKN Ungkap Dampak Pendaftaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/PANRB30-2537000635.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/04)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/04).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). &ldquo;Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,&rdquo; ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/04). Anas mengatakan ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. &ldquo;BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,&rdquo; papar Anas. Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN. Pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. &ldquo;Jadi seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,&rdquo; imbuhnya. Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi saja. Namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership). Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture. Lanjutnya dikatakan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. &ldquo;Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,&rdquo; pungkas Anas.

Formasi CASN 2024 sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.

Kementerian PANRB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini membahas formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Kementerian Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Agama telah mengajukan 151.489 formasi ASN kepada Kemenpan-RB. Jumlah ini terdiri atas 61.708 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah kita setujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781 formasi,&rdquo; kata Azwar Anas, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014507162/kapolri-pastikan-akan-beri-pengawalan-di-daerah-rawan-macet-dan-kriniminal-selama-mudik">Kapolri Pastikan akan beri Pengawalan di Daerah Rawan Macet dan Kriniminal selama Mudik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tahun ini porsinya gede banget. Belum tentu tahun yang akan datang ada porsi yang segede ini. Dalam sejarah enam tahun terakhir, ini yang paling gede,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Yaqut menyambut baik 110.553 formasi calon ASN yang disetujui Menpan-RB. Menurutnya, jumlah formasi tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita baru mendapatkan formasi yang luar biasa terbesar dalam sejarah, hampir 111.000 formasi ASN,&rdquo; ungkap Yaqut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Men mengungkap kebutuhan formasi ASN yang banyak tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan, di antaranya: banyaknya ASN Kemenag yang memasuki usia pensiun, pemekaran wilayah, serta alih status penegerian sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pegawai kami yang memasuki usia pensiun pada 2024 sampai 2028 itu ada 48.991 ASN. Nah ini tentu menjadi konsen kami terkait usia pensiun pada rentang empat tahun ke depan,&rdquo; kata Yaqut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada juga pertimbangan terkait pemekaran wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, dan juga beberapa program alih status penegerian dan madrasah dan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Agama,&rdquo; tandasnya.</div>

Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah disetujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781.

Kabar Baik, Formasi Calon ASN Kemenag 2024 Kuotanya 110.553

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> Jawapos.com&nbsp;- Menyambut awal tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebuah kabar yang membahagiakan. Adalah jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup besar yang akan dibuka bagi para lulusan baru atau&nbsp;fresh graduate&nbsp;di Indonesia. Setidaknya akan ada 2,3 juta formasi yang akan disediakan untuk para&nbsp;fresh graduate&nbsp;pada tahun ini. &ldquo;Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi&nbsp;fresh graduate&nbsp;untuk mengikuti seleksi,&rdquo; tutur Anas dikutip Antara, pada Jumat (5/1/2024). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013700991/menilik-persiapan-dhaup-ageng-pernikahan-putra-bungsu-pakualam-x-yang-akan-dihadiri-presiden-ri-hingga-58-kerajaan-se-nusantara">Menilik Persiapan Dhaup Ageng Pernikahan Putra Bungsu Pakualam X yang Akan Dihadiri Presiden RI hingga 58 Kerajaan Se-Nusantara</a> Anas mengatakan, formasi tersebut nantinya akan diberikan pada beberapa sektor. Diantaranya adalah dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, talenta digital dll. Lebih lanjut, Anas juga memberikan rincian terkait formasi dan kuota yang dibutuhkan pada tiap-tiap sektor. Untuk sektor pusat, Anas menyebut membutuhkan sebanyak 429.183&nbsp;fresh graduate, dimana 207.247 orang diantaranya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 221.936 lainnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).&nbsp; Jumlah tersebut adalah gabungan bagi beberapa formasi, yakni guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara untuk formasi daerah, pemerintah membutuhkan sebanyak 1.867.333 orang yang terbagi atas 483.575 orang CPNS dan 1.383.758 orang PPPK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013701856/imbas-kecelakaan-di-bandung-pola-keberangkatan-kereta-dari-surabaya-gubeng-berubah">Imbas Kecelakaan di Bandung, Pola Keberangkatan Kereta dari Surabaya Gubeng Berubah</a> Lebih rinci, formasi PPPK di daerah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sektor, diantaranya adalah 419.146 guru, 417.196 tenaga kesehatan, dan 547.416 tenaga teknis. Formasi instansi daerah tersebut dinilai lebih besar sebab formasi ASN memang lebih banyak dibutuhkan di daerah dibanding di instansi pusat. Sementara untuk alokasi sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah akan membuka sebanyak 6.027 formasi saja. Dari rincian tersebut, maka diperoleh total formasi CPNS untuk&nbsp;fresh graduate&nbsp;yang akan dibuka pada tahun ini sebanyak 690.822 formasi. Sementara kuota PPPK untuk&nbsp;fresh graduate&nbsp;yakni sebanyak 1.605.694 orang. Jutaan kuota ASN untuk&nbsp;fresh graduate&nbsp;ini menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan kesempatan bagi para talenta muda terbaik Indonesia untuk mengabdikan tenaga dan pikirannya pada Indonesia. Hal tersebut juga terkait dengan visi besar Indonesia-Sentris yang telah dijalankan pemerintah, tak hanya bab pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah-daerah (terlebih di luar Jawa) memperoleh talenta unggul di sektor pendidikan dan kesehatan.

2,3 juta formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibuka bagi para lulusan baru atau fresh graduate di Indonesia.

Kabar Gembira! 2,3 Juta Formasi ASN Akan Dibuka Untuk Fresh Graduate, Begini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/17-November-2023-Menteri-PANRB-2514488525.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, Jumat (17/11) (menpan.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, Jumat (17/11) (menpan.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada Jumat (17/11), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, melakukan pengecekan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bali. Kedatangan Anas ke Kantor BKN Bali terjadi sebelum pelaksanaan tes dimulai, dan selama kunjungannya, beliau terlibat dalam dialog dengan sejumlah peserta tes untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang kondisi dan perspektif mereka terkait proses seleksi ini. Keberadaan Menteri PANRB dalam pengawasan langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas aparatur negara. Ketika melakukan pengecekan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) di Kantor BKN Bali untuk formasi Kejaksaan Agung, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas terlihat didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto. Turut terlihat hadir untuk mendampingi Menteri PANRB yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, R. Narendra Jatna. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB menyampaikan informasi bahwa pemerintah tahun ini membuka formasi yang sangat besar di lingkungan Kejaksaan, dengan total mencapai 7.846 orang. Formasi tersebut terbagi menjadi 6.050 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.796 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penjelasan ini menyoroti komitmen pemerintah untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia dalam lembaga Kejaksaan, seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan efektivitas birokrasi. Dikutip oleh JawaPos.com dari menpan.go.id, "Formasi di Kejaksaan ada sekitar 7.800, sedangkan jumlah pelamarnya mencapai lebih dari 173.000. Artinya ini sangat kompetitif. Semoga semua lancar dan nantinya melahirkan talenta unggul untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan," ungkap mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, saat memberikan komentarnya mengenai proses seleksi yang sedang berlangsung. Tahun 2023 menjadi saksi ketetapan pemerintah Indonesia yang menetapkan sebanyak 572.496 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, 78.862 formasi ASN diperuntukkan bagi 72 instansi pemerintah pusat, sementara 493.634 formasi sisanya dialokasikan untuk pemerintah daerah. Mencerminkan komitmen untuk memperkuat dan mendukung kebutuhan aparatur di seluruh lapisan pemerintahan. Dalam upaya memastikan integritas seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa setiap tahapan tes akan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Abdullah Azwar Anas juga memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak percaya kepada pihak atau lembaga yang mengklaim dapat membantu dalam meloloskan seleksi CASN. Sebagai langkah untuk mencegah praktik-praktik tidak etis dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi tersebut. "Tesnya online, Computer Assisted Test (CAT), nilai langsung keluar, live score, tanpa jeda sehingga tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan itu ditampilkan live di Youtube. Prosesnya juga kita tambahi pakai face recognition, sehingga tak ada lagi joki tes," jelas Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas. Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto juga menyampaikan bahwa lokasi pelaksanaan seleksi CASN 2023 mencapai 365 tempat, termasuk di BKN, politeknik kesehatan, lokasi mandiri instansi, dan luar negeri. Dia memaparkan bahwa BKN telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan sistem, termasuk kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). &ldquo;Untuk penyediaan jaringan komunikasi data, BKN bekerja sama dengan Kemenkominfo melakukan penambahan bandwidth dan penambahan backup link untuk kelancaran pelaksanaan ujian CAT," ujar Haryomo.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, melakukan pengecekan seleksi seleksi kompetensi dasar di BKN Kantor Regional Bali

Menteri PANRB Menjamin Proses Seleksi ASN Dilakukan Transparan, Live Score di Youtube

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/IMG_0854-3548744193.jpg" alt="Ilustrasi, CPNS dan PPPK 2023 Resmi Dibuka, Persiapkan Diri Anda dengan Dokumen yang Dibutuhkan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, CPNS dan PPPK 2023 Resmi Dibuka, Persiapkan Diri Anda dengan Dokumen yang Dibutuhkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 telah resmi dimulai pada hari ini, Rabu, 20 September 2023, dan akan terbuka hingga 9 Oktober mendatang. Jika Anda tertarik untuk mendaftar sebagai CPNS atau PPPK, berikut ini informasi penting yang perlu Anda ketahui, termasuk tautan pendaftaran, panduan pendaftaran, persyaratan, dan formasi yang tersedia. Bacalah dengan cermat hingga selesai! LINK PENDAFTARAN CPNS DAN PPPK 2023 Untuk pendaftaran posisi CPNS 2023, calon pelamar harus membuat akun dan mendaftar melalui situs resmi SSCASN. Tautan pendaftaran dapat ditemukan di: https://sscasn.bkn.go.id/ FORMASI CPNS 2023 Formasi CPNS 2023: Berdasarkan situs resmi BKN, pemerintah akan membuka 572.496 formasi ASN pada tahun 2023, yang terbagi antara CPNS dan PPPK. Cara untuk memeriksa formasi CPNS 2023 adalah sebagai berikut: Jumlah ini merupakan pengurangan dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 1.030.751 formasi, dikutip dari laman resmi KemenPAN-RB. Pengurangan ini terjadi karena beberapa instansi tidak mengajukan atau mengusulkan formasi. Dari total 572.496 formasi ASN yang tersedia: - 28.903 formasi untuk CPNS - 543.593 formasi untuk PPPK Formasi CPNS dan PPPK ini tersedia untuk instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut: Pemerintah Pusat: CPNS: 28.903 orang PPPK: 49.959 orang Total: 78.862 orang Pemerintah Daerah: PPPK Guru: 296.084 orang PPPK Tenaga Kesehatan: 154.724 orang PPPK Teknis: 42.826 orang Total: 493.634 orang CEK FORMASI Ada dua cara untuk mengetahui formasi CPNS 2023 yang tersedia: 1. Melalui laman resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN). 2. Melalui situs resmi instansi atau kementerian terkait. Anda bisa mengakses informasi formasi CPNS 2023 melalui salah satu dari dua cara tersebut. Untuk cek formasi CPNS 2023 melalui SSCASN BKN, ikuti langkah-langkah berikut: 1. Buka website <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> 2. Klik 'Info Lowongan' 3. Buka 'Simulasi Pemilihan' dan isi kolom sesuai kebutuhan: - Jenis Pengadaan: (Pilih 'CPNS') - Instansi: (Disesuaikan dengan pilihan Anda) - Tingkat Pendidikan: (Pilih lulusan terakhir Anda) - Pendidikan: (Pilih jurusan Anda) 4. Setelah itu, klik tombol 'Cari' 5. Formasi CPNS yang tersedia akan muncul sesuai dengan jurusan masing-masing. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat melihat formasi CPNS 2023 yang sesuai dengan kriteria Anda melalui situs SSCASN BKN. CEK FORMASI MELALUI WEBSITE INSTANSI Untuk mengetahui instansi atau kementerian yang membuka penerimaan CPNS 2023 beserta tautan untuk memeriksa formasi yang dibutuhkan, Anda dapat mengunjungi sumber berita atau situs resmi yang menyediakan informasi tersebut. Sumber berita Jawapos.com atau situs resmi pemerintah biasanya akan menyediakan daftar instansi beserta tautan yang relevan untuk memeriksa formasi CPNS 2023 yang dibutuhkan. Jika Anda memiliki tautan konkret yang ingin Anda bagikan atau jika Anda memerlukan informasi tentang instansi tertentu, silakan beri tahu saya, dan saya akan memberikan bantuan yang sesuai. 1. KPK <a href="https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns">https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns</a> 2. Kementerian ESDM <a href="https://casn.esdm.go.id/">https://casn.esdm.go.id/</a> 3. Kemenkum HAM <a href="https://cpns.kemenkumham.go.id/">https://cpns.kemenkumham.go.id/</a> 4. Kemenag <a href="https://casn.kemenag.go.id/">https://casn.kemenag.go.id/</a> 5. Mahkamah Agung <a href="https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/#alur-daftar">https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/#alur-daftar</a> 6. Kejaksaan Agung <a href="https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns">https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns</a> 7. BRIN <a href="https://casn.brin.go.id/">https://casn.brin.go.id/</a> 8. BIN <a href="http://sscasn.bin.go.id/">http://sscasn.bin.go.id/</a> 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) <a href="https://cpns.kemdikbud.go.id/ dan https://gurupppk.kemdikbud.go.id/">https://cpns.kemdikbud.go.id/ dan https://gurupppk.kemdikbud.go.id/</a> 10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) <a href="https://cpns.dephub.go.id/">https://cpns.dephub.go.id/</a> 11. Kementerian Pertanian (Kementan) <a href="https://casn.pertanian.go.id">https://casn.pertanian.go.id</a> 12. Kementerian Sosial (Kemensos) <a href="https://cpns.kemensos.go.id/">https://cpns.kemensos.go.id/</a> 13. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) <a href="https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/">https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/</a> 14. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) <a href="https://rekrutmen.kemenperin.go.id/">https://rekrutmen.kemenperin.go.id/</a> 15. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) <a href="https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns">https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns</a> 16. Kementerian Perdagangan (Kemendag) <a href="https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/offline/main">https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/offline/main</a> 17. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) <a href="https://casn.kemkes.go.id/">https://casn.kemkes.go.id/</a> 18. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) <a href="https://infocasn.kemendagri.go.id/">https://infocasn.kemendagri.go.id/</a> 19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns">https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns</a> 20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) <a href="https://rekrutmen.ekon.go.id">https://rekrutmen.ekon.go.id</a> CARA DAFTAR CPNS 2023 Calon peserta seleksi harus memperhatikan prosedur pendaftaran CPNS 2023 dengan mengikuti petunjuk berikut: 1. Pembuatan Akun: - Akses portal SSCASN di <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> - Daftarkan diri untuk membuat akun SSCASN - Isi informasi yang dibutuhkan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor HP, dan alamat email aktif - Klik "Lanjutkan" dan pastikan data telah terisi dengan lengkap dan benar - Tekan "Proses Pendaftaran Akun" dan tunggu hingga muncul konfirmasi. 2. Masuk ke Akun: - Log masuk ke akun SSCASN yang telah terdaftar - Isi data pribadi yang diminta dan unggah swafoto - Setelah selesai, klik "Selanjutnya." 3. Pilih Jenis Seleksi dan Formasi CPNS: - Pilih jenis seleksi "CPNS" - Pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang sesuai. 4. Unggah Dokumen: - Unggah dokumen yang diperlukan dengan format dan ukuran yang ditentukan. 5. Cetak Kartu: - Jika sudah selesai, periksa resume Anda dan akhiri pendaftaran. - Selanjutnya, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun." Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda telah berhasil mendaftar untuk CPNS 2023. SYARAT PENDAFTARAN CPNS 2023 Syarat Umum: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, berikut persyaratan umum CPNS. <ol> <li>Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat melamar</li> <li>Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta</li> <li>Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian NKRI</li> <li>Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis</li> <li>Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan</li> <li>Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;</li> <li>Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah</li> <li>Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012964597/terbaru-kemenpan-rb-tetapkan-passing-grade-atau-nilai-ambang-batas-skd-cpns-2023">Terbaru! Kemenpan RB Tetapkan Passing Grade atau Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023</a> Dokumen yang Perlu Disiapkan: <ol> <li>Fotokopi ijazah terakhir serta transkrip nilai</li> <li>Fotokopi KTP</li> <li>Fotokopi Akta kelahiran</li> <li>Pas foto</li> <li>Surat pernyataan penempatan di mana pun</li> <li>CV (Curriculum Vitae)</li> </ol> Itu lah informasi lengkap mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2023, termasuk tautan pendaftaran, formasi yang tersedia, langkah-langkah pendaftaran, dan persyaratannya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda!

Hari ini pertama CPNS 2023 akan dibuka, berikut ini link pendaftaran yang bisa dilihat dan juga pilihan formasinya.

Hari Pertama CPNS 2023 Dibuka! Berikut Link Pendaftaran dan Pilihan Formasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/DOKUMEN-3106006171.jpg" alt="Ilustrasi Dokumen Persyaratan Seleksi CPNS 2023 (Iustrasi by Canva)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dokumen Persyaratan Seleksi CPNS 2023 (Iustrasi by Canva)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jadwal pendaftaran CPNS akan dibuka pada bulan September 2023. Terdapat 1 juta lebih formasi yang dapat diikuti oleh para calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi tersebut telah dikonfirmasi sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yakni Abdullah Azwar. Dikutip Jawapos dari laman Instagram @cpns.asn, pendaftaran ini CPNS 2023 dibuka untuk lulusan SMA, SMK hingga S1. Ini syarat dan dokumen perlu dipersiapakan oleh para calon peserta rekruetmen CPNS 2023. Syarat Daftar Seleksi CPNS Syarat kriteria pelamar perlu diperhatikan dalam mengikuti proses rekrutmen CPNS 2023. Berikut merupakan syarat daftar CPNS sebagai berikut. 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Berkelakukan baik dan tidak pernah dipidana 3. Tidak pernah diberhentikan secara horman , atas permingtaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI 4. Tidak sedang menjabat sebagai PNS/TN/POLRI 5. Tidak menjadi pengurus atau anggota atau simpatisan organisasi terlarang di Indonesia 6. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 7. Lulusan program studi yang terakreditasi BAN-PT 8. IPK Minimal 2,75 untul lulusan program S1 Dokumen Daftar Seleksi CPNS Berikut merupakan dokumen persyaratan peserta daftar seleksi CPNS 2023, diantaranya: 1. Fotokopi ijazah terakhir dan transkip nilai dari pihak instansi pendidikan 2. Fotokopi atau scan KTP elektorik 3. Salinan Kartu Keluarga 4. Salinan Akta Kelahiran 5. Pas foto formal 6. CV atau daftar riwayat hidup 7. Surat pernyataan penempatan dimanapun 8. Perlu diingat, setiap formasi dan instansi mungkin akan menambahkan persyaratan khusus sesuai bidang serta keahlian yang dibutuhkan. Seleksi pendaftaran CPNS 2023 akan dilaksakan lebih ketat dari sebelumnya. Sehingga, perlunya persiapan yang matang bagi para calon peserta CPNS 2023.

Terdapat 1 juta lebih formasi yang dapat diikuti calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rekrutmen CPNS 2023 Dibuka September! Pendaftar Harus Perhatikan Persyaratan dan Dokumen Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>Prioritas Seleksi ASN 2022 untuk Guru dan Nakes  JawaPos.com – Guru dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Setidaknya ada tiga kategori yang bakal diutamakan saat pendaftaran.  ”Arah kebijakan pengadaan ASN 2022 adalah fokus pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022 kemarin (14/9).  Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni menjelaskan, pada 2022 pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru diprioritaskan pada tiga kategori pelamar. Prioritas pertama tenaga honorer eks kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade) saat seleksi PPPK guru tahun 2021, tapi belum mendapat formasi. ”Ya, (mereka) langsung mengisi bila formasi tersedia dengan sebelumnya submit SSCASN (sistem seleksi CPNS nasional, Red),” ucapnya.  Kemudian, pelamar prioritas II dan III adalah THK-II dan para guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun.Sementara itu, untuk lulusan PPG yang terdaftar di basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum.  Seperti diketahui, pemerintah menetapkan kebutuhan ASN nasional tahun 2022 sebanyak 530.028 orang. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat 90.690 orang dan instansi daerah 439.338 orang.

Lolos Ambang Batas 2021, Peserta Seleksi Langsung Isi Formasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menetapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional pada tahun ini. Hingga awal September, kebutuhan terdeteksi sebanyak 530.028 formasi.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat dan daerah. Perinciannya, 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 formasi untuk instansi daerah.  ”Kebutuhan daerah terperinci sebanyak 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis,” ujarnya kemarin (13/9).  Dia menjelaskan, pada rekrutmen kali ini, penataan tenaga non-ASN menjadi salah satu prioritas pemerintah. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.  ”Arah kebijakan pengadaan ASN 2022, kami berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya, keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” tegasnya.  Dia menyampaikan, terkait dengan ASN ini, fenomena yang terjadi adalah penyebarannya yang tidak merata dan menumpuk di kota-kota besar. Bukan hanya itu, ketimpangan ini juga dipicu ASN yang suka berpindah-pindah ketika sudah resmi menjadi abdi negara.  Padahal, proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan setiap tahun instansi pusat dan daerah pun sudah sangat transparan. ”Setiap tahun akhirnya banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru,” keluh mantan bupati Banyuwangi tersebut.  Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu pun telah meminta BKN agar dibuat aturan tegas soal kesiapan ASN untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Diharapkan, upaya itu bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah karena ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.  Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN ini, Anas pun sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Termasuk dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

Pemerintah Buka 530.028 Lowongan ASN 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengungkapkan, seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 telah terisi 58 persen. Sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi.  Adapun jumlah keseluruhan formasi yang dibuka sekitar 506 ribu orang. Sehingga masih ada formasi yang belum terisi oleh pelamar.  "Masih ada sisa 212.392 formasi yang masih kosong, di mana 117 ribu formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Adapula 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Kondisi ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah.  "Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi," jelas Iwan.  Diketahui, Kemendikbudristek kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2022. Total formasi yang dibuka sebanyak 758.018 orang.  Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi, termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan usulan formasi bisa ditambah.  “Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada, dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410.

212 Ribu Formasi ASN PPPK Masih Kosong, 117 Ribu Tidak Ada Pelamar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formasi ASN

Berita Terkini