<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_20230919_123207-102164083.jpg" alt="Habib Rizieq." width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar duka datang dari keluarga eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab alias Habib Rizieq. Istrinya, Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia. Kabar meninggalnya Syarifah dibenarkan pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar. &rdquo;Iya (meninggal),&rdquo; ucap Aziz Yanuar saat dihubungi, Sabtu (16/12). Syarifah meninggal di rumahnya daerah Petamburan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 WIB. Dia meninggal akibat sakit. &rdquo;Ya sudah lama sakitnya,&rdquo; jelas Aziz. Meski begitu, Aziz tidak merinci sakit yang dialami Syarifah. Dia hanya menyebut sakit Syarifah komplikasi dari beberapa penyakit. &nbsp;

Kabar duka datang dari keluarga eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq. Istrinya, Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia

Kabar Duka, Istri Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Munarman-ditangkep-Densus.jpg" alt="Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman bebas dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (30/10)." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman bebas dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (30/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman bebas dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (30/10). Munarman diketahui telah menjalani hukuman 3 tahun penjara akibat kasus terorisme. "Kita akan menyambut kebebasan H. Munarman," kata pengacara Munarman, Aziz Yanuar. Aziz menyampaikan, Munarman keluar penjara dengan status bebas murni. Dia telah menjalani penuh seluruh hukuman yang dijatuhkan. "Bebas murni dari kriminalisasi melalui instrumen penegakan hukum terorisme," jelasnya. Sebelumnya, Munarman divonis 3 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuntut Munarman dihukum kurungan penjara selama dalapan tahun. Majelis Hakim menilai Munarman terbukti melanggar Pasal 13 Juncto Pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diketahui, dalam perkara tersebut Munarman didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan terorisme menggunakan ancaman kekerasan, yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas. Termasuk juga perbuatannya bertujuan menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas, serta mengarah pada perusakan fasilitas publik. Adapun, Munarman diketahui menghadiri agenda acara baiat atau pernyataan sumpah setia kepada ISIS dan Abu Bakar Al Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tengerang, Selatan, Banten pada 6 Juli 2014 silam. Selain itu, Munarman juga hadir di acara baiat kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari 2015 dan 5 April 2015. Munarman yang tak terima dengan vonis tersebut lalu mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding tersebut, malah memperberat hukuman menjadi empat tahun penjara. Upaya kasasi yang dilakukan oleh Munarman hanya bisa mengembalikan hukumannya menjadi tiga tahun. Sebelumnya, Munarman juga telah mengucapkan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Salemba, Selasa (8/8/2023). Pengucapan sumpah setia itu diucapkan jelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selama berada di Lapas Salemba, Munarman yang dipidana selama tiga tahun akibat terlibat kasus terorisme dinilai kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Salemba. "Selama berada di Lapas yang bersangkutan aktif mengikuti semua kegiatan pembinaan dan menyatakan secara terbuka siap bekerjasama dalam hal pembinaan termasuk mengikuti program deradikalisasi," kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Yosafat Rizanto dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman bebas dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (30/10).

Sudah Jalani Hukuman 3 Tahun Penjara di Kasus Terorisme, Munarman Eks FPI Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/hoaks-fpi-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AKUN Facebook Ibra Ahmedd mengunggah kabar yang cukup mengejutkan kemarin (11/4). Dia mengunggah foto aksi demo dengan narasi bahwa mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) melakukan deklarasi dan bersumpah akan bunuh diri massal apabila Rizieq Syihab tidak segera dibebaskan. Kabar itu beredar dengan menggunakan foto demonstrasi massa FPI dengan penjagaan ketat.  ”Mantan anggota x fpi. deklarasi. bersumpah akan bunuah diri masal apa bila HRS tidak dibebaskan. Kurang lebih 200 org bersumpah mbela hrs sampai mati,” begitu bunyi tulisan yang berada di atas foto aksi demo tersebut (bit.do/SudahBersumpah).  Jika dilihat lebih teliti, ternyata ada watermark JPNN.com dalam foto aksi demo tersebut. Nah saat ditelusuri, portal berita JPNN tidak pernah mengunggah berita tentang ancaman bunuh diri massal mantan anggota FPI.  Pengecekan menggunakan situs padanan gambar menunjukkan bahwa foto aksi demo tersebut diabadikan pada 16 Maret 2018. Jauh sebelum Rizieq Syihab ditetapkan sebagai tersangka atas beberapa kasus. Di antaranya, kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada November 2020.  Portal JPNN.com mengunggah foto itu dengan judul FPI Geruduk Kantor Tempo. Disebutkan bahwa massa FPI mendatangi kantor Tempo pada Jumat, 16 Maret 2018, untuk memprotes pemuatan karikatur yang dianggap menghina Rizieq Syihab. Jadi, sangat jelas bahwa foto itu tidak memiliki kaitan dengan kasus yang membelit Rizieq saat ini. Anda dapat membacanya di bit.do/DiKantorTempo.  Saat itu, massa FPI melakukan pertemuan dengan manajemen redaksi majalah Tempo. Perwakilan FPI dipimpin Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabar. Turut hadir pula Panglima Laskar FPI Maman Suryadi. Sementara itu, majalah Tempo diwakili Arif Zulkifli.  Arif memberikan penjelasan bahwa keberatan dari FPI telah diterima oleh redaksi. Dia lantas mempersilakan FPI untuk menggunakan hak jawab. ”Ada mekanismenya. Saya persilakan bapak-bapak, ustad-ustad sekalian untuk memberikan hak jawab. Kami akan muat hak jawab itu selama itu tidak mengandung kata-kata kasar,” ujarnya kala itu. Anda dapat membaca berita dari portal news.detik.com itu di bit.do/SoalPriaBersurban.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/04/2021/handayani-buka-39-rekening-untuk-cuci-rp-537-m-bisnis-narkoba/">Handayani Buka 39 Rekening untuk Cuci Rp 53,7 M Bisnis Narkoba</a>  FAKTA  Foto massa FPI yang diunggah akun Facebook Ibra Ahmedd itu diabadikan pada 16 Maret 2018. Jelas tidak ada kaitannya dengan kasus kerumunan yang membelit Rizieq Syihab saat ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jxipjuqj_EY

Hoax Mantan Anggota FPI Ancam Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Rumah-Terduga-Teroris-Di-Condet-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Personil Brimob mengamankan lokasi saat penggerebekan di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur, Senin (29/3/2021). Dari hasil penggerebekan ditemukan barang bukti berupa lima bom aktif dan jenis bom sumbu yang siap digunakan, lima toples besar ba" width="100%">
<figcaption>Personil Brimob mengamankan lokasi saat penggerebekan di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur, Senin (29/3/2021). Dari hasil penggerebekan ditemukan barang bukti berupa lima bom aktif dan jenis bom sumbu yang siap digunakan, lima toples besar ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Densus 88 Antiteror Polri bakal mendalami atribut Front Pembela Islam (FPI) yang didapatkan saat penangkapan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi.  "Iya termasuk itu (atribut FPI), jika ada keterkaitan. Itu sebagai temuan awal. Bahkan didalami oleh Desnsus 88," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/3).  Fadil enggan berspekulasi dan menyimpulkan terkait atribut FPI yang ditemukan tim Densus 88 Antiteror, apakah terduga teroris yang ditangkap tersebut ada kemungkinan terafiliasi dengan FPI atau tidak.  Begitu juga spekulasi bahwa ada keterkaitan antara terduga teroris yang diamankan dengan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang melakukan aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210330-WA0002-750x563.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Atribut Front Pembela Islam (FPI) dalam penggerebak terduga terorisme di Jakarta dan Bekasi pada Senin (29/3). (ISTIMEWA)  Penangkapan terduga diteroris di Jakarta dan Bekasi merupakan bagian dari merespons terjadinya peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3).  Jenderal bintang dua itu menyebut, selanjutnya Densus 88 Antiteror melakukan pendalaman.  Dalam penggerebakan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, tim Densus 88 Antiteror menangkap empat terduga teroris berinisial ZA, BS, AJ dan HH. Aparat juga turut mengamankan barang bukti bom dan bahan peledak lainnya.  Adapun untuk barang bukti yang diamankan, yakni lima bom yang siap digunakan. Kemudian beberapa bahan baku pembuatan bom berupa 4 kilogram bahan peledak yang sudah jadi, jenis TATP dengan jumlah 1,5 kilogram.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/photo/polisi-amankan-lokasi-penangkapan-terduga-teroris-di-condet/">Polisi Amankan Lokasi Penangkapan Terduga Teroris di Condet</a>  Fadil mengungkapkan, bahan peledak itu berjenis high explosive sangat sensitif untuk meledak. "Mudah meledak, dan tergolong sebagai high explosive yang sangat sensitif, PATP senyawa peroksida yang memiliki sifat khas sangat mudah terbakar hanya dengan gesekan, panas dan pemicu yang lainnya," pungkas Fadil.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=etu-PbFYPus

Densus 88 Dalami Hubungan Atribut FPI dengan Terduga Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/hoaks-fpi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH secara de facto telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020. Namun, masih saja ada yang ”menjual” hoax tentang ormas pimpinan Rizieq Syihab itu. Salah satunya, kabar tentang anggota FPI dihajar pengunjung warung gara-gara tidak mampu membayar hidangan. Agar lebih meyakinkan, kabar itu dikemas seolah-olah berasal dari portal berita kompas.com.  ”Tidak mampu membayar nasi bungkus, seorang yang mengaku laskar FPI babak belur dihajar pengunjung warteg,” begitu judul berita abal-abal yang diunggah akun Ayyu Wandira di sebuah grup Facebook pada 9 Maret lalu (bit.do/LaskarFPIDihajar).  Informasi itu disertai foto pria berpakaian putih dengan kepala berlumuran darah. Keterangan foto menyebutkan lokasi kejadian di Jalan K.S. Tubun. Di bagian atas tertera bahwa berita tersebut diunggah kompas.com pada 30 Desember 2020, hari saat pemerintah membubarkan FPI.  Desember 2020 jelas masih dalam masa pandemi Covid-19. Namun, foto tentang anggota FPI itu sama sekali tidak mencerminkan kondisi wabah global. Tak ada sau pun warga yang mengenakan masker.  Saat ditelusuri, ternyata tidak ada berita tentang pengeroyokan anggota FPI di indeks berita kompas.com pada 30 Desember 2020. Foto anggota FPI berdarah itu ternyata juga dokumen lama. Digunakan berbagai media untuk mengabarkan bentrokan antara laskar FPI dan aparat kepolisian di Balai Kota DKI Jakarta. Bentrokan terjadi pada 3 Oktober 2014. Foto itu diabadikan pewarta dari media TEMPO, Dasril Roszandi.  Menurut Kabidhumas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, massa aksi yang menggunakan atribut FPI itu diperiksa karena diduga melakukan provokasi. ”Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa aparat kepolisian yang terluka, termasuk Kapolsek Gambir Ajun Komisaris Besar Putu Putera,” ujar Rikwanto.  Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Pol Unggung Cahyono menduga, para demonstran sengaja membuat kericuhan. Buktinya, polisi menyita barang bukti berupa pedang, batu, botol, sampai kotoran kerbau. ”Mereka sudah mempersiapkannya,” kata Unggung. Anda dapat membacanya di bit.do/KarenaDemo2014  Bentrokan antara aparat kepolisian dan laskar bermula dari aksi demo yang digelar gabungan tiga ormas Islam di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Massa yang terdiri atas anggota Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), dan Gerakan Masyarakat Pembela Umat Rasulullah (Gempur) itu mendesak pengangkatan Basuki T. Purnama sebagai gubernur dibatalkan pada Oktober 2014.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/03/2021/disebut-terima-uang-rp-150-juta-cita-citata-tarif-saya-enggak-segitu/">Disebut Terima Uang Rp 150 Juta, Cita Citata: Tarif Saya Enggak Segitu</a>  FAKTA  Pria berpakaian putih dalam foto itu merupakan korban bentrokan antara aparat kepolisian dan laskar FPI di DKI Jakarta pada Oktober 2014. Saat itu massa berdemo menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/L1fT8pnQxzo

Hoax Anggota FPI Dihajar Warga Karena Tak Mampu Bayar Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/abib-Rizieq-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ppatk/">PPATK</a>) melaporkan adanya aliran uang lintas negara di rekening Front Pembela Islam (FPI). Meski begitu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae belum mau menyimpulkan apakah hal itu termasuk kategori transaksi mencurigakan.  ”Transaksi itu belum bisa disimpulkan apa-apa,” kata Dian kepada Jawa Pos kemarin (25/1). Dia menjelaskan, transaksi ke luar atau dalam negeri biasa dilakukan organisasi, individu, atau organisasi masyarakat (ormas) lain. Tidak terkecuali <a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi/">FPI</a>. ”Hal itu (transaksi lintas negara) biasa terjadi di dunia yang semakin global ini,” ungkapnya.  Dian menyatakan, analisis dan pemeriksaan terhadap rekening FPI hingga kemarin masih berlangsung. Analisis tersebut bersifat komprehensif. Bukan hanya transaksi dalam dan luar negeri yang menjadi objek pemeriksaan. Dan bukan hanya rekening FPI yang diperiksa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/01/2021/ppatk-blokir-rekening-fpi/">PPATK Blokir Rekening FPI</a>  Hingga saat ini PPATK sudah memblokir 89 rekening yang berkaitan dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/front-pembela-islam/">FPI</a>. Termasuk individu yang terkait dengan ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta, tersebut. Pemblokiran itu dilakukan berdasar UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Nomor 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  Di sisi lain, berkaitan dengan kondisi Rizieq Syihab yang saat ini mendekam di dalam tahanan Bareskrim Polri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa yang bersangkutan baik-baik saja. Dia membantah kabar yang menyebut Rizieq sakit. Dia mengatakan, Rizieq kemarin (25/1) sudah diperiksa tim dokter Polri. ”Diperiksa oksigennya, kemudian suhu, detak jantung, dan kemudian tensi. Semuanya normal,” ungkap Argo. Mantan kepala bidang humas Polda Metro Jaya itu pun sempat menunjukkan foto Rizieq saat diperiksa oleh dokter Polri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

PPATK Usut Transaksi Lintas Negara FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/fpi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) blokir atau menghentikan sementara transaksi dan aktivitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekening-fpi/">rekening milik Front Pembela Islam</a> (FPI). Tidak hanya itu, pemblokiran tersebut juga berlaku untuk rekening milik individu yang terafiliasi dengan FPI.  Ketua Kelompok Humas <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppatk/">PPATK</a> M. Natsir Kongah mengatakan, penghentian aktivitas rekening FPI itu dalam rangka menganalisis soal dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain.  "Penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dan lembaga," ujar M. Natsir dalam keterangan persnya, Rabu (6/1).  Adapun kementerian dan lembaga yang membuat SKB untuk pelarangan kegiatan FPI adalah Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, Polri, dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bnpt/">BNPT</a>.  Natsir menjelaskan, PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama. Salah satunya meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/01/2021/ppatk-tegaskan-pemblokiran-rekening-fpi-sesuai-undang-undang/">PPATK Tegaskan Pemblokiran Rekening FPI Sesuai Undang-Undang</a>  Saat ini PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan FPI. "Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI,” jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/Dzxk-UlOHTU

PPATK Blokir Rekening FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/front-pembela-islam/">Front Pembela Islam</a> (FPI) telah berganti ’’baju’’ menjadi Front Persatuan Islam. Hanya beda kata tengah. Orang-orangnya masih sama.  Mantan Sekretaris Umum <a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi/">FPI</a> Munarman mengirimkan keterangan tertulis kemarin. Munarman menyebutkan, keputusan pemerintah yang melarang kegiatan FPI adalah pengalihan isu dari kasus pembunuhan enam laskar FPI. ’’Bentuk dari kezaliman terhadap rakyat sendiri,’’ katanya. Dia menuturkan, keputusan enam instansi pemerintah itu melanggar konstitusi.  Munarman juga meminta semua pengurus, anggota, dan simpatisan FPI di Indonesia untuk menghindari hal tidak penting yang berpotensi memicu konflik dengan pemerintah. ’’Hindari benturan dengan rezim zalim. Dengan ini kami juga mendeklarasikan Front Persatuan Islam,’’ jelasnya. Dia menegaskan, Front Persatuan Islam akan melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. ’’Sudah kami deklarasikan dengan 19 tokoh,’’ katanya.  Hingga kemarin, pemerintah belum menyatakan sikap atas pembentukan FPI baru itu. Jawa Pos menghubungi beberapa pejabat kementerian dalam negeri. Namun tidak ada balasan.  Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/aparatur-sipil-negara/">aparatur sipil negara</a> (ASN) dilarang keras menjadi bagian dari organisasi masyarakat yang diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Termasuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan organisasi tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/12/2020/fpi-batalkan-gugat-skb-6-menteri-ke-ptun/">FPI Batalkan Gugat SKB 6 Menteri ke PTUN</a>  Organisasi terlarang itu meliputi Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI). ’’Tentu itu dilarang secara prinsip,’’ ujarnya.  Dia menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn/">ASN</a> yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut organisasi terlarang bakal dikenai sanksi. Imbauan bagi ASN itu akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2tsAiyxx-ZU

ASN Dilarang Ikut Kegiatan FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Front Pembela Islam (FPI) meyatakan batal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara (PTUN) terkait pembubarannya. Rencana pengajuan gugatan ke PTUN, karena pemerintah menyatakan FPI adalah organisasi terlarang.  "Kami batalkan rencana ke PTUN," kata Wakil Sekretaris FPI, Aziz Yanuar dikonfirmasi, Kamis (31/12).  Aziz menjelaskan, pembatalan gugatan ke PTUN karena menganggap Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri terkait pembubaran FPI dinilai cacat hukum. Sehingga langkah permohonan gugatan ke PTUN dibatalkan  "Karena kami duga SKB itu adalah kotoran peradaban, sehingga tanggapan kami adalah bahwa kotoran itu kami buang saja di tong sampah," tegas Aziz.  Sebelumnya, Aziz mengungkapkan FPI bakal melawan keputusan pemerintah terkait pembubarannya. Perlawanan itu dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Insyaallah kita akan persiapkan langkah hukum melalui gugatan PTUN,“ pungkas Aziz.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Karena tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.  "Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (30/12).  Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI.  "Kepada aparat-aparat daerah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak. Karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini," tandas Mahfud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_T56gTWtQeI

FPI Batalkan Gugat SKB 6 Menteri ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/fpi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Mahfud MD Sebut 35 Anggota FPI Terlibat Terorisme</h3> JawaPos.com – Pemerintah menghentikan sepak terjang <a href="https://www.jawapos.com/tag/front-pembela-islam/">Front Pembela Islam</a> (FPI) untuk selamanya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menko-polhukam/">Menko Polhukam</a>) Mahfud MD menyatakan bahwa FPI sudah bubar. Sejak kemarin (30/12) organisasi kemasyarakatan (ormas) yang didirikan Rizieq Syihab itu dilarang mengadakan kegiatan apa pun. Jika larangan tersebut diabaikan, aparat hukum diminta bertindak tegas.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud</a> menjelaskan, dari aspek legalitas, FPI tidak memenuhi persyaratan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) yang sudah habis sejak Juni tahun lalu. Karena itu, FPI dianggap sudah bubar secara de jure pada 21 Juni 2019. Kendati sempat mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah menilai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI bermasalah. Karena tidak secara eksplisit menyatakan sumpah setia kepada NKRI.  FPI juga dinilai kerap melakukan sejumlah aktivitas yang melanggar aturan keamanan dan ketertiban. ”Misalnya melakukan tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” beber Mahfud. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan langkah tegas kepada ormas yang belakangan ramai berurusan dengan Polri tersebut.  Pejabat asal Madura itu mengatakan, dasar pemerintah menyatakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi/">FPI</a> sebagai ormas terlarang ada dalam undang-undang (UU) serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI. ”Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatannya karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” terang mantan ketua MK tersebut.  Mahfud juga meminta aparat di level pusat maupun daerah bertindak tegas. Siapa pun yang mengatasnamakan FPI, lanjut dia, tidak lagi dianggap oleh pemerintah. ”Dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” tegas dia.  Keputusan itu dituangkan melalui <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-keputusan-bersama/">surat keputusan bersama</a> (SKB) enam pimpinan kementerian dan lembaga, yakni Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, jaksa agung, Kapolri, dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mahfud lalu meminta SKB tersebut dibacakan secara tegas oleh Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej.  Berdasar SKB yang diperoleh Jawa Pos, tertulis SKB itu bernomor 220-4780 Tahun 2020, M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, 690 Tahun 2020, 264 Tahun 2020, KB/3/XII/2020, dan 320 Tahun 2020. Isi SKB tersebut tegas dan jelas, melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.  Pejabat yang biasa dipanggil Eddy Hiariej itu menyebutkan, anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 UU 17/2013 tentang Ormas sebagaimana diubah UU 16/2017. Lebih dari itu, data yang diperoleh pemerintah, ada puluhan anggota dan pengurus aktif maupun tidak aktif FPI yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. ”Sebanyak 35 orang dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana,” ungkap Eddy.  Atas pertimbangan-pertimbangan itu, pemerintah menyatakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi-dibubarkan/">FPI</a> sebagai ormas yang tidak terdaftar. FPI juga dinyatakan sebagai ormas terlarang yang tidak boleh beraktivitas dan berkegiatan dengan simbol-simbol dan atributnya. ”Aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan FPI,” tegas Eddy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/12/2020/usai-fpi-dilarang-beraktivitas-kini-penahanan-rizieq-diperpanjang/">Usai FPI Dilarang Beraktivitas, Kini Penahanan Rizieq Diperpanjang</a>  Setelah pemerintah mengumumkan SKB tersebut, FPI sempat berencana mengagendakan jumpa pers di markas mereka di Petamburan, Jakarta. Namun, acara itu dibatalkan polisi. ”Tidak boleh (jumpa pers, Red) karena mereka (FPI) sudah tidak ada kewenangan dan tidak ada legalnya lagi,” tegas Kapolrestro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto.  Aparat kepolisian dengan dibantu TNI kemarin memang datang ke markas FPI di Petamburan. Heru menyatakan bahwa mereka datang untuk memastikan SKB dilaksanakan. ”Bahwa kegiatan FPI mulai hari ini (kemarin, Red) tidak boleh dilakukan,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/fpi_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JALANKAN PERINTAH: Polisi mencopot atribut-atribut FPI di Petamburan. Polisi juga membatalkan rencana FPI mengadakan jumpa pers kemarin (30/12). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Respons FPI  Wasekum FPI Aziz Yanuar menyatakan bahwa FPI tidak mempermasalahkan pembubaran itu. ”Berjuang tidak harus dengan FPI. Tapi, amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap umat,” tegasnya. Pihaknya juga akan membuat lagi organisasi atau perkumpulan lainnya. ”Kami juga pasti melakukan gugatan ke PTUN atas kesewenang-wenangan ini,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/12/2020/wamenkumham-35-anggota-fpi-terlibat-terorisme-206-tindak-pidana-umum/">Wamenkumham: 35 Anggota FPI Terlibat Terorisme, 206 Tindak Pidana Umum</a>  FPI menduga pembubaran ini merupakan bentuk pengalihan perhatian terhadap pengusutan enam laskar FPI yang tewas. Agar dugaan pelanggaran HAM berat itu tidak diperhatikan publik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/12/2020/telusuri-aliran-dana-fpi-alasan-mahfud-undang-kepala-ppatk/">Telusuri Aliran Dana FPI, Alasan Mahfud Undang Kepala PPATK</a>  Tadi malam beberapa pentolan FPI benar-benar mendeklarasikan organisasi baru. Singkatannya juga FPI. Namun, kepanjangannya adalah Front Persatuan Islam. Di antara deklarator itu ada nama Abu Fihir Alattas, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, dan Haris Ubaidillah. Mereka menilai pembubaran FPI sebagai tindakan zalim. ”Deklarasi Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tulis para deklarator.  Pada bagian lain, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, jika alasan pelarangan FPI disebabkan tidak memiliki izin atau SKT-nya sudah habis masa berlakunya, organisasi tersebut dengan sendirinya bisa dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi, lanjut dia, sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. ’’Cuma masalahnya, kenapa baru sekarang?’’ kata Mu’ti.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/01/2017/menkumham-mengaku-fpi-sulit-dibubarkan/">Menkumham Mengaku FPI Sulit Dibubarkan</a>  Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah itu menyebut, pemerintah harus bersikap adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ada ormas lain yang tidak memiliki SKT, harus ditertibkan juga. Begitu juga ketika ada ormas yang kegiatannya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping, dan main hakim sendiri. ’’Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya,’’ ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u8u6wsh5z28

FPI Dilarang, Muncul FPI Baru