<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/korpri-desak.jpg" alt="HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)" width="100%">
<figcaption>HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perubahan skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) kembali digaungkan. Dalam perayaan HUT Ke-51 Korpri di Jakarta kemarin (29/11), Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh meminta pemerintah segera menerapkan sistem pensiun fully funded.  ”Mohon kiranya melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita bisa segera menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan,” tuturnya.  Saat ini PNS masih menggunakan skema pensiun pay as you go. Yakni, dana pensiun diperoleh dari hasil iuran PNS 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Skema itu juga berlaku bagi TNI-Polri dengan pengelolaan oleh PT ASABRI.  Sementara itu, pada skema pensiun fully funded, pembayaran pensiun berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya ditentukan berdasar jumlah take home pay (THP) PNS setiap bulan. THP berbeda dengan gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.  Artinya, iuran yang dibayar PNS nanti lebih besar daripada iuran saat ini. Dengan demikian, dana pensiun yang diterima pun bakal lebih tinggi daripada besaran saat ini. Bahkan, jumlahnya diperkirakan bisa mencapai Rp 1 miliar.  Skema fully funded itu sejatinya direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Mantan Men PAN-RB Tjahjo Kumolo sempat beberapa kali menyinggung skema tersebut. Diharapkan, skema itu bisa menekan beban APBN atas dana pensiun PNS yang terus membengkak.  Sementara itu, terkait reformasi birokrasi, Korpri terus mendorong perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu telah diawali dengan penerapan digital signature. Pada kesempatan itu, Zudan juga meminta seluruh anggota Korpri melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Caranya, mengubah mindset bahwa ASN bukan orang yang harus dilayani, melainkan yang melayani.  Mendagri Tito Karnavian mendorong Korpri yang memiliki anggota 4 juta PNS ikut menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan mencegah kebocoran-kebocoran, khususnya dari aspek pendapatan negara.

Korpri Desak Segera Ubah Skema Pensiun PNS ke Sistem Fully Funded

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pikirkan-lagi-iuran-untuk-skema-baru-pensiun-pns_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PNS bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PNS bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyetujui skema baru pensiun PNS. Ke depannya untuk PNS rekrutan 2020 bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded. Dari skema ini nantinya pemerintah dan PNS bakal sama-sama dibebankan untuk membayar iuran. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, skema pemotongan iuran PNS perlu dikaji. "Apakah PNS bayar iuran dipotong dari gaji pokok? Gaji pokok PNS itu kecil lho. Kalau dipotong lagi untuk iuran, apa mencukupi untuk kebutuhannya?" ujar Lana kemarin (1/12). Menurut Lana, perlu dipikirkan juga mengenai iuran PNS yang dihimpun tiap bulan. "Yang perlu dipikiran juga kalau PNS sudah membayar iuran sejak lama, apakah ada upaya menjadikan dana tersebut sebagai investasi?" tambahnya. Sementara itu, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kunta Wibawa Dasa Nugraha belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, mengenai skema baru pensiun PNS. "Masih dibahas. Nanti ya, kalau sudah selesai pembahasannya," ujar Kunta. Sebagaimana diketahui, sudah ada kejelasan terkait masa depan skema pensiun PNS. Presiden Jokowi akhirnya menyetujui skema fully funded. Ketentuan baru itu rencananya diberlakukan untuk PNS hasil rekrutmen 2020. Sebaliknya, PNS yang sudah bekerja (existing) tetap menggunakan skema pensiun berbasis pay as you go. Dengan skema fully funded, PNS dan pemerintah selaku pemberi kerja sama-sama membayar iuran dana pensiun. Soal besaran dan merujuk pada gaji pokok atau total penghasilan, Kementerian PAN-RB masih mengkajinya. Sedangkan dalam skema pay as you go, pemerintah menanggung dana pensiun melalui APBN yang disetor ke PT Taspen.&nbsp;

Pikirkan Lagi Iuran untuk Skema Baru Pensiun PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-setujui-skema-fully-funded-uang-pensiun-pns-lebih-besar_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PNS yang direkrut pada 2020 bakal menerima uang pensiun lebih besar. Itu lantaran presiden sudah menyetujui sistm fully funded." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PNS yang direkrut pada 2020 bakal menerima uang pensiun lebih besar. Itu lantaran presiden sudah menyetujui sistm fully funded.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki sistem baru pensiun pegawai negeri sipil (PNS) akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menyetujui perubahan skema dari model pay as you go yang berlaku sekarang menjadi skema fully funded. Rencananya skema baru itu mulai diterapkan untuk PNS rekrutan 2020. Seperti diketahui, dalam skema pay as you go, pemerintahlah yang membayar biaya pensiun setiap PNS yang purnatugas. Uang dari APBN itu diserahkan pemerintah ke PT Taspen sebagai pengelola. Kemudian, pensiunan PNS menerima "gaji pensiun" setiap bulan sampai meninggal. Sementara itu, pada sistem fully funded, pemerintah dan PNS patungan membayar iuran dana pensiun setiap bulan. Ketika PNS tersebut pensiun, pemerintah tidak lagi mengucurkan dana yang besar. Skema baru tersebut tidak terlalu menguras APBN seperti model pay as you go. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, skema PNS itu sudah dibahas di tingkat rapat terbatas (ratas). "Bapak Presiden setujui di ratas," katanya di kantor Kementerian PAN-RB kemarin (30/11). Saat ini Kementerian PAN-RB sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) tentang skema baru pensiun PNS tersebut. Juga, menjalankan simulasi-simulasi. Upaya itu perlu dilakukan sebelum penetapan. Khususnya terkait besaran persentase iuran yang ditanggung PNS dan pemerintah selaku pemberi kerja. Termasuk persentase iuran itu mengacu pada gaji pokok atau total penghasilan (take home pay) juga belum diputuskan. Setiawan mengatakan, pembahasan PP tentang skema pensiun itu paralel dengan pembahasan PP soal gaji dan penghasilan PNS. Lantas, kapan skema baru tersebut diterapkan? "Rencana cut off berlaku 2020," jelasnya. Maksudnya, skema baru pensiun itu mulai berlaku untuk PNS yang direkrut pada 2020. Sebaliknya, bagi PNS yang sudah bekerja, tetap berlaku sistem pensiun yang lama. Karena cut off berlaku 2020, diharapkan PP tentang tunjangan pensiun ditargetkan terbit 2019. Dengan adanya skema baru pensiun PNS itu, pemerintah berharap uang pensiun yang diterima PNS semakin besar. Tidak jomplang seperti sekarang. Saat ini PNS yang menjabat eselon I atau II bisa mendapat tunjangan kinerja sampai puluhan juta per bulan. Namun, ketika pensiun, penghasilannya anjlok. Sebab, mereka hanya memperoleh 75 persen dari gaji pokok. Misalnya, gaji pokoknya terakhir Rp 5 juta, berarti mereka hanya mendapat gaji pensiun Rp 3.750.000 per bulan. Padahal, kebutuhan hidup ke depan semakin mahal. Sempat muncul kabar, dalam skema fully funded tersebut PNS saat pensiun bakal mendapat uang pensiunan secara utuh atau penuh (full). Setiawan mengatakan, skema tersebut hampir sulit diterapkan. Artinya, dalam era skema pensiun fully funded nanti, PNS tetap menerima gaji pensiun setiap bulan. Setiawan menyatakan, PNS itu tidak dilatih untuk fokus investasi atau mengelola uang. Dia khawatir, jika menerima uang pensiun gelondongan, kemudian didekati lembaga investasi dan salah berinvestasi, mereka malah bangkrut. "Jadi, paling aman tetap diberikan setiap bulan," jelasnya. Terkait dengan personel TNI dan Polri, menurut Setiawan, idealnya juga berlaku sistem pensiun yang sama. Yakni, fully funded. Meski, keberadaan aparatur TNI dan Polri diatur dalam UU sendiri. Bukan seperti PNS yang menginduk pada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi FISIP Unpad Yogi Suprayogi Subandi mengatakan, skema pensiun fully funded jelas paling menguntungkan bagi PNS ketimbang pay as you go saat ini. Sebab, dana pensiun yang diterima nanti bakal lebih besar. Namun, persoalannya saat ini adalah gaji PNS masih kecil. Yang besar adalah tunjangannya. Jadi, belum diputuskan apakah potongan iuran itu merujuk pada gaji pokok atau seluruh penghasilan. "Makanya, PP tentang tunjangan pensiun bakal keluar bersamaan dengan PP gaji dan tunjangan. Karena saling terkait," tutur dia. Menurut dia, persoalan lain yang perlu dibenahi untuk mendukung skema baru dana pensiun itu adalah tunjangan kinerja. Yogi mengungkapkan, saat ini sistem pemberian tunjangan kinerja belum tertib. Pada prinsipnya, meski presiden menyetujui skema fully funded, Kementerian PAN-RB harus berhati-hati. Mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kemampuan finansial negara. Yogi sempat mendengar kabar bahwa iuran pensiun skema fully funded akan memakan separo dari total gaji pokok. Kondisi itu terjadi karena ingin mengejar dana pensiun yang besar. Padahal, gaji pokok yang diterima PNS masih kecil. "Bisa dibayangkan jika dipotong separo. Untuk makan terus apa," tuturnya. Untuk itu, perlu dipastikan dengan matang, iuran pensiun nanti mengacu pada gaji pokok atau total penghasilan. Kabar yang beredar, total penghasilan PNS nanti hanya ada tiga poin. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.&nbsp;

Presiden Setujui Skema Fully Funded, Uang Pensiun PNS Lebih Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perbedaan-pensiunan-pns-indonesia-dan-korea-selatan-jauh-banget_m_198390.jpeg" alt="Kemen PAN RB berusaha mengupayakan nilai pensiun PNS setara dengan pegawai di Korsel." width="100%">
<figcaption>Kemen PAN RB berusaha mengupayakan nilai pensiun PNS setara dengan pegawai di Korsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bila berkaca dengan Korea Selatan (Korsel), skema pensiun pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia jauh lebih rendah. Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tengah berupaya membuat skema lebih baik yang bisa memberikan kesejahteraan pada abdi negara ketika sudah purnatugas. Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, dana <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/22/197993/terkendala-dana-skema-pensiun-fully-funded-butuh-kesiapan-pemerintah" target="_blank">pensiun</a> di Korea dan Indonesia memiliki selisih yang sangat lebar. Pensiunan di negeri gingseng itu dalam satu bulan berpenghasilan sekitar USD 4 ribu. Angka itu setara dengan Rp 54,8 juta per bulan dengan kurs USD 1 = Rp 13.700. Sementara di Indonesia pensiunan hanya mendapat USD 350 atau setara dengan Rp 4,7 juta. "Kami (sedang) mendalami sistem <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/21/197765/pemerintah-ubah-lagi-pola-skema-pensiun-pejabat-makin-sejahtera" target="_blank">pensiun</a> di Korea. PNS di sana (Korsel) minimum satu bulan USD 4 ribu, coba bayangkan Bu Rini ini pejabat eselon 1 (Kementerian PAN-RB) kalau sekarang pensiun cuma dapat USD 350," ungkap Asman di gedung Kementerian PAN-RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/3). Setelah ditelisik lebih mendalam, sistem pensiunan di Korea sedikit berbeda dengan yang berlaku di tanah air. Di negeri gingseng itu setiap PNS mengeluarkan iuran 10 persen per bulan dari total gaji mereka. Di sisi lain, pemerintah Korea juga telah menyiapkan dana cadangan sebesar 10 persen bagi para pegawainya tersebut, sehingga jika dijumlahkan dalam satu bulan, dana <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/11/195012/perubahan-skema-pensiun-iuran-ditanggung-oleh-negara-dan-asn" target="_blank">pensiun</a> mencapai 20 persen dari penghasilannya masing-masing pegawai. Namun dalam sistem pensiun tersebut bukan bersifat potongan, namun iuran yang dikeluarkan oleh pegawai dan pemerintah. Nantinya setelah memasuki masa pensiun, uang 20 persen tersebut akan menjadi tunjangan masa tua pegawai di Korea. "Kalau di Korea mereka sistemnya PNS-nya mengiur 10 persen kemudian pemerintahnya juga mengiur. Mengikuti maksudnya menyediakan dana cadangan tiap bulannya 10 persen. Jadi totalnya dari pemerintah 10 persen, dari PNS 10 persen," lanjut Asman. "Jadi akumulasi dari semua total yang dicadangkan itu sekian tahun dia bekerja itu akan diberikan kembali pada saat pensiun dan termasuk manfaat dana yang dikelola oleh satu badan yaitu badan pensiunnya Korea," imbuhnya. Melihat kesuksesan Kosel dalam menerapkan sistem kesejahteraan bagi para pensiunannya, Asman berharap hal itu dapat ditiru oleh pemerintah Indonesia. Namun jumlah dana pensiunannya, Asman disesuaikan dengan anggaran negara. "Kita mencoba nanti sesuai dengan kemampuan APBN, nanti dengan model pensiun ini kita berharap pensiun ke depan itu akan lebih baik dari pensiun yang ada sekarang," pungkas Asman.

Perbedaan Pensiunan PNS Indonesia dan Korea Selatan, Jauh Banget!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkendala-dana-skema-pensiun-fully-funded-butuh-kesiapan-pemerintah_m_197993.jpeg" alt="Skema baru pensiun PNS, nantinya iuran akan ditanggung oleh negara dan ASN itu sendiri." width="100%">
<figcaption>Skema baru pensiun PNS, nantinya iuran akan ditanggung oleh negara dan ASN itu sendiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan sistem pensiun PNS (pegawai negeri sipil) dari skema lawas yang berbasis pay as you go menjadi fully funded masih terus dikaji. Namun, skema baru itu ditengarai bakal sulit diwujudkan. Pesimisme terhadap skema baru itu disuarakan Zainal Abidin, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Sebab, skema fully funded menuntut adanya komitmen dan kesanggupan pendanaan dari pemerintah. "Skema fully funded masih sebatas diwacanakan," katanya kemarin (21/3). Mantan ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu menambahkan, penerapan skema fully funded menuntut adanya perubahan basis pembayaran iuran <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/21/197765/pemerintah-ubah-lagi-pola-skema-pensiun-pejabat-makin-sejahtera" target="_blank">dana pensiun</a>. Selama ini PNS membayar iuran dana pensiun 4,75 persen dari gaji pokok. Nah, dalam skema fully funded, nanti patokannya tidak ke gaji pokok. Tetapi ke gaji pokok dan aneka tunjangan. Termasuk tunjangan kinerja atau remunerasi. Zainal mengatakan, beban iuran dana <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/11/195012/perubahan-skema-pensiun-iuran-ditanggung-oleh-negara-dan-asn" target="_blank">pensiun</a> nanti adalah 50 persen PNS dan 50 persen pemerintah. "Jadi kembali bergantung pada kesiapan keuangan negara," ujarnya. Hanya, terang Zainal, DJSN belum sampai menghitung berapa uang yang dikeluarkan negara untuk ikut membayar iuran dana pensiun pegawainya. Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada suntikan APBN untuk PT Taspen selama ini. Suntikan dana APBN kepada Taspen untuk membayar gaji pensiun mencapai Rp 80 triliun per tahun. Zainal menjelaskan, penerapan skema fully funded memang dikaji Kementerian PAN-RB. "Sebetulnya ini sepenuhnya bergantung Kemenkeu," tuturnya. Menurut dia, dengan skema saat ini, sejatinya manfaat yang diterima pensiunan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194652/skema-pensiun-diubah-gaji-pns-dan-pejabat-bakal-naik-drastis" target="_blank">PNS</a> tidak maksimal. Untungnya, negara berbaik hati dengan menggelontorkan uang kepada Taspen. Dengan demikian, pensiunan bisa menerima gaji pensiun maksimal 75 persen dari gaji pokok terakhirnya. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menuturkan, pada dasarnya PNS paham bahwa setiap bulan gajinya dipotong melalui sistem iuran wajib pegawai negeri (IWP). Adapun besaran potongan untuk IWP adalah 10 persen untuk tiga komponen. "Yaitu asuransi kesehatan, program jaminan hari tua (JHT), dan program pensiun," katanya kemarin. Adapun perincian IWP bagi PNS aktif atau pensiunan 10 persen, sedangkan untuk gaji terusan 2 persen dari penghasilan (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga). IWP tersebut terdiri atas 2 persen untuk BPJS Kesehatan dan 8 persen untuk program yang dikelola Taspen (3,25 persen untuk tabungan hari tua/THT dan 4,75 persen untuk program pensiun). Seluruhnya, jika dijumlah, mencapai 10 persen. "Skema yang baru memang masih RPP," katanya. Etty melanjutkan, skema rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang baru akan muncul dengan pemotongan yang lebih besar, otomatis manfaat yang didapat menjadi lebih besar. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya siap bergabung dengan PT Asabri dan PT Taspen untuk pengelolaan dana pensiun. Saat ini mereka sedang menyiapkan sistem teknologi informasi dalam rangka peleburan tersebut. "Peleburan ini membutuhkan suatu penyatuan layanan yang mana penyatuan layanan ini adalah berbasis sistem teknologi," ujarnya setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin. Dirut Taspen Iqbal Latanro mengatakan bahwa pihaknya tetap berusaha meningkatkan investasi guna memberikan imbal hasil yang cukup tinggi kepada pensiunan PNS. "Yield yang dihasilkan Taspen itu cukup tinggi untuk investasi. Investasi kita itu melalui investasi langsung maupun melalui dana kelola," ujarnya kemarin.&nbsp;

Terkendala Dana, Skema Pensiun Fully Funded Butuh Kesiapan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perubahan-skema-pensiun-iuran-ditanggung-oleh-negara-dan-asn_m_195012.jpeg" alt="Skema baru pensiun PNS, nantinya iuran akan ditanggung oleh negara dan ASN itu sendiri." width="100%">
<figcaption>Skema baru pensiun PNS, nantinya iuran akan ditanggung oleh negara dan ASN itu sendiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema baru pensiun aparatur sipil negara (ASN) dengan berbasis fully funded masih terus dibahas. Kementerian PAN-RB mengklaim perubahan skema dari pay as you go ke fully funded diklaim bisa menyejahterakan ASN saat pensiun. Hanya, sampai sekarang belum ditetapkan potongan gaji untuk iurannya. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, sebelumnya menteri PAN-RB memang sempat menyebut iuran sebesar 10-15 persen dari gaji. Namun, besaran iuran itu belum diputuskan sampai saat ini. ASN, menurut dia, tidak perlu khawatir karena iuran dana pensiun nanti tidak dibayar sendiri. "Selaku pemberi kerja, pemerintah tetap ikut sama-sama membayar iuran dana pensiun," katanya kemarin (10/3). Jadi, meski dengan skema fully funded, tetap ada belanja negara untuk keperluan pensiun ASN. Peneliti Indef Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, skema pensiun fully funded bisa optimal ketika PT Taspen dapat menghasilkan dana pengelolaan yang maksimal. Sebab, ketika PNS sudah pensiun, Taspen tidak mendapatkan suntikan dana pensiun seperti skema pay as you go. Bhima lalu menyampaikan hasil analisis pengelolaan uang Taspen pada 2017. Disebutkan, Taspen membukukan hasil investasi Rp 16,81 triliun. Hasil itu tumbuh 11 persen bila dibandingkan dengan periode 2016 yang tercatat sebesar Rp 15,21 triliun. Untuk bisa mendapatkan hasil investasi maksimal yang digunakan untuk membayar dana pensiun ASN, Taspen harus merombak portofolio investasi.&nbsp;

Perubahan Skema Pensiun, Iuran Ditanggung oleh Negara dan ASN

fully funded

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fully funded