<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/IMG_6100-2201790370.jpeg" alt="Jemaah dari berbagai negara melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/5). (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah dari berbagai negara melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/5). (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Riuh kabar soal visa haji Furoda yang tak kunjung terbit menjelang puncak haji akhirnya dijawab tegas oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI). Lewat surat resmi tertanggal 27 Mei 2025, AMPHURI menegaskan bahwa pengajuan visa Furoda musim ini sudah resmi ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. &ldquo;Visa issuance has been ended this season,&rdquo; begitu bunyi konfirmasi resmi yang diterima AMPHURI dari pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ketua Umum AMPHURI, Firman M. Nur, meminta seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang menjadi anggota AMPHURI agar menyampaikan informasi ini dengan jujur kepada jemaah. &ldquo;PIHK sebaiknya menyarankan kepada jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus saja,&rdquo; tegas Firman dalam surat edaran tersebut. Sebagai catatan, visa Furoda&nbsp;adalah visa nonkuota yang biasanya diperoleh lewat beberapa jalur, seperti mujāmalah (courtesy) dari Kedutaan Besar Saudi, Furada perorangan, atau lewat aplikasi Nusuk. Berbeda dengan visa kuota haji reguler Indonesia yang sudah ditetapkan sebanyak 221.000 kursi tahun ini, visa Furoda&nbsp;sifatnya bergantung pada kebijakan penuh pemerintah Arab Saudi. Namun, berdasarkan hasil komunikasi intensif AMPHURI melalui sistem elektronik Masar Nusuk maupun koordinasi langsung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta dan Kantor Urusan Haji di Jeddah, dipastikan bahwa musim ini penerbitan visa Furoda&nbsp;sudah resmi ditutup. &ldquo;Terbit atau tidak terbitnya visa Furoda&nbsp;adalah otoritas penuh pemerintah Arab Saudi, bukan kewenangan PIHK,&rdquo; tegas Firman. Dia juga mengimbau agar para anggota PIHK segera menyelesaikan komunikasi dengan para jemaah yang sudah menunggu, sesuai perjanjian pelayanan yang berlaku. Saat ini, pada Rabu (28/5), musim haji hanya berjarak seminggu lagi menuju puncaknya, yaitu wukuf di Arafah pada 5 Juni (9 Dzulhijjah). Publik di media sosial ramai membicarakan kabar soal visa Furoda&nbsp;yang belum turun, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah. Oleh sebab&nbsp;itu, AMPHURI berharap pernyataan ini bisa menjadi pegangan resmi bagi publik. Firman menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah Saudi, sekaligus menghindari janji-janji kosong dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "РІНК Anggota AMPHURI yang berencana melayani jemaah haji Furoda dapat menginformasikan hal ini kepada jemaahnya dan melakukan penyelesaian sesuai Perjanjian Pelayanan antara PIHK dan Jemaah Haji Furoda," tutup Firman.&nbsp;

AMPHURI pastikan visa haji Furada musim ini ditutup. Jemaah diimbau alih daftar haji khusus untuk hindari janji kosong.

Tak Ada Visa Furoda Tahun Ini, AMPHURI Imbau Jemaah Beralih Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/baim-4-1091938699.png" alt="Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong akhirnya mengungkap penyebab dirinya batal berangkat haji yang sempat menghebohkan tahun lalu." width="100%">
<figcaption>Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong akhirnya mengungkap penyebab dirinya batal berangkat haji yang sempat menghebohkan tahun lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong akhirnya mengungkap penyebab dirinya batal berangkat haji yang sempat menghebohkan tahun lalu. Seperti dietahui, Baim Wong sudah berada dalam pesawat, namun kemudian turun tanpa alasan jelas. Lewat postingan di akun Instagram miliknya pada Minggu, 2 Juni 2024, Baim Wong memberi alasan penyebab batal berangkat haji karena ulah travel nakal. Ini diawali ketika Baim Wong merespons posting-an akun lambe_turah yang memuat berita "Polisi tangkap 22 WNI yang dijanjikan Haji Furoda bayar Rp 150 juta per orang ternyata tidak pakai visa haji". "Kadang persepsi orang kemana-mana, waktu itu dibilang karena enggak mau terima kelas ekonomi. Saya hanya bisa diam. Padahal masalah intinya bukan itu. Melihat berita ini, saya jadi keingat kejadian dulu," tulis Baim Wong dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Baim Wong tak menampik ada alasan lain ketika dia batal haji itu yaitu kondisi istrinya yang tidak sehat saat itu. "Selain memang saya harus menjaga Paula, alasan utamanya karena memang visanya bukan furoda. Dan saya baru tau di pesawat, karena tiket bukan ada di saya selama di airport," jelasnya. Baim mengatakan memilih tak banyak bersuara tahun lalu, karena takut melebar kemana-mana. "Kalau saya kasih statement, takut akan ada banyak orang yang akan gagal haji karena saya," beber Baim. "Semoga sekarang bisa mengerti. Sekarang mau speak up, supaya kita bisa waswas ke depannya, hati-hati sama janji-janji travel," ungkap Baim Wong. Seperti diketahui, Baim Wong seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada 7 Juni 2023. Kemudian, viral ketika dia turun dari pesawat saat bersiap berangkat di Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menuju Tanah Suci. Baim Wong mengaku saat itu sedih atas pembatalan berangkat haji tersebut. "Pasti sedih, apalagi Papa saya, karena dia yang paling senang saya berangkat. Tapi dia bilang enggak apa-apa, ya sudah," ujarnya di rumahnya, kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Lalu apa penyebab Baim batal berangkat haji? Selain kabar kesehatan Paula, dia enggan bicara panjang. Dia ingin duduk bersama dengan pihak travel yang bertanggung jawab memberangkatkannya. "Sebenarnya tunggu saja saya sama pihak travel. Nanti saya akan konfirmasi berdua. Takutnya, salah pengertian. Ada masaah kesehatan juga," sambungnya. Di sisi lain, Baim sempat berpikir dirinya terkena prank ketika disebut batal berangkat karena sudah naik pesawat. Namun, baru sadar semua benar terjadi. "Tadi saya mikirnya prank haji, saya sudah naik pesawat," pungkas Baim Wong saat itu.

Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong akhirnya mengungkap penyebab dirinya batal berangkat haji yang sempat menghebohkan tahun lalu.

Baim Wong Akhirnya Ungkap Penyebab Batal Berangkat Haji Tahun Lalu, Visa Bukan Furoda, Ingatkan Publik Waspada Janji-janji Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/air-zamzam-2019gantipresiden-diterima-jamaah-haji-furoda_m_.jpg" alt="Jamaah haji menerima air zamzam dengan kemasan #2019GantiPresiden." width="100%">
<figcaption>Jamaah haji menerima air zamzam dengan kemasan #2019GantiPresiden.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menelusuri pembagian air zamzam dalam kemasan berlogo #2019GantiPresiden. Hasilnya, jamaah yang menerima zamzam itu dipastikan bukan peserta haji reguler. Mereka adalah jamaah haji nonkuota atau furoda. Kepala PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara Arsyad Hidayat menjelaskan, berdasarkan info dari petugas Bidang Pengawasan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/08/2018/kemenag-pastikan-mengusut-zamzam-berkemasan-2019gantipresiden" target="_blank">kemasan zamzam</a> yang ditempeli stiker tagar itu dibagikan kepada jamaah haji nonkuota. Jamaah haji furoda itu pulang melalui Terminal Internasional Bandara King Abdulaziz Jeddah. Pembagiannya pun terletak sekitar satu kilometer sebelah selatan Terminal Haji bandara. Diduga, pembagian air zamzam itu dilakukan pada Senin (27/8) atas inisiatif agen travel. "Kalau di Bandara Terminal Haji tidak ada pembagian zamzam," tegasnya. Menurut dia, setiap jamaah haji reguler maupun khusus akan mendapat jatah air zamzam dari pemerintah. Maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airline membelikan air zamzam sesuai dengan jumlah jamaah dan petugas kloter. Air zamzam itu diterbangkan dengan empty flight dan dibagikan di Tanah Air. Sementara itu, Kabid Pengawasan PIHK di PPIH Arab Saudi Mulyo Widodo menjelaskan, pihaknya mendapat informasi bahwa penerima zamzam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/08/2018/beredar-air-zamzam-2019gantipresiden-ini-reaksi-kemenag" target="_blank">#2019GantiPresiden</a> adalah jamaah haji furoda yang ikut salah satu travel. "Menurut mereka, logo itu memang ada dan sudah tertempel. Mereka tidak tahu proses tempelnya," katanya. Dia juga menjelaskan, jamaah haji furoda itu dikoordinasi oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang tidak resmi. Setelah foto-foto pembagian air zamzam politis itu diterima, pihaknya mencari tahu dan mendapat informasi bahwa pembagian zamzam itu benar-benar terjadi. Dia juga menjelaskan bahwa haji furoda tidak masuk regulasi Kemenag. "Jadi, penindakannya di luar kewenangan kami," tegasnya.

Air Zamzam #2019GantiPresiden Diterima Jamaah Haji Furoda

furoda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#furoda

Berita Terkini

Tak Ada Visa Furoda Tahun Ini, AMPHURI Imbau Jemaah Beralih Haji Khusus

Baim Wong Akhirnya Ungkap Penyebab Batal Berangkat Haji Tahun Lalu, Visa Bukan Furoda, Ingatkan Publik Waspada Janji-janji Travel

Air Zamzam #2019GantiPresiden Diterima Jamaah Haji Furoda

Download Aplikasi JawaPos.com