<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824483829025668407" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Screenshot_2025-02-19-18-30-59-276_comgoogleandroidgm-edit-4037318391.jpg" alt="Ilustrasi logo WIKA. (Dok/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo WIKA. (Dok/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com-</strong>WIKA Beberkan Alasan Gagal Bayar Surat Utang, Salah Satunya Minim Proyekan karena Efisiensi Anggaran Infrastruktur</div> <div id="m#msg-f:1824483829025668407-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015665789/modal-ganti-velg-doang-mobil-listrik-neta-vii-ternyata-bisa-juga-tampil-gaya">Modal Ganti Velg Doang, Mobil Listrik Neta-VII Ternyata Bisa Juga Tampil Gaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membeberkan sejumlah alasan yang menyebabkan pihaknya belum mampu membayar surat utang hingga jatuh tempo pada Selasa (18/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan saat ini sedang menghadapi keterbatasan likuiditas. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi usaha industri konstuksi yang menantang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, kata Mahendra, akibat adanya pemangkasan anggaran infrastruktur oleh</div> <div dir="auto">Pemerintah di tahun 2025 yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya," kata Mahendra dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kedua kondisi itulah yang mengakibatkan perseroan mengalami keterbatasan unrestrictred cash. Sehingga, kata Mahendra, perseroan mengusulkan untuk melakukan pelunasan sebagian secara prorata terhadap seri A, B dan C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta perpanjangan sisa pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II 2022 Seri A yang akan jatuh tempo pada 18 Februari 2025 selama 2 tahun, dengan menyertakan opsi beli pada setiap periode pembayaran kupon/imbal hasil dan tanpa mengubah besaran nilai kupon/imbal hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Usulan tersebut disampaikan dalam mekanisme RUPO dan RUPSU sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Mahendra juga membeberkan hingga Jumat (14/2) perseroan belum mendapatkan kontrak baru di tahun 2025. Padahal, jika ada pihaknya akan menggunakannya untuk menghasilkan arus kas masuk yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas keseluruhan nilai obligasi dan sukuk yang jatuh tempo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, perseroan juga berkomitmen akan terus berupaya memperoleh kontrak-kontrak baru untuk menghasilkan kas masuk. Ini dilakukan tak lain untuk memenuhi kewajiban dan keberlanjutan langkah penyehatan serta keberlangsungan bisnis perseroan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, di tengah dinamika kondisi bisnis yang dihadapi serta upaya untuk terus melakukan transformasi, perseroan masih memerlukan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi dan sukuk serta para stakeholder.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, atas kewajiban jatuh tempo itu, pihaknya telah mengajukan usulan untuk pembayaran sebagian atas pokok dan melakukan perpanjangan sisa pokok dengan tetap membayarkan bunganya sesuai besaran dan jadwal dalam perjanjian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun atas usulan tersebut belum dapat mencapai kuorum untuk mengambil keputusan,&rdquo; tutup Mahendra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

WIKA Beberkan Alasan Gagal Bayar Surat Utang, Salah Satunya Minim Proyekan karena Efisiensi Anggaran Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/wika-sanjaya-1760141587.jpeg" alt="PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). (WIKA)" width="100%">
<figcaption>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). (WIKA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan telah menghentikan sementara perdagangan efek atau suspensi saham PT Wijaya Karya (WIKA) pada Selasa (18/2).</p> <p>Keputusan ini diambil lantaran WIKA gagal melunasi surat utang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan II WIKA Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II WIKA Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2).</p> <p>Merespons hal itu, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan sepenuhnya memahami dan mematuhi keputusan suspensi tersebut. Ia juga memastikan bahwa suspensi merupakan mekanisme dan kewenangan dan BEI selaku regulator.</p> <p>"Perseroan sepenuhnya memahami dan mematuhi putusan tersebut sebagai badan hukum yang menaati regulasi yang berlaku,&rdquo; kata Mahendra dalam keterangannya, Rabu (19/2).</p> <p>Ke depan, Mahendra menyebut, perseroan akan terus melakukan komunikasi dengan para pemegang obligasi dan sukuk untuk mencapai kesepakatan bersama. Utamanya, dalam hal penyelesaian kewajiban yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak.</p> <p>Selain itu, perseroan juga berkomitmen akan terus berupaya memperoleh kontrak-kontrak baru untuk menghasilkan kas masuk. Ini dilakukan tak lain untuk memenuhi kewajiban dan keberlanjutan langkah penyehatan serta keberlangsungan bisnis perseroan ke depan.</p> <p>Mahenda pun memastikan, perseroan tengah menjalankan proses restrukturisasi yang secara bertahap telah menunjukkan hasil progresif. "Hal itu dapat dilihat melalui kinerja operasi perseroan yang semakin efisien, arus kas operasi yang menjadi positif, serta rasio keuangan yang membaik dibandingkan periode sebelumnya," bebernya.</p> <p>Sampai saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan pemenuhan kewajiban atas bunga obligasi dan imbal hasil sukuk kepada para pemegang obligasi dan sukuk sesuai jadwal dalam perjanjian.</p> <p>Adapun hingga saat ini, Mahendra mengungkapkan, perseroan telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi dan sukuk pada 2024 sebesar Rp 1,27 triliun, baik yang telah jatuh tempo maupun melalui mekanisme call option atau pelunasan dipercepat sebagai pemenuhan atas kewajiban.</p> <p>Namun demikian, di tengah dinamika kondisi bisnis yang dihadapi serta upaya untuk terus melakukan transformasi, perseroan masih memerlukan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi dan sukuk serta para stakeholder.</p> <p>Sehingga, atas kewajiban jatuh tempo itu, pihaknya telah mengajukan usulan untuk pembayaran sebagian atas pokok dan melakukan perpanjangan sisa pokok dengan tetap membayarkan bunganya sesuai besaran dan jadwal dalam perjanjian.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Namun atas usulan tersebut belum dapat mencapai kuorum untuk mengambil keputusan,&rdquo; tutup Mahendra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumber foto: Dok. JawaPos.com</p>

WIKA gagal melunasi surat utang Obligasi Berkelanjutan II WIKA Tahap II 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II WIKA Tahap II 2022.

Respons Manajemen WIKA Usai BEI Suspensi Saham Mulai 18 Februari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/ketum-AFPI-176479255.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Belakangan ini sering terlihat beberapa akun media sosial yang menawarkan jasa <em>galbay </em>atau gagal bayar pinjaman daring (pindar). Debitur yang mengalami kesulitan melunasi tagihan pinjaman mungkin melihat jasa ini sebagai solusi.</p> <p>Namun, faktanya jasa <em>galbay </em>malah memberikan masalah baru untuk debitur.&nbsp;"Ada beberapa oknum yang melihat bahwa (fenomena <em>galbay</em>) ini bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),&nbsp;Entjik S. Djafar, dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/2).</p> <p>Tindakan <em>galbay </em>memiliki risiko tinggi. Diantaranya potensi penyalahgunaan data pribadi, ancaman pemerasan, hingga tuntutan hukum dari penyedia pinjaman.</p> <p>Pasalnya, joki <em>galbay</em> sering meminta debitur untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya konsultasi. Mereka juga kerap meminta akses kepada data pribadi debitur, seperti KTP, informasi rekening bank, atau akses ke aplikasi pinjaman daring tempat debitur berhutang.</p> <p>"Memang ada beberapa sindikat yang selalu mencoba untuk menjebol data pribadi dan identitas (mereka) diubah-ubah," ujar Entjik.</p> <p>Tidak hanya penyalahgunaan data pribadi, praktik ini juga menyebabkan banyak kerugian lain pada debitur. Ketika terjadi kegagalan pembayaran, maka akan terdapat catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau sistem yang memuat informasi terkait lancar atau tidaknya pembayaran pinjaman atau kredit oleh individu.</p> <p>"Pinjaman daring ini berizin dan diawasi oleh OJK. Tentu kegagalan pembayaran ini akan ada pendataan di SLIK OJK," ujar Entjik.</p> <p>"(Hal ini merugikan) karena sekarang pencari kerja juga diminta SLIK OJK kan?" lanjutnya.</p> <p>Untuk mengatasi hal tersebut, Entjik mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat menghindari praktik tidak bertanggung jawab ini. Entjik menambahkan bahwa AFPI dan platform pinjaman daring selalu melakukan edukasi agar masyarakat bijak dalam mengajukan pinjaman sesuai kemampuan dan kebutuhan supaya terhindari dari gagal bayar.</p> <p>"Kalau gagal bayar di platform yang berizin OJK, debitur bisa mengajukan keringanan untuk restrukturisasi cicilan dengan platformnya. Misalnya enam bulan menjadi 12 bulan," imbuhnya.</p>

Debitur yang mengalami kesulitan melunasi tagihan pinjaman mungkin melihat jasa ini sebagai solusi. Tapi, faktanya..

Jasa Galbay Marak di Medsos, AFPI Ingatkan Jangan Mudah Tergiur, Malah Bisa Datangkan Masalah Baru!

<p><strong>eksplorasi <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAKA.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Harga minyak mentah berjangka merosot lebih dari lima persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena kekhawatiran atas kemungkinan gagal bayar utang AS dan perkiraan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa pekan ini.</p> <p>Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni jatuh 4,0 dolar AS atau 5,29 persen, menjadi menetap di 71,66 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.</p> <p>Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli merosot 3,99 dolar AS atau 5,03 persen, menjadi ditutup pada 75,32 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.</p> <p>Itu adalah penutupan terendah untuk kedua harga acuan sejak 24 Maret dan juga persentase penurunan satu hari terbesar sejak awal Januari.</p> <p>Pasar minyak anjlok di tengah kekhawatiran resesi, sementara krisis perbankan AS dan pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen tentang potensi gagal bayar AS menambah tekanan pada harga minyak.</p> <p>Amerika Serikat tidak dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah paling cepat 1 Juni, jika Kongres AS tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu, Yellen memperingatkan pada Senin (1/5/2023).</p> <p>Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden tidak akan bernegosiasi mengenai plafon utang selama pertemuannya dengan empat pemimpin kongres pada 9 Mei, tetapi dia akan mulai membahas "proses anggaran terpisah."</p> <p>Baik Federal Reserve maupun Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan minggu ini, yang akan menambah tekanan kepada ekonomi utama tersebut.</p> <p>Pekan ini, investor akan mencari arah pasar dari ekspektasi kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral yang masih melawan inflasi. Lebih banyak kenaikan suku bunga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan energi.</p> <p>Federal Reserve AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada Rabu waktu setempat. Bank Sentral Eropa juga diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan regulernya pada Kamis (4/5/2023).</p> <p>Produksi minyak harian Iran melebihi 3 juta barel dalam 20 bulan terakhir, naik dari rata-rata 2,4 juta barel per hari pada 2021, menurut laporan Reuters.</p> <p>Namun, persediaan minyak mentah komersial AS diperkirakan turun 3,3 juta barel pekan lalu, menurut survei oleh S&amp;P Global Commodity Insights.</p>

Pasar minyak anjlok di tengah kekhawatiran resesi serta potensi gagal bayar AS menambah tekanan pada harga minyak.

Harga Minyak Terjun Dipicu Kekhawatiran Gagal Bayar AS dan Kenaikan Suku Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/rusia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Rusia akan melakukan segala upayanya untuk memastikan krediturnya menerima uang mereka, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan pada Kamis (7/4/2022), sehari setelah negara itu mendekati potensi gagal bayar atau default pada utang internasionalnya.<br /> <br /> Setelah berhasil melunasi utangnya dalam mata uang asing sejak awal apa yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari, Rusia menghadapi kesulitan dengan pembayaran valuta asing pada Eurobonds-nya.<br /> <br /> Pada Rabu (6/4/2022) Rusia mengatakan telah membayar rubel kepada pemegang Eurobonds berdenominasi dolar yang jatuh tempo pada 2022 dan 2042 karena bank asing telah menolak untuk memproses perintah untuk membayar USD 649 juta kepada pemegang surat utang negaranya.<br /> <br /> "Kami akan melakukan segalanya sehingga kreditur menerima uang yang mereka investasikan dari Federasi Rusia," kata Siluanov seperti dikutip kantor berita TASS.<br /> <br /> Siluanov mengatakan perusahan monopoli yang dikelola negara Russian Railways (RZhD) tidak diizinkan untuk membayar dolar pada Eurobonds dan perusahaan akan membayar rubel sebagai gantinya, menurut kantor berita Interfax.<br /> <br /> "Namun demikian, kewajiban akan dipenuhi: sebagai Federasi Rusia, RZhD akan melakukannya dalam rubel," kata Siluanov kepada wartawan, Interfax melaporkan.<br /> <br /> Rusia belum gagal membayar utang luar negerinya sejak mengingkari pembayaran yang jatuh tempo setelah Revolusi Bolshevik 1917, tetapi obligasinya telah menjadi titik nyala dalam krisis diplomatik atas Ukraina dan sanksi saling balas antara Moskow dan Barat.<br /> <br /> Siluanov juga mengatakan kementeriannya akan merekomendasikan bank-bank untuk tidak membayar dividen atas hasil keuangan 2021 mereka, menurut Interfax.

Rusia Hadapi Risiko Gagal Bayar, Sebut Akan Berupaya Bayar Kreditur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kementerian-bumn-soal-surat-sri-mulyani-itu-bentuk-kepedulian_m_159550.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi klarifikasi atas beredarnya surat dari Menteri Keungan Sri Mulyani kepada Menteri BUMN Rini Soemarno tentang lesunya keuangan PT PLN (persero).</p><br /> <p>Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, surat yang diberikan oleh Sri Mulyani adalah bentuk kepeduliannya kepada BUMN atas penerapan tatakelola keuangan yang pruden dan sehat.</p><br /> <p>Selain itu, mantan Direktur Keuangan Bank Dunia itu ingin mengingatkan Kementerian BUMN, PLN serta Kementerian ESDM agar menyaipkan antisipasi dalam mencapai target yang sudah ditentukan.</p><br /> <p>"Surat Menteri Keuangan nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan dari Kementerian Keuangan atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar program dapat tereksekusi dengan baik," ujarnya dalam keterang tertulis, Rabu (27/9).</p><br /> <p>Selain itu, Edwin juga menyebut jika Sri Mulyani tidak ingin perekonomian dalam negeri bergejolak. Terlebih, PLN merupakan perusahaan plat merah yang memiliki posisi penting dalam menggerakan perekonomian.</p><br /> <p>"Hal ini juga menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian," tutupnya. (cr4/Hana)</p>

Kementerian BUMN Soal Surat Sri Mulyani: Itu Bentuk Kepedulian

gagal bayar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gagal bayar