<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/PMK-31-428163103.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy pada acara pemberian santuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy pada acara pemberian santuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Resti Safitri, 28, terisak di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Suaranya bergetar saat mengadukan kondisi sang putra, Rayvan Aji Pratama, 2,5, yang divonis buta hingga menderita cerebral palsy setelah menjadi korban keracunan obat parasetamol sirup pada 2022 lalu. Sudah lebih dari satu tahun Rayvan, lanjut dia saat penyerahan santunan kepada korban gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (10/1), hanya bisa terbaring di kasur. Padahal, teman-teman sebayanya sedang sibuk bermain sambil berlari ke sana kemari. Sambil bercucuran air mata, dia bercerita bahwa buah hati semata wayangnya ini masih kesulitan bernapas dan harus dibantu slang untuk makan. Ya, keracunan etilena glikol dan dietilena glikol dalam obat penurun panas setahun lalu tak hanya berefek pada ginjalnya. Tapi juga menjalar ke semua bagian saraf bocah laki-laki itu. &rdquo;Dokter tidak bisa memastikan kapan pulihnya. Tunggu keajaiban, kata mereka. Ini nggak bisa ngelihat lagi nih, kata mereka. Ya udah gitu aja, nggak ada omongan apa-apa,&rdquo; ujarnya ditemui seusai acara. Resti berterima kasih atas santunan dari pemerintah. Namun, yang diharapkan olehnya adalah jaminan pengobatan sepenuhnya untuk Rayvan. &rdquo;Yang penting fasilitas kesehatannya diprioritaskan. Saya nggak tahu ini sampai kapan. Apakah nanti dia bisa menggapai cita-citanya dengan kondisinya saat ini,&rdquo; ungkapnya, kemudian menyeka air matanya. Merespons itu, Menko PMK Muhadjir pun meminta agar keluhan tersebut difasilitasi. Dia menginstruksikan kepada Dinkes DKI Jakarta untuk membantu mengusahakan agar pengeluaran pengobatan anak-anak korban GGAPA ini bisa di-refund. &rdquo;Bu Rina bisa nggak itu diganti, di-refund? Pokoknya semua yang ada datanya disampaikan ya,&rdquo; ujarnya. Santunan ini, lanjut dia, diberikan kepada 312 korban GGAPA dengan perincian 218 korban meninggal dan 94 korban sembuh/rawat jalan. Untuk korban meninggal, santunan diberikan Rp 50 juta. Lalu, korban yang sembuh atau masih rawat jalan dan rehabilitasi medis diberi Rp 60 juta. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan Rp 16,54 miliar. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah bagi korban GGAPA terbagi menjadi tiga. Yakni, bantuan jaminan kesehatan, transportasi, dan sosial. (mia/c19/ttg)

Suaranya bergetar saat mengadukan kondisi sang putra yang divonis buta hingga menderita cerebral palsy setelah menjadi korban keracunan obat

Santunan Korban Gagal Ginjal Akut Akhirnya Disalurkan, Tapi Masih Ada yang Tak Masuk Daftar Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/FE4D255B-21AA-4988-9E72-D4DCB77F280E-3267769060.jpeg" alt="Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR)." width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setahun pascatragedi kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk penyaluran bantuan berupa uang tunai. Bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada para korban. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, pemerintah sudah menggelar rapat terkait penyaluran bantuan untuk korban GGAPA. Yang mana, pihaknya ditunjuk untuk menyalurkan dana tersebut. Merespons penunjukan tersebut, Risma bergerak cepat dengan membuat surat pencairan dana bantuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Hitung-hitungannya sekitar Rp 19 miliar lebih," ujar Risma seusai acara graduasi penerima program bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Rabu (25/10). Jumlah itu, lanjut dia, akan diberikan kepada seluruh korban yang terdata. Baik itu kepada ahli waris korban meninggal maupun yang tengah rawat jalan. Nantinya, besarannya dibedakan. &rsquo;&rsquo;Seingat saya beda. Kalau nggak salah kisarannya, hitungannya ada. Nanti yang saya ajukan saya cari,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Data korban nanti didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga 26 September 2023, tercatat jumlah korban GGAPA mencapai 326 anak yang sudah terverifikasi-validasi. Korban GGAPA itu tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di DKI Jakarta. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa keputusan gugatan class action tidak akan berpengaruh terhadap santunan yang akan diberikan oleh pemerintah. &rsquo;&rsquo;Penegakan hukum tetap berjalan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hingga saat ini, proses hukum pun masih berjalan. Pada awal Oktober 2023, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak seluruh keberatan atau eksepsi dari tiga instansi pemerintah beserta tiga perusahaan farmasi dan penyalur obat. Keenam tergugat meliputi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Keuangan, PT Tirta Buana Kemindo, CV Samudera Chemical, dan PT Afi Farma Pharmaceutical Industry. Dengan penolakan tersebut, persidangan akan dilanjutkan sampai akhir putusan. Sejalan dengan itu, proses hukum yang menyeret empat terdakwa dari PT Afi Farma juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Rabu (18/10) lalu. Agenda sidang pembacaan pleidoi oleh kuasa hukum para terdakwa. (mia/c7/bay)

Setahun pascatragedi kasus gagal ginjal akut progresif atipikal, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk penyaluran bantuan tunai.

Bantu Korban Gagal Ginjal Akut, Pemerintah Alokasikan Bantuan Tunai Rp 19 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ginjal-akut.jpg" alt="Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemberian bantuan terhadap korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) mencapai titik temu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan lanjutan mengenai besaran angkanya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian bantuan berupa uang tunai kepada para korban yang terdampak. Saat ini kementerian terkait tengah merapikan regulasi yang diperlukan untuk penyaluran. &rdquo;Mudah-mudahan minggu depan sudah rampung,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin (28/9). Dia mengungkapkan, bantuan atau santunan dari pemerintah itu diberikan atas dasar kemanusiaan serta bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam kasus GGAPA. &rdquo;Presiden Joko Widodo berkenan memberikan santunan sebagai bentuk ikut berdukacita dan juga prihatin kepada para korban yang masih dapat diselamatkan. Pemerintah turut berempati,&rdquo; sambungnya. Sebagai bentuk keseriusan, rapat koordinasi tingkat menteri telah digelar pada Rabu (27/9) di kantor Kemenko PMK. Hasilnya, diputuskan mekanisme pemberian bantuan akan dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Alokasi anggaran nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &rdquo;Uangnya dari Kementerian Keuangan. Semua dana APBN asalnya kan dari Kemenkeu,&rdquo; katanya. Selain itu, disepakati pula bahwa seluruh korban GGAPA yang terdata dan sudah terverifikasi-validasi akan mendapatkan santunan tersebut. Berdasar data dari Kemenkes per 26 September 2023, jumlah korban GGAPA mencapai 326 anak, baik yang telah dapat disembuhkan maupun yang meninggal dunia. Korban GGAPA itu tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di DKI Jakarta. Dia menambahkan, keputusan class action tidak akan berpengaruh terhadap santunan yang akan diberikan oleh pemerintah. Proses hukum terhadap industri yang terlibat kasus GGAPA itu juga akan segera diselesaikan melalui kepolisian. &rdquo;Penegakan hukum harus tetap jalan agar betul-betul bisa memberikan rasa keadilan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak mengenai obat-obatan,&rdquo; tegasnya. Sebagai pengingat, kasus GGAPA mulai terjadi pada Januari 2022. Saat itu jumlahnya tidak terlalu banyak, terhitung 2&ndash;3 kasus per bulan. Sehingga tak terlalu menarik perhatian. Siapa sangka, pada Agustus&ndash;Oktober 2022 kasus melonjak tajam. Per 18 Oktober 2022, jumlahnya mencapai 189 kasus yang didominasi anak usia 1&ndash;5 tahun. Ratusan anak tersebut mengalami gejala yang hampir sama. Mulai diare, mual, muntah, hingga demam selama 3&ndash;5 hari. Mereka juga mengalami batuk, pilek, sering mengantuk, hingga jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Rata-rata kronologi awalnya sama. Yakni, mengonsumsi obat cair atau sirup. Terutama obat panas, pilek, dan batuk. Kemenkes lalu bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai IDAI, BPOM, ahli epidemiologi, Labkesda DKI, farmakolog, hingga Puslabfor Polri. Mereka melakukan penelusuran epidemiologi guna mencari penyebab pasti dan faktor risiko dari GGAPA. Hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kasus GGAPA diduga karena keracunan senyawa EG (etilen glikol) dan DEG (dietilen glikol). Senyawa itu biasa dipakai sebagai pelarut dalam obat cair atau sirup. Waktu itu, BPOM mengambil langkah cepat dengan menghentikan peredaran hingga produksi obat-obat yang dikonsumsi pasien sambil proses investigasi berjalan. Hingga akhir Desember 2022, ada 105 obat sirup yang dilarang dikonsumsi dan ditarik dari peredaran. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan yang diduga melakukan ketidaksesuaian penggunaan EG dan DEG dicabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB)-nya. Di samping proses investigasi epidemiologi, penyelidikan juga bergulir. Pada awal 2023, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka. (mia/c6/oni)

Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian bantuan berupa uang tunai kepada para korban yang terdampak.

Presiden Setujui Pemberian Bantuan Korban Gagal Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/chiki-ngebul.png" alt="SEBAIKNYA DIHINDARI: Makanan ciki ngebul dinilai mem ba ha yakan kesehatan. Makanan yang mengandung nitrogen cair tersebut hendaknya tidak dikonsumsi. (Derry Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEBAIKNYA DIHINDARI: Makanan ciki ngebul dinilai mem ba ha yakan kesehatan. Makanan yang mengandung nitrogen cair tersebut hendaknya tidak dikonsumsi. (Derry Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berbagai kasus terkait keamanan obat dan makanan kerap terjadi. Karena itu, penguatan pengawasan obat dan makanan (POM) harus terus dilakukan. Salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) POM yang saat ini masih digodok di DPR. Pakar farmakologi dan biofarmasetika Unair Prof Junaidi Khotib mengatakan, saat ini memang sudah ada pengawasan terkait dengan mutu obat dan makanan yang dilakukan kementerian maupun lembaga. Di antaranya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan dinas kesehatan (dinkes). &rsquo;&rsquo;Harapannya, dengan suatu inovasi pengawasan, nanti didapatkan mekanisme pengawasan yang memadai dan lebih baik. Kemudian, terintegrasi,&rdquo; kata Junaidi dalam seminar nasional Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (Unair) dalam rangka Hari Kesehatan Internasional di ASEEC Tower, Surabaya, kemarin (13/4). Dengan demikian, lanjut Junaidi, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat. Sebab, dengan pengawasan yang baik, kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat akan terlindungi. &rsquo;&rsquo;Adanya inovasi-inovasi kebijakan terkait pengawasan dan makanan akan membawa arah baru agar pengawasan itu bisa diterapkan dengan baik dan terintegrasi,&rdquo; ujar dekan Fakultas Farmasi Unair tersebut. Tahun lalu, fakta dan fenomena tentang masalah kesehatan pada masyarakat terus bermunculan. Permasalahan yang terjadi itu juga tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh dan terintegrasi. &rsquo;&rsquo;Contohnya, terkait temuan BPA (bisfenol A) pada air minum dalam kemasan yang berada di atas ambang batas dan berpotensi mengganggu kesehatan,&rdquo; jelasnya. Junaidi menambahkan, kajian pada tingkat seluler, hewan coba, dan epidemiologi menunjukkan ada hubungan kadar BPA dalam darah dengan ADHD, autisme, dan kesehatan mental pada fase tumbuh kembang anak hingga berhubungan dengan stunting. &rsquo;&rsquo;Itu sampai sekarang belum terselesaikan,&rdquo; imbuhnya. Dengan adanya payung hukum yang kuat melalui RUU POM, lanjut dia, masyarakat tidak akan kesulitan untuk menggunakan produk-produk tersebut sehingga menimbulkan rasa aman. Namun, jika RUU POM tidak diterapkan, masyarakat akan menanggung risikonya. &rsquo;&rsquo;Saya rasa perangkat pengawasan itu ada. Namun, peraturan tersebut hanya dari kepala BPOM,&rdquo; katanya. Dengan adanya peraturan kepala BPOM, mereka membuat dan melaksanakan. Namun, otorisasi dan kekuatannya tidak mampu mendorong hingga masalah selesai. &rsquo;&rsquo;Sehingga diperlukan peraturan yang lebih tinggi untuk menguatkan otorisasi tentang cara pengawasan itu dilakukan. Penguatan itu bisa dilakukan ketika ada instrumen undang-undang,&rdquo; ujarnya. Menurut Junaidi, pengawasan obat dan makanan saat ini memang belum optimal. &rsquo;&rsquo;Contohnya, kasus etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) di produk sirup yang berdampak pada gangguan ginjal akut atipikal pada anak,&rdquo; jelasnya. Junaidi menuturkan, ketika produk obat itu diuji, kemudian diloloskan dan diberi izin edar oleh BPOM. Namun, ketika izin edar diberikan oleh BPOM dan terjadi keluhan di masyarakat terkait dengan kesehatannya, laporannya ada di Kemenkes. Hal itu membuat BPOM tidak bisa menarik produk. &rsquo;&rsquo;Jadi nggak ketemu, belum sinergi. Kecuali, BPOM dan Kemenkes ada koordinasi yang baik. Komunikasinya bagus,&rdquo; kata dia. Tidak hanya tentang obat, lanjut dia, jajanan ciki ngebul (cibul) yang sempat ramai karena menelan banyak korban juga menjadi contoh pentingnya penguatan POM. Selain melibatkan kementerian dan lembaga, pengawasan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek. Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus Dekan FISIP Unair Prof Bagong Suyanto mengatakan, dalam sosiologi akan dilihat tiga kekuatan. Yakni, kekuatan kelembagaan, kekuatan komersial, dan kekuatan masyarakat. Tugas kekuatan kelembagaan adalah melindungi agar kekuatan komersial tidak merugikan masyarakat. &rsquo;&rsquo;Tentu RUU POM disusun dalam rangka melindungi,&rdquo; ujarnya. Namun, biasanya godaan kekuatan kelembagaan bisa bekerja sama dengan kekuatan komersial. Sementara, kekuatan komersial punya kekuatan memasarkan produk mereka dengan cara promosi. &rsquo;&rsquo;Masyarakat tahu, makanan itu merugikan, tetapi itu sudah menjadi bagian dari lifestyle. Tetap dikonsumsi,&rdquo; katanya. (ayu/c7/ttg)

Berbagai kasus terkait keamanan obat dan makanan kerap terjadi. Karena itu, penguatan pengawasan obat dan makanan (POM) harus ditingkatkan.

Kasus Gagal Ginjal Akut dan Ciki Ngebul Bukti POM Harus Dikuatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta agar masyarakat menyetop sementara untuk mengonsumsi obat sirop tanpa petunjuk dari tenaga kesehatan. Hal itu untuk mencegah Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.  "Hindari konsumsi obat sirup tanpa petunjuk dari dokter dan apoteker. Berikan secara tepat dosis, takaran, cara pemberiannya," ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta dokter Ngabila Salama kepada wartawan, Sabtu (11/2)  Untuk itu, Ngabila meminta warga untuk memusnahkan obat sirop yang masih ada di rumah dengan ketentuan untuk obat sirop sudah dibuka selama 35 hari dan untuk sirop kering yang dilarutkan air hanya selama 14 hari.  Sementara untuk obat puyer, katanya, dapat dimusnahkan jika sudah dibuka sejak 35 hari. Adapun cara memusnahkannya, ia meminta agar tak hanya langsung dibuang begitu saja.  "Keluarkan obat dari kemasan aslinya, campurkan obat dengan sesuatu yang tidak diinginkan seperti tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam plastik/wadah tertutup," jelas Ngabila.  Hal itu menurutnya agar menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Setelah itu, masukkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup, seperti kantong plastik tertutup atau zipper bag, kemudian buang di tempat sampah rumah tangga.  "Lepaskan e-tiket atau informasi personal lain pada kemasan/wadah/botol/tube obat untuk melindungi identitas pasien," jelasnya.  Kalau sudah begitu, Ngabila menggatakan bahwa orang tua dapat membuang kemasan obat setelah dirobek atau digunting. Adapun untuk isi obat sirop ia menyarankan untuk dibuang ke saluran pembuangan air (jamban) setelah diencerkan.  "Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah," pungkasnya.

Hentikan Konsumsi Obat Sirop, Begini Cara Musnahkannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Tersangka-Kasus-Gagal-Ginjal-Akut-Anak-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Tersangka dan Barang Bukti ditunjukkan terkait kasus Gagal Ginjal Akut yang di Ungkap Dittipidter Bareskrim Polri, di Rupbasan Kelas 1 Jakut, Senin (30/1/2023). Dittipidter Bareskrim Polri menangkap empat tersangka dan 2 buron kasus gagal ginjal akut. Pol" width="100%">
<figcaption>Tersangka dan Barang Bukti ditunjukkan terkait kasus Gagal Ginjal Akut yang di Ungkap Dittipidter Bareskrim Polri, di Rupbasan Kelas 1 Jakut, Senin (30/1/2023). Dittipidter Bareskrim Polri menangkap empat tersangka dan 2 buron kasus gagal ginjal akut. Pol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri masih mengembangkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Penyidik bahkan masih membuka kemungkinan adanya tersangka baru. Sejauh ini baru dua korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  "Kita kan kemungkinan kalau kita kembangkan, kemungkinan saja bisa terjadi ada tersangka baru," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto kepada wartawan, Jumat (10/2).  Meski begitu, Pipit menyatakan jajarannya akan bekerja profesional. Sehingga tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka.  "Kita masih dalam proses, ngga boleh buru-buru juga. Terlalu terburu-buru nanti takutnya kita belum maksimal," jelasnya.  Sebelumnya, kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) kembali ditemukan di DKI Jakarta. Menurut Kementerian Kesehatan, kasus GGAPA itu terjadi pada seoranga anak berusia 1 tahun hingga mengakibatkan kematian. Sedangkan satu kasus lainnya masih suspek.  “Penambahan kasus tercatat pada tahun ini, satu kasus konfirmasi GGAPA dan satu kasus suspek,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril kepada wartawan, Senin (6/2).  Satu kasus konfirmasi GGAPA yang meninggal dunia, kata Syahril, merupakan anak berusia 1 tahun. Anak itu sebelumnya mengalami demam pada 25 Januari 2023 dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merk Praxion.

Polri Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Gagal Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BI" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait kembali terjadinya kasus gagal ginjal akut anak di Jakarta.  Budi menyampaikan, terdapat dua anak yang dicurigai terpapar gagal ginjal akut, namun hanya satu yang terbukti mengidap penyakit tersebut. "Memang kita sudah lama lihat nggak ada kasus, bulan ini ada dua anak yang dicurigai gagal ginjal akut, yang satu sudah confirm tidak, yang satu confirm iya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).  Dia menambahkan, memang terdapat anak yang terkonfirmasi terjangkit gagal ginjal akut, berakhir meninggal dunia karena penanganannya terlambat. Menurutnya, jika ditangani secara cepat, nyawa anak tersebut bisa diselamatkan.  "Yang confirm sudah diterima di RSCM (RS Cipto Mangunkusumo Jakarta), sudah terlambat, jadi kita kasih treatment fomepizole, karena obatnya sudah ada, sudah terlambat sehingga pada hari yang sama dia wafat," ucap Budi.  Menurutnya, pihak RSCM telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk mengambil sampel darah dari anak tersebut. Sampel tersebut dikirimkan ke Labkesda DKI dengan hasil terdapat dietilen glikol dan etilen glikol.  "Sebenarnya RSCM sudah ambil sampelnya, karena di sana banyak dokter anak dan berkerja sama dengan IDAI, kemudian mengirimkan sampelnya ke Labkesda DKI. Hasilnya, baik di di anaknya, darahnya ada dietilen glikol dan etilen dan di sampelnya juga ada dengan kadar yang di atas (ambang batas)," urainya. (*)   &nbsp;

Kasus Anak Meninggal karena Gagal Ginjal, Menkes: Terlambat Ditangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot_20230206_095632.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop. Sutterstock/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop. Sutterstock/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) kembali muncul. Kali ini, obat sirop penurun demam Praxion diduga menjadi penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Mengenai hal tersebut, dilansir dari ANTARA, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait kasus tersebut.  Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) Piprim Basarah, mengimbau seluruh dokter anak tidak meresepkan obat sirop penurun demam Praxion untuk sementara waktu. Setidaknya hingga ada hasil investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang.  "IDAI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga berwenang, terkait pengusutan kasus," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) Piprim Basarah melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/2).  Selain itu, ia pun meminta masyarakat untuk tetap mengamati kondisi anak-anak. Terlebih jika mengalami penurunan jumlah urine.  Apabila anak mengalami demam ringan, Piprin menyarankan segara ditangani terlebih dahulu dengan kompres dan menggunakan baju tipis.  Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan proses investigasi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) fokus pada uji produk obat dan sampel obat yang dikonsumsi pasien.  "Pengujian sampel dari sisa obat maupun dari produksi dan rantai distribusi masih terus berlangsung sampai hari ini. Kita tunggu hasilnya," katanya.  Selain itu, kata Nadia, BPOM telah menginstruksikan penarikan secara mandiri produk obat Praxion dari seluruh pasaran di Indonesia oleh produsen.  Sambil menunggu proses investigasi selesai, Kemenkes menganjurkan fasyankes untuk memberikan obat racikan puyer kepada pasien yang membutuhkan sebagai pengganti obat sirop.  "Kami sudah imbau apotek untuk tidak memberikan dulu obat sirop yang dibeli secara mandiri oleh konsumen sebelum ada keterangan resmi dari BPOM," katanya.*

Tunggu Investigasi, IDAI Imbau Dokter Tak Resepkan Obat Sirop Praxion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pharos Indonesia secara sukarela menarik kembali, recall, produk obat sirop Praxion dari batch terkait sebagai tanggung jawab industri farmasi, dikutip dari ANTARA.  Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (7/2), Director of Corporate Communication PT Pharos Indonesia Ida Nurtika menyampaikan rasa keprihatinannya atas pemberitaan mengenai pasien anak yang mengalami Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) akibat mengkonsumsi produk Praxion dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan konsumen.  "Setelah mendapatkan berita-berita yang bisa meresahkan masyarakat, PT Pharos Indonesia melakukan pemeriksaan ulang keamanan produk di laboratorium internal. Pengujian dilakukan sesuai dengan aturan Farmakope Indonesia edisi VI suplemen II. Hasil pemeriksaan internal ini menunjukkan produk masih memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia," kata Ida Nurtika.  PT Pharos Indonesia lantas meminta seluruh mitra distribusi dan penjualan untuk sementara waktu tidak menjual produk Praxion sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.  Untuk memastikan mutu dan keamanan produk, PT Pharos Indonesia juga melakukan pemeriksaan pada tiga laboratorium eksternal yang terakreditasi. Hasil pemeriksaan ini akan diperoleh dalam beberapa hari yang akan datang.  "Untuk memperkuat data, secara aktif PT Pharos Indonesia juga mengumpulkan sampel produk dari apotik-apotik untuk diperiksa mutu dan keamanannya secara intensif, dimana praxion telah diproduksi sesuai standar CPOB," kata Ida Nurtika.  PT Pharos Indonesia mendukung penuh upaya Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

Kasus GGAPA Muncul Lagi, PT Pharos Indonesia Tarik Obat Sirop Praxion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-obat-sirop-antara.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan masih menunggu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan penarikan obat sirop. Hal itu sehubungan dengan adanya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Jakarta pada Januari lalu.  "Kita tunggu BPOM karena mereka melakukan beberapa langkah-langkah (antisipasi)," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi kepada wartawan, Selasa (7/2).  Untuk sementara hingga ada ketetapan resmi dari BPOM terkait dengan peredaran obat sirop di pasaran, Nadia meminta agar warga tak membeli obat sendiri di apotek jika anak sakit. "Kalau demam atau sakit jangan membeli obat sendiri, tapi bawa ke nakes," katanya.  Menurutnya penting untuk saat ini tiap pihak berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait dengan obat yang mesti digunakan untuk anak sakit. Sebab, kasus gagal ginjal akut terbaru yang hingga menyebabkan kematian sebelumnya mengonsumsi obat sirop.  "Yang penting konsul kepada tenaga kesehatan," tegasnya.  Adapun dengan salah satu anak lain yang kemarin masih suspek gagal ginjal akut, Nadia menjelaskan bahwa hasil laboratorium belum menunjukkan hasilnya. "Belum keluar hasilnya," tandasnya.  Sebelumnya, kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) kembali ditemukan di DKI Jakarta. Menurut Kementerian Kesehatan, kasus GGAPA itu terjadi pada seoranga anak berusia 1 tahun hingga mengakibatkan kematian. Sedangkan satu kasus lainnya masih suspek.  "Penambahan kasus tercatat pada tahun ini, satu kasus konfirmasi GGAPA dan satu kasus suspek," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril kepada wartawan, Senin (6/2).  Satu kasus konfirmasi GGAPA yang meninggal dunia, kata Syahril, merupakan anak berusia 1 tahun. Anak itu sebelumnya mengalami demam pada 25 Januari 2023 dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merk Praxion.

Kemenkes: Sampai Ada Keputusan, Jangan Beli Obat Sirop saat Anak Sakit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gagal ginjal akut

Berita Terkini