<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_TUTUP-TULISAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpin" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpin</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyidik KPK (nonaktif) M. Praswad Nugraha pasrah saat mendengar putusan sidang etik dewan pengawas (dewas) kemarin (12/7). Ketimbang rekannya, M. Nor Prayoga, Praswad menerima hukuman lebih berat. Yakni, potong gaji 10 persen selama enam bulan. Sementara itu, Prayoga hanya dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku tiga bulan.  Praswad dan Prayoga merupakan penyidik yang menangani perkara suap terkait pengadaan sembako bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun lalu. Keduanya dilaporkan Agustri Yogasmara alias Yogas, salah seorang saksi perkara bansos yang menjadi operator anggota DPR Ihsan Yunus. Yogas melaporkan dugaan perundungan dan pelecehan yang dilakukan dua penyidik itu.  Putusan sidang etik yang dibacakan Ketua Majelis Harjono menyebutkan bahwa keduanya bersalah melakukan perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja. Perundungan itu melanggar kode etik dan pedoman perilaku pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.  Dalam membuat keputusan, dewas menimbang hal-hal yang memberatkan para terperiksa. Di antaranya, mereka merupakan penyidik dan telah menyalahgunakan kepercayaan pimpinan. Sementara itu, hal yang meringankan, keduanya mengakui terus terang akan perbuatan mereka. ’’Terperiksa 2 mengaku sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya,’’ kata Harjono.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/06/2021/hasil-twk-tak-kunjung-diberikan-hotman-pertanyakan-sikap-sekjen-kpk/">Hasil TWK Tak Kunjung Diberikan, Hotman Pertanyakan Sikap Sekjen KPK</a>  Terlepas dari putusan tersebut, sosok Praswad yang dihukum potong gaji cukup menarik perhatian publik. Pasalnya, penyidik asal Lampung itu masuk daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Artinya, per 1 November nanti, pria yang akrab disapa Abung tersebut resmi hengkang dari KPK. Sementara itu, hukuman etik dari dewas berlaku enam bulan alias sampai Desember.  ’’Memang agak aneh putusan dewas ini,’’ ujar Praswad saat dikonfirmasi terkait putusan potong gaji yang berlaku melebihi masa aktifnya di KPK. Praswad menyebut laporan dugaan kode etik yang dituduhkan kepada dirinya sudah menjadi risiko membongkar kasus suap bansos.

Sudah Tak Lolos TWK, Gaji Pegawai KPK Ini Masih Dipotong 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Febri-Diansyah.jpg" alt="BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Para advokat dengan komitmen antikorupsi kuat yang kelak mengisi kantor hukum yang didirikan Febri Diansyah. Mengingatkan pimpinan dan pegawai KPK akan pesan yang dulu tertulis secara kapital di amplop slip gaji: PENGHASILANKU BERASAL DARI RAKYAT.  AGUS DWI PRASETYO, Jawa Pos, Jakarta  ---  DI hadapannya ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan tiga pimpinan lainnya: Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata. Sementara itu, Nawawi Pomolango tidak hadir karena ada urusan keluarga.  Kepada mereka, Febri menyampaikan pesan tegas, ”KPK bukan milik kita yang ada di ruangan ini, tapi KPK adalah milik publik.”  Jumat dua pekan lalu itu (16/10) adalah terakhir eks juru bicara (jubir) KPK tersebut bertugas di lembaga antikorupsi itu. Secara tersirat, pesan tersebut punya makna dalam.  Febri ingin mengingatkan pimpinan dan pegawai KPK yang hadir dalam acara itu akan pentingnya menjaga marwah lembaga tempat mereka bekerja.  Dan, yang tak kalah penting: menjaga kepercayaan publik. ”KPK harus bertanggung jawab ke publik,” ujar Febri.  Febri mengundurkan diri dari KPK pada 18 September lalu. Pengunduran diri itu kemudian diproses biro sumber daya manusia (SDM) dan Sekretariat Jenderal KPK.  Sebulan setelah surat diajukan, Febri menerima surat keputusan (SK) tentang pemberhentian sebagai pegawai KPK. Terhitung 17 Oktober 2020. Di tanggal itu kebetulan tepat setahun usia UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Febri menjadi bagian KPK sejak November 2013. Sebelum menjadi juru bicara pada akhir 2016, selama kurang lebih tiga tahun Febri bertugas di direktorat gratifikasi di bawah kedeputian pencegahan KPK. Di direktorat itu, dia sempat menjabat kepala satuan tugas (Kasatgas) dan kepala tim pemeriksa gratifikasi.  Saat UU KPK direvisi, Febri bersama pegawai KPK lain getol menyuarakan penolakan. Kemudian, saat pimpinan KPK diketuai Firli Bahuri pada akhir 2019, Febri memutuskan untuk mengirim surat pengunduran diri sebagai jubir.  Dan puncaknya, pada 24 September lalu, Febri mengumumkan surat pengunduran dirinya dari KPK. Alasannya, KPK sudah tidak seperti dulu lagi.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengaku pengunduran diri tersebut bukan untuk meninggalkan KPK.  Dia tetap mencintai KPK. Namun, dengan cara lain. Dari luar KPK. ”Saya tidak akan meninggalkan KPK dalam artian sebenarnya,” ujarnya saat konferensi pers di gedung KPK pada 24 September lalu.  Nah, dalam pertemuan terakhir dengan pimpinan KPK Jumat dua pekan lalu itu, Febri kembali menegaskan bahwa dirinya bukan untuk meninggalkan lembaga antirasuah. Karena itu, dia ingin menunjukkan kebaikan dalam perpisahan tersebut seperti dalam nukilan lagu Beyonce Best Thing I Never Had, ”Thank God I found the good in goodbye.”  Sejak UU KPK direvisi pemerintah dan DPR pada 17 September lalu, kondisi komisi antirasuah memang sudah berubah. Khususnya dari aspek regulasi.  Pegawai KPK terancam kehilangan independensi karena UU yang baru mengisyaratkan agar pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Proses peralihan itu sedang berjalan saat ini.  Febri mengatakan akan menerapkan ilmu yang diperoleh selama tujuh tahun mengabdi di KPK. Dia berencana menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam lingkungan kantor hukum dan perlindungan konsumen yang sedang dibangunnya saat ini.  Kantor itu bukan sekadar firma hukum pada umumnya. ”Melainkan juga menggabungkan sistem antikorupsi di dalamnya,” ungkap Febri kepada Jawa Pos.  Saat ini, Febri fokus membangun ”fondasi” kantor tersebut. Diawali dengan mengurus keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan membuat konsep dasar lembaga.  Febri berkolaborasi dengan Donal Fariz dalam penguatan fondasi itu. Kebetulan, Donal sudah selesai bertugas di ICW belum lama ini.  Kantor hukum tersebut masih dibangun. Dengan begitu, belum ada kegiatan apa pun hingga saat ini. Termasuk nama dan lokasi kantor hingga pendanaan kegiatan. ”Masih fokus menyelesaikan konsep-konsep dasar dan fondasinya. Tentu yang mengisi (kantor hukum dan perlindungan konsumen) para advokat yang punya komitmen kuat terkait antikorupsi,” paparnya.  Secara umum, gambaran organisasi yang dibangun itu mencakup pelayanan yang menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi. Salah satunya, prinsip transparansi.  Kantor itu akan berkolaborasi dengan entitas lain yang memiliki kesamaan visi. ”Prinsipnya, ini adalah kantor hukum dan gerakan antikorupsi,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.  Bapak tiga anak itu punya niat untuk membangun kembali jaringan advokat antikorupsi yang belakangan mulai redup. Tentu saja, kata dia, jaringan advokat itu harus dibangun dengan mengedepankan aspek kesamaan nilai. Bukan sekadar kesamaan formal kelembagaan.  ”Kolaborasi ini harus dibangun dengan teman-teman yang satu visi,” tutur pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983, tersebut.  Febri menyebut pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya KPK. Melainkan juga semua elemen masyarakat di luar KPK. Menurut dia, banyak hal yang bisa dikerjakan ke depan terkait dengan pemberantasan korupsi. ”Saya keluar KPK kan ingin bikin sesuatu yang berkontribusi. Tapi, yang jelas sekarang saya masih pengangguran,” tutur Febri, lantas tertawa.  Dan satu hal yang penting, kata Febri, pegawai dan pimpinan KPK harus selalu ingat bahwa uang gaji mereka berasal dari penghasilan rakyat. Seperti yang tertulis dalam cover amplop slip gaji yang dulu diterima pegawai: PENGHASILANKU BERASAL DARI RAKYAT. Tulisan itu selalu mengingatkan Febri bahwa KPK adalah milik publik. Bukan milik pimpinan KPK.  ”Itu amplop lama yang dulu kita terima di awal-awal. Sekarang nggak lagi karena (pemberitahuan slip gaji) dikirim lewat e-mail,” tandas Febri, lantas tersenyum.  ”Yang jelas, saya merinding tiap kali mendapat amplop itu,” imbuhnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ap6YyJDgV1o&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Febri Diansyah Tetap Mencintai KPK, tapi dengan Cara Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku telah memanggil Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait besaran gaji pegawai KPK. Hal ini menyusul peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020.  "Kemarin tanggal 13 Agustus saya panggil itu Dirjen Anggaran Kemenkeu. Saya bicarakan. Jadi, ini supaya jangan ada kegaduhan," kata Firli dalam penyampaian Kinerja Semester I KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/8).  Firli menyampaikan, dalam pertemuannya dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu membahas mengenai syarat pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, KPK tidak melakukan rekrutmen pegawai, melainkan pegawai tetap KPK beralih status menjadi ASN.  "Jadi alih status itu bukan rekrutmen. Tetapi Pasal 3 memang disebut ada syarat-syarat. Yakni pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, di luar itu tidak boleh," ucap Firli.  Baca juga: <a href="https://Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik">Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik</a>  Firli menegaskan, Pimpinan KPK berkomitmen pendapatan atau gaji pegawai KPK tidak berubah meski beralih status menjadi ASN. Hal ini tengah diupayakan oleh Pimpinan KPK.  "Kami terus berjuang dan tetap pada komitmen bahwa take home pay sampai dengan tanggal, Agustus kemarin saya belum ada dapat berita akan turun. Bahwa tetap pada komitmen take home pay sama," tegas Firli.  Firli mengaku, telah memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk menyusun terkait penggajian KPK. Dia pun berharap, masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan.  "Makanya kita pimpinan tidak ingin ada rekrutmen baru. Karena PP 41/2020 Pasal 3 ayat 1 disebutkan syarat alih status adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap," tandasnya.  Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  Pegawai KPK berstatus ASN memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tc91rv-kwug

Bahas Gaji Pegawainya, KPK Panggil Dirjen Anggaran Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery.jpg" alt="Gedung KPK-Dery" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK-Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istana Kepresidenan memastikan peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak akan berpengaruh pada penghasilan. Pegawai KPK tetap akan mendapatkan penghasilan seperti yang berlaku selama ini. ￼ "Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN tidak akan mengalami penurunan," kata staf khusus presiden bidang hukum, Dini Purwono dalam keterangannya, Selasa (11/8).  Dini menyatakan, hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. Pasal 9 ayat (1) berbunyi "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,".  Kemudian Pasal 9 ayat (2) menyatakan, "Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden,".  Oleh karena itu, Dini pun memastikan PP 41/2020 terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu atau melemahkan KPK. Dini mengklaim, hal tersebut tidak lain untuk memperkuat kinerja KPK.  "Sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK. Sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi," pungkasnya.  Namun, sejumlah mantan pimpinan KPK menyesalkan disahkannya pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN. Mantan Wakil Ketua KPK Laode Syarif menilai, sistem penggajian baru pegawai lembaga antirasuah merupakan sebuah kemunduruan.  Berdasarkan aturan tersebut, pegawai KPK mendapatkan penghasilan yang terbagi tiga yakni gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Namun, selama ini pegawai KPK menerima gaji tunggal.  "Jadi bukan mengikuti sistem penggajian KPK yang sudah benar tapi malah mengikuti yang salah," cetus Laode dalam diskusi daring, Senin (10/8) kemarin.  Laode berujar, sistem penggajian tunggal atau single salary system akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi ketimbang sistem gaji dan tunjangan.  "Di situ dikatakan gaji KPK ada 3, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Dari dulu itu sudah menyoroti single salary system, jadi gaji cuma satu, supaya gampang dikontrol," ujar Laode.  Laode pun memandang, UU KPK hasil revisi jelas melamahkan lembaga antirasuah. "Jadi tidak ada penguatan tapi pelemahan. Berikutnya, soal alih fungsi pegawai KPK yang dulunya independen menjadi ASN yang barusan dikahetkan lagi sistem penggajian diatur PP yang baru saja keluar," pungkasnya.

Istana Pastikan Gaji Pegawai KPK Tak Turun Meski Berstatus ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wakil-ketua-kpk-miris-lagi-lagi-kemenag-tersangkut-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem penggajian pegawai KPK berubah. Menanggapi hal ini, mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif menilai merusak sistem single salary (penggajian) tunggal yang sudah lama diterapkan di KPK.  "Saya dikagetkan dengan sistem penggajian di PP, di situ dikatakan penghasilan pegawai ada tiga, yaitu gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus, padahal KPK sudah lama menyoroti pentingnya ada single salary system seperti di luar negeri," kata Laode M. Syarif dalam diskusi daring dengan tema "Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Senin (10/8) dilansir dari ANTARA.  Dalam  PP No. 41/2020 yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2020. Pada Pasal 9 Ayat (1) PP 41/2020 disebutkan, bahwa pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gqji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Selanjutnya, pada Pasal 9 Ayat (2) tertulis: "Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam peraturan presiden."  "Single salary jadi gajinya cuma satu, dengan PP ini bisa saja disebut gaji rendah tetapi dapat tunjangan, uang rapat honor ini itu yang jumlahnya banyak tetapi pertanggungjawabannya susah karena ukurannya tidak jelas," kata Laode.  Dengan sistem tersebut, dapat memicu pegawai KPK untuk mengikuti berbagai kegiatan, misalnya kepanitiaan untuk mendapatkan imbalan honor dan tunjangan.  Hal-hal seperti ini, menurut dia, harusnya dihilangkan. Akan tetapi, malah sistem KPK yang sudah bagus, malah dihilangkan. Bahkan, sebenarnya hal itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, agar penggajian sistem tunggal ini yang diterapkan.  "Akan tetapi, bukannya mengikuti sistem penggajian yang sudah benar, melainkan yang sudah bagus jadi diubah ke yang bermasalah akuntabilitasnya," kata Laode menjelaskan.  Hal tersebut, menurut Laode, mempertegas pelemahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK.  "Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa PP ini mempertegas kenyataan bahwa mulai dari proses sampai substansi proses sudah melanggar pembentukan UU, dari sisi substansi UU No. 19/2019 bukannya menguatkan, melainkan melemahkan," kata Laode menambahkan.  Ia pun masih berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan uji materi terhadap UU KPK tersebut.  "Jadi, kita berharap sekali pada MK untuk menguji dari sisi pembentukan UU KPK sudah benar atau tidak. Kita berharap independensi, keimanan, dan kepintaran hakim MK agar UU KPK dapat kembali," kata Laode.  Mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil mengajukan judicial review untuk uji formil dan materiel atas UU No. 19/2019 tentang KPK pada tanggal 20 November 2019. Hingga saat ini proses tersebut masih berlangsung.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/08/2020/pegawai-kpk-jadi-asn-samad-mudah-diintervensi-kepentingan-politik/">Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik</a>  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Laode Syarif Sebut PP 41/2020 Rusak Sistem Penggajian Tunggal di KPK

Gaji Pegawai KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gaji Pegawai KPK

Berita Terkini

Sudah Tak Lolos TWK, Gaji Pegawai KPK Ini Masih Dipotong 6 Bulan

Febri Diansyah Tetap Mencintai KPK, tapi dengan Cara Lain

Bahas Gaji Pegawainya, KPK Panggil Dirjen Anggaran Kemenkeu

Istana Pastikan Gaji Pegawai KPK Tak Turun Meski Berstatus ASN

Laode Syarif Sebut PP 41/2020 Rusak Sistem Penggajian Tunggal di KPK

Download Aplikasi JawaPos.com