<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait sanksi bagi Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama. Hal ini lantaran, Ngabila melakukan pamer gaji Rp 34 juta hingga viral&nbsp;di media sosial.</p> <p>"Prinsipnya semua yang ditulis Bu Ngabila sudah kita klarifikasi, sudah kita periksa, laporannya sudah kami kirimkan dan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan BKD dan Inspektorat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta Utara, Selasa (23/5).<br /> <br />Ani belum bisa memastikan sanksi yang akan diberikan kepada Ngabila. "Jadi belum keluar, belum selesai pemeriksaannya. Pokoknya laporan dari Dinas Kesehatan kita sudah lakukan," ujar Ani.</p> <p><br />Terkait penonaktifan Ngabila dari jabatannya, Ani menyebutkan, pemberian sanksi akan mengacu kepada aturan yang berlaku.<br /> <br />"Oh enggak bisa semudah itu (menonaktifkan Ngabila dari jabatannya), nanti kita lihat aturan-aturannya seperti apa, apa yang dilanggar. Kita koordinasi terus sama Inspektorat, Dinas Kesehatan nggak bisa (menentukan) sendirian," kata Ani.</p> <p>Ngabila Salama memamerkan besaran gajinya di akun <em>Twitter</em> miliknya, <em>@Ngabila</em>. Dalam unggahannya pada 15 Mei 2023, akun @Ngabila mengunggah pernyataan sebagai berikut:<br /> <br />"<em>Saya teman Menkes setiap saat bisa kita kritik kapan saja. Saya bukan bawahannya. ASN mah klo mau jilat atasannya lgs yg promosiin,</em>" tulis Ngabila.</p> <p>"<em>Saya eselon 4 di DKI THP udah 34 jt sebulan, ngapain capek-capek jadi eselon dua kementerian. Kalau ga kenal saya, jgn nakar saya. Pasti salah</em>," tulis Ngabila lagi.<br /> <br />Namun, unggahan tersebut telah dihapus oleh Ngabila. Ngabila sudah menyadari memamerkan gaji merupakan sikap tidak bijak dan ia meminta maaf karena perilakunya tersebut.<br /> <br />"<em>Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tsb</em>," katanya.</p> <p>"<em>Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk semua saudara saya yang membaca</em>," ujar Ngabila dalam cuitannya.</p>

Terkait penonaktifan Ngabila dari jabatannya, Ani menyebutkan, pemberian sanksi akan mengacu kepada aturan yang berlaku.

Inspektorat dan BKD DKI Periksa PNS DKI yang Pamer Gaji Rp 34 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial seorang PNS dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama yang menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Namun begitu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Taruna CX Tahun 2000 dan warisan sebanyak Rp 40 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01683546/pemprov-jatim-beri-hadiah-khusus-atlet-peraih-emas-sea-games-2023">Pemprov Jatim Beri Hadiah Khusus Atlet Peraih Emas SEA Games 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial Twitter Ngabila Salama yang menyebut gajinya sebesar Rp 34 juta per bulan. Ia juga mengaku kenal dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan Ngabila yang membuat banyak orang mengira sebagai bentuk pamer itu kini memang sudah dihapus. Ia juga tampak memberi pin pada cuitan terbarunya soal hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683451/berkas-kasus-mario-dandy-tak-kunjung-rampung-begini-penjelasannya">Berkas Kasus Mario Dandy Tak Kunjung Rampung, Begini Penjelasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya jg meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yg dirugikan jg instansi saya atas perbuatan yg tdk bijak tsb," kata Ngabila dalam utasnya pada Rabu, (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, cuitannya tersebut sudah kadung viral di media sosial. Berbagai akun sudah menangkap layar dan membagikannya kembali di media sosial masing-masing.</div>

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per 2022.

PNS DKI Ngabila Salama Pamer Berpenghasilan Rp 34 juta Sebulan, tapi di LHKPN kok Cuma Rp 73 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran penghasilan yang bisa didapatkan ASN di DKI Jakarta dalam satu bulan?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kisaran gaji pokok ASN DKI dibagi pada empat golongan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682960/dpd-serahkan-lima-nama-calon-anggota-bpk-ke-dpr">DPD Serahkan Lima Nama Calon Anggota BPK ke DPR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan I</div> <div dir="auto">Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan II&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan III&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan IV&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pokok tersebut sama dengan gaji di berbagai daerah lainnya. Hal membedakannya ada pada gaji tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN di Jakarta. Pasalnya, tunjangan diatur tersendiri melalui pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di DKI Jakarta sendiri, aturan mengenai besaran tunjangan ASN dan pejabat DKI diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut adalah daftar TPP yang didapat para PNS DKI Jakarta:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01682966/presiden-iran-seyed-ebrahim-raisi-kunjungi-indonesia-besok">Presiden Iran Seyed Ebrahim Raisi Kunjungi Indonesia Besok</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki</div> <div dir="auto">Jabatan Pelaksana dan Calon PNS :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Ahli: Rp 19.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Terampil: Rp 17.370.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Administrasi Ahli: Rp 15.300.000 Administrasi Terampil: Rp 13.500.000 Operasional Ahli: Rp 11.610.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasional Terampil: Rp 9.810.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Ahli: Rp 8.010.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Terampil: Rp 7.470.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Calon PNS: Rp 4.860.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter adalah sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 33.030.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 28.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.850.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 19.620.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterampilan Penyelia : Rp 19.620.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Mahir : Rp 17.370.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Terampil : Rp 16.830.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Pemula: Rp 14.760.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01682963/klik-sentuh-dan-pindai-bisa-belajar-beragam-arca-serta-topeng-malangan">Klik Sentuh dan Pindai, Bisa Belajar Beragam Arca serta Topeng Malangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 31.770.000</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 26.550.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.580.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 18.720.000 Keterampilan Penyelia: Rp 18.720.000 Keterampilan Mahir: Rp 17.190.000 Keterampilan Terampil: Rp 16.560.000 Keterampilan Pemula: Rp 12.960.000</div>

Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan.

Viral PNS DKI Pamer Take Home Pay, Segini Besaran Gaji dan Tunjangannya, Jumlahnya Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_20220823-193858.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang "Jakarta Future of Work" di Taman Ismail Marzuki, Minggu (21/8) lalu.<br /> <br /> Anies menegaskan bahwa dalam pemerintahan mengurus DKI Jakarta, ia membutuhkan banyak tenaga anak muda yang kreatif dan inovatif untuk membangun Jakarta sebagai kota global.<br /> <br /> "Kalau saya dalam pemerintahan, kami perlu sekali generasi baru yang terdidik dengan baik da siap buat jadi learner yg serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif, inovatif, dari kampus yang hari ini belajar," ujarnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, ia bahkan menggoda anak muda agar mau menjadi ASN di DKI Jakarta dengan penghasilan rata-rata untuk fresh graduate strata 1 adalah di angka Rp 12-18 juta per bulan.<br /> <br /> "Itu sangat kompetitif, tapi jangan cuma lihat ke sana. Kalau saya, kami misalnya membutuhkan di pemerintahan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang benar-benar yang memiliki terobosan," rayunya.<br /> <br /> Menurutnya, anak muda penting berada di kepemerintahan agar dapat menjadi bibit unggul yang dipersiapkan sejak dini. Dengan begitu, semakin lama ASN di DKI akan semakin matang dalam menjalankan kepemerintahan di DKI.<br /> <br /> "Kami membutuhkannya bukan di ujung nanti, tapi buat pembibitannya dari sekarang di masa mudanya. Itu sebabnya kita berharap ada track of the best," jelasnya.<br /> <br /> Anies menambahkan anak muda yang terdidik sudah seharusnya mulai ikut terlibat di dalam kepemerintahan.<br /> <br /> "Kalau orang-orang dari kampus itu hanya mau di private sector, hanya mau di dunia ketiga, terus yang mau ada di pemerintahan ini nantinya belum tentu orang yang ada di first tiers, second tiers. Makanya kami berharap ada lebih banyak lagi yang mau masuk," pungkasnya.

Anies Ajak Anak Muda Jadi ASN, Gaji Rp 12-18 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menyebut gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) berkisar Rp 28 juta saat pertama masuk. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, pada Senin (18/11).<br /> <br /> Gaji PNS DKI ini dibahas terkait topik rapat yang membahas rencana pemangkasan eselon dan reformasi birokrasi. Menurut dia antrian kenaikan eselon saat ini sudah sangat membludak.<br /> <br /> Menanggapi itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, gaji CPNS maupun PNS DKI diatura dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019, tentang perubahan Ke terhadap PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.<br /> <br /> Dalam aturan tersebut disebutkan PNS golongan 3a lulusan IPDN sebesar Rp 2,57 juta. Ditambah ada tunjangan kinerja dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kemampuan APBD dan kebijakan instansi masing-masing wilayah.<br /> <br /> "Jika Di DKI Jakarta di berlakukan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp 17.370.000 dengan standar Kinerja sebagai Jabatan Fungsional umum, teknis, trampil," kata Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).<br /> <br /> Dengan skema tersebut, total pemerimaan PNS lulusan IPDN yang baru masuk yakni sebesar Rp 19.949.000. Angka itu akan semakin tinggi apabila lulusan IPDN itu menjabat posisi struktural.<br /> <br /> "Jika yang bersangkutan menjadi Jabatan struktural makan kompenen tunjangannya bertambah diperkirakan dapat mencapai di kisaraan Rp 28 juta, pendapat Pak Menteri ada benarnya," jelas Chaidir.<br /> <br /> Tingginya gaji yang diterima, dengan status baru masuk sebagai PNS, membuat lulusan IPDN banyak mengincar jabatan di DKI Jakarta. "Para purna praja IPDN berbondong-bondong ingin tugas sebagai PNS DKI Jakarta," pungkas Chaidir.

Tjahjo Kumolo Singgung Gaji Lulusan IPDN Rp 28 Juta, Ini Kata BKD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peserta-open-house-ingin-daftar-pns-dki-karena-tergiur-tunjangan-besar_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikan pengarahan kepada peserta Open House di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikan pengarahan kepada peserta Open House di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/9).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta tengah mencari bibit-bibit muda dan bertalenta untuk bergabung bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun Jakarta. Namun, ternyata adapula beberapa masyarakat yang ingin daftar PNS karena tergiur dengan gajinya.</p><br /> <p>Salah satunya peserta Open House di Balaikota, Adisti. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi, Moestopo beragama pada Januari 2018 lalu, dirinya sempat bimbang menentukan jenjang karir.</p><br /> <p>"Memang ingin daftar jadi CPNS, karena kebetulan aku di bidang kesehatan, dokter gigi. Pas coass ditempatkan di Puskesmas gitu dan memang lihat juga pelayanan masyarakat. Oh gini caranya, makanya tertarik terjun langsung," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).</p><br /> <p>Tetapi Adisti tidak memungkiri jika memang ada pemikiran soal gaji yang membuatnya berminat untuk mendaftar CPNS di bidang tenaga kesehatan Pemprov DKI. Sehingga, dipastikan masa depannya telah terjamin.</p><br /> <p>"Ya kalau tunjangan dan gaji memang kepikiran itu juga. Mungkin karena misalkan di Pemprov tetap gajinya, kalau di klinik mencukupi sih cuman nggak tetap," terang Adisti.</p><br /> <p>Berbeda dengan peserta lainnya, Bagus Eka yang merupakan lulusan jurusan Ekonomi dan Pembangunan, IPB 2017. Bagus merasa jika diterima dirinya menjadi PNS maka cita-citanya akan tercapai, bahkan masalah gaji pun menjadi nomor kedua dalam fokusnya.</p><br /> <p>"Kalau pertimbangan untuk gaji atau tunjangan saya nggak terlalu mikir kesana. Adapun gaji <em>take home pay</em> yang cukup besar itu merupakan bonus kalau lulus, yang jelas cita-cita tercapai," tutup Bagus.</p>

Peserta Open House Ingin Daftar PNS DKI Karena Tergiur Tunjangan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71479_90746_Plt-Gubernur-DKI-Jakarta-Soni-Sumarsono.jpg" alt="Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com -</strong> Omongan calon gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama kembali jadi sorotan. Kali ini terkait gaji PNS di lingkungan Pemprov DK Jakarta.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Ketika debat cagub-cawagub DKI Jakarta di salah satu televisi swasta, Ahok-sapaannya- sempat berujar bahwa minimal gaji para abdi negara DKI Rp 13 juta. Sementara tertinggi Rp 70 juta. &nbsp;<br /><br /> &nbsp;<br /><br /> Namun, apa yang diutarakannya itu ternyata keliru. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono, angka Rp 13 juta yang dimaksud Ahok bukanlah gaji pokok.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Melainkan total uang yang dibawa pulang PNS ke rumah setiap bulannya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kalau gaji, standar nasional. Enggak ada kewenangan DKI mengatur, jadi kewenangannya kita mengatur Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD)-nya saja,&quot; kata Sumarsono, di Balai Kota, Jumat (16/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Tetapi, Sumarsono membenarkan jika penghasilan terkecil PNS DKI bisa mencapai Rp 13 juta rupiah. Nilai itu bisa tercapai jika tunjangan kepegawaian daerah (TKD) yang diperoleh besar.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Dari TKD sebenarnya ada dua pola, dapat TKD tapi yang lain-lain hilang, dan enggak dapat TKD tapi yang lain-lain dapat,&quot; ungkapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sumarsono menerangkan, yang dimaksud lain-lain seperti uang makan, uang transportasi jika ditugaskan ke lapangan, uang insentif, dan tunjangan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Jadi yang dapat TKD tunjangan pokoknya 0 (nol). Ada lagi yang lain tanpa TKD tapi semua masih dapat, ada honor masih ada uang makan uang keluar, yaa banyaklah tunjangan yang lainnya,&quot; terangnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Orang kalau suruh milih-milih pasti mau TKD, tapi pada kenyataannya lebih menguntungkan yang biasanya (tanpa TKD) tapi dengan besarnya angka TKD, itu bukan berarti lebih baik,&quot; tandasnya.<strong>(prs/rmol/mam/JPG)</strong></p>

Luruskan Pernyataan Ahok, Begini Klarifikasi Sumarsono soal Gaji PNS DKI

gaji pns dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pns dki

Berita Terkini