<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/GAM-767485230.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyesalkan insiden pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah penanganan bencana alam di Aceh. Ia mengingatkan seluruh pihak agar peristiwa tersebut tidak ditarik ke ranah politik kekuasaan, melainkan dipahami sebagai sinyal kuat perlunya percepatan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Hasto menegaskan, secara ideologis dan konstitusional, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya ada satu bendera yang diakui, yakni Merah Putih. Namun, ia mengajak semua pihak untuk melihat situasi tersebut dengan pendekatan empati terhadap kondisi psikologis masyarakat yang tengah dilanda bencana. &ldquo;Terkait dengan pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih. Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,&rdquo; kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Menurut Hasto, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dan semangat gotong royong lintas kelompok. Ia menilai, politisasi atas bencana justru berpotensi memperlebar jarak empati dan menghambat pemulihan masyarakat terdampak. &ldquo;Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,&rdquo; tegasnya. Hasto mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dan terukur di lapangan. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana. &ldquo;Hal yang diperlukan saat ini adalah kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,&rdquo; ucapnya. Ia juga menegaskan, komitmen PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk terus terlibat aktif dalam proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, penderitaan yang dialami masyarakat di Sumatra merupakan duka bersama seluruh bangsa Indonesia. &ldquo;Luka di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat bencana adalah luka bagi seluruh anak bangsa. PDI Perjuangan menyatukan diri dalam upaya pemulihan bencana beserta seluruh dampaknya,&rdquo; pungkasnya.

PDIP menilai, penanganan bencana jangan dibawa ke politik agar solidaritas dan bantuan kemanusiaan cepat terlaksana.

Sesalkan Pengibaran Bendera GAM di Aceh, PDIP: Penanganan Bencana Jangan Dibawa ke Ranah Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/IMG-20250902-WA0026-1135333574.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI merespons video viral di medis sosial bernarasi GAM meminta jatah bantuan kemanusiaan untuk dibagikan kepada masyarakat. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah membenarkan adanya peristiwa permintaan jatah bantuan yang terekam dalam video itu. Namun, dia memastikan yang meminta bantuan kemanusiaan tersebut bukan GAM.&nbsp; Berdasar informasi yang sudah diverifikasi oleh Mabes TNI, pihak yang meminta jatah bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat adalah anggota KPA Meja Ijo Idi Cut. Freddy menyampaikan bahwa peristiwa itu terjadi di wilayah Aceh Timur pada Kamis pekan lalu (4/12). &nbsp;&rdquo;Kejadiannya berlangsung pada 4 Desember 2025, ketika dua individu tersebut mencegat Kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir,&rdquo; terang Freddy pada Senin (8/12). Menurut jenderal bintang dua TNI AL berlatar belakang Korps Marinir itu, bantuan yang diangkut menggunakan Kapal Feri Express tersebut berasal dari ketua TP PKK Aceh. Bantuan itu hendak disalurkan kepada korban terdampak bencana yang berada di wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur. Kepada kru kapal yang bertugas, 2 orang itu meminta sebagian bantuan diturunkan.&nbsp; &rdquo;Kedua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena itu, petugas kapal menolak dengan tegas hingga terjadi perdebatan. Penolakan dilakukan lantaran distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi. Beruntung, aparat keamanan laut mendekat dan menengahi perdebatan. Sehingga kapal yang tengah membawa bantuan bisa melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa.&nbsp; &rdquo;TNI menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Freddy pun menyatakan bahwa para prajurit TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman. Dia juga mengimbau agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menghalangi proses distribusi bantuan di tengah situasi sulit saat ini. &rdquo;Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,&rdquo; tegas Freddy.&nbsp; &nbsp;

Mabes TNI mengkonfirmasi bahwa permintaan bantuan kemanusiaan di Aceh Timur bukan dari GAM, melainkan dari KPA Meja Ijo Idi Cut.

Video Bernarasi GAM Minta Jatah Bantuan Bencana di Aceh Viral, Ini Kata Mabes TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/20-tahun-ina-gam-2808969052.jpg" alt="Mantan Wapres Jusuf Kalla pada forum refleksi yang digelar Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Eria) untuk memperingati 20 tahun Perjanjian Damai Aceh. (Nanda Prayoga/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wapres Jusuf Kalla pada forum refleksi yang digelar Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Eria) untuk memperingati 20 tahun Perjanjian Damai Aceh. (Nanda Prayoga/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhitung telah berlangsung pada 20 tahun yang lalu. Tepatnya kesepakatan ini ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Adapun proses ini tidak mudah, bahkan sempat menemui kebuntuan setelah pertemuan di Tokyo. Harapan baru muncul ketika perundingan dilanjutkan di Helsinki, tak lama setelah tsunami besar melanda Aceh.&nbsp; Tragedi ini justru menjadi titik balik yang membuat semua pihak mau duduk bersama, melanjutkan dialog, dan membangun komitmen damai demi masa depan. Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pun mengenang bagaimana kesadaran akan penderitaan rakyat membuat semua pihak bersedia mencari jalan damai. &ldquo;Kami tahu, konflik berkepanjangan hanya akan merugikan semua pihak. Perundingan adalah satu-satunya jalan. Helsinki menjadi titik balik di mana kami yakin masa depan Aceh hanya bisa dibangun di atas damai,&rdquo; kenang Jusuf Kalla pada forum refleksi yang digelar Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Eria) untuk memperingati 20 tahun Perjanjian Damai Aceh di Kantor Eria, Jakarta Selatan, Rabu (13/8). Sementara itu, Dean Eria School of Government, Nobuhiro Aizawa, menilai keberhasilan damai Aceh adalah salah satu pencapaian paling luar biasa di kawasan.&nbsp;"Para pemimpin dan rakyat Aceh berhasil mengubah tragedi menjadi komitmen bersama. Perdamaian yang terjaga selama dua dekade ini adalah hasil kerja sama global dan contoh yang harus terus kita pelajari untuk menjaga kepercayaan di masa depan," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Eria, Tetsuya Watanabe, menambahkan bahwa kisah Aceh adalah pelajaran penting bagi dunia yang masih menghadapi banyak konflik.&nbsp; "Aceh menunjukkan bahwa perdamaian tetap mungkin, bahkan setelah bertahun-tahun kekerasan dan hilangnya kepercayaan. Perdamaian Aceh bertahan karena kerja sehari-hari membangun kepercayaan lewat institusi lokal, politik yang inklusif, dan peran aktif masyarakat. Tanpa perdamaian, tak ada pembangunan. Perdamaian adalah pondasi semua kemajuan," ujarnya. Sebagai informasi, kesepakatan yang dikenal sebagai Nota Kesepahaman Helsinki ini difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, melalui lembaga Crisis Management Initiative (CMI). Proses ini menjadi akhir dari konflik bersenjata selama hampir tiga dekade yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa di Aceh. Isi perjanjian mencakup penghentian permusuhan di kedua belah pihak, perlucutan senjata oleh GAM, dan penarikan pasukan non-organik TNI/Polri dari Aceh. Pemerintah juga memberikan otonomi khusus yang lebih luas, termasuk hak Aceh membentuk partai politik lokal dan pengelolaan hasil sumber daya alam secara lebih adil. Kesepakatan ini turut menegaskan komitmen pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Helsinki sendiri menjadi saksi awal babak baru bagi Aceh. Meski perjalanan pasca-perjanjian tidak selalu mulus, kesepakatan tersebut berhasil mengakhiri konflik bersenjata dan membawa stabilitas di provinsi tersebut. Hingga kini, Perjanjian Damai Helsinki tetap dikenang sebagai salah satu contoh keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan konflik internal di Indonesia.

Perjanjian Damai Aceh yang ditandatangani 20 tahun lalu di Helsinki menjadi contoh keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.

Mengenang 20 Tahun Kesepakatan Perdamaian Pemerintah Indonesia dengan GAM, Jusuf Kalla: Konflik Panjang yang Rugikan Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-074842-2830275044.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Kementerian ATR/BPN/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Kementerian ATR/BPN/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis para mantan Kombatan GAM bisa memperoleh lahan sebelum pergantian pemerintahan, Oktober. Lahan itu merupakan janji negara yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian Pemerintah RI-GAM di Helsinki 2005. Kepastian itu didapatkan setelah AHY mengirim tim khusus untuk melakukan pendalaman. &rdquo;Alhamdulillah kita bisa menyepakati timeline penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM. Insya Allah paling lambat awal Oktober sudah bisa dilakukan penyerahan,&rdquo; kata Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dr. Dalu Agung Darmawan yang memimpin tim khusus utusan Menteri AHY di Banda Aceh. Dia didampingi Direktur Landreform Rudi Rubijaya. Optimisme itu disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi lintas lembaga, yang dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Selain dari Kementerian ATR/BPN, Rakor juga hadir Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Donny A. Satriayudha, Pemda Provinsi Aceh dan lembaga Wali Nanggroe, Badan Rehabilitasi Aceh (BRA) serta Komite Peralihan Aceh (KPA) yang mewakili para eks Kombatan GAM. Kesepakatan itu ditandatangani bersama-sama oleh perwakilan lintas lembaga. &rdquo;Pak Menteri AHY menegaskan bahwa penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM ini merupakan prioritas, yang ingin beliau selesaikan dalam masa jabatan beliau, karena ini janji negara yang sudah tertunda 19 tahun,&rdquo; tegas Staf Khusus Menteri Si Made Rai Edi Astawa. &rdquo;Kita akan tindak lanjuti Rakor ini bersama-sama dalam Satgas Ad Hoc, untuk mencari penyelesaian lahan bagi para eks Kombatan, secepatnya,&rdquo; kata Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Donny A. Satriayudha. Keberhasilan Rakor itu tidak lepas dari pertemuan antara tim khusus utusan Menteri AHY dengan Wali Nanggroe Aceh Darussalam Malik Mahmud Al-Haytar dan Staf Khususnya Rustam Effendi. Dalam pelaksanaannya, Gubernur Aceh dan Kementerian ATR/BPN mengusulkan pelepasan lahan hingga 22 ribu hektare di Kabupaten Aceh Timur, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Lahan dalam satu hamparan itu akan diberikan Hak Kepemilikan Bersama yang akan dikelola lembaga Wali Nanggroe untuk kesejahteraan 3.000 mantan Kombatan GAM dan keluarga. Sebelumnya seperti dilansir dari Antara Pemerintah Aceh masih terus berupaya memvalidasi kembali data penerima lahan untuk para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Itu agar realisasinya nanti benar-benar tepat sasaran. &rdquo;Kita harus validasi kembali datanya. Karena bisa bertambah atau berkurang,&rdquo; kata Pj Sekda Aceh Azwardi. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan program-program Kementerian ATR/BPN dapat dirasakan masyarakat berbagai kalangan. Dia mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional. Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN, AHY meminta agar pelaksanaan rapat evaluasi secara berkala. &rdquo;Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen, dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana? Kalau perlu, ada solusi dan terobosan tertentu, waktunya masih ada, tetapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan bapak/ibu sekalian fokus pada target pencapaian,&rdquo; kata AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis para mantan Kombatan GAM bisa memperoleh lahan pada Oktober

AHY Pastikan Selesaikan Lahan Eks Kombatan GAM di Aceh Sebelum Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/20231226_103658-1398271723.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat Mengenang 19 Tahun Tsunami Aceh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat Mengenang 19 Tahun Tsunami Aceh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyanjung jiwa kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, terutama saat awal masa kepemimpinannya pada 2004 lalu. Pasalnya, baru saja menjadi orang nomor satu di Indonesia, dia sudah dihadapkan dengan masalah besar yakni tsunami Aceh dan belum selesainya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, saat ini Aceh dalam kondisi damai. Hal itu tak lepas dari kerja SBY dan para tokoh masyarakat dan ulama Aceh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bersyukur Aceh dalam keadaan damai dan telah bangkit dari tragedi tsunami yang luar biasa, dan di situ kita melihat kepemimpinan luar biasa dari Pak SBY. Waktu itu beliau kalau tidak salah baru menjabat presiden," kata Prabowo di Banda Aceh, Selasa (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013656819/arus-balik-libur-natal-one-way-bakal-diberlakukan-di-km-188-tol-palimanan-km-72-cikampek-mulai-pukul-1400-sd-2400-wib">Arus Balik Libur Natal, One Way Bakal Diberlakukan di Km 188 Tol Palimanan - Km 72 Cikampek Mulai Pukul 14.00 s.d 24.00 WIB</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat bencana alam ini melanda, SBY baru saja menjadi presiden selama 2 bulan. Namun, jiwa kepemimpinannya langsunh diuji untuk menyelesaikan masalah besar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua bulan sudah dihadapi krisis yang luar biasa. Bukan hanya krisis Indonesia, tapi krisis dunia. Tapi alhamdulillah beliau bisa mengatasi, memimpin semua usaha, suatu pekerjaan yang luar biasa, dan kita-kita merasakan sekarang hasil dari leadership beliau," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Prabowo menilai, kebaikan seorang pemimpin kerap kali baru dirasakan setelah pemimpin tersebut tidak berkuasa. Begitu pula, jasa SBY kepada Aceh begitu terasa dengan perdamaian yang tercipta saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena perdamaian bukan suatu hadiah, bukan ibarat suatu buah yang jatuh dari pohon. Perdamaian adalah suatu usaha yang sangat sulit. Perdamaian adalah upaya yang memerlukan jiwa besar, memerlukan kearifan, memerlukan upaya-upaya luar biasa dan itulah yang telah dilakuakn Pak SBY dan tokoh-tokoh RI lainnya, dan terutama tokoh-tokoh ulama Aceh," pungkas Prabowo.</div>

Prabowo Subianto menyanjung jiwa kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, terutama saat awal masa kepemimpinannya.

Prabowo Sanjung Kepemimpinan SBY, Baru 2 Bulan Jadi Presiden Harus Selesaikan Tsunami Aceh dan GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/20231226_103658-1398271723.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat Mengenang 19 Tahun Tsunami Aceh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat Mengenang 19 Tahun Tsunami Aceh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengaku memiliki hubungan emosional dengan Aceh. Menurut Prabowo, hubungan itu sudah terjalin sejak lama, terutama dari ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, ayahnya adalah salah satu perintis Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Soemitro juga sempat menjadi dosen terbang di kampus tersebut setelah terbentuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (Soemitro) sangat bangga cerita pada kami bahwa beliau terbang ke Aceh memberi kuliah dan sebagainya. Dan sesudah itu pun orang tua saya juga berjuang bersama tokoh-tokoh Aceh dan rakyat Aceh. Dalam masa-masa sulit tahun 50-an di mana Indonesia mengalami pergolakan karena masalah ideologi," kata Prabowo di Banda Aceh, Selasa (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013656800/jadi-bagian-dari-keluarga-ruben-onsu-betrand-peto-merasa-doanya-terkabul">Jadi Bagian dari Keluarga Ruben Onsu, Betrand Peto Merasa Doanya Terkabul</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Prabowo juga ikut terlibat dengan penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Puncaknya adalah saat dia berangkulan dengan Panglima GAM, Muzakir Manaf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia, saya mantan panglima di TNI, Pak Muzakir Manaf mantan panglima pasukan Aceh kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang. Kalau dibuka sejarah dunia mungkin susah, langka, saya pun tidak mengerti kok bisa begitu," kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertemua saya dengan pak Muzakir Manaf itu sangat lucu, karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. apa yang terjadi? kita saling merangkul," pungkasnya.</div>

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengaku memiliki hubungan emosional dengan Aceh. Hubungan itu sudah terjalin sejak lama.

Prabowo Ngaku Punya Hubungan Emosional Dengan Aceh, Puncaknya Damai dengan Panglima GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/konsumsi-sabu-di-rumah-dinas-2-guru-sd-di-batam-ditangkap_m_.jpg" alt="Ilustrasi guru SD ditangkap karena pakai sabu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD ditangkap karena pakai sabu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Izil Azhar, akhirnya berhasil ditangkap setelah empat tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu berhasil diamankan di wilayah Banda Aceh, pada Selasa (24/1).  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Izil Azhar dipantau keberadaannya oleh tim KPK dengan dibantu kepolisian daerah (Polda) Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan Izil Azhar sudah diketahui di Banda Aceh sejak Desember 2022.  "DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh. Dengan bantuan tim dari Polda NAD, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (25/1).  Lembaga antirasuah mengapresiasi kerja sama dengan Polda Aceh tersebut. Sebab, kinerja KPK dengan aparat kepolisian membuahkan hasil dengan menangkap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  "KPK apresiasi jajaran Polda NAD yang telah membantu KPK dalam pencarian dan penangkapan DPO KPK dimaksud," ucap Ali.  Rencananya, pada Rabu (25/1) ini, tim penyidik akan membawa Izil Azhar ke markas antirasuah di Jakarta. Hal ini setelah KPK melakukan pemeriksaan dan tes kesehatan kepada eks pentolan GAM tersebut.  "Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan cek kesehatan dan lainnya. Hari ini dijadwalkan dibawa ke Jakarta," ujar Ali.  Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011. Ia diduga merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar. Irwandi sudah diproses hukum dalam kasus ini, dengan dijatuhkan vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Selain itu, Irwandi Yusuf juga terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Irwandi terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditangkap KPK, Hari Ini Dibawa ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kapolres_lhokseumawe-antara.jpeg" alt="Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto dalam pertemuan bersama wartawan, di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (3/12/2021). ANTARA/Dedy Syahputra" width="100%">
<figcaption>Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto dalam pertemuan bersama wartawan, di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (3/12/2021). ANTARA/Dedy Syahputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe mengerahkan 1.000 personel gabungan untuk mengamankan milad atau peringatan hari lahir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diperingati 4 Desember 2021.  "Kami sudah siapkan dan siagakan 1.000 personel gabungan Polri. TNI, dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya kegiatan milad GAM," kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, di Lhokseumawe, Jumat (3/12).  AKBP Eko Hartanto mengatakan sejauh ini ada beberapa pihak yang sudah meminta izin menyelenggarakan kegiatan peringatan milad GAM. Kegiatan tersebut diisi dengan doa bersama, menyantuni anak yatim dan berziarah ke makam para mantan GAM.  "Kami tetap akan melakukan pengamanan dalam kegiatan yang akan digelar di beberapa titik tersebut guna menjaga keamanan, ketertiban masyarakat," kata AKBP Eko Hartanto.  Selain itu, kata Eko Hartanto, kepolisian juga meningkatkan patroli dan razia, terutama di sejumlah titik di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, di antaranya kawasan Samudera, Muara Batu, dan beberapa tempat lainnya.  Patroli dan razia tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan kondusif demi kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, katanya pula. "Patroli dan razia tersebut dilakukan guna mengantisipasi masuknya hal-hal yang tak diinginkan, seperti peredaran narkoba, senjata tajam dan barang-barang yang dilarang lainnya," kata Eko Hartanto.  Kapolres Lhokseumawe mengatakan pihaknya akan terus menjaga kamtibmas dengan cara pendekatan, baik persuasif, preventif dan humanis, dengan semua kalangan masyarakat. "Kami harapkan upaya ini mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas terpelihara dengan baik, sehingga aktivitas masyarakat berjalan lancar serta mampu mendatangkan investor demi kemajuan daerah," ucap Eko Hartanto. (*)

Polres Lhokseumawe Kerahkan 1.000 Personel Amankan Milad GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penembakan-kkb-1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan terjadi di Pos Polisi Panton Reu Gampong Manggi, Panton, Aceh Barat pada hari ini, Kamis (28/10). Orang tidak dikenal (OTK) melakukan penembakan ke arah pos polisi tersebut.  "Memang benar telah terjadi penembakan oleh OTK ke arah Pos Pol Panton Reu di Gampong Manggi. Kejadian terjadi pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 03.15 WIB," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy.  Dalam penyerangan ini, petugas menyita barang bukti berupa sejumlah selongsong peluru senjata laras panjang. Belum diketahui pasti motif penembakan ini.  Aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.  "Saat ini kita masih melakukan Olah TKP mengumpulkan barang bukti selongsong dan proyektil peluru yang menempel di dinding Pos Pol dan pada 1 unit mobil masyarakat yang di parkir di sekitar Pos Pol," ucapnya.  Belum diketahui pasti apakah ada korban luka maupun tewas dalam insiden ini. Penyidik masih bekerja di lapangan. "Kerusakan sementara masih diinventarisir," pungkas Winardy.

Dini Hari Tadi, Pos Polisi di Aceh Dihujani Peluru OTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/prihatin-terhadap-nasib-janda-mantan-kombatan-kibarkan-bendera-gam_m_151539.jpeg" alt="Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya." width="100%">
<figcaption>Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi persoalan tanah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan sertifikasi sejumlah bidang tanah yang ada di Aceh.  "Kami evaluasi, kami sudah punya petanya, luasnya, berapa-berapanya ada," katanya di Jakart, Jumat (14/2).  Encep menambahkan, sejumlah bidang belum selesai disertifikasi. Sebab statusnya masih berupa hutan, atau bekas HGU dan HGB. "Kami sudah memetakan BMN di Aceh. Nanti tinggal dilihat saja," lanjutnya.  Encep mengaku, pemerintah memang belum membahas masalah tanah GAM tersebut dengan jajaran Kementerian Keuangan. Kamis (13/2), sejumlah mantan petinggi GAM menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah Malik Mahmud.  Mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir dalam pertemuan itu. Salah satu bahasannya yakni tentang tanah untuk eks kombatan GAM, yang tertulis dalam Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM 2005.

Eks Petinggi GAM Temui Jokowi, Kemenkeu akan Evaluasi Persoalan Tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gam

Berita Terkini