<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/penyegelan-kafe-2431370324.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktivitas prostitusi kembali ditemukan di kawasan Gang Royal, Jakarta Barat, meski lokasi tersebut sudah berulang kali ditertibkan Satpol PP. Anggota Komisi A DPRD DKI Kevin Wu menuturkan, praktik prostitusi di Gang Royal merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan aturan ketertiban umum di ibu kota. "Apa yang terjadi di Gang Royal sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum. Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta ini," ujarnya, Jumat (21/11). Menurut Kevin, Pasal 42 ayat (2) Perda No. 8/2007 dengan jelas melarang siapapun menjadi penjaja seks komersial, memfasilitasi prostitusi, maupun menggunakan jasa tersebut. Ia menyayangkan kemunculan kembali aktivitas ilegal ini meskipun pemerintah pernah berhasil membongkar kawasan prostitusi besar seperti Kalijodo. "Sehingga, amat disayangkan apabila sampai dengan hari ini masih ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Padahal, Jakarta pernah memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani permasalahan sosial tersebut. Salah satunya adalah dengan pembongkaran tempat lokalisasi yang dulu ada di wilayah Kalijodo," sambungnya. Kevin menilai prostitusi di Gang Royal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman bagi kesehatan dan keamanan warga. Keberadaan prostitusi di Gang Royal berpotensi menciptakan pelbagai masalah sosial.&nbsp; "Kemudian, tidak menutup kemungkinan oleh karena aktivitas di dalamnya, maka penyakit-penyakit yang berbahaya bisa menyebar dan menjadi wabah di tengah-tengah masyarakat," lanjutnya. Kevin mendorong pemerintah bertindak cepat untuk memastikan prostitusi di Gang Royal tidak kembali berulang. Satpol PP harus masuk kembali dan tegas melakukan penutupan terhadap lokasi prostitusi di Gang Royal tersebut.&nbsp; "Kemudian, Pemprov DKI juga harus memastikan bahwa aktivitas prostitusi seperti itu tidak terulang kembali di sana. Apabila terjadi, maka para pelaku harus diproses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera," jelasnya. Lebih jauh, Kevin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan agar para pelaku seks komersial dapat beralih profesi. "Pada saat yang bersamaan, Pemprov DKI juga perlu melakukan pembinaan. Harus ada upaya serius untuk membuat masyarakat akhirnya benar-benar menjauh dari aktivitas seperti itu dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja. Harapannya, setelah itu para pelaku tidak kembali kepada pekerjaan lamanya karena bisa mendapatkan sumber pencaharian yang lebih baik," imbuhnya. </div>

Aktivitas prostitusi kembali ditemukan di kawasan Gang Royal, Jakarta Barat, meski lokasi tersebut sudah berulang kali ditertibkan Satpol PP

Prostitusi di Gang Royal Kembali Muncul, DPRD DKI: Satpol PP Harus Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG-20231016-WA0005-2001603363.jpg" alt="Tim gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat dibongkar petugas gabungan Satpol PP hingga kepolisian. Tempat yang santer digunakan sebagai lokalisasi prostitusi itu akan dikembalikan fungsinya seperti sedia kala. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan, area berdirinya bangunan liar yang menjadi tempat esek-esek itu adalah aset milik PT KAI yang berguna sebagai bantaran. "Kembali pada fungsinya. Ini adalah area PT KAI adalah bantaran rel dari kereta api," katanya kepada wartawan, Senin (16/10). Untuk memastikan bangunan liar itu tak berdiri kembali, Agus mengatakan bakal ditanami pohon di kawasan tersebut. "Kami akan juga melakukan penataan dengan penanaman pohon tentunya setelah kondisi cukup baik nantinya kami lakukan penanaman pohon," pungkasnya. Sebelumnya, gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Bangunan liar di Gang Royal itu santer menjadi tempat lokalisasi prostitusi sejak lama. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menerangkan, pihaknya membongkar sebanyak 35 bangunan liar yang ada di aset PT KAI tersebut menanggapi keluhan dari masyarakat. "Hal ini terjadi karena adanya keluhan masyarakat, baik Penjaringan maupun yang ada di Tambora terkait aktivitas yang masyarakat atau warga yang ada di Bandengan ini," katanya kepada wartawan, Senin (16/10). "Jadi kegiatannya sangat melanggar aturan dan meresahkan masyarakat," sambung Agus.

"Kembali pada fungsinya. Ini adalah area PT KAI adalah bantaran rel dari kereta api," katanya kepada wartawan, Senin (16/10).

Puluhan Bangunan Liar Tempat Prostitusi di Gang Royal Dibongkar, Dikembalikan ke Fungsinya dan Ditanami Pohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/siaranpers_jakut-20230920141059_70oscs_821-2353313145.jpeg" alt="Satpol PP membongkar bangunan liar di kawasan Penjaringan yang kerap dijadikan lokasi esek-esek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP membongkar bangunan liar di kawasan Penjaringan yang kerap dijadikan lokasi esek-esek. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petugas gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan Gang Royal, RW 013, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/9) kemarin. Bangunan tersebut terindikasi kerap menjadi tempat seks komersial. <div dir="auto">Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menyebut, ada lebih dari 150 bangunan liar di kawasan Gang Royal yang ditertibkan. Penertiban itu murni hanya pembongkaran tanpa relokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita lakukan penertiban bangunan liar di Kawasan Royal yang masuk area milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Tidak ada relokasi karena bangunan merupakan tempat usaha berupa caf&eacute; yang menyediakan 'perempuan malam' dan masuk dalam kategori wilayah dengan angka kriminalitas tinggi,&rdquo; kata Arifin kepada wartawan, Kamis (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013006345/meta-perluas-fitur-whatsapp-untuk-pengguna-business-penasaran">Meta Perluas Fitur WhatsApp untuk Pengguna Business, Penasaran?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam giat ini, ia menjelaskan telah melibatkan lebih dari 800 petugas gabungan mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, serta Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Penjaringan, hingga TNI-POLRI, PT. KAI, dan PT. PLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas pun akan disiagakan pasca penertiban agar bangunan liar tak lagi menjamur di lokasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan kembali komunikasikan dengan PT KAI mau ditata seperti apa kawasan ini ke depannya. Kalau fungsinya RTH (Ruang Terbuka Hijau) ya bersama-sama kita jadikan RTH dengna menanami pohon,&rdquo; jelas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013006349/tpn-ikut-turun-ke-daerah-dampingi-ganjar-pranowo-pasangan-amin-siap-lepas-landas">TPN Ikut Turun ke Daerah Dampingi Ganjar Pranowo, Pasangan Amin Siap Lepas Landas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Warga RW 013 Kelurahan Penjaringan, Musthofa membenarkan pemilik bangunan liar di Kawasan Royal karap dijadikan kegiatan seks komersial tiap malamnya. Kondisi seperti itu menurutnya dikhawatirkan berpengaruh buruk pada kesehatan dan psikologis warga, utamanya masa depan anak yang hidup di RW 013 Kelurahan Penjaringan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di sini kan pemukiman warga, ada tempat ibadah, ada sekolah, dan sudah berulang kali terungkap adanya kasus human trafficking anak dibawah umur makanya kami bersurat agar Pemprov DKI Jakarta dapat menindaklanjutinya,&rdquo; pungkas Musthofa.</div>

Petugas gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan Gang Royal, RW 013, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/9) kemarin.

Satpol PP DKI Bongkar 150 Bangunan Liar yang Dijadikan Lokasi Seks Komersial Tiap Malam di Penjaringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/penyegelan-kafe-2431370324.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup resmi praktik prostitusi&nbsp;Gang Royal di Jalan Rawa Bebek Selatan RW013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mulai Rabu (20/9) tanpa ada relokasi, dikutip dari ANTARA. "Nggak ada relokasi, karena di tempat ini kegiatannya kan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Mereka malah menjadikannya kafe-kafe malam, menyediakan perempuan-perempuan malam, jadi nggak perlu ada relokasi-relokasi," kata Kepala Satpol PP Arifin di sela penertiban 150 bangunan kafe di kawasan Gang Royal Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/9). Arifin meminta kesediaan pemilik lahan yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dalam pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi eks tempat prostitusi itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998744/pendaftaran-seleksi-casn-2023-resmi-dibuka-hari-ini-simak-cara-registrasinya">Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Resmi Dibuka Hari ini, Simak Cara Registrasinya</a> Sebab, petugas Satpol PP DKI Jakarta di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diperintahkan untuk menjaga kawasan bekas Gang Royal itu setelah penertiban pada Rabu, sampai konsep penataan kawasan selesai dibahas bersama dengan pemerintah dan PT KAI (Persero). "Makanya kami minta PT KAI untuk segera bergerak lebih cepat untuk membantu," kata Arifin. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim saat menghadiri Festival Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, mengatakan untuk mewujudkan penataan wilayah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan Gang Royal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998752/indonesia-akan-kirim-10-juta-dosis-vaksin-polio-ke-afghanistan">Indonesia Akan Kirim 10 Juta Dosis Vaksin Polio ke Afghanistan</a> "Kami ingin menertibkan&nbsp; yang ada di situ, kegiatan prostitusi. Dan karena itu, Gang Royal itu menjadi satu target kami nanti hari Rabu untuk bersama-sama PT KAI selaku pemilik lahan untuk memfungsikan lahan itu kembali," kata Ali. Ali mengusulkan kepada PT KAI agar mengalih fungsikan lahan bekas bangunan Gang Royal yang ditertibkan Pemkot Jakarta Utara nanti sebagai taman. Untuk menyukseskan penataan kawasan Gang Royal, sekitar 800 personel gabungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, PLN, TNI, Polri, petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan dan kecamatan Penjaringan bergerak bersama&nbsp; meratakan bangunan-bangunan liar yang menempati lahan di sekitar rel kereta api itu. Arifin mengatakan tujuan penertiban itu adalah mengembalikan fungsi peruntukan lahan yakni sebagai jalur transportasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup resmi praktik prostitusi Gang Royal di Jalan Rawa Bebek Selatan RW013, Penjaringan, Jakarta Utara.

Tidak Direlokasi, Praktik Prostitusi Gang Royal di Jakarta Utara Ditutup

gang royal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gang royal

Berita Terkini

Prostitusi di Gang Royal Kembali Muncul, DPRD DKI: Satpol PP Harus Tegas

Puluhan Bangunan Liar Tempat Prostitusi di Gang Royal Dibongkar, Dikembalikan ke Fungsinya dan Ditanami Pohon

Satpol PP DKI Bongkar 150 Bangunan Liar yang Dijadikan Lokasi Seks Komersial Tiap Malam di Penjaringan

Tidak Direlokasi, Praktik Prostitusi Gang Royal di Jakarta Utara Ditutup

Download Aplikasi JawaPos.com