Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terapkan-ganjil-genap-dishub-bandung-tak-siapkan-jalur-alternatif_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi, tak akan menyiapkan jalur alternatif saat penerapan ganjil genap." /> JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah menyiapkan skenario untuk pembatasan kendaraan. Salah satu kebijakan yang akan diambil yakni ganjil genap untuk kendaraan roda empat. Hal itu melihat keberhasilan kebijakan serupa yang diterapkan di Jakarta.  Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengaku, saat ini masih mengkaji penerapan kebijakan tersebut. Saat diterapkan nanti, pihaknya tidak akan menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan yang akan melintas.  "Semangatnya ini bukan mengalihkan arus tapi mengalihkan moda. Kalau ada pengalihan arus atau jalur alternatif sama saja tidak merubah perilaku (warga). Jadi semangatnya mengalihkan moda (transportasi)," kata Didi, Senin (1/10).  Setidaknya ada empat jalan yang tengah dikaji untuk penerapannya. Keempatnya yakni Jalan Supratman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Otista. Perihal memilih lokasi tersebut, karena jalan itu sudah dilengkapi dengan transportasi umum seperti Trans Metro Bandung (TMB), Damri, dan angkutan umum (angkot).  Sehingga diharapkan ketika diterapkan rutinitas masyarakat tidak akan terganggu karena masih bisa menggunakan transportasi umum. "Saat ini, penerapan ganjil genap masih butuh waktu. (pemilihan jalur) karena yang paling siap dalam transportasi publiknya yaitu jalur tengah. Ada TMB, Damri, dan angkot," ungkapnya.  Sebelumnya, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah menjelaskan, sistem ganjil genap bisa diterapkan dimana pun. Hanya saja harus melewati kajian terlebih dahulu secara komprehensif.  "Kebijakan seperti ini tidak tergantung dengan lokasi, bisa diterapkan dimana saja, yang penting sudah dilakukan kajian secara komprehensif serta sudah disiapkan alternatif moda (angkutan umum) untuk masyarakat yang terdampak," jelas Alvinsyah.  Selain itu untuk penegasan sanksi bagi pelanggar dibutuhkan satu peraturan daerah. Yakni sebagai turunan dari UU LLAJ dan PP. Sehingga nantinya tidak akan dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu.  Namun, lanjutnya substansi utama adalah kebijakan pengaturan permintaan (Demand Management). Terkait ganjil genap hanya salah satu bentuk atau strategi kebijakan. Maka bentuk aturannya macam-macam tidak selalu ganjil genap.  "Banyak pilihan strategi seperti ERP, Sistem Nomor Plat, Kebijakan parkir, pajak progressif dan lainnya. Maka yang ideal adalah melakukan kajian yang komprehensif agar bisa diantisipasi dampak yang berpotensi terjadi untuk penerapan suatu kebijakan," pungkasnya.

Terapkan Ganjil Genap, Dishub Bandung Tak Siapkan Jalur Alternatif

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uji-coba-ganjil-genap-pemkot-bandung-kaji-empat-jalan-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kebijakan ganjil genap akan diterapkan di Bandung, Jawa Barat." /> JawaPos.com - Wacana penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan di Kota Bandung masih harus dikaji. Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan akan melakukan suvei dan mengkaji sebelum&nbsp;merealisasikan pembatasan kendaraan ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, pihaknya&nbsp;meminta pendapat terlebih dahulu kepada ahli atau pengamat. Namun sejauh ini, beberapa jalan di Kota Bandung bisa untuk dilakukan uji coba sistem ganjil genap. "Kami sedang cari pendapat ahli dulu, kemudian sosialisasi dan realisasi, serta akan uji coba selama sebulan," kata Didi di Balai Kota Bandung, Senin (1/10). Dia menambahkan ada beberapa ruas jalan yang dikaji untuk penerapan pembatasan kendaraan ini. Seperti di Jalan&nbsp;Supratman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Otista. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Bandung masih melakukan pemetaan. "Ada empat jalan yang akan kami uji coba untuk penerapan ganjil genap. Karena kami melihat keempat jalan ini cukup padat arus lalu lintasnya," jelas Didi. Dalam wacana penerapan ganjil genap, ini membawa misi merubah pola moda transportasi masyarakat Bandung.&nbsp;Hal itu karena melihat kemacetan di Bandung terus bertambah.&nbsp;Karena masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Seperti diketahui,&nbsp;Pemerintah Kota Bandung akan menerapkan kebijakan&nbsp;ganjil genap untuk mengurai kemacetandi beberapa ruas jalan. Namun kebijakan tersebut merupakan sebagai program jangka pendek. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, ganjil genap merupakan salah satu cara atau solusi untuk mengurai kemacetan di kota yang padat dengan kendaraan roda dua maupun empat. Berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan yang mendorong untuk lakukan ganjil genap di daerah dengan lalu lintas yang padat, akan sesuai bila diterapkan di Kota Bandung. "Saya pikir ganjil genap ini adalah satu solusi. Karena kita berbicara di perhubungan ini harus bicara karakteristik transportasi, dari mulai hulu, tengah, juga pemanfaatan ruang," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis (27/9).

Uji Coba Ganjil Genap, Pemkot Bandung Kaji Empat Jalan Ini

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjil-genap-bakal-diterapkan-di-bandung-begini-kata-pengamat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kebijakan ganjil genap akan diterapkan di Bandung, Jawa Barat." /> JawaPos.com - Wacana penerapan aturan ganjil genap di ruas Jalan Kota Bandung&nbsp;perlu melewati kajian terlebih dahulu. Namun pada dasarnya kebijakan pembatasan kendaraan tersebut cocok diterapkan di wilayah mana pun. Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah menilai, aturan atau kebijakan ganjil genap tidak bisa dilihat dari sebuah wilayah. Karena kebijakan itu bisa diterapkan di mana pun, termasuk Bandung, Jawa Barat. "Kebijakan seperti ini (ganjil genap) tidak tergantung dengan lokasi, bisa diterapkan di mana saja. Yang penting sudah dilakukan kajian secara komprehensif," kata Alvinsyah kepada JawaPos.com, Sabtu (29/9). Namun sebelum penerapannya, pemerintah daerah pun harus siap dengan alternatif moda transportasi lain seperti angkutan umum. Hal ini harus dipikirkan karena pastinya akan banyak pengemudi atau warga Bandung yang terdampak. Menurutnya akan lebih baik jika ditegaskan dengan peraturan daerah (Perda). Itu sebagai turunan dari Undang-undang LLAJ agar tidak dipermasalahkan. "Ya sepertinya perlu sebagai turunan dari UU LLAJ dan PP turunannya. Itu agar tidak dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu zona kenyamanannya," jelasnya. Namun, kata dia sebetulnya substansi utama adalah kebijakan pengaturan permintaan (demand management). Sebab aturan ganjil genap hanya salah satu bentuk atau strategi kebijakan. Sehingga bentuk aturannya bisa beragam tidak selalu harus ganjil genap. "Banyak pilihan strategi seperti ERP, sistem nomor pelat, kebijakan parkir, pajak progressif dan lainnya. Maka yang ideal adalah melakukan kajian yang komprehensif agar bisa diantisipasi dampak yang berpotensi terjadi untuk penerapan suatu kebijakan," jelasnya. Karena dampak dari aturan ganjil genap bukan hanya masyarakat berpindah ke transportasi umum melainkan juga adanya dampak baru seperti membeli kendaraan lebih dari satu. Sehingga ini harus diantisipasi oleh Pemerintah setempat. Terkait cocok atau tidak diterapkan di Kota Bandung harus melalui kajian terlebih dahulu. Namun yang paling utama jika menerapkan kebijakan pengaturan permintaan (push policy), maka layanan angkutan umum yang baik dan handal. "Angkutan umum harus baik dan handal sebagai pull policy nya harus sudah siap,"&nbsp;katanya.

Ganjil Genap Bakal Diterapkan di Bandung, Begini Kata Pengamat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urai-kemacetan-ganjil-genap-akan-ditetapkan-di-bandung_m_.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Kebijakan ganjil genap untuk mengurai kemacetan di Bandung, Jawa Barat disebut sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di beberapa ruas jalan. Namun kebijakan tersebut merupakan sebagai program jangka pendek. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan ganjil genap merupakan salah satu cara atau solusi untuk mengurai kemacetan di kota kota yang padat dengan kendaraan roda dua maupun empat. Maka jika diterapkan di Kota Bandung berdasarkan kebijakan Kementerian perhubungan yang mendorong untuk lakukan ganjil genap di daerah dengan lalu lintas yang padat. "Saya pikir ganjil genap ini adalah satu solusi. Karena kita berbicara di perhubungan ini harus bicara karakteristik transportasi, dari mulai hulu, tengah juga pemanfaatan ruang," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis (27/9). Namun hingga saat ini, pihaknya belum bisa menyebut cocok atau tidak jika ganjil genap diterapkan di Kota Bandung. Maka akan melalu pengkajian terlebih dahulu sebelum diaplikasikan di ruas jalan Kota Bandung. "Kalau diterapkan di Bandung kita akan kaji dulu, sekarang kita bicaranya lompatan ke depan jadi bukan hanya menangani jangka pendek saja. Karena rekayasa lalin, one way, ganjil genap itu kan dilakukan bertahap. Kata Pak Gubernur (Ridwan Kamil) kita harus berbicara secara holistik yaitu bicara kebutuhan," jelasnya. Maka akan dikaji terlebih dahulu, namun tetap ganjil genap adalah salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Sebagaimana diketahui pertumbuhan kendaraan di Jabar mencapai 12 persen sedangkan jalan hanya 1,2 persen. Maka jika semua kendaraan beriringan di Jalan otomatis akan padat atau macet. "Permasalahan dan isu-isu (transportasi) itu banyak, maka kita akan lalukan dari manajemen lalu lintas, ganjil genap, one way transportasi dan pembenahan pemanfaatan ruang harus sesuai," ungkapnya. Sebelumnya, kementerian perhubungan mendorong untuk dilakukan kebijakan ganjil genap di beberapa daerah yang padat, salah satunya yakni Kota Bandung. Kebijakan ini pun direspon baik namun harus melewati kajian terlebih dahulu.

Urai Kemacetan, Ganjil Genap Akan Diterapkan di Bandung