<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/Screenshot_20241027_080916_Instagram-1-504623425.jpg" alt="Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan warga diunggah dalam media sosial Instagram, Sabtu (26/10). (Instagram @jokowi)" width="100%">
<figcaption>Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan warga diunggah dalam media sosial Instagram, Sabtu (26/10). (Instagram @jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengadu pada dirinya terkait ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol. Momen itu diunggah Jokowi dalam akun media sosial Instagram resminya hari ini, Sabtu (26/10). Dalam video, terlihat warga tersebut mengadu kepada Jokowi dari luar jendela mobil yang dinaiki mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Pembebasan untuk apa itu?" tanya Jokowi yang mengenakan kemeja putih dari dalam mobil, dikutip Minggu (27/10). "Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," ucap warga tersebut kepada Jokowi. "Lahan tol?" tanya lagi Jokowi. "Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Nggak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," ungkap warga itu kepada Jokowi. Jokowi memastikan akan mendata keluhan warga yang disampaikan kepada dia. "Jadi anu aja, ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi. Dalam pernyataan yang disampaikan Jokowi, ibu tersebut sudah lima kali berusaha untuk menemuinya dan mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda. Lantaran sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. &ldquo;Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya. Mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi,&rdquo; tulis Jokowi. Meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden, lanjut Jokowi, dirinya tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan masyarakat. Ia memastikan bahwa hatinya selalu ada untuk bangsa Indonesia. &ldquo;Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengadu pada dirinya.

Terima Keluhan Warga soal Ganti Rugi Lahan, Jokowi: Meski Jabatan Presiden Sudah Selesai, Hati Saya untuk Bangsa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/rempang-bahlil-125996947.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat kunjungan ke Rempang, Batam." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat kunjungan ke Rempang, Batam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 70 persen warga Kampung Pasir Panjang itu sudah ingin direlokasi ke Tanjung Banun, Batam. Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diprioritaskan mendapatkan pergeseran. Selain Pasir Panjang, terdapat kampung Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Di lima kampung tersebut terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang akan bergeser ke Tanjung Banun. Hal ini disampaikan Bahlil usai melakukan kunjungan kerja ke Batam pada hari Jumat (6/10). "Di Tanjung Banun, tadi saya ketemu dengan masyarakat perwakilan dari beberapa kampung termasuk dari Kampung Pasir Panjang. Tadi ada dua kelompok masyarakat. Satu, masyarakat yang saya salat bareng dan mereka datang, yang itu memang mereka sudah bersedia untuk melakukan&nbsp;pergeseran. Bahkan data dari Kampung Pasir Panjang itu sudah 70 persen mereka ingin melakukan pergeseran," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (8/10). Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran. Justu menurutnya di situlah peran pemerintah untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat. "Setelah saya dari masjid, ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau digeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang&nbsp;baik, sosialisasi yang baik," jelasnya. Bahlil optimistis dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan mengerti bahwa pengembangan investasi semata-mata untuk keuntungan masyarakat sekitar dan ekonomi nasional.&nbsp; Bahlil juga menyampaikan bahwa sudah saat ini sudah sebagian besar warga telah menyatakan siap bergeser. Dari 900 KK kurang lebih, sudah 341 KK yang sudah secara sukarela mau melakukan pergeseran dan 17 KK sudah berada di hunian sementara. "Tugas kita adalah meyakinkan kepada mereka. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka. Yang namanya kita geser orang. Kita pindahin dari rumah A ke rumah B itu pasti butuh proses waktu. Dan saya yakin BP Batam, Pak Kapolda, Pak Gubernur dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan. Insyaallah kok,&rdquo; pungkas Bahlil. Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang melakukan pergeseran berupa uang sewa bulanan selama sebesar Rp 1,2 juta per bulan per KK dan biaya hidup per orang sebesar Rp 1,2 juta. Selain dibayarkan tiga bulan di muka, masyarakat juga dijamin tetap mendapatkan haknya sampai hunian baru siap ditempati. &nbsp;

"Yang namanya kita geser orang. Kita pindahin dari rumah A ke rumah B itu pasti butuh proses waktu," ungkap Bahlil.

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Kampung Pasir Panjang di Rempang Sudah Ingin Pindah ke Tanjung Banun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_104650.jpg" alt="Gerbang Samudra Raksa di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara " width="100%">
<figcaption>Gerbang Samudra Raksa di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, segera membayar lahan Gerbang Samudra Raksa di Kecamatan Kalibawang, sebelum akhir tahun ini.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono mengatakan, saat ini sudah ada persetujuan dari kementerian keuangan. Bangunan Gerbang Samudra Raksa akan dihibahkan kepada Kabupaten Kulon Progo. Setelah ada persetujuan menkeu selaku pengelola barang negara, selaku pengguna barang adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat karena yang membangun.  ”Kementerian PUPR yang akan menyerahkan kepada bupati Kulon Progo. Saat ini dalam proses, tapi menkeu telah menandatangani persetujuan pada awal November, harapannya paling lambat diserahkan ke Kulon Progo pada Desember,” kata Triyono seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, pembayaran lahan yang sudah ada bangunan Gerbang Samudra Raksa sebenarnya tidak harus menunggu surat tersebut diserahkan kementerian PUPR kepada bupati. Sebab, persetujuan dari menkeu sudah ada.  Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai mempersiapkan proses pembayaran itu. Sebab, sudah dianggarkan dalam APBD 2022.  ”Kami berharap surat persetujuan dari Kementerian PUPR segera diserahkan. Kalau pun tidak, kami tetap melaksanakan pembayaran pada tahun ini,” ujar Triyono.  Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Riyadi Sunarto mengatakan, Gerbang Samudra Raksa di Kecamatan Kalibawang masih milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). BPPW adalah balai milik Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Setelah Gerbang Samudra Raksa menjadi aset milik pemkab, akan dilakukan pembayaran lahan untuk bangunan gerbang tersebut.  ”Kami masih menunggu aset Gerbang Samudra Raksa diserahkan ke pemkab dan bentuk hibah, sehingga nanti status Gerbang Samudra Raksa dari barang milik negara (BMN) menjadi barang milik daerah (BPD),” tutur Riyadi Sunarto.  Riyadi Sunarto juga memastikan seluruh anggaran pembebasan lahan sudah ada sebesar Rp 7,5 miliar. ”Anggaran itu mencakup semua, mulai dari dokumen perencanaan, rapat hingga pembelian tanah,” terang Riyadi Sunarto.

Pemkab Kulon Progo Segera Bayar Lahan Gerbang Samudra Raksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_7486.jpg" alt="Ilustrasi lahan di kawasan inti IKN. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan di kawasan inti IKN. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Akademisi mengingatkan pemerintah agar benar-benar menegakkan aturan pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Banyak yang kami perhatikan. Mulai aturan freezing land, pengurusan legalitas atau sertifikat tanah, hingga kompensasi atas tanah warga yang diperlukan negara atas pembangunan IKN dan fasilitas-fasilitasnya,” kata pakar hukum dari Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan seperti dilansir dari Antara.  Menurut Piatur, aturan freezing land atau larangan alih kepemilikan atas lahan di IKN dan sekitarnya sekarang justru menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Masyarakat menjadi terlindungi karena tetap akan jadi tuan di tanahnya sendiri.  ”Saat keadaan menjadi lebih maju dan lebih baik karena ibu kota negara sudah pindah, mereka tidak tersingkir karena tetap punya lahan,” ujar Piatur Pangaribuan.  Menurut dia, mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar, bahkan tidak harus dengan menjual lahan daripada menjual lahannya sekarang. ”Harga properti tidak akan turun. Apalagi di ibu kota negara,” tutur Piatur.  Aturan tentang freezing land ada di dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di Kawasan IKN dan Penyangga. Gubernur Isran Noor menamai peraturannya sebagai aturan anti Tuan Thakur. Tuan Thakur adalah karakter atau tokoh dalam film-film India, menggambarkan seorang yang kaya raya dan punya tanah luas sebagai hasil dari membeli paksa dari warga desa.  Karena itu, Piatur melihat, tidak tertutup kemungkinan tetap saja ada jual beli lahan walaupun tidak resmi atau berlangsung di bawah tangan. Apalagi bila lahan yang diperjualbelikan tidak atau belum memiliki surat-surat resmi seperti sertifikat.  Jadi, Piatur juga minta pemerintah memudahkan masyarakat setempat mengurus legalitas lahannya. Itu juga agar masyarakat tidak dirugikan para pihak yang mengincar keuntungan sementara dari kebutuhan lahan yang meningkat di IKN.  ”Sepengetahuan saya, sekarang  mafia tanah sudah masuk ke wilayah- wilayah di dalam IKN,” papar Piatur.  Selanjutnya dia juga mengingatkan, aturan atau tata cara penggantian pemakaian lahan masyarakat oleh pemerintah harus jelas dan disampaikan terbuka. Dengan prosedur yang jelas, termasuk soal harga, potensi penyelewengan, korupsi, termasuk kerugian masyarakat atau pun negara dapat dihilangkan.

Akademisi Ingatkan Pemerintah Tegas Terkait Lahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Bantaran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mewakili 19 warganya yang masih belum dapat ganti untung akibat rencana normalisasi Kali Ciliwung, Ketua RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan, Sari Budi Handayani mendatangi posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta. Ia meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono segera menyelesaikan permasalahan tersebut.  19 warganya ini, kata Sari, telah diinventarisasi dan diapprasial nilai tiap tanah bangunannya sejak 2021. Hanya saja, hingga kini mereka belum juga mendapatkan kepastian pembayarannya.  "Karena tetangga-tetangga mereka sudah dibayar dan sudah dirobohkan rumahnya, dan menjadi tidak nyaman. Kita butuh kepastian aja karena musyawarah (soal) ganti untung yang sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021, sudah cukup lama," ujarnya kepada wartawan, Senin (14/11).  Sari merincikan, sebanyak 40 warganya di RW 07 sudah mendapatkan ganti untung, 2 warga lainnya masih menunggu pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 19 sisanya masih belum dapat kepastian ganti untung karena tidak punya sertifikat tanah.  Ia menuturkan, alasan 19 warga tersebut belum dapat sertifikat karena rerata warga di tempatnya dapat sertifikat lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang biasa disebut sertifikat massal).  "Nah, ada masalah memang ketika pengurusan PTSL, sehingga mereka tidak dapat. Karena pertama, panitia (PTSL) di tempat kami (itu) panitia lokal ya, yang belum paham," katanya.  "Sehingga, banyak lah masalah yang akhirnya keteteran dan kuotanya (sertifikat PTSL) habis, katanya di 2019. Jadi, mereka tidak bisa mengurus kembali," sambung Sari.  Terlepas dari hal itu, Ketua RW 07 itu tetap meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera menepati janjinya untuk memberikan ganti untung juga kepadal 19 warganya yang masih belum mendapatkan haknya.  "Ganti untung sesuai nilai appraisal yang mereka tanda tangani di depan BPN, SDA KJJP, kecamatan, kelurahan, di tahun 2021 kemarin," tandasnya.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengakui masih ada warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, yang masih belum mendapatkan uang kompensasi atas normalisasi Kali Ciliwung tempo lalu.  "Jadi ada yang bolong-bolong, itu yang akan segera kami selesaikan," katanya kepada wartawan di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (24/10).

19 Warga Rawajati Minta Heru Ganti Untung Imbas Normalisasi Ciliwung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662277477429.jpg" alt="Ilustrasi wilayah Pamurbaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wilayah Pamurbaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga yang tinggal di kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) mendapatkan kepastian ganti rugi lahan. Kawasan itu telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).  Ketetapan itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). Ada enam kelurahan di empat wilayah kecamatan Pamurbaya yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Yaitu, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Wonorejo, Keputih, Dukuh Sutorejo, dan Kejawan Putih Tambak.  ”Ganti rugi lahan itu dilakukan karena tidak semua lahan di Pamurbaya merupakan aset milik pemkot. Beberapa di antaranya adalah milik warga. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kepastian ganti rugi lahan atau rumah milik warga yang digunakan sebagai kawasan lindung Pamurbaya,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minggu (4/9).  Menurut dia, pemerintah kota ketika menetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau jalan, berkewajiban untuk memberi ganti rugi.  Namun demikian, Eri menuturkan, pemkot memiliki skala prioritas mana saja lahan milik warga yang akan diberikan ganti rugi terlebih dahulu. Pun demikian terkait jangka berapa tahun ganti rugi lahan itu juga harus dipastikan.  ”Itulah kejelasan kehadiran pemerintah,” terang Eri.  Wali kota menjelaskan, meski Pamurbaya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, wilayah tersebut masih dapat digunakan warga untuk budidaya tambak. Demikian pula apabila didirikan bangunan, diatur maksimal 10 persen dari total luas lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH.  ”Kalau RTH masih tetap bisa digunakan sebagai tambak. Kalau konservasi, RTH itu yang dibangun 10 persen,” papar Eri.  Menurut dia, ketika melihat jumlah luas lahan RTH di kawasan lindung Pamurbaya, pemkot harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan RPJMD itu, bisa dalam jangka waktu 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun.  ”Maka 5 tahun pertama yang dibebaskan mana dulu, 5 tahun berikutnya mana, 5 tahun berikutnya mana. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa konservasi sepanjang ini (kawasan lindung) akan dilakukan pembebasan (ganti rugi) selama 20 tahun,” ucap Eri.  Dengan begitu, Eri menegaskan, warga yang memiliki lahan di kawasan lindung Pamurbaya mendapat kepastian ganti rugi.  ”Saya minta ayolah diubah, jadi tidak hanya sporadis, tapi kita bisa memastikan ini loh (ganti rugi) 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Sehingga ada kepastian kepada warga yang rumah atau tanahnya masuk RTH,” jelas Eri.  Dia menambahkan, pemberian ganti rugi lahan tidak bisa menggunakan anggaran pemerintah kota pada tahun yang sama. ”Makanya pemerintah harus tahu perencanaan itu. Makanya saya pun juga mengubah mindset (jajarannya) yang ada di pemerintah kota ini,” kata Eri.

Warga di Pantai Timur Surabaya Dapat Kepastian Ganti Rugi Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bandara-dipalang.jpg" alt="KLAIM KEPEMILIKAN: Simon Tiotra dan keluarga memasang tenda di landasan pacu Bandara Mopah, Merauke (31/5). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>KLAIM KEPEMILIKAN: Simon Tiotra dan keluarga memasang tenda di landasan pacu Bandara Mopah, Merauke (31/5). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bandara Mopah, Merauke, Papua, kembali dipalang Simon Tiotra dan keluarga. Mereka mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atas tanah bandara seluas 12,5 hektare tersebut. Pemalangan di landasan itu dilakukan dengan memasang tenda di tengah landasan sambil duduk-duduk. Mereka melakukannya mulai sekitar pukul 07.00 WIT pada Selasa (31/5). Padahal, tak lama setelah itu pesawat Lion Air jurusan Jayapura–Merauke dijadwalkan akan mendarat.  Aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan negosiasi. Tampak Kasatintelkam Polres Merauke Iptu Putu Suta Arnaya dan Kapospol Bandara Ipda Aris Untung.  Sebagaimana yang dilaporkan Cenderawasih Pos, mereka bernegosiasi dengan Simon dan keluarga agar segera membongkar palang tersebut. Sebab, beberapa saat kemudian pesawat Lion Air Jayapura–Merauke dijadwalkan mendarat. Namun, Simon Tiotra meminta Kabandara Mopah, Merauke, untuk datang serta membuat kesepakatan dan pernyataan secara tertulis di lokasi pemalangan tersebut.  ”Saya minta Kabandara untuk segera datang ke sini serta kita membuat kesepakatan dan pernyataan secara tertulis. Setelah itu, kami akan bongkar tenda ini,” kata Simon.  Kepada Simon, Kapospol Ipda Aris Untung menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah pribadi. Karena itu, pihak bandara tidak bisa memberikan sejumlah uang muka sesuai dengan yang diminta Simon dan keluarga.  ”Kalau itu untuk pribadi, mungkin bisa dilakukan. Tapi, ini menggunakan uang negara,” ujar Aris. Apalagi, lanjutnya, bukti kepemilikan tanah dari Simon sudah diserahkan kepada Kabandara.  ”Surat itu sudah dibawa dan dilaporkan ke pusat. Pusat akan buat tim dan turun untuk mengecek kebenaran kepemilikan tanah itu nanti,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bandara_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERSUASI: Aparat keamanan dari Polri dan TNI mendatanga lokasi serta melakukan negosiasi. Simon Tiotra akhirnya bersedia berunding di Mapolres Merauke. (CENDERAWASIH POS)  Namun, Simon bersikeras bertahan. Tak lama kemudian, kepolisian memberikan informasi kepada Simon bahwa Kabandara siap bertemu di Mapolres Merauke.  Setelah negosiasi tersebut, akhirnya Simon dan keluarga bersedia meninggalkan landasan bandara tersebut. Dengan menaiki mobil yang disediakan kepolisian, mereka bergerak menuju Mapolres Merauke.  Tenda yang sebelumnya mereka tempati pun langsung dibongkar dan dipindah dari landasan. Pemalangan itu berlangsung sekitar 45 menit.  Simon dan keluarga yang berasal dari marga Mahuze mengklaim tanah seluas 12,59 hektare tersebut sebagai milik mereka. Karena itu, mereka menuntut ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp 226 miliar.

Bandara Merauke Dipalang, Warga Tuntut Kompensasi Rp 226 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kredit-cair-lagi-wika-percepat-kontruksi-kereta-cepat-jakarta-bandung_m_.jpg" alt="Ilustrasi kereta api cepat yang tengah dibangun untuk menghubungkan Jakarta-Bandung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kereta api cepat yang tengah dibangun untuk menghubungkan Jakarta-Bandung</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Proses pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGR) terhadap warga yang terimbas proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung, di Tanah Galian, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Jakarta Timur, hampir rampung.  Direktur Operasional PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) Muhammad Nasyir mengatakan bahwa pembayaran UGR kepada warga akan rampung sesuai dengan target. Ia menambahkan bahwa proses prmbayaran UGR kepada warga di Tanah Galian sudah mencapai 88 persen.  "Sudah 88 persen. Insya Allah pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada warga di Tanah Galian, Kelurahan Halim Perdanakusuma akan rampung sesuai dengan target," kata Nasyir di sela-sela agenda proses pembayaran UGR kepada warga, di BNI KCP Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/12).  Direktur perusahaan pelat merah ini menerangkan bahwa proses pembayaran UGR kepada warga yang dilaksanakan hari ini sudah memasuki UGR yang ke 7, dengan rincian pembayaran UGR sebanyak 56 bidang bangunan. Sehingga dari total 248 bidang bangunan yang terdampak proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung, di Tanah Galian, hanya tersisa 28 bidang bangunan lagi.  "Masih ada sekitar 12 persen, 28 bidang lagi. Mohon doanya semoga secepatnya bisa kita proses untuk pembayaran UGR kepada warga yang belum sehingga bisa rampung sesuai dengan target," ucapnya.  Proses pembayaran UGR proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada warga, yang dilaksanakan di kantor BNI Matraman, Jakarta Timur berjalan lancar. Sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam proses ini, diantaranya, PT KCIC,  PT PSBI, BPN Kota Jakarta Timur, Sudin Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dan BNI Kantor Kas Wijaya Karya.  Akwila Sihar Sihotang, salah satu warga yang menerima pembayaran UGR mengatakan, bahwa merasa puas dengan proses pembayaran UGR yang dilaksanakan hari ini. Pendeta dan tokoh masyarakat Tanah Galian ini menambahkan bahwa nilai pembayaran UGR sudah sesuai dengan harapan warga.  "Kami mendukung proyek nasional. Masyarakat puas dengan UGR ini. Nilai sesuai dengan harapan dengan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012," ucap Akwila Sihar Sihotang usai menerima pembayaran UGR.  Seperti diketahui, Kereta Cepat Jakarta Bandung ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2021. Terdapat empat stasiun yang menyokong jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Diantaranya Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar. Kereta Cepat Jakarta -Bandung bisa memangkas waktu tempuh Jakarta - Bandung, menjadi sekitar 46 menit.

Pembayaran Ganti Rugi di Halim Hampir Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemkot-makassar-genjot-penyelesaian-ganti-rugi-lahan-bekas-asing_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Pertahanan Makassar Manai Sophian dalam sosialisasi pelepasan lahan, Selasa (19/2)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pertahanan Makassar Manai Sophian dalam sosialisasi pelepasan lahan, Selasa (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Makassar&nbsp;menggenjot pelepasan hak atas lahan tanah eks gemeente atau bekas milik asing yang tersebar di berbagai kecamatan. Pelepasan hak berarti warga diwajibkan membayar ganti rugi kepada Pemkot atas lahan yang ditempati selama ini. Kepala Dinas Pertahanan Makassar Manai Sophian mengungkapkan,&nbsp;pihaknya telah merampungkan sebagian besar pelepasan hak atas lahan. Kini tinggal tersisa sekitar 1.500 bidang lahan yang belum diganti rugi oleh warga. "Dari kurang lebih 8.042 persil yang ditempati oleh masyarakat, sekitar 81 persen telah melakukan pelepasan hak dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar," jelas Manai Sophian, Selasa (19/2). Manai menambahkan, lahan eks gemeente merupakan tanah Pemerintah Republik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Lahan kemudian beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Pemkot Makassar. Namun dalam perjalanannya, banyak di antara tanah tersebut yang ditempati oleh warga secara turun temurun. Manai menyebut, pengalihan hak atas lahan tanah bekas milik asing telah diatur Pemkot melalui beberapa dasar hukum. Di antaranya SK Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39 Tahun 1983. Lalu SK Nomor 183 Tahun 1990 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pemerintah. Dalam aturan tersebut, masyarakat yang menduduki lahan eks gemeente bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cara membayar ganti rugi kepada pemerintah. "Dasar hukum yang diterbitkan Pemkot Makassar juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sejak tahun 1983," sebutnya. Di sisi lain, Dinas Pertanahan secara berkala gencar menggelar sosialisasi tentang tata cara pelepasan hak tanah eks gemeente. Pada Selasa (19/2), sosialisasi digelar dengan mengundang tokoh masyarakat dari Kecamatan Mariso. Sosialisasi ini penting bagi masyarakat agar mendapatkan pemahaman tentang berbagai aturan. Demikian halnya mengenai prosesdur pelepasan hak pemerintah atas tanah kepada masyarakat yang menempatinya. "Apa yang dipaparkan, diharapkan mampu dicerna dan dipahami sebaik-baiknya oleh masyarakat yang menempati tanah eks gemeente. Sehingga nanti realisasi proses pelepasan tanah tersebut bisa berjalan sesuai aturan," ungkap Manai. Terpisah, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal mengapresiasi berbagai upaya Dinas Pertanahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait lahan dan pertanahan. Salah satunya termasuk pelepasan hak atas lahan eks gemeente.&nbsp;Upaya tersebut merupakan langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menempati. "Ini penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Makassar. Selain itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan kota Makassar," tutur lelaki yang akrab disapa Daeng Ical ini.

Pemkot Makassar Genjot Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Bekas Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nilai-ganti-rugi-jalan-tol-terlalu-rendah-ini-langkah-pemprov-sumbar_m_.jpg" alt="Pembukaan kerangka jalur tol Padang-Pekanbaru yang dilakukan Jumat (15/2). Riki Chandra/Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pembukaan kerangka jalur tol Padang-Pekanbaru yang dilakukan Jumat (15/2). Riki Chandra/Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan ganti rugi lahan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru belum kunjung rampung. Hal ini adalah buntut penolakan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang menolak harga ganti-rugi yang telah ditetapkan tim appraisal. Nilai tanah yang dikeluarkan tim appraisal pada pembebasan lahal mega proyek yang ground breakingnya dilakukan Presiden Joko Widodo itu berada di angka Rp 32 ribu-Rp 280 ribu/meter persegi. Harga tersebut yang tidak disetujui masyarakat dan sempat beberapa kali memicu aksi demonstrasi. Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menginginkan pembangunan tol tetap berlanjut. Sebab, jalan yang termasuk ke dalam Trans Sumatera itu adalah proyek strategis nasional. Namun, masyarakat tentu tidak harus menjadi korban dari proses ganti rugi. Menindaklanjuti soal harga tersebut, pihaknya mengaku telah menugaskan Biro Hukum untuk mencari pengacara yang akan mendampingi pemilik lahan (terdampak proyek tol) melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga harga ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru sesuai dengan yang dinginkan. "Saya sudah tugaskan Biro Hukum mencari penasehat hukum mendampingi pemilik lahan melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga nanti mereka (pemilik lahan terdampak tol) dapat harga yang wajar," katanya, Senin (18/2). Saat ini, terang Nasrul, lahan yang sudah berhasil di bebaskan belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km belum bisa digarap, karena terhalang proses ganti rugi. Di titik nol sampai 4,2 Km ini, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. 5 bidang sudah dibayarkan dan tinggal 6 lagi yang sudah setuju namun belum dibayarkan. Serta, dari titik 4,2 km hingga 30 km selanjutnya, ada 109 bidang yang juga harus dibebaskan. "Harapan kami, pembangunan tol lancar. Pembebasan lahan bisa dilakukan dan tidak terpisah-pisah. Sehingga pengerjaannya tidak lompat-lompat juga," katanya. Sementara itu, Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Ramos Pardede mengatakan, pihaknya akan melakukan pengerjaan di lahan yang sudah bebas. Sebab, kewenangan pembebasan lahan berada di tangan BPN. "Kami sudah mula bentuk kerangka jalan, tapi masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu, mana yang sudah bebas saja yang kami kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas," ujarnya.&nbsp;

Nilai Ganti Rugi Jalan Tol Terlalu Rendah, Ini Langkah Pemprov Sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ganti rugi lahan

Berita Terkini