<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-101312-456720199.jpg" alt="Aksi kawal putusan MK di Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi kawal putusan MK di Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aksi kawal putusan MK hingga memunculkan Peringatan Darurat dengan logo Garuda atau Pancasila berlatar belakang biru mencuat di Surabaya. Aksi damai dari massa di Surabaya itu berkumpul di depan Tugu Pahlawan Surabaya hari ini (22/8). Dosen Manajemen FEB Unair Thantowi mengatakan, tujuan utama pihaknya melalui aksi kawal putusan MK tersebut yakni pencerdasan publik. Jika masyarakat harus tau kalau Indonesia sedang dihadapkan posisi tidak menyenangkan. &rdquo;Kita resah yang terjadi pada elite politik kita di sini timbul karena Surabaya sebagai Kota Pahlawan,&rdquo; tutur Thantowi. Thantowi menyebutkan, aksi massa kawal MK itu diikuti seluruh elemen masyarakat. Itu menunjukkan bahwa Surabaya Kota Pahlawan dan kota perlawanan perjuangan melawan ketidakadilan yang sedang dipertontonkan Pemerintahan Jokowi. &rdquo;Kami memiliki tuntutan. Kawal Putusan MK 60/70 tentang ambang batas umur dan syarat parpol harapan kami semua bisa mendapat akses ekonomi dan politik secara fair bukan karena anak Jokowi bukan geng Prabowo,&rdquo; papar Thantowi. Thantowi menegaskan, pihaknya menolak dinasti politik Jokowi. Dia mengungkapkan, kota atau kabupaten manapun semua orang harus dapat akses ekonomi politik secara adil. Nah, itu tidak terjadi di pasca reformasi sekarang. &rdquo;Lalu, tuntutan yang berikutnya tolak RUU Pilkada yang rencana pemerintah dan DPR RI mengesahkan. Kita ada di sini mengawal itu semua memberi pencerdasan pada publik,&rdquo; ucap Thantowi. Kawal Peringatan Darurat itu muncul dan bermula setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8) mengeluarkan putusan dua gugatan terkait Pilkada 2024. Pertama, mengabulkan terkait partai tak punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat serta penyesuaian ambang batas (threshold) suara sah buat mengajukan calon. Putusan itu dapat berdampak positif ke pencalonan Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian yang lainnya, memutus syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik. Putusan itu berpotensi berdampak pada Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi untuk melenggang ke Pilkada 2024.

Aksi kawal putusan MK hingga memunculkan Peringatan Darurat dengan logo Garuda atau Pancasila berlatar belakang biru mencuat di Surabaya

Aksi Massa Kawal MK di Surabaya Sampaikan Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-101312-3881021796.jpg" alt="Aksi kawal putusan MK di Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi kawal putusan MK di Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aksi kawal putusan MK hingga memunculkan Peringatan Darurat dengan logo Garuda Pancasila berlatar belakang biru mencuat di beberapa kota. Salah satunya di Surabaya. Demo aksi massa di Surabaya itu berkumpul di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Pantauan JawaPos.com, kepolisian turut mengamankan aksi damai kawal putusan MK di Surabaya tersebut. Salah satu massa aksi damai kawal putusan MK Husen mengatakan, berkumpul di Tugu Pahlawan Surabaya sejak pukul 07.00. &rdquo;Sudah dari pagi pukul 07.00 saya kumpul di aksi damai kawal putusan MK di Surabaya,&rdquo; kata Husen kepada JawaPos.com. Kawal Peringatan Darurat itu muncul dan bermula setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8) mengeluarkan putusan dua gugatan terkait Pilkada 2024. Pertama, mengabulkan terkait partai tak punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat serta penyesuaian ambang batas (threshold) suara sah buat mengajukan calon. Putusan itu dapat berdampak positif ke pencalonan Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian yang lainnya, memutus syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik. Putusan itu berpotensi berdampak pada Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi untuk melenggang ke Pilkada 2024.

Aksi kawal putusan MK hingga muncul Peringatan Darurat berlogo Garuda Pancasila berlatar biru mencuat di beberapa kota termasuk di Surabaya

Kawal Putusan MK di Surabaya: Suara Rakyat Menolak Ketidakadilan dan Dinasti Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/diboyong-dari-ambon-jp-lantunkan-pancasila-dan-bento-di-wellington_m_152049.jpeg" alt="JP Band, grup muski asal Ambon saat manggun di Bristol Hotel Wellington, Selandia Baru." width="100%">
<figcaption>JP Band, grup muski asal Ambon saat manggun di Bristol Hotel Wellington, Selandia Baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lantunan suara seorang pria Maluku membawakan lagu Pancasila, seketika langsung membuat ratusan orang yang hadir di Hotel Bristol, Wellington Selandia Baru, terkesima.&nbsp; Suasana Pub yang terenal di Wellington itu pub Jumat malam (18/8) mendadak berubah menjadi sangat kental dengan aroma Indonesia, terutama Maluku. Adalah JP Band penampilannya yang memukau di malam itu berhasil membawa atmosfer dan nuansa Melanesia, Pasifik dalam lagu-lagu yang dimainkannya.&nbsp; Usai membuka dengan lagu bernuansa kebangsaan, JP Band pun tak lupa membawakan lagu-lagu Maluku, dan sejumlah nomer lagu hits Indonesia juga barat. Lagu Bento milik Swami yang juga dimainkan JP Band juga terbukti berhasil membuat suasan pertunjukan jadi makin bersemangat. Termasuk karya James Brown, berjudul I Feel Good yang sangat rapih dan lagi-lagi berhasil membuat seisi tempat pertunjukan itu ikut bersenandung bersama. &nbsp; Suara emas Willy sang vokalis JP Band yang dipadu tiupan saksofon oleh Errol juga terlihat mendayu-dayu saat lagu-lagu Ambon seperti Sio Mama dan Beta So Move On dilantunkan. Tampil selama 90 menit, JP Band yang bermain secara apik seukses membuat penonton berkali-kali memberikan tepuk tangan meriah. Menurut Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com mengatakan, pertunjukan malam itu merupakan hasil kerja sama KBRI Wellington dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Pemprov Maluku.&nbsp; &ldquo;Kami sengaja mengundang grup dan penyanyi dari Maluku dalam rangka memperkenalkan kesenian Indonesia bagian timur yang kental dengan aroma Pasifik, Melanesia dan Polinesia kepada masyarakat Selandia Baru,&rdquo; tutur Tantowi. Menurut Tantowi, Indonesia sejatinya memiliki akar budaya yang kental dengan nuansa Pasifik. Namun, hal itu memang belum begitu dikenal oleh negara lain. &ldquo;Indonesia adalah bagian dari Pasifik dan bangsa-bangsa Melanesia dan Polynesia. Lima provinsi di Indonesia secara geografis terletak di Pasifik yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara,&rdquo; ujar Tantowi di depan para diplomat dari negara-negara kawasan Pasifik yang hadir pada pertunjukan itu. Dubes RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Tonga itu menambahkan, dari sekitar 13 juta masyarakat Melanesia dan Polynesia di dunia, delapan juta di antaranya di Indonesia.&nbsp; "Fakta geografis dan sosial budaya yang kita miliki inilah yang terus kami informasikan ke masyarakat Pasifik dalam berbagai upaya" sambung mantan pimpinan Komisi I DPR yang membidangi persoalan Luar Negeri dan Pertahanan itu. Lebih lanjut Tantowi mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI saar ini sedang menggalakkan keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui berbagai program.&nbsp; &ldquo;Karena itu cara yang paling mudah adalah melalui budaya. Diplomasi budaya adalah satu-satunya diplomasi yang sanggup menembus seluruh batasan dan perbedaan,&rdquo; tegas duta besar yang dikenal sebagai pelantun lagu-lagu country itu.

Diboyong dari Ambon, JP Lantunkan Pancasila dan Bento di Wellington

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67902_87076_penjara.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ME alias Rio, warga Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya (Mortja), Kabupaten Pulau Morotai, benar-benar fanatik dengan pasangan calon (paslon) bupati dan Wabup Pulau Morotai Ali Sangaji-Yuke Makasarat (Ali Yuk). Sebagai bentuk dukungan, remaja 19 tahun itu gencar mengampanyekan kandidat yang diusung PAN dan PKS tersebut lewat akun media sosial (medsos) miliknya dengan mengunggah gambar yang diedit.&nbsp; Sayang, kampanye di medsos yang dilakukan anak baru gede (ABG) itu berujung pidana. Selasa malam (29/11) dia ditangkap aparat kepolisian. Rio dianggap melakukan pelecehan terhadap lambang negara dengan mengunggah gambar burung Garuda yang tidak sesuai dengan gambar asli dalam forum grup lintas Morotai Memilih di Facebook. Berdasar hasil penelusuran Radar Halmahera (Jawa Pos Group) dalam forum grup tersebut, gambar burung Garuda yang diunggah pada Minggu malam (27/11) tersebut banyak diedit pelaku.&nbsp; Misalnya, Rio sengaja menghilangkan kalimat &#39;&#39;Bhinneka Tunggal Ika&#39;&#39; dan mengganti dengan kalimat &#39;&#39;Ini Bumi Moro Bung.&#39;&#39; Begitu juga pada bagian kiri dan kanan sayap burung. Di sisi sayap kiri, Rio membubuhkan nama &#39;&#39;Ali&#39;&#39; dengan tulisan berwarna putih. Sementara itu, pada sayap kanan, dicantumkan nama &#39;&#39;Yuk&#39;&#39; dengan tulisan berwarna merah. Bukan hanya itu, lambang bintang (sila pertama) di tengah perisai pun dihapus, lalu diganti dengan angka &#39;&#39;2&#39;&#39; yang me&shy;rupakan nomor urut pasangan Ali-Yuk. Sementara itu, di atas kepala burung, tertulis kalimat &#39;&#39;For Morotai.&#39;&#39; Kapolsek Morotai Selatan (Morsel) Kompol Samsul Alam menuturkan, Rio sudah diintai pihak intelkam setelah mengunggah gambar tersebut di Facebook. &#39;&#39;Namun, pelaku ditangkap Selasa malam dan diamankan di sel mapolsek,&#39;&#39; katanya kemarin (30/11). Rio yang ditangkap di Desa Yayasan, Kecamatan Morsel, pukul 20.30 itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). &#39;&#39;Yang bersangkutan kami jerat dengan pasal 64 UU 24 Tahun 2009 tentang ITE. Dia diancam hukuman maksimal setahun penjara dan denda Rp 100 juta,&#39;&#39; tegasnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti awal berupa satu ponsel Samsung yang diduga dipakai untuk menggunggah gambar tersebut. &#39;&#39;Pelaku sengaja kami amankan. Kami khawatir. Jika dilepas, amarah masyarakat muncul sehingga menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Sebab, pelaku telah melecehkan lambang negara,&#39;&#39; terangnya. Menurut Samsul, Rio mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Meski begitu, dia tetap diproses hukum. &#39;&#39;Pelaku sudah meminta maaf secara pribadi. Secara hukum, yang bersangkutan tetap diproses lantaran melecehkan lambang negara,&#39;&#39; tandasnya. Kasus itu akan dilimpahkan kepada Polres Halut. Sebab, polsek kehabisan anggaran penanganan kasus. Polisi menunggu tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut serta tim ahli cyber crime dari Mabes Polri.&nbsp; &#39;&#39;Tim itulah yang bakal menangani kasus tersebut. Polsek hanya menangani awal kasus itu. Lalu, kami serahkan kasus tersebut kepada Polres Halut,&#39;&#39; pungkasnya. (iki/pur/c16/ami)&nbsp; <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

Edit Foto Lambang Negara Garuda Pancasila, ABG Masuk Bui