<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/gubernur-lampung-3843147261.jpg" alt="Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gaya hidup yang mewah dan masa jabatan yang panjang sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana Wijayanto telah menarik perhatian netizen. Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinkes Bandar Lampung sebelum akhirnya naik pangkat menjadi Kepala Dinkes Lampung. Seperti diberitakan Jabar Ekspres (Jawa Pos Group), selama 14 tahun, dia memegang posisi tersebut dan berhasil bertahan di bawah tiga Gubernur berbeda, yaitu Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, dan saat ini, posisi itu dipegang oleh Arinal Djunaidi. Setelah menciptakan kegemparan di media sosial, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya, Arinal terlihat memahami gaya hidup mewah Reihana. Menurutnya, perilaku Reihana sah-sah saja selama kemewahannya berasal dari sumber pribadinya sendiri. Ia juga meminta media untuk tidak terlalu menyoroti Reihana. &ldquo;Tolong media, kalau dia (Reihana) pesta jangan lah (menyorot berlebihan). Kalau dia (Reihana) punya uang kan ditabung, bisalah tabungannya dibelanjakan,&rdquo; kata dia, Selasa 18 April 2023. Namun, Arinal Djunaidi memberikan catatan terkait gaya hidup mewah tersebut. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya taat pada aturan dan dilarang memamerkan gaya hidup mewah saat sedang bekerja. &ldquo;Kalau jam kerja baru ga boleh (bermewah-mewah), kalau kerja semuanya harus ketat (ikut aturan),&rdquo; ujar Arinal Djunaidi. Arinal Djunaidi juga mengakui bahwa dia telah turun tangan dan meminta Reihana serta kepala dinas lainnya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah, terutama saat sedang bertugas. Namun, Arinal berpendapat bahwa foto-foto glamor Reihana yang beredar di media sosial mungkin saja tidak diambil saat sedang bekerja. &ldquo;Sudah pasti kalau jam kerja tidak boleh (tampil mewah), belum tentu publikasi itu jam kerja kan. Jadi tolong dimaafkan, saya sudah minta Reihana dan kadis lainnya disesuaikan saja (gaya hidup),&rdquo; tegas Arinal Djunaidi. Diketahui, Reihana telah melaporkan harta kekayaannya untuk pertama kalinya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tanggal 13 Mei 2016. Setelah itu, ia terus melapor secara rutin setiap tahun hingga akhirnya melaporkannya pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah kekayaan total sebesar Rp 2.715.000.000. Reihana pernah terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi, tetapi hanya sebagai saksi dan beberapa kali diperiksa.&nbsp;Salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan Peralatan Kesehatan (Alkes) di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp 13,5 miliar pada Februari 2016. Dalam kasus ini, ada tiga orang yang menjadi tersangka, yaitu Sudiyono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alvi Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan Buyung Abdul Aziz selaku marketing PT Karya Pratama. Pada tahun 2013, Reihana juga terseret dalam kasus pengadaan Bus Rumah Sakit Keliling dan kendaraan lain serta ambulans. Namun, dia hanya diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus tersebut, Wayan Aryani dan Lorensius Heri Purnomo, dua ASN Dinkes Lampung, dijatuhi vonis satu tahun empat bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pada 16 April 2023, gaya hidup Reihana terlihat dalam cuitan di Twitter @PartaiSoscmed. &ldquo;Kembali ke Lampung. Pejabat silih berganti, ada yg pensiun ada yg ketangkep KPK, tapi Reihana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan,&rdquo; tulisnya. Selain itu, warganet juga memperhatikan tas yang dipakai oleh Reihana dengan harga sekitar Rp200 juta. Selain itu, pakaian yang dipakai oleh Kepala Dinas Kesehatan tersebut juga tiba-tiba menjadi sorotan. &ldquo;Mana harga second tas Hermes Birkin-nya saja hampir 200 juta, belum baju LV-nya!,&rdquo; tulisnya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya, Arinal terlihat memahami gaya hidup mewah Reihana.

Gubernur Arinal Djunaidi Bela Gaya Hidup Mewah Pejabat Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Sekda-Riau-542206337.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto usai menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto usai menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto telah selesai menjalani klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hariyanto yang diperiksa selama 6,5 jam mengaku menyampaikan seluruhmya kepada tim Direktorat LHKPN, terkait asal usul harta kekayaannya. Hariyanto memasuki ruang pemeriksaan KPK sejak pukul 09.00 WIB dan keluar pukul 15.20 WIB.&nbsp; "Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan LHKPN yang saya sudah sampaikan seluruhnya, apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya," kata Hariyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/4). Hariyanto enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya oleh tim Direktorat LHKPN. Ia meminta awak media untuk menanyakan hasil pemeriksaannya ke KPK. "Keduanya, kepada rekan-rekan semua hasil dari tadi silakan di tanya kepada bapak-bapak yang berwenang ya," ucap Hariyanto. Namun, Hariyanto mengaku turut ditelisik tim Direktorat LHKPN terkait barang-barang mewah yang dimilikinya. "Sudah saya kasih," ungkap Hariyanto. Hariyanto menjadi sorotan publik setelah istrinya, Adrias kerap memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Sang Istri kerap mengumbar barang-barang mewah seperti tas mewah, perhiasan, hingga liburan ke luar negeri yang dipamerkan di media sosial. Sebelumnya, KPK menjadwalkan klarifikasi terkait asal usul harta kekayaan Sekda Riau SF Hariyanto. KPK juga telah dua pegawai pajak Dendy Heriyanto dan Wita Widiarti pada Rabu (5/4) kemarin. "Ini di bidang Kedeputian Pencegahan dan nanti akan dilakukan oleh Tim Direktorat LHKPN KPK, hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang akan diklarifikasi, antara lain dari pegawai Ditjen Pajak dua orang, kemudian dari Riau hari Kamis sudah dijadwalkan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (3/4). Ali menyampaikan, tim Direktorat LHKPN telah memeriksa LHKPN dari mereka yang dilakukan pemanggilan. KPK akan mendalami asal usul harta kekayaan mereka. "Tentu KPK melalui Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, yang kemudian data dan informasi yang kami peroleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak tersebut," pungkasnya.

Sekda Riau Hariyanto enggan menjelaskan secara rinci terkait harta dan barang mewah yang ditanyakan oleh tim Direktorat LHKPN.

Usai Diperiksa Soal Hartanya, Sekda Riau: Silakan Tanya ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/EawxsKnUcAIKKqZ.jpg" alt="Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menonaktifkan sementara pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) bernama Muhammad Rizky Alamsyah dari jabatannya. Hal ini dilakukan buntut dari perilaku istrinya yang gemar pamer barang mewah atau flexing di media sosial.  Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, penonaktifan ini diputuskan guna mempermudah internal Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Saudara Muhammad Rizky Alamsyah saat ini telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, untuk memudahkan dilakukan pemeriksaan lanjutan," kata Adita Irawati dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (27/3).  Adita menjelaskan, keputusan ini diambil setelah Kemenhub melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rizky Alamsyah beserta istri pada Minggu, 26 Maret 2023. "Kementerian Perhubungan tadi malam (26/3) telah meminta keterangan awal terhadap pegawai bernama Muhammad Rizky Alamsyah dan istrinya, terkait unggahan gaya hidup mewah oleh istri yang bersangkutan," jelasnya.  Lebih lanjut, Adita membeberkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim internal yang terdiri dari unsur atasan, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. "Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.  Sebelumnya, istri Muhammad Rizky Alamsyah mendadak menjadi sorotan lantaran tepergok berpose di sebuah pesawat business class. Tak hanya itu, istri pegawai Kemenhub ini juga kerap pamer barang mewah lain, seperti mobil Pajero dan BMW yang ternyata tidak tercantum dalam LHKPN.  Di medsos juga beredar LHKPN Muhammad Rizky Alamsyah dengan total harta kekayaan mencapai Rp 1,4 miliar. Meski demikian, warganet mencurigai nilai tersebut terlalu kecil dibandingkan wujud harta yang dipamerkan oleh sang istri.  "Pak Muhammad Rizky Alamsyah, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenhub ini. Kita harus punya banyak2 pejabat yg meski di posisi basah tapi laporan hartanya tetap kecil," cuit @PartaiSocmed, dikutip Senin (27/3).

Istri Gemar Flexing, Muhammad Rizky Alamsyah Dinonaktifkan-Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-klinik-lhkpn-di-dpr-tingkat-kepatuhan-anggota-dewan-masih-rendah_c_275253.jpg" alt="Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam penyampaian LHKPN paling rendah dibandingkan eksekutif dan legislatif." width="100%">
<figcaption>Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam penyampaian LHKPN paling rendah dibandingkan eksekutif dan legislatif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa 195 wajib lapor, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, lembaga antirasuah masih merahasiakan ratusan pihak penyelenggara yang dilakukan diperiksa tersebut.  "Di awal sudah disampaikan, 195 wajib lapor LHKPN juga belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya. Tapi yang pasti kami lakukan itu dan hasilnya disampaikan kepada Inspektorat wajib lapor tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (24/3).  KPK sejauh ini memang telah memeriksa sejumlah pejabat negara terkait asal usul harta kekayaannya. Mereka yang diperiksa di antaranya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, Kepala Kantor BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra hingga Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.  Ali mengungkapkan, pemeriksaan LHKPN sebagaimana diatur hanya sebatas pemeriksaan administratif. Dia menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga terkait apabila diduga terdapat kejanggalan perolehan harta kekayaan.  "Substantifnya tentu tetap kami lakukan ketika kemudian ada ketidakpatuhan di dalam melaporkan, kemudian hasilnya kami sampaikan ke Inspektorat," tegas Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, peran Inspektorat Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sangat penting, dalam hal administratif dan pengawasan. Sebab sejauh ini, ketidakpatuhan LHKPN hanya sebatas sanksi administratif.  "Karena sejauh ini hanya itu sanksi yang bisa diberikan misalnya tidak dipromosi, tidak naik pangkat dan tidak naik jabatan dan lain-lain. Hasil-hasil klarifikasi semacam ini, kami berharap ada ketegasan juga dari Inspektorat untuk memberikan sanksi," ucap Ali.  "Dalam kesempatan ini kami sekaligus mengingatkan kepada para penyelenggara negara ataupun wajib lapor LHKPN, untuk segera melaporkan LHKPN periodik 2022, yang batas waktunya akan berakhir pada 31 Maret 2023," pungkasnya.

KPK Sudah Periksa 195 Penyelenggara Negara terkait Klarifikasi LHKPN