<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/JKT-1-Inflasi-November-2024-FED-5JPG-3535884488.jpg" alt="Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s" width="100%">
<figcaption>Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ancaman gempa megathrust membuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen) melakukan antisipasi. Keduanya meluncurkan buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia kemarin (10/12).Kementerian PU juga mendorong pembangunan gedung bertingkat tahan gempa berkekuatan magnitudo (M) 8,9. Selain buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia, dalam acara yang dihelat di Auditorium Kementerian PU itu diluncurkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting dan Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024 dapat menjadi acuan wajib dalam perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur tahan gempa. Sedangkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting di Indonesia 2024 merupakan salah satu acuan dalam memastikan keselamatan dan keamanan bangunan eksisting terhadap ancaman gempa. "Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan keberadaan bangunan gedung eksisting, diperlukan tata kelola mitigasi perawatan dan pemeliharaan bangunan yang akurat," paparnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/JKT-1-Inflasi-November-2024-FED-4JPG-745973677.jpg" alt="Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s" width="100%">
<figcaption>Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s</figcaption>
</figure> Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi yang disertai ketersediaan standar acuan. Tentunya, semua itu merupakan tindakan manajemen bencana yang senantiasa mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan. Diana menambahkan, buku Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 merupakan kompilasi perencanaan bangunan bertingkat. Buku itu disusun konsultan perancang ahli berlisensi yang telah melalui proses pengawasan dan pengendalian. "Melalui peluncuran buku ini, kita sama-sama telah mengambil langkah besar dalam memperkuat kapasitas bangsa untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,&rdquo; jelasnya. Diana berharap para pemilik gedung bisa meng-upgrade bangunannya agar tahan gempa hingga magnitudo 8,9. Saat ini pembuatan gedung baru harus sesuai dengan SNI 1726:2019 yang tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 8,9. Menurut dia, gedung baru dalam persyaratan pembangunan wajib menggunakan SNI 1726:2019. Masalahnya ada pada gedung lama yang belum menerapkan SNI 1726:2019. "Padahal, ancamannya magnitudo 8,9, gempa megathrust," tegasnya. Karena itu, bangunan-bangunan lama itu juga perlu diperkuat. Penguatan-penguatan harus sesuai dengan SNI 1726:2019. Diana mengakui bahwa penyesuaian tersebut memerlukan banyak effort. &rsquo;&rsquo;Ya bangunan-bangunan yang sudah ada sangat banyak, setidaknya ada penguatan-penguatan seperti SNI 1726,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dalam SNI 1726:2019 telah diatur spesifikasi material yang perlu digunakan. &rsquo;&rsquo;Diatur besinya harus seperti apa, ukurannya seperti apa, bagaimana nanti dengan adanya gaya ini dan itu. Semuanya sudah ada,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menuturkan, upaya pembenahan infrastruktur bencana juga akan dioptimalkan pada musim hujan ini. &rsquo;&rsquo;Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan mengoptimalkan petugas teknis di lapangan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Rencananya, pemerintah membentuk posko koordinasi antara kementerian dan lembaga. Posko itu nanti melibatkan pemda hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). &rsquo;&rsquo;Posko itu akan menjadi tempat memonitor situasi secara real time. Jadi, tidak perlu rapat koordinasi. Sudah langsung koordinasi real time,&rdquo; terangnya. (idr/mia/c7/oni)

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan untuk pembangunan gedung bertingkat harus tahan gempa magnitude 8,9.

Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/17-November-2023-Nokturnal-Arsitektur-3986249750.jpg" alt="Sony Center, Berlin." width="100%">
<figcaption>Sony Center, Berlin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan ini banyak gedung yang menjadikan fasad gedungnya tempat beriklan. Terutama iklan jenis videotron. Iklan videotron itu mulai tren belakangan di gedung-gedung bertingkat untuk ruang bereklame. Konsep fasad bangunan itu disebut dengan arsitektur nokturnal atau arsitektur malam. Dikutip dari thiscityknows.com, istilah arsitektur malam dapat diatribusikan kepada arsitek Raymond Hood. Raymond Hood mempopulerkan istilah arsitektur malam dalam tulisannya di Buletin Perusahaan General Electric edisi khusus yang berjudul "Arsitektur Malam&rdquo; pada 1930. Arsitektur malam mengenalkan konsep dan prinsip-prinsip desain yang terfokus pada pencahayaan malam, memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pandangan arsitektur terhadap penggunaan pencahayaan buatan. "Kemungkinan penerangan malam hampir tidak tersentuh. Pada akhirnya, penerangan malam pada bangunan akan dipelajari persis seperti yang dipelajari Gordon Craig dan Norman Bel Geddes dalam penerangan panggung," tulis Raymond Hood yang dilansir thiscityknows.com.. Dikatakan Raymond Hood, para arsitek berusaha mencoba mendapatkan efek warna dari sumber yang berbeda-beda, arah cahaya, pola, dan gerakan. Iluminasi itu hanyalah permulaan dari sebuah seni yang dapat berkembang seiring dengan berkembangnya musik modern dari pukulan tom-tom yang sederhana. Fokus utama arsitektur malam memaksimalkan efek pencahayaan malam, tidak hanya melibatkan pencahayaan internal di dalam bangunan, tetapi juga pencahayaan yang diterapkan pada elemen fasad. Tren penggunaan pencahayaan buatan mulai menjadi perhatian utama dalam menciptakan atmosfer dan visual yang menarik pada lingkungan bangunan pada waktu malam. Sejak abad ke-19 dan ke-20, arsitek dan desainer telah mengadopsi konsep arsitektur malam ini sebagai fitur menarik dalam desain gedung pencakar langit dan bangunan komersial. Ide utama di balik pendekatan ini adalah menciptakan sistem pencahayaan yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan lingkungan perkotaan pada malam hari. Arsitektur malam memperkuat identitas visual bangunan dan meningkatkan pengalaman estetika. Fungsionalitas arsitektur malam dilakukan ketika matahari telah terbenam. Kini panel iklan telah berhasil mendominasi pemandangan gedung-gedung tinggi melalui penerangan yang memukau. Semua itu semata-mata bertujuan untuk menciptakan fitur estetika yang menakjubkan. Salah satu kebangkitan signifikan dalam konsep arsitektur malam dimulai pada 1977. Kala itu cahaya sorot kembali menjadi pusat perhatian. Situasi itu berbeda dengan empat dekade sebelumnya. Kala itu perhatian utama beralih ke penggunaan komputerisasi yang canggih. Kini, semakin banyak penggunaan layar LED besar. Seperti yang dapat ditemukan pada lantai atas Empire State Building di New York. Gedung itu dihiasi lampu sorot. Konsep arsitektur cahaya meraih popularitasnya pada beberapa dekade terakhir abad ke-20. Kini pencahayaan kota telah menjadi penyebab utama mengapa langit malam sulit untuk dinikmati dengan pemandangan bintang yang jelas. Polusi cahaya menjadi konsekuensi dari penggunaan berlebihan dan tidak terkendali dari cahaya buatan. Lampu-lampu kota secara tanpa izin memancarkan cahaya ke area terlarang dan ke titik yang tidak dibutuhkan. Contohnya terdapat di Brussel. Di sana seperti kota lampu.

Belakangan ini banyak gedung yang menjadikan fasad gedungnya tempat beriklan. Terutama iklan jenis videotron.

Mengenal Arsitektur Malam, Tren Yang Diterapkan di Fasad Gedung untuk Reklame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_AKSI-PEKERJA-ROPE-ACCESS-PEDULI-PEKERJA-INDONESIA_Salman-Toyibi_1.jpg" alt="Beberapa orang pekerja rope access membentangkan tulisan" width="100%">
<figcaption>Beberapa orang pekerja rope access membentangkan tulisan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berefleksi pada gempa yang terjadi di Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau agar kondisi keselamatan dan mitigasi gedung bertingkat di Jakarta dipantau oleh pemilik sampai manajemen dari aset tersebut demi memastikan bisa meminimalisasi efek dari bencana, termasuk gempa bumi.  "Para owner dan manajemen gedung bertingkat agar secara berkala memantau kondisi keselamatan dan mitigasi gedung bertingkatnya," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam pesan singkatnya, dikutip Jumat (25/11).  Langkah tersebut perlu dilakukan, kata Isnawa, apalagi mengingat ada patahan di Selatan Jakarta yang berpotensi bergerak sewaktu-waktu.  "Walaupun, selama ini BPBD dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) atau Damkar rutin mengadakan sosialisasi pengamanan gedung bertingkat, tapi penting untuk dilakukan secara mandiri juga demi keselamatan," katanya.  Untuk pemantauan tersebut, ia mengatakan bahwa para pemilik dan manajemen gedung bertingkat di Jakarta bisa melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemprov DKI Jakarta.  "Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta ataupun Dinas Gulkarmat DKI," ucapnya.  Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Michael Sitanggang mengatakan, pihaknya juga melakukan sejumlah langkah mitigasi dalam upaya mengantisipasi ancaman gempa bumi di Jakarta.  Pertama adalah berkolaborasi dengan instansi terkait membuat rencana kontingensi penanggulangan bencana.  "Menyusun rencana kontigensi penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan instansi terkait seperti pemerintah pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Michael.  Kedu, ia melanjutkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan simulasi penanganan gempa bumi dengan memberikan materi-materi terkait penanganan gempa bumi, mulai dari evakuasi mandiri hingga pertolongan pertama bagi korban bencana dengan target peserta dari berbagai kalangan.  "Target peserta yakni masyarakat, relawan dan aparatur yang berada di gedung bertingkat, fasilitas publik, dan fasilitas umum lainnya," ucapnya.  Ketiga, BPBD juga telah melaksanakan penerapan Sekolah atau Madrasah Aman Bencana (SMAB) sesuai dengan amanat Pergub Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana.  "Membuat pedoman dalam penggunaan rambu-rambu kebencanaan pada gedung sebagai mana diatur dalam Pergub Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung," ucap Michael.  Kelima, pihaknya telah membangun ruang literasi kebencanaan yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan penyediaan ruangan tematik untuk simulasi bencana.  Keenam juga telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait serba-serbi ancaman gempa bumi melalui website bpbd.jakarta.go.id dan kanal media sosial BPBD seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Telegram.  "Dan terakhir, menyiagakan layanan nomor telepon kedaruratan Jakarta Siaga 112 sebagai kanal aduan bagi masyarakat Jakarta (bebas pulsa dan beroperasi 24 jam non stop)," pungkasnya.

Refleksi Gempa Cianjur, BPBD DKI Minta Gedung Bertingkat Dipantau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ilustrasi-bangunan-gedung-di-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi bangunan gedung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bangunan gedung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya memberikan peringatan kepada 2.740 pemilik Gedung. Sebab, mereka tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).  ”Jadi, kami melakukan teguran dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kami tegur semua, karena mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (4/7).  Irvan menyatakan, DPRKPP berkonsentrasi pada bangunan tinggi di atas delapan lantai. Seperti apartemen, hotel, dan mal. Dengan tingginya bangunan itu, dinilai berpotensi rawan mengalami kerusakan struktur.  ”Karena huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya,” ujar Irvan Wahyudrajad.  Oleh sebab itu, Irvan mengimbau kepada para pemilik gedung di Kota Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  ”Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Juga mempercepat proses melalui Perwali yang tadinya 25 hari menjadi 12 hari,” terang Irvan.  Dia juga memastikan, tanda tangan atau penanggung jawab pengurusan SLF, tak harus melalui konsultan, melainkan bisa dilakukan pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.  ”Tanda tangan tidak harus konsultan, bisa juga pemilik, kontraktor asal mau bertanggung jawab, entah dari sisi struktur atau proteksi kebakaran dan limbah, silakan tanda tangan,” papar Irvan Wahyudrajad.  Dia menyatakan, pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF. Namun, sebelum diberikan sanksi, DPRKPP akan memberikan peringatan dahulu secara bertahap.  ”Jadi, setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantuan penertiban. Kalau tidak diabaikan, kami segel dulu, baru kami lakukan penutupan,” ucap Irvan.  Irvan mengimbau kepada para pemilik bangunan gedung di Surabaya agar segera mengurus SLF. Apalagi, urus SLF lebih cepat setelah terbitnya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.  ”Jadi, kalau misalnya tidak pakai konsultan, ya, cukup mengisi daftar saja. Kemudian, yang tanda tangan pemilik atau penanggung jawab sudah cukup,” ujar dia.  SLF adalah sertifikat yang diberikan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

DPRKPP Surabaya Peringatkan 2.740 Pemilik Gedung Tak Miliki SLF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gedung-surabaya2.jpg" alt="DIURUS SETELAH IMB: Bangunan tinggi di wilayah Surabaya Barat harus dilengkapi SLF. Pemkot terus menggencarkan sosialisasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIURUS SETELAH IMB: Bangunan tinggi di wilayah Surabaya Barat harus dilengkapi SLF. Pemkot terus menggencarkan sosialisasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyatakan, sebanyak 2.740 bangunan gedung bertingkat belum memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Gedung tersebut sudah berdiri dan beroperasi di Kota Pahlawan, Jawa Timur.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, dari 2.740 bangunan gedung tersebut, yang masih dalam proses pengajuan SLF ada 138 bangunan. ”Sedangkan yang sudah kami tegur sampai hari ini (30/6) sekitar 800 bangunan,” kata Irvan Wahyudrajad seperti dilansir darri Antara.  Menurut dia, SLF tersebut penting sebagai tolok ukur untuk mengetahui sebuah gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Jika tidak sesuai, lanjut dia, maka dikhawatirkan bisa terjadi masalah di kemudian hari, seperti gedung roboh, kebakaran dan lainnya.  Masalah tersebut sempat menimbulkan pro kontra di kalangan anggota DPRD Surabaya. Sehingga, merebak isu dugaan ada oknum ASN di lingkungan Pemkot Surabaya menjadi calo sebagai konsultan SLF.  Menanggapi hal itu, Irvan mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa pemilik gedung untuk mengurus SLF ke salah satu konsultan yang ditunjuk Pemkot Surabaya.  ”Pokoknya ada yang mau tanda tangan entah itu pemilik gedung atau managernya. Masalahnya mereka tidak mau tanda tangan, mungkin karena tidak menguasai soal bangunan itu. Jadi tidak harus konsultannya. Bangun itu yang bangun siapa? rekanan atau pemborong, dia suruh tanda tangan, selesai. Intinya harus ada yang bertanggung jawab bila ada sesuatu di kemudian hari,” kata Irvan.  Bahkan, Irvan juga menegaskan, pihaknya juga tidak pernah menyarankan pemilik gedung atau menunjuk salah satu konsultan untuk pengurusan SLF.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna sebelumnya sempat menyoroti permasalahan tersebut. Dari 3.000 gedung, sampai saat ini yang belum mengurus SLF ada sekitar 2.700 gedung.  Ayu menyarankan, agar jangan sampai diurus satu konsultan. Sebab, imbasnya akan lama waktunya. Sebab, lanjut dia, setiap gedung itu berbeda permasalahannya dan jangan sampai ada yang mengarahkan hanya pada satu nama.  ”Jangan sampai juga pada akhirnya yang di-acc (disetujui), hanya penunjukan pada seseorang saja,” ujar Ayu.  Dia menyebut, di Kota Surabaya itu banyak konsultan yang andal, di antaranya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Bahkan, Ayu mengaku mengantongi beberapa nama konsultan dari ITS yang sudah tersertifikasi yang ahli di bidang SLF.  ”Artinya bukan hanya satu orang itu yang dipaksakan ditunjuk sebagai yang ngurus SLF, yang pada akhirnya lambat. Sedangkan kami di DPRD itu sudah benar-benar membantu pemerintah kota supaya cepat,” papar Ayu.

Pemkot Surabaya Catat 2.740 Bangunan Gedung Belum Miliki SLF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/bangunan-gedung-2.jpg" alt="Ilustrasi pekerja menyelesaikan kontruksi pembangunan di Surabaya. Zabur Karuru/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja menyelesaikan kontruksi pembangunan di Surabaya. Zabur Karuru/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan bangunan gedung bertingkat di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Sertifikat itu sebagai tolak ukur untuk mengetahui sebuah gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, ada 51 gedung di Surabaya yang tidak memiliki SLF. Semua sudah mendapat teguran dari Pemkot Surabaya.  ”Ada yang izinnya sudah mati dan ada yang memang tidak mempunyai izin layak huni,” kata Imam Syafi'I seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (20/4).  Untuk itu, Imam meminta Pemkot Surabaya tegas menyikapi persoalan tersebut. Diharapkan teguran dari pemkot tidak hanya formalitas, melainkan juga ada sanksi atau penyegelan gedung tersebut.  ”Kalau sudah teguran satu dan dua dilakukan, tapi mereka tidak memproses SLF, Satpol PP harus menyegel tempat itu sampai SLF-nya terbit,” ucap Imam Syafi'i.  Imam menambahkan, Pemkot Surabaya juga harus membuktikan tidak tebang pilih dan objektif dalam pemberian sanksi tersebut. ”Jangan kemudian karena pengusaha dekat dengan kekuasaan, mereka mendapat perlakuan istimewa. Harus diperlakukan sama dengan pelanggar lain,” ujar Imam Syafi'i.  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Ali Murtadlo membenarkan banyak bangunan gedung di Surabaya tidak memiliki SLF. Bahkan, sebagian besar gedung pusat perbelanjaan di Jalan Embong Malang Surabaya tidak memiliki SLF.  Ali menjelaskan, TP 5 yang terbakar beberapa hari lalu diketahui hanya mempunyai Izin Layak Huni (ILH) yang sekarang berganti SLF. Namun, sudah kedaluwarsa sejak Januari 2021. Sedangkan TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, dan TP 5 saat ini sedang proses mengajukan SLF.  ”Jadi TP 1 sampai TP 5 belum punya SLF. Sedangkan yang sudah punya SLF baru di TP 6. Semoga cepat kelar izinnya,” ujar Ali Murtadlo.  Ali menambahkan, pihaknya sudah memberikan teguran kepada para pihak pengelola gedung yang belum mempunyai SLF. Hal itu sesuai aturan yang berlaku bahwa semua gedung di Surabaya wajib mempunyai SLF.

Puluhan Gedung di Surabaya Tak Miliki Sertifikat Laik Fungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/msutain.jpeg" alt="Kepala DPMPTSP Kota Palembang Ahmad Mustain. Aziz Munajar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala DPMPTSP Kota Palembang Ahmad Mustain. Aziz Munajar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang berencana membuat peraturan daerah (Perda) tentang kompensasi pembangunan gedung bertingkat yang melebihi batas maksimal rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal tersebut untuk mengoptimalkan investasi dan percepatan ekonomi.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang Ahmad Mustain seperti dilansir dari Antara mengatakan, adanya perda terkait kompensasi itu membuka peluang investor membangun gedung bertingkat di tengah pemukiman padat penduduk seperti Kota Jakarta.  ”Perda itu dibutuhkan sebagai payung hukum,” ujar Ahmad Mustain pada Minggu (7/3).  Menurut dia, belum adanya payung hukum terkait kompensasi gedung bertingkat, menghambat masuknya investasi karena kerap tidak sesuai dengan aturan RTRW. Seperti salah satunya rencana sebuah perusahaan yang ingin membangun apartemen 34 lantai di Kawasan Lapangan Hatta.  Pemkot Palembang tidak mengizinkan rencana investasi senilai Rp 600 miliar tersebut karena RTRW Lapangan Hatta hanya boleh didirikan bangunan maksimal dua lantai. Sehingga, pengembang disarankan mengambil lokasi lain yang telah disiapkan pemkot atau mengubah konsep.  Berbeda dengan Kota Jakarta, kata dia, pendirian bangunan boleh melebihi ketentuan RTRW jika sudah menunaikan kompensasi yang nilai dan bentuk kompensasinya dapat dimanfaatkan pemerintah setempat.  Dia berharap agar Kota Palembang dapat menerapkan perda kompensasi gedung dalam beberapa tahun ke depan. Pengusulan perda tentang kompensasi itu harus disertai naskah akademik dari OPD inisiator yang disusun oleh pihak ketiga, proses tersebut membutuhkan dana dari APBD sehingga masih harus menunggu dianggarkan.  ”Pembahasan perda kompensasi itu bisa dibahas dalam dua bulan di DPRD Palembang, tapi memang proses menggodok perdanya ini yang butuh waktu,” ujar Ahmad Mustain.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YJpg9yO1jTQ

Pemkot Palembang Buat Perda Kompensasi Pembangunan Gedung Bertingkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61412_80441_kebakaran1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbatasnya jumlah personel pemadam kebakaran di Pemprov DKI Jakarta, maka setiap pengelola gedung bertingkat bisa mengantisipasi kejadian buruk tersebut di tingkat awal. Salah satunya dengan merekrut Fire Safety Manager. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, Subedjo mengatakan, kewajiban pengelola gedung bertingkat memiliki ahli pemadam kebakaran atau Fire Safety Manager, merupakan amanat dari Peraturan Gubernur (Pergub) DKI nomor 143 tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan. Di dalam Pergub itu disebutkan, setiap gedung bertingkat yang memiliki penghuni minimal 500 orang wajib merekrut Fire Safety Manager. Tujuan dari kewajiban itu untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI. Sebab, selain memadamkan kebakaran, dinas ini juga bertugas untuk mengaudit gedung-gedung terkait penyediaan fasilitas bencana kebakaran. &quot;Salah satu caranya mengantisipasi kekurangan itu dengan kehadiran Fire Safety Manager,&quot; kata Subedjo di sela-sela acara sosialisasi Pengembangan Sistem Kebakaran dan Perlengkapan Kebutuhan Kebakaran di Indonesia, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (1/11). Lebih jauh Subedjo menyebutkan, Fire safety manager merupakan orang-oranng yang telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat Profesi (LDP). Mereka akan menerima sertifikat sebagai fire safety manager setelah lulus ujian yang digelar LDP. Sertifikat akan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selanjutnya sertifkat tersebut didaftarkan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI. Saat ini, di Jakarta, baru ada empat LDP yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan (diklat) untuk fire safety manager. salah satunya, Dinas Penanggulangan Kebakarab dan Penyelamatan DKI. &quot;Kita berharap banyak lembaga yang bergerak di bidang kebakaran dan penyelamatan bisa menjadi LDP. Sehingga akan ada banyak manajer atau pengelola gedung yang bisa dilatih menjadi fire safety manager. Termasuk PT TECS kalau mau juga bisa menjadi LDP,&quot; ujarnya. Fire safety manager yang sudah memiliki sertifkat terdaftar di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI nantinya bisa melakukan audit gedung sendiri terkait penyediaan fasilitas penanggulangan kebakaran. Nanti hasil audit gedung tersebut dilaporkan secara berkala kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI. Sementara itu, General Manager PT TECS Global Sinergi Indonesia, Jamal Saini mengatakan, untuk mendukung terbitnya Pergub No143 Tahun 2016, PT Tecs menggelar acara Sosialisasi Implementasi Manajemen Kebakaran Gedung. Hal ini penting dilakukan, mengingat Kota Jakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kebakaran yang tinggi. Sampai pada 15 September 2016, sudah terjadi 845 kejadian kebakaran dengan total kerugian sebesar Rp 173.716.100.000. Tingkat kebakaran yang tinggi ini mendorong Pemprov DKI untuk menerbitkan Pergub tersebut. Peraturan yang merupakan turunan dari Perda 08 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut terdiri dari 53 pasal ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 lalu. &quot;Pasalnya masih banyak gedung di Jakarta yang belum memiliki standar proteksi kebakaran yang memadai. Ini terjadi baik di gedung milik pemerintah ataupun swasta,&quot; tandas Jamal. (iil/JPG)

Antisipasi Kebakaran, Gedung Bertingkat Wajib Miliki Fire Safety Manager