<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-51-29-302_comwhatsapp-edit-2435993087.jpg" alt="Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) masih menghitung nilai kerugian aset rusak akibat demonstrasi, untuk menentukan besaran klaim yang dapat ditanggung melalui perluasan polis harta benda atau kendaraan bermotor dengan jaminan risiko huru-hara (RSMD 4.1A/4.1B). "Secara finansial atau secara ekonomi, kami masih menunggu, kami masih menghitung berapa jumlah yang memang menjadi kewajiban kami sehingga nilai ekonomisnya tentunya belum bisa kami sampaikan saat ini dari sisi asuransi," kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/9). Terkait kerugian ekonomi, Budi menjelaskan bahwa banyak objek vital yang seharusnya diasuransikan ternyata tidak termasuk dalam objek pertanggungan. Oleh sebab itu, saat ini pihaknya masih menginventarisasi kerusakan harta benda atau properti maupun kendaraan bermotor yang terdampak kerusuhan. Meski demikian, ia mencatat sejumlah laporan awal terkait kerusakan akibat aksi demonstrasi yang disampaikan oleh anggota AAUI maupun cabang AAUI di daerah.&nbsp;Laporan tersebut mencakup kerusakan pada aset tetap maupun bergerak, seperti pagar kantor DPR/MPR RI, kantor DPRD di Makassar dan Jambi, kantor kepolisian di Jabodetabek, kendaraan dinas, fasilitas umum, serta bangunan lainnya. Budi menyebutkan, sebagian aset-aset Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia telah dilindungi asuransi. Namun, proses pembelian polis dilakukan masing-masing Pemda melalui tender, sehingga data cakupan jaminan masih perlu diinventarisasi lebih lanjut. "Kalau saya lihat dari teman-teman di anggota AAUI, seharusnya Gedung Negara Grahadi di Surabaya dijamin, termasuk dalam objek yang dipertanggungkan. Tapi begitu kita dapat datanya, kita akan coba langsung tindaklanjuti," kata Budi. AAUI menegaskan besaran klaim akan mengacu pada nilai pertanggungan yang sudah disepakati sejak awal polis. Penentuan nilai kerugian sendiri masih berproses dan akan melibatkan pihak ketiga, mengingat karakteristik setiap bangunan maupun kendaraan berbeda. Untuk kendaraan yang hangus terbakar, misalnya, klaim akan dibayar penuh sesuai nilai pertanggungan atau total loss. Sementara untuk bangunan, perhitungan kerugian dilakukan sesuai tingkat kerusakan. Mengenai prospek ke depan, Budi menilai permintaan perluasan polis yang mencakup jaminan huru-hara (RSMD 4.1A/4.1B) berpotensi meningkat. Polanya serupa dengan pascakerusuhan 1998, ketika perluasan polis huru-hara banyak diminati masyarakat untuk melindungi harta benda. "Tapi besarnya berapa (prospek demand), tentunya kami belum bisa menunjukkan secara angka," kata dia. Dibandingkan peristiwa 1998, Budi memandang bahwa kerusuhan kali ini tidak sebesar atau semasif dulu. Meski demikian, AAUI mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama. Masyarakat diminta menjaga fasilitas umum karena kerugian dari perusakan juga berdampak langsung pada masyarakat luas, meski sebagian fasilitas umum memang dilindungi polis asuransi. AAUI pun berharap tidak terjadi lagi perusakan fasilitas publik maupun aset pribadi serta kerugian lainnya di kemudian hari. Aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Massa demonstran mengusung beberapa tuntutan salah satunya terkait tunjangan perumahan untuk anggota DPR. Peristiwa tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam (28/8) semakin menyulut amarah masyarakat. Demonstrasi berlanjut pada Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8), diwarnai kekerasan hingga pembakaran serta perusakan aset dan fasilitas umum, tidak hanya di Jakarta melainkan merembet ke sejumlah kota lainnya di Indonesia. Selain itu, pada Sabtu (30/8) dan Minggu (31/8), massa tak dikenal juga melakukan aksi perusakan dan penjarahan rumah pribadi milik beberapa anggota DPR antara lain Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Asosiasi asuransi AAUI menghitung kerugian aset akibat demonstrasi, klaim asuransi huru-hara berpotensi meningkat.

AAUI Masih Hitung Kerugian Aset Rusak Akibat Demonstrasi Anarkis, Gedung Grahadi Surabaya Sudah Dijamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-51-29-302_comwhatsapp-edit-2435993087.jpg" alt="Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Situasi di Gedung Negara Grahadi kembali memanas, Sabtu (30/8) malam. Ribuan massa aksi yang sebelumnya bertahan di depan Grahadi akhirnya melakukan perusakan dan pembakaran, tepat setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menemui mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016506602/ajaib-fitur-live-tiktok-mendadak-mati-saat-demo-besar-besaran-di-berbagai-wilayaj-indonesia-publik-curiga-ada-upaya-membungkam-suara-rakyat">Ajaib! Fitur Live TikTok Mendadak Mati saat Demo Besar-besaran di Berbagai Wilayaj Indonesia, Publik Curiga Ada Upaya Membungkam Suara Rakyat</a> Khofifah bersama Pangdam sempat keluar menemui massa sekitar pukul 20.40 WIB. Kehadiran keduanya disambut sorak sorai. Namun, hanya 30 menit berselang setelah Khofifah kembali masuk ke dalam gedung, massa mulai bertindak anarkis. Massa melemparkan botol, kayu, hingga menyalakan petasan ke arah Grahadi. Mereka kemudian mencopot papan pilar gerbang dan membakarnya di depan gedung. Aksi berlanjut dengan perusakan pintu gerbang sisi barat Grahadi hingga akhirnya jebol. Sekitar pukul 21.56 WIB, kericuhan mencapai puncaknya. Massa membakar bangunan di barat Grahadi, tepatnya di depan Press Room yang berada di pintu gerbang dekat SMA Trimurti. Bangunan yang biasa digunakan sebagai area parkir motor wartawan itu ludes dilalap api, dan kobaran merambat hingga ke bagian atap. Pantauan di lapangan menunjukkan hanya aparat TNI yang berjaga di lokasi sejak sore hari. Sementara aparat kepolisian sama sekali tidak terlihat saat kericuhan pecah. Peristiwa ini menambah panjang daftar kerusuhan di Grahadi. Sehari sebelumnya, Jumat (29/8), massa juga melakukan pembakaran terhadap belasan sepeda motor yang terparkir di dalam kompleks gedung. Hingga malam, ribuan massa masih mengepung Grahadi dan menutup Jalan Gubernur Suryo. Kondisi Surabaya, terutama di sekitar pusat kota masih mencekam. (*)

Situasi di Gedung Negara Grahadi kembali memanas, Sabtu (30/8) malam. Ribuan massa aksi yang sebelumnya bertahan di depan Grahadi

Malam Mencekam di Gedung Grahadi Surabaya, Massa Bakar Bangunan Sisi Barat usai Ditemui Gubernur Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-20-47-40-988_comwhatsapp-edit-3004775506.jpg" alt="Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin turun langsung menemui massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin turun langsung menemui massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Situasi di sekitar Gedung Negara Grahadi kembali memanas, Sabtu (30/8) malam. Ribuan massa aksi mendatangi kawasan tersebut dan melakukan pelemparan ke arah gedung, membuat suasana ricuh tak terhindarkan. Massa menuntut agar rekan-rekan mereka yang sebelumnya diamankan polisi segera dibebaskan. Ketegangan sempat meningkat, sebelum akhirnya puluhan personel TNI tiba di lokasi untuk meredam situasi. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin bahkan turun langsung menemui massa di Jalan Gubernur Suryo. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi pihak lain di dalam Grahadi selain dirinya dan anggota TNI. &ldquo;Saya tidak kemana-mana, di dalam sudah tidak ada siapa-siapa, hanya ada adik-adik, saya, dan teman-teman TNI,&rdquo; kata Rudy di hadapan massa. Kepada para pendemo, Rudy berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait tuntutan agar massa yang ditahan segera dibebaskan. &ldquo;Saya akan bantu carikan solusi, saya akan berbicara dan menemui teman-teman di Polrestabes Surabaya,&rdquo; ujarnya. Pantauan di lokasi menunjukkan ribuan massa masih bertahan di depan Grahadi hingga malam. Mereka menutup akses Jalan Gubernur Suryo, sehingga menyebabkan kemacetan parah hingga ke Jalan Tunjungan. (*)

Situasi di sekitar Gedung Negara Grahadi kembali memanas, Sabtu (30/8) malam. Ribuan massa aksi mendatangi kawasan tersebut

Ribuan Massa Kepung Gedung Grahadi Surabaya, Pangdam V Brawijaya Turun Tangan dan Janji Koordinasi dengan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/Screenshot_2025-03-24-17-01-27-251_comwhatsapp-edit-1211556210.jpg" alt="Aparat membentuk barikade di depan pintu masuk Grahadi saat berlangsung demo tolak UU TNI, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aparat membentuk barikade di depan pintu masuk Grahadi saat berlangsung demo tolak UU TNI, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unjuk rasa Tolak Undang-Undang (UU) TNI oleh ribuan massa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin (24/3) sempat ricuh dan diwarnai pelemparan bom molotov. Dari pantauan JawaPos.com, massa aksi mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sejak pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan. Kericuhan terjadi setelah kurang lebih dua jam massa aksi berorasi. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, massa aksi mulai melemparkan botol minuman, batu, petasan, hingga bom molotov ke dalam Gedung Grahadi. Tidak hanya itu, massa juga melempar barang-barang disekitar mereka, seperti batu bata dan pot bunga. Cekcok di antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga pun tidak terhindarkan. Aparat kemudian menembakkan meriam air atau water cannon untuk meredam kericuhan yang terjadi. Tampak massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil berlarian mundur untuk berlindung dari tembakan air. Namun di sisi lain, massa aksi semakin kompak dan tidak bergeming. Mereka bahkan mencoba menjebol kawat berduri dan mendekati gedung Grahadi. Hingga saat ini, aksi lempar barang masih dilakukan massa. Sebelumnya, ada 8 tuntutan yang dibawa, yakni Tolak Revisi Undang-Undang (UU) TNI, Tolak Perluasan Fungsi TNI dalam Ranah Sipil, Tolak Penambahan Kewenangan TNI dalam Ranah Operasi Militer Selain Perang, Terutama Di Ranah Siber. Kemudian Bubarkan Komando Teritorial, Tarik Seluruh Militer Dari Tanah Papua, Kembalikan TNI ke Barak, Revisi Undang-undang Peradilan Militer Untuk Menghapus Impunitas Di Tubuh TNI, dan Copot TNI Aktif di Jabatan Sipil.&nbsp; (*)

Unjuk rasa Tolak Undang-Undang (UU) TNI oleh ribuan massa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin (24/3) sempat r

Demo Tolak UU TNI di Depan Grahadi Surabaya Ricuh,  Diwarnai Lemparan Bom Molotov

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/demo-grahadi-519415160.jpg" alt="Ribuan masyarakat sipil berdemonstrasi menolak UU TNI di depan Grahadi, Surabaya, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan masyarakat sipil berdemonstrasi menolak UU TNI di depan Grahadi, Surabaya, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ribuan massa dari masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan aksi Tolak Undang-undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (24/3).

Ribuan massa dari masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan aksi Tolak Undang-undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur

Ribuan Masyarakat Sipil Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung Grahadi Surabaya             