<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) pada lingkungan KPK. Dugaan pungli itu terjadi di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan, pihaknya tak henti membangun integritas setiap insan KPK. Sebab, pegawai KPK juga manusia yang tak luput dari kesalahan. &rdquo;KPK memahami bahwa insan KPK&nbsp; merupakan manusia yang memungkinkan salah. Kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas, tidak secara personal,&rdquo; kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6). Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu mengungkapkan, kesalahan itu dipastikan akan dipertanggungjawabkan. KPK akan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dugaan pungli di rutan. &rdquo;Insan KPK mungkin salah, namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegas Ghufron. Ghufron menyampaikan, akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pungli yang ditemukan sementara mencapai Rp 4 miliar. Pihaknya mengapresiasi Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang pada tahap awal menemukan informasi tersebut. &rdquo;Secara bersamaan, kami juga menindaklanjuti, kami pada sore hari ini didampingi sekjen, karena Rutan di bawah Biro Umum. Sekjen akan membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin,&rdquo; ujar Ghufron. Dewas KPK sebelumnya menemukan dugaan pungli terhadap para tahanan di rumah tahanan (rutan) KPK. Bahkan, tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai Rp 4 miliar. Temuan itu merupakan hasil pengutusan Dewas KPK, bukan laporan dari masyarakat. Dewas KPK memastikan akan menertibkan para insan KPK yang bermain praktik korup. &rdquo;Kami ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK. Siapa saja, kami tidak pandang,&rdquo; ucap Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6). Albertina menjelaskan, jumlah pungli itu bukan terbilang kecil hingga berjumlah Rp 4 miliar. Jumlah itu merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai Maret 2022. &rdquo;Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara,&rdquo; papar Albertina. Albertina memastikan, jumlah itu akan terus bertambah. Terkait masalah pidana akan ditangani oleh pimpinan KPK, sementara permasalahan dugaan pelanggaran kode etik akan ditangani Dewas KPK. &rdquo;Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan. Masalah kode etiknya, kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik,&rdquo; ucap Albertina.

KPK minta maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) di Rutan KPK di Gedung Merah Putih

Minta Maaf Soal Pungli di Rutan, Ghufron Bilang Insan KPK Juga Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari 1-2 Desember di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Surabaya.  Rangkaian acara yang dilakukan adalah pendidikan anti korupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talk show, diskusi media, dan pentas seni. Rangkaian kegiatan itu akan melibatkan edukasi anti korupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda, Kalimantan Timur; Bali; Medan, Sumatera Utara; dan puncaknya pada 9 Desember di Jakarta.  ”Kota Surabaya dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” papar Firli Bahuri, Kamis (1/12).  Berdasar direktori perkara korupsi di Provinsi Jawa Timur, KPK mencatat terdapat 114 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jatim. Sementara hingga Oktober, KPK telah menerima sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.  ”Kasus suap, pemberian hadiah/janji, dan gratifikasi menjadi jenis korupsi yang paling banyak menjerat para tersangka. Secara nasional, kasus korupsi karena penyuapan juga menjadi yang paling tinggi dengan catatan 867 kasus,” jelas Firli.  Dalam upaya pemberantasan korupsi, dia menjelaskan, KPK senantiasa melakukan tiga pendekatan. Yakni melalui konsep Trisula pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga konsep itu berjalan secara simultan dengan tujuan menurunkan angka korupsi di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.  ”Upaya pendidikan yang telah KPK lakukan di Jatim antara lain dengan melakukan serangkaian kegiatan kuliah umum anti korupsi kepada para mahasiswa di antaranya di Universitas Airlangga, Bimtek Keluarga Berintegritas, dan Bimtek Desa Antikorupsi. Dari sisi pencegahan KPK memiliki beberapa program seperti survei penilaian integritas (SPI) dan monitoring center for prevention (MCP),” ujar Firli.  Berdasar Data SPI 2021, Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor cukup baik. Total rata-rata nilai Jawa Timur adalah 75,24 yang didapatkan dari rata-rata nilai komponen internal dan eksternal. Skor ini masuk ke dalam kategori waspada dan hal baiknya skor ini di atas skor rata-rata nasional yaitu 72,4.  Meskipun mendapatkan skor cukup baik, KPK meminta Provinsi Jatim tidak terlena dengan pencapaiannya dan senantiasa bekerja meningkatkan pelayanan terhadap publik. Pada 2022, KPK berharap tidak ada lagi daerah di Jatim yang masuk ke dalam kategori sangat rentan.  ”Provinsi Jatim tercatat mendapatkan nilai rata-rata monitoring center for prevention sebesar 87 dari total nilai capaian 93. Tentunya capaian ini cukup baik untuk diteruskan,” ungkap Firli.  KPK meminta seluruh stakeholder meningkatkan capaian tersebut dan menjalankan area intervensi di dalam MCP.8 area intervensi di MCP merupakan sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah dan mencegah korupsi.  ”8 area itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; APIP; manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola dana desa,” papar Firli.  Lebih lanjut, KPK melalui Kedeputian Korsup juga telah mendorong peningkatan ekonomi daerah. Roda perekonomian melalui UMKM punya potensi yang besar untuk diperhatikan dan dilakukan proses pembinaan yang maksimal oleh pemkab.  ”Melalui kegiatan ini, KPK berharap pemda harus membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi,” tegas Firli.  Untuk masyarakat, KPK berharap semakin memupuk budaya antikorupsi dimanapun dan kapanpun. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.  ”Tentunya, dari sekian banyak program KPK dan peran serta masyarakat, media memiliki peran penting. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat berperan dengan memberikan informasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Firli.

Jatim Punya 114 Kasus Korupsi Selama 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/alun-alun-surabaya.jpg" alt="DIBUKA KEMBALI: Warga menikmati suasana Alun-Alun Surabaya di kompleks Balai Pemuda Surabaya. (Dite Surabaya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA KEMBALI: Warga menikmati suasana Alun-Alun Surabaya di kompleks Balai Pemuda Surabaya. (Dite Surabaya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih, Alun-Alun Suroboyo pada 1-2 Desember.  ”Surabaya dipilih karena menjadi salah satu kota yang strategis untuk menjadi mercusuar antikorupsi di Jawa Timur,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (1/12).  Menurut dia, dalam peringatan Hakordia pada 1-2 Desember, akan ada beberapa tema acara yang digelar. Antara lain seminar antikorupsi bertajuk Perbaikan Tata Kelola Terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pameran produk sistem antikorupsi dari masing-masing daerah di Jatim, hingga sosialisasi penguatan antikorupsi.  Pada kegiatan tersebut, lanjut Bahtiar Ujang Purnama, Direktorat Wilayah III KPK juga mengundang enam perwakilan gubernur. Yakni Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jatim. Serta ada jajaran TNI/Polri hingga kejaksaan.  Bahtiar berharap, Kota Surabaya bisa menjadi mercusuar yang mampu menyebarkan gerakan antikorupsi hingga ke daerah-daerah di wilayah Jatim. Selain itu diharapkan Surabaya juga bisa menjadi pioner gerakan desa anti korupsi pada peringatan Hakordia 2022.  ”Saya harap Surabaya bisa menjadi pijar mercusuar yang menyinari wilayah atau desa-desa di Jatim, menyerukan gerakan antikorupsi,” tutur Bahtiar Ujang Purnama.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak jajarannya di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat untuk menjadi insan antikorupsi. Langkah pemkot dalam menciptakan insan antikorupsi harus dimulai dari sejak dini.  ”Oleh karena itu, kami bukan hanya memberikan bekal antikorupsi kepada jajaran di pemkot, akan tetapi juga memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan bahaya korupsi di kalangan pelajar,” ujar Eri.

Kota Surabaya Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/20210930_133726.jpg" alt="Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Perpisahan mereka disambut haru oleh para mantan Pimpinan KPK periode sebelum-sebelumnya, terlihat Saut Situmorang, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.  Mereka resmi diberhentikan dengan hormat pada Kamis (30/9) dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka terdiri dari Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Giri Suprapdiono, Ronald Paul Sinyal, Ambarita Damanik, Rieswin Rachwel, Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid dan lain-lain.  Puluhan pegawai yang dipecat oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs pun mereka berjalan ke Gedung ACLC KPK yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.  Sebelum keluar dan resmi tidak lagi bekerja di KPK, para pegawai terlebih dahulu menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan mengembalikan barang-barang milik KPK.  Seperti dilakukan oleh mantan Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono. "Kita lapor LHKPN, dan kita balikin laptop itu, semua peralatan (punya) kantor gitu," ucap Giri.  Giri juga mengaku akan mengisi beberapa dokumen terakhir. Dia enggan memerinci dokumen itu karena bersifat rahasia. Lalu, dia juga mengembalikan tanda pengenal pegawainya karena sudah bukan pegawai KPK lagi. "Kita harus balikin asuransi kita, jadi semua yang apa kita dapatkan dari KPK dikembalikan hari ini," papar Giri.  Dia mengaku, beberapa akses kepegawaiannya juga sudah ditutup. Giri sudah menerima keadaan bahwa dirinya sudah bukan lagi pegawai KPK.  Dia tak memungkiri, merasa sedih harus keluar dari lembaga antikorupsi. Apalagi, dia sudah bergabung dengan KPK selama belasan tahun. "Sedih ya manusiawi, kita udah bangun lembaga itu dan kita layaknya di usir. Tapi Kita anggap wisuda dan kita sudah melawan sebaik baiknya dan sehormat hormatnya," pungkas Giri.

Keluar Gedung Merah Putih, Novel Baswedan Cs Disambut Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/komnas_ham-dan-rekomendasi.jpg" alt="TETAP BERJUANG: Perwakilan pegawai KPK melakukan aksi di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung KPK C1 Kuningan kemairn. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP BERJUANG: Perwakilan pegawai KPK melakukan aksi di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung KPK C1 Kuningan kemairn. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif dikabarkan sempat tidak bisa memasuki kantornya, Kamis (30/9). Mereka kesulitan masuk ke Gedung Merah Putih (GMP). Hal ini karena kartu aksesnya tiba-tiba tidak bisa digunakan.  Selain kartu akses masuk, sejumlah pegawai yang resmi dipecat hari ini oleh Firli Bahuri Cs, juga tidak bisa mengakses e-mail internal pegawai, serta sistem HRIS (Human Resource Information System).  “Akses id card nggak bisa taping, akses internet mati (tidak bisa isi absen dan timesheet),” kata pegawai KPK non aktif Rieswin Rachwell, kepada JawaPos.com, Kamis (30/9). Selain Rieswin ada juga pegawai lain yang mengalami kejadian serupa seperti Christie dan Iguh.  Atas kejadian yang dialaminya, Rieswin bersama Pegawai KPK nonaktif lain melayangkan protes ke beberapa pejabat struktural KPK seperti Plt Biro SDM, Yonathan. Setelah di protes, baru pegawai yang mengalami kejadian tak mengenakan tersebut, sebagian bisa masuk ke kantor untuk berkemas-kemas.  “Beberapa kartu aksesnya dibuka, beberapa tetap belum dibuka. Email tetap nggak bisa. Padahal kami perlu ngurus berkas-berkas exit kami pakai e-mail dan HRIS (Human resource information system) itu,” tukas Rieswin.  Terpisah, dikonfirmasi adanya hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah jika pihaknya telah menghalang-halangi pegawai nonaktif untuk masuk ke kantornya sendiri.  "Informasi yang kami peroleh tidak benar. Masih bisa," kata Ali kepada JawaPos.com.  Untuk diketahui, per (30/9) hari ini, sebanyak 58 pegawai KPK (bertambah 1 penyidik dipecat) oleh Firli Bahuri Cs, karena dinilai tak lolos TWK. Meskipun Ombudsman dan Komnas HAM menemukan adanya malaadministrasi dan 11 pelanggaran HAM, namun pimpinan KPK tak menggubris, bahkan mengabaikan putusan MK serta pidato Presiden Jokowi yang menginginkan agar TWK tidak boleh menjadi dasar pemecatan pegawai KPK.

Pegawai KPK Nonaktif Dikabarkan Tak Bisa Masuk Gedung Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Polisi-Jagaa-Ketat-Gedung-KPK-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat gabungan TNI-Polri berjaga ketat di sekitar area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelang pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (1/6) sekitar pukul 13.30 WIB. Sebanyak 1.271 pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akan beralih status menjadi ASN.  Aparat gabungan TNI-Polri itu menggelar apel pengamanan di area Gedung Merah Putih KPK. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah.  Sejumlah kendaraan alutsista seperti mobil barakuda, water canon hingga mobil korps brimob juga terparkir di kawasan Gedung Merah Putih KPK.  Pengamanan super ketat ini dilakukan menyusul agenda pelantikan pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN. Pelantikan ini juga bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.  Pelantikan pegawai KPK ini tetap digelar, meski ada ratusan pegawai KPK yang lulus TWK meminta Ketua KPK Firli Bahuri menunda pelantikan. Tetapi justru permintaan penundaan pelantikan itu tidak didengar.  "Dalam rangka proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK menjadi ASN," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (31/5) malam.  Ali menyampaikan, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN akan diikuti secara daring oleh 1.271 pegawai KPK. Rencananya agenda pelantikan akan digelar di Aula Gedung Juang KPK.  "Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural," ucap Ali.  Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi, serta menunjukkan bukti kehadiran.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2021/ratusan-pegawai-kpk-yang-lulus-twk-minta-firli-bahuri-tunda-pelantikan-2/">Ratusan Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Firli Bahuri Tunda Pelantikan</a>  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menjelaskan, rangkaian pelantikan terdiri dari pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS dan sumpah/janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.  "KPK akan menyiarkan seluruh rangkaian kegiatan ini secara langsung melalui Kanal Youtube KPK," papar Ali menandaskan.

Jelang Pegawai KPK Dilantik jadi ASN, Gedung Merah Putih Dijaga Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/gedung-baru-kpk-punya-72-ruang-pemeriksaan-ini-penampakannya_m_110841.jpeg" alt="Ruang pemeriksaan KPK" width="100%">
<figcaption>Ruang pemeriksaan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki cukup banyak ruang pemeriksaan di gedung baru yang terletak di Jalan Kuningan Persada K4, Jakarta Selatan. Tercatat ada 72 ruang yang akan digunakan &nbsp;untuk memeriksa mereka yang tersangkut kasus korupsi. Terletak di lantai dua Gedung Merah Putih itu, masing-masing ruang pemeriksaan dibagi menjadi dua bagian. Ketika membuka pintu untuk saksi dan tersangka, ada tempat khusus bagi kuasa hukum tersangka berukuran 2,5 x 1,4 meter. Nah, di tempat itu, ada sebuah kaca film satu arah berukuran sedang yang mengarah langsung ke ruang pemeriksaan. Kuasa hukum mereka yang diperiksa, tentu dapat melihat kliennya di dalam ruangan. Namun tidak halnya si terperiksa. Sementara di dalam ruang pemeriksaan berukuran 2,5 x 2,5 meter, ada dua buah meja persegi panjang yang disatukan. Lengkap dengan empat kursi dan CCTV. Di atas meja di ruangan tersebut, terdapat layar monitor hitam. "Voice to text, dari yang diucapkan langsung di ketik," ujar Komisioner KPK Saut Situmorang saat menemani awak media safari ke Gedung Merah Putih milik komisi antirasuah itu, Minggu (19/2). Memang, pintu masuk ke ruang pemeriksaan terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi untuk saksi atau tersangka dengan pengacara, sisi lainnya untuk pintu masuk penyidik. Sementara bagi saksi, tersangka ataupun pengacara, baru akan naik ke ruang pemeriksaan ketika sudah sesuai waktu pemeriksaan. Jika belum waktunya, mereka harus menunggu di lobi khusus yang terletak di lantai dasar sebelah kiri ketika memasuki gedung. (dna/JPG)

Gedung Baru KPK Punya 72 Ruang Pemeriksaan, Ini Penampakannya  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-pamer-gedung-baru-ternyata-banyak-filosofinya-ini-dia_m_110819.jpeg" alt="Pimpinan KPK Saut Situmorang saat memberikan penjelasan kepada wartawan tentang gedung barunya." width="100%">
<figcaption>Pimpinan KPK Saut Situmorang saat memberikan penjelasan kepada wartawan tentang gedung barunya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki gedung baru yang megah. Terletak di Jalan Kuningan Persada, gedung anyar tersebut diberinama Gedung Merah Putih. Minggu (18/2), pimpinan KPK mengajak seluruh wartawan berkeliling ke sudut-sudut gedung KPK.&nbsp; &nbsp; Salah satu pimpinan KPK yang mendampingi adalah Saut Situmorang. Dia pun menerangkan filosofi gedung baru tersebut. Misalnya paras gedung yang berwarna merah, putih, hitam seperti logo KPK yang berarti penindakan dan pencegahan.&nbsp; Tak hanya itu, ada lima pilar penyangga di depan gedung tersebut. "Lima, Pancasila," ujar Saut usai mengajak awak media mengunjungi beberapa lantai di gedung komisi antirasuah yang baru itu, Minggu (19/2). Masih di area luar, ternyata ada makna filosofi dalam dengan adanya pohon nodhi yang sebenarnya sudah ada sebelum Gedung Merah Putih berdiri. Saut mengaku terkejut dengan penjelasan sejumlah orang dari Himabudi ketika berkunjung ke gedung itu dan menemui adanya pohon Bodhi. "Ternyata filosofinya luas. Itu pohon bodhi. Disebut budha bersemayam di situ. (Artinya) merenung korupsi bagaimana," sebutnya. Tak hanya di bagian luar. Filosofi lain ada di dalam gedung KPK. Yakni, dengan adanya ruangan khusus di lantai 16 yang diperuntukkan sebagai masjid. Sesuai dengan tulisan RI KPK. Kata Saut, R memiliki kepanjangan dari religius. Sementara I, artinya integritas.&nbsp; "Makanya kami konsisten kalau kami religius. Ada adzan yang terdengar ke seluruh ruangan. Itu salah satu konsistensi kita," pungkas Saut. Untuk diketahui, gedung baru KPK dibangun sejak 2013 lalu. Lokasinya hanya berjarak beberapa gedung dari kantor lama KPK. Pada akhir Desember 2015, Gedung Merah Putih itu diresmikan. Gedung baru KPK berdiri di atas lahan seluas 8 hektare. Pembangunan gedung itu menelan dana Rp 195 miliar dan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.  Adapun luas bangunan keseluruhan 39.292 meter. Termasuk di dalamnya, 72 ruang pemeriksaan dan ruang tahanan berkapasitas 37 orang. (dna/JPG)

KPK Pamer Gedung Baru, Ternyata Banyak Filosofinya, Ini Dia...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung merah putih

Berita Terkini