<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ANTIGEN.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis tengah melakukan tes antigen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis tengah melakukan tes antigen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan orang yang bekerja di lingkungan gedung parlemen semakin banyak yang terpapar Covid-19.  Menurut Indra, dari data yang ia peroleh kini tercatat ada 194 orang yang bekerja di kompleks parlemen terjangkit wabah virus korona. Sebelumnya berjumlah 142 orang.  "Dari tracing kami, siang ini saya udah dapat update sekarang ini 194 orang (positif Covid-19-Red)," ujar Indra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/2).  Indra menjelaskan masih ada delapan anggota DPR yang masih dinyatakan positif tertular Covid-19. Namun dia tidak menjelaskan siapa saja anggota dewan tersebut.  "Kalau dengan kemarin ada 13, tapi karena sudah ada yang negatif jadi anggotanya sekarang ada delapan," katanya.  Indra mengatakan sebanyak 194 orang tersebut telah melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Itu karena kondisi mereka stabil dan tidak memiliki gejala.  "Semua bergejala ringan jadi tidak ada yang parah, jadi kita tetap monitor baik anggota DPR, ASN, tenaga ahli dan cleaning service," ungkapnya.  Indra mengungkapkan, sejauh ini mereka yang positif Covid-19 hanya didiagnosa mengalami gajala ringan dan belum ada yang terkena varian Omicron.  "Tentu kalau ada dari kami yang memenuhi kriteria atau gejala Omicron kami akan mintakan sampelnya untuk dibawa ke Balitbangkes. Sejauh ini semua gejala itu masih gejala-gejalan ringan. Jadi kami anggap ini masih biasa," tuturnya.  Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah per tanggal 3 Februari 2022.  Hal ini menyusul peningkatan kasus Covid-19 yang semakin tinggi akibat varian Omicron. Menurut Puan, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap harinya.  Kata dia, rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30 persen peserta dan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai jam kantor masa pembatasan sosial.  Puan menyebut, rapat fisik yang berlangsung di Gedung DPR boleh dilakukan maksimal dengan durasi 2 jam. Pihak-pihak yang hadir di dalam rapat kerja pun dibatasi.  Kemudian peserta rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) wajib melakukan PCR atau tes antigen sebelumnya. Sementara seluruh staf dan pendamping mengikuti rapat lewat live streaming.

Bertambah Lagi, Sekjen: 194 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215632.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk menghindari terjadinya penularan di Gedung DPR, MPR dan juga DPD. Pihak Kesetjenan memperketat protokol kesehatan bagi siapa saja yang masuk ke gedung parlemen untuk menunjukan hasil rapid test hingga swab test. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, penunjukan hasil rapid test dan swab test sudah dilakukan pada 8 Desember 2020 kemarin. "Edarannya kita sampaikan per tanggal 8 Desember," ujar Indra kepada JawaPos.com, Jumat (18/12). Indra mengatakan diwajibkannya membawa hasil rapid test atau swab test karena ingin mencegah adanya klaster di gedung parlemen tersebut. Karena beberapa staf tertular Covid-19. "Ini kan faktanya ada staf-staf kita di beberapa sekretariat yang positif covid. Kita kan enggak tahu ini dari mana. Sehingga kita harus memastikan bahwa yang ke DPR harus clear benar. Supaya DPR tidak menjadi klaster baru," katanya. Indra menuturkan, bukan hanya tamu yang bakal menunjukan hasil rapid test atau swab test tersebut. Melainkan para wartawan juga diperlakukan sama. "Bukan kita mau mempersulit. Wartawan kan harus kita lindungi juga. Teman yang sehat jangan sampai kena klaster dari mana," ungkapnya. Indra mengaku kebijakan akan terus dievaluasi terus. Walaupun di DKI Jakarta sudah berhenti menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun gedung parlemen akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com">Cegah Klaster Nataru, Pelaku Perjalanan Diminta Patuhi Testing</a> Diketahui, kebijakan tamu dan wartawan harus menunjukan hasil rapid test dan swab test itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama SJ/21604/SETJEN DPR RI/UM.04/12/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Mitra Kerja/Tamu/Orang yang Berkunjung ke MPR/DPR/DPD RI. Surat itu diteken oleh Plt Kepala Biro Umum Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono, Kepala Biro Umum Sekjen DPR RI Djustiawan Widjaya, dan Kepala Biro Umum Sekjen DPD RI Rahman Hadi pada 8 Desember 2020. Berikut isi edaran yang mewajibkan tamu/mitra kerja/pengunjung di DPR RI membawa rapid test atau swab test: 1. Setiap tamu wajib membawa/menunjukkan hasil tes skrining Covid-19 paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berkunjung. Mitra/tamu diizinkan masuk ke lingkungan apabila hasil skrining melalui rapid test dinyatakan IgG dan IgM non reaktif atau hasil swab test (antigen/PCR) dinyatakan negatif. 2. Setiap tamu wajib selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan serta mengikuti dan menaati arahan-arahan petugas Satgas Covid-19 Kesetjenan. 3. Setiap tamu wajib menyerahkan identitas diri, nomor kontak pribadi, dan alamat domisili, serta mengisi buku kehadiran tamu. 4. Jumlah mitra/tamu tidak melebihi kapasitas ruangan (menyesuaikan dengan jumlah tamu yang diundang) untuk selalu menjaga jarak. 5. Tamu yang diundang wajib menunjukkan undangan untuk dapat diizinkan masuk 6. Petugas berhak tidak mengizinkan tamu memasuki area gedung MPR/DPR/DPD jika point 1 sampai 5 tidak ditaati. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test
Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR RI secara resmi mengasuransikan aset-asetnya ke PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) kemarin (1/10). Aset yang diasuransikan adalah gedung DPR dan sekretariat jenderal DPR. Sekaligus menjadikan DPR sebagai lembaga negara pertama di luar Kementerian Keuangan yang mengasuransikan aset-asetnya.  Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pengasuransian gedung tidak terkait dengan insiden kebakaran di proyek lift gedung Nusantara I pada Selasa lalu (29/9). Hanya, bila kelak terjadi sesuatu lagi, bisa dibangun kembali dengan biaya dari asuransi. ”Kalau kebakaran, kebanjiran, atau kalau gedung rusak akibat demo, itu bisa ditangani asuransi,” paparnya.  Asuransi tersebut dinilai penting. Sebab, sebagian kompleks DPR merupakan cagar budaya yang usianya sudah puluhan tahun. Harapannya, ke depan tidak ada keraguan lagi bagi para pegawai dalam menjalankan aktivitas kerja. ”Karena sudah didukung BMN (barang milik negara) yang terasuransi.”  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2020/gedung-dpr-tidak-kebakaran-hanya-kabel-terkena-cipratan-las/">Gedung DPR Tidak Kebakaran, Hanya Kabel Terkena Cipratan Las</a>  Pengasuransian gedung DPR menjadi bagian dari rencana besar Kemenkeu dalam melindungi BMN. Sebab, asuransi penting untuk mengamankan aset negara demi menghindari kejadian tak terduga. ”Seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu,” ujar Direktur BMN pada Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarman.  Dirut Asuransi Jasindo Didit Mehta Pariadi menjelaskan manfaat asuransi tersebut. Polis asuransi barang milik negara (ASBN) akan menjamin kerusakan, kehilangan, serta kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rV3J18yq2EI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Lindungi Barang Milik Negara, Gedung Parlemen Diasuransikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Carrie-Lam-AFP.jpg" alt="Hong Kong" width="100%">
<figcaption>Hong Kong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Hongkong kalut sehabis insiden pendudukan gedung dewan legislatif. Mereka tak tahu apakah sekelompok pemuda yang membuat ruang sidang parlemen itu rusuh adalah pahlawan demokrasi atau pelaku kerusuhan. Yang jelas, Tiongkok maupun kepanjangan tangannya di Hongkong bersiap untuk melacak semua pelaku vandalisme 1 Juli tersebut.  Selasa subuh (2/7) Chief Executive Hongkong Carrie Lam menggelar konferensi pers di markas besar kepolisian Hongkong. Wajahnya mengeras saat memberikan tanggapan mengenai upaya perebutan gedung pemerintah dari penjagaan polisi. Kepala daerah administratif khusus itu marah.  "Kemarin kita melihat dua pemandangan berbeda. Aksi damai yang sesuai dengan asas Hongkong dan kerusuhan di gedung Dewan Legislatif," ujar Lam kepada South China Morning Post.  Senin (1/7) penduduk Hongkong turun ke jalan untuk memperingati momen penyerahan Hongkong dari Inggris ke Tiongkok sembari berdemo menuntut pencabutan RUU ekstradisi. Sebagian besar rakyat mengikuti barisan aksi damai yang berjalan dari Victoria Park menuju pusat kota tersebut.  Namun, sekelompok pemuda dengan masker dan helm proyek mengepung gedung pemerintahan. "1 Juli seharusnya adalah hari bahagia untuk semua. Karena ini adalah momen Hongkong kembali ke ibu pertiwi," bunyi pernyataan resmi Hong Kong and Macau Affairs Office.  Pemuda Hongkong, tampaknya, tak setuju dengan pandangan pemerintah Tiongkok atau Carrie Lam. Mereka justru merasa makin putus asa. Sebab, setelah 2047, masa transisi kepemilikan Hongkong habis. Saat itu semua sistem Hongkong bakal ditentukan Partai Komunis.  Reaksi pemerintah sangat keras. Terutama Beijing yang menguasai pulau semi-otonom itu. Mereka meminta aparat benar-benar menindak semua yang terlibat dalam insiden tersebut.  "Ini bukan lagi aksi politik, tapi perlawanan terhadap Tiongkok," ujar analis politik Joseph Cheng kepada Agence France-Presse.  Menteri Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang pun meminta agar negara asing tak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Menurut dia, penggerebekan gedung pemerintahan merupakan penghinaan terhadap aturan hukum Hongkong.  "Ini standar ganda. Saya yakin kalau polisi di Eropa atau AS pasti akan menindak aksi kekerasan," ungkapnya.  Pendapat rakyat pun masih terbelah. Beberapa menyayangkan pemuda yang terpancing emosi. Mereka beranggapan bahwa aparat sengaja membiarkan gedung dimasuki sehingga pendemo mendapat citra buruk.  Keributan di Gedung Parlemen  1 Juli 13.40: Kelompok pendemo mulai mengepung gedung Dewan Legislatif Hongkong dan menghantam kaca lantai pertama. 21.00: Pendemo berhasil menerobos barikade polisi dan mulai merusak berbagai fasilitas.  2 Juli 00.00: Polisi kembali masuk dan mengusir pendemo dengan gas air mata. 04.00: Chief Executive Hongkong Carrie Lam mengeluarkan pernyataan mengutuk pendemo yang masuk gedung pemerintahan.  Sumber: Agence France-Presse dan South China Morning Post

Carrie Lam Muncul, Langsung Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68216_87394_pengamanan-DPR.jpg" alt="sebuah kendaraan taktis milik polisi disiagakan di Gedung DPR" width="100%">
<figcaption>sebuah kendaraan taktis milik polisi disiagakan di Gedung DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kompleks Parlemen mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Dikhawatirkan, gedung tempat para wakil rakyat itu menjadi sasaran aksi 2 Desember. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk antisipasi. &quot;Kita antisipasi kalau ada massa yang ke sini, tidak ada pemberitahuan ke sini, tapi yang ke sini bukan massa yang sedang dzikir bersama di Monas,&quot; ujarnya saat mengecek persiapan pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12). Iriawan mengaku memang belum mengetahui apakah ada atau tidaknya massa yang menyasar Kompleks Parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Namun kesiapan pengamanan tetap harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. &quot;Ada atau tidak, kita siap. Kita belum tau, karena kalau ada yang ke sini berarti di luar agenda kegiatan hari ini,&quot; sebutnya. Kendati enggan menyebutkan berapa jumlah personel Polda Metro Jaya yang diturunkan, namun, dia mengatakan sudah cukup untuk menghadapi massa. &quot;Cukuplah, cukup untuk hadapi massa,&quot; tegas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu. Dia mengatakan, Aksi Bela Islam bukan aksi unjuk rasa. &quot;Nggak ada unjuk rasa, makanya kalau datang ke sini itu bukan satu kegiatan dzikir doang,&quot; pungkasnya.(dna/JPG)

Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat

gedung parlemen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gedung parlemen

Berita Terkini

Bertambah Lagi, Sekjen: 194 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

Lindungi Barang Milik Negara, Gedung Parlemen Diasuransikan

Carrie Lam Muncul, Langsung Marah

Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat

Download Aplikasi JawaPos.com