<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/VIWsl9MnyBoTipYEbwElkwDqtlN7kXM3KdNpusFD-1731401508.jpeg" alt="Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha. (ANTARA/Cindy Frishanti/pri)." width="100%">
<figcaption>Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha. (ANTARA/Cindy Frishanti/pri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri RI memastikan sebanyak 78 warga negara Indonesia (WNI) akan kembali ke tanah air dari Nepal pada pekan ini, menyusul situasi politik yang bergejolak di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan seluruh WNI yang sempat berada di Nepal akan segera dipulangkan. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan hingga Minggu (14/9) tercatat 74 orang sudah tiba di Indonesia dengan penerbangan komersial. &ldquo;Dengan demikian hingga Kamis mendatang, diharapkan total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal sudah dapat dipulangkan ke tanah air,&rdquo; kata Judha, Senin (15/9). Empat WNI lain dijadwalkan pulang dalam dua gelombang penerbangan, masing-masing pada Senin (15/9) dan Kamis (18/9). Menurut Judha, para WNI tersebut sebelumnya berada di Nepal untuk menghadiri konferensi internasional maupun berwisata. Kondisi Nepal Berangsur Pulih Judha menyebut keamanan di Nepal mulai membaik setelah otoritas setempat mencabut jam malam dan layanan transportasi umum kembali beroperasi.&nbsp; Meski begitu, Kemlu bersama KBRI Dhaka tetap memantau perkembangan serta menyiapkan rencana kontingensi jika situasi kembali memburuk. &ldquo;Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor perkembangan situasi keamanan di Nepal dan mempersiapkan rencana kontingensi untuk antisipasi jika terjadi eskalasi kembali,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Kemlu RI juga mengimbau masyarakat Indonesia agar menunda perjalanan ke Nepal sampai kondisi benar-benar stabil. Gejolak Politik dan Korban Jiwa Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016577429/hidup-berubah-drastis-3-zodiak-ini-jadi-lebih-bahagia-setelah-1521-september-2025">Hidup Berubah Drastis! 3 Zodiak Ini Jadi Lebih Bahagia Setelah 15&ndash;21 September 2025</a> Nepal diguncang kerusuhan sejak 8 September setelah pemerintah memberlakukan larangan penggunaan media sosial di tengah tuduhan korupsi dan nepotisme elite politik. Aksi protes besar-besaran itu menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai ratusan lainnya. Gelombang unjuk rasa memaksa Perdana Menteri Sharma Oli mundur dari jabatannya pada Selasa (9/9). Para pengunjuk rasa bahkan sempat menyerbu gedung parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat senior di Kathmandu. Sebagai langkah awal pemulihan, Perdana Menteri sementara Sushila Karki berjanji mengusut tuntas kekerasan yang terjadi serta mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee bagi keluarga korban. Kemlu juga kembali menekankan pentingnya memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan sebelum bepergian. WNI juga diminta melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel untuk memudahkan pemantauan dan perlindungan jika terjadi keadaan darurat.

Kementerian Luar Negeri RI memastikan sebanyak 78 warga negara Indonesia (WNI) akan kembali ke tanah air dari Nepal pada pekan ini.

78 WNI Dipastikan Pulang dari Nepal di Tengah Gejolak Politik dan Aksi Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/LV11BS7qqGnGeFK1GPF14d5Bm7Kfmc4guXCZL3o7-1-570094325.jpg" alt="Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nepal memasuki babak sejarah baru dengan melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara pada Jumat (12/9). Penunjukan ini datang setelah sepekan penuh gejolak, ketika demonstrasi besar-besaran memaksa mundurnya Sharma Oli dan mengakibatkan sedikitnya 51 korban jiwa. Mengutip New York Times, Karki, 73 tahun, bukan sosok asing bagi publik Nepal. Ia adalah ketua Mahkamah Agung perempuan pertama yang dikenal berani menentang korupsi dan praktik politik kotor.&nbsp; Reputasinya dibangun dari keputusan-keputusan kontroversial yang pernah mengguncang elit politik, termasuk menentang penunjukan kepala kepolisian yang dianggap bermuatan politik. Upaya pemakzulan terhadap dirinya pada saat itu gagal setelah mendapat tekanan dari masyarakat dan sorotan internasional. Sebagai hakim, Karki pernah mewajibkan para koleganya menyerahkan catatan akademik untuk mencegah manipulasi usia pensiun. Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan menjadi panutan bagi generasi muda pengacara di Nepal. &ldquo;Sebagai seseorang yang selalu ingin melihat seorang pemimpin perempuan memimpin negara, ini sungguh menggembirakan,&rdquo; kata Prashamsa Subedi, mahasiswa hukum 23 tahun yang turut mengorganisir protes. Bagi banyak aktivis, penunjukan Karki bukan hanya simbol keterwakilan perempuan, melainkan juga harapan bahwa politik Nepal akan kembali pada jalur transparansi. Menurut penasihat presiden Sunil Bahadur Thapa, Karki akan membentuk kabinet sementara sebelum membawa Nepal menuju pemilihan umum, yang kemungkinan berlangsung dalam enam hingga delapan bulan ke depan. Sementara itu, Kathmandu mulai berangsur pulih. Militer berpatroli menjaga keamanan, dan warga bergotong-royong membersihkan puing-puing.&nbsp; Meski situasi relatif kondusif, tuntutan publik agar pemerintah baru menjawab persoalan korupsi dan ketidakadilan masih terus menggema. Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Nepal sepekan belakangan, yang memicu lengsernya Oli dipicu oleh kebijakan pembatasan media sosial yang dianggap mengekang kebebasan publik.&nbsp; Namun, akar kemarahan warga jauh lebih dalam. Korupsi pejabat, ketimpangan ekonomi, dan rasa frustrasi terhadap elite politik yang dinilai hanya menguntungkan diri sendiri. Dipimpin generasi muda, terutama mahasiswa dan kelompok Generasi Z, protes kali ini menjadi yang terbesar sejak Nepal beralih menjadi republik demokratis pada 2008. Para demonstran menuntut perubahan nyata dan mendesak munculnya pemimpin baru yang bersih dan independen.

Nepal melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara, harapan baru di tengah gejolak politik dan demonstrasi besar-besaran.

Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Perempuan Pertama Nepal yang Muncul di Tengah Gejolak Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidak-bahan-pokok-Robertus-Risky.jpg" alt="PANTAU BAHAN POKOK: Anggota Satgas Pangan mengawasi karyawan salah satu retail modern mengganti label harga telur yang dijual di atas HAPK Sabtu (25/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PANTAU BAHAN POKOK: Anggota Satgas Pangan mengawasi karyawan salah satu retail modern mengganti label harga telur yang dijual di atas HAPK Sabtu (25/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah berusaha menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Keberhasilan itu dinilai bisa meredam tensi politik yang sedang memanas. Walaupun, permintaan saat Lebaran mengalami peningkatan.  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan harga-harga kebutuhan pangan terkendali dan stabil pada periode Ramadhan dan Lebaran 2019. Enggar mengatakan, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan menjadi salah satu alasan kestabilan harga-harga pada periode ini, meski terdapat peningkatan permintaan.  "Ketersediaan dan pengendalian harga akan terus berlangsung sampai sepanjang tahun. Kita betul-betul membuat keseimbangan suppy and demand," kata Menteri Enggar yang mengakui, adanya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok, meski dalam tataran normal.  Keberhasilan pemerintah menjaga kestabilan harga pangan membuat berbagai kalangan yakin hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pada akhirnya turut menciptakan situasi politik yang stabil, utamanya pascapemilu.  Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air jelang perayaan Lebaran. Situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi baginya kondisinya masih terbilang wajar. "Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik,” kata dia, Selasa (11/6).  Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya, pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan.  “Memang, ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” kata Nugroho.  Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil. “Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya.  Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana juga mengakui terjadinya kestabilan harga pangan saat bulan suci Ramadan dan hari raya lebaran ini. Hal tersebut, diketahuinya dari hasil kunjungan yang dilakukan anggota dewan di beberapa pasar. Meski stabil, Azam melanjutkan, daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri 2018.  Diakuinya, situasi ini secara tak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia. Stabilitas harga pangan ini terutama bisa meredam gejolak politik pascapengumuman pemenang Pemilu oleh KPU pada 21 Mei 2019 lalu. "Sebab, stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi buktinya tidak, masyarakat tenang," katanya.  Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti mengamati ketiadaan lonjakan harga di pasaran jelang hari raya selama 3 tahun belakangan, merupakan hal yang dapat dinikmati oleh masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Menurutnya, capaian atas harga bahan pangan yang stabil itu merupakan hasil pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian harga yang terjangkau bagi masyarakat.  "Tidak bisa hal ini dipandang hanya untuk menjaga kondisifitas kekinian saat ini, yakni pascapemilu. Ini hasil pembenahan," ungkapnya.  Pandangan sama dikemukakan pula oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Kenaikan harga-harga komoditas pangan memang tetap terjadi jelang Lebaran, tapi diamatinya masih dalam batas rasional.  “Dalam kondisi Ramadan dan menjelang Lebaran, distribusi menjadi kunci. Banyak yang mau lebaran di kampung, kemudian para pedagang juga banyak mudik. Pasti efeknya ke harga-harga yang kemudian naik. Ada semacam ‘ongkos lebaran’ yang harus dibebankan ke konsumen,” ujar Tulus.

Stabilitas Harga Pangan Redam Gejolak Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam rekapitulasi penghitungan KPU mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini pun menjadikan dua ketua umum mengakui kemenangan Jokowi.  Misalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mengakui kemenangan yang diperoleh oleh Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pilpres. "Iya kita (PAN) mengakui kemenangan Pak Jokowi. Soal pilpres, kami akui hasil KPU," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5).  Senada dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut 01 ini, karena diberikan kepercayaan kepada rakyat menjadi kepala negara.  "Yang telah diberikan kepada bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Saya menyambut baik dan mendukung penuh komitmen dan tekat mulia bapak berdua untuk memimpin dan mengayomi rakyat Indonesia secara adil tanpa kecuali. Semoga Allah meridoi dan semoga sejarah menorehkan tinta emas," ungkapnya.  Selain itu, SBY juga menyambut baik akhirnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan adanya dugaan kecurangan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Pak Prabowo apapun hasil dari gugatan bapak ke MK nanti sejarah akan mencatat. Bapak adalah seorang konstitusionalis. Serta orang yang menghormati pranata hukum, juga champion of democracy. Sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang," ungkap SBY.  Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menyambut baik pengakuan kemenangan dari PAN dan Partai Demokrat ini.  Menurut Irma, sikap PAN dan Demokrat ini demi bangsa dan negara. Sehingga mereka ingin ikut menyukseskan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan.  ‎"Ya alhamdulilah. Kita berterima kasih, itu artinya mereka berpikir untuk bangsa dan negara. Berpikir untuk kemaslahatan bangsa ini ke depan," tuturnya.  Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan memang semua pihak harus menghormati siapapun pemenang Pilpres 2019 ini.  "Mengakui kemenangan kubu lawan itu menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Ini yang harus kita hormati. Di negara maju seperti Amerika ketika sudah ditetapkan lembaga berwenang proses ucapan selamat pun diberikan, dan menghormati kemenangan harus dilakukan," kata Ujang.  Para ketua umum partai juga sebaiknya mendinginkan suasana yang panas saat ini. Misalnya memberikan ucapan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Apabila ada dugaan pelanggaran maka ada aturan mainnya dengan membawanya ke MK.  "Ini untuk meredam suasana-suasana yang tidak diinginkan, Indonesia ini kan ingin membangun ekonomi dan politik yang stabil. Kalau suasana panas terus kapan Indonesia bisa membangun," katanya.  "Artinya yang diucapkan oleh SBY dan Zulkifli Hasan adalah kedewasaan politik. Untuk membangun bangsa yang lebih baik ke depannya," pungkasnya.  Sekadar informasi dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari, hasilnya pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf unggul dengan selisih sekitar 16,5 juta suara dari paslon Prabowo-Sandi.  Pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf diketahui memperoleh suara sebesar 85 juta (55,41 persen) unggul di 21 provinsi dari rivalnya. Sedangkan paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68 juta (44,59 persen) suara dan unggul hanya di 13 provinsi dari petahana.  Sebagaimana diketahui, paslon Jokowi-Ma’ruf unggul dari rivalnya di provinsi, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Yogyakarta dan Kalimantan Timur.  Selain itu, petahana juga unggul di provinsi Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02 hanya unggul di provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau.

Kedewasaan Ketum Parpol Dibutuhkan Redam Gejolak Usai Pilpres

gejolak politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gejolak politik

Berita Terkini

78 WNI Dipastikan Pulang dari Nepal di Tengah Gejolak Politik dan Aksi Protes

Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Perempuan Pertama Nepal yang Muncul di Tengah Gejolak Politik

Stabilitas Harga Pangan Redam Gejolak Politik

Kedewasaan Ketum Parpol Dibutuhkan Redam Gejolak Usai Pilpres

Download Aplikasi JawaPos.com