<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Wakil-Bupati-Bogor-Jaro-Ade-Dery-Ridwansah-5JPG-1467702665.jpg" alt="Wakil Bupati Bogor Jaro Ade. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Bogor Jaro Ade. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kritik dan polemik menyertai pengumuman Soeharto sebagai salah seorang dari 10 tokoh yang menjadi pahlawan nasional. Di antara riuh perbincangan mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bogor H. Ade Ruhandi memberikan dukungan kepada Prabowo. Menurut dia, Soeharto pantas menjadi pahlawan nasional.&nbsp; Politisi Partai Golkar yang akrab dipanggil Jaro Ade itu menyampaikan bahwa sumbangsih Soeharto selama menjadi presiden Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, dia memandang bahwa Soeharto turut serta menegakkan supremasi Pancasila dari Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI.&nbsp; &rdquo;Selain penumpasan PKI yang telah menelan korban 6 jenderal serta 1 perwira menengah dan dikenal sebagai 7 pahlawan revolusi, Soeharto juga berperan penting dalam menstabilkan politik dalam negeri yang kala itu penuh dengan propaganda dan himpitan ekonomi yang sulit,&rdquo; ungkap dia melalui keterangan tertulis pada Selasa (11/11).&nbsp; Jaro Ade mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Soeharto di Orde Baru memang ada berbagai kekurangan. Namun, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan Indonesia yang mengalami percepatan juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Utamanya dalam bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.&nbsp; &rdquo;Memang tidak mudah memimpin sebuah bangsa dalam kondisi yang chaos, namun dengan tangan dinginnya Soeharto mampu membawa Indonesia terbang menjadi sebuah negara yang disegani di kawasan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dengan sumbangsih itu, Jaro Ade mengungkapkan, bila 6 korban di balik peristiwa G30S/PKI mendapat gelar pahlawan revolusi, maka wajar bila Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Sebagai kader Partai Golkar, dia mengingatkan agar tidak lupa terhadap sejarah. Dia menyebut, Partai Golkar menjadi besar dan tumbuh sebagai pilar demokrasi yang kuat atas jasa Soeharto.&nbsp; &rdquo;Maka sebagai partai yang tidak lupa kacang pada kulitnya, sudah tepat Golkar di bawah komando Ketua Umum Bahlil Lahadalia mengusulkan dan mendukung Pak Harto untuk diberikan gelar pahlawan bersama 9 tokoh lainnya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Jaro Ade menyampaikan bahwa ke depan Partai Golkar juga bisa memberikan posisi strategis untuk penerus Soeharto. Misalnya posisi pembina, penasihat, dewan pakar atau posisi lain dalam partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi langkah Presiden Prabowo yang menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mereka menilai keputusan itu tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, dukung Soeharto sebagai pahlawan nasional, menilai sumbangsihnya dalam sejarah Indonesia.

Dinilai Layak Terima Gelar Pahlawan, Wabup Bogor Jaro Ade Ungkap Peran Soeharto Tumpas PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-KELUARGA-SOEHARTO-FED-5JPG-4021815002.jpg" alt="Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dianggap sudah tepat. Warisan pembangunan Soeharto dinilai masih dirasakan untuk kemajuan Indonesia sampai sekarang.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rizky Agung mengatakan, Soeharto meninggalkan warisan pembangunan seperti infrastruktur, peningkatan produksi pangan, serta pemerataan akses pendidikan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kita tidak dapat menutup mata terhadap hasil kerja nyata masa pemerintahan Pak Harto. Banyak jalan, jembatan, waduk, hingga fasilitas pendidikan yang dibangun pada masa beliau masih digunakan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sampai sekarang,&rdquo; ujar Rizky, Senin (10/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Rizky menyampaikan, anak muda perlu meneladani semangat pembangunan. Sehingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016813994/profil-mochtar-kusumaatmadja-dari-rektor-unpad-diplomat-hingga-ditetapkan-jadi-pahlawan-nasional">Profil Mochtar Kusumaatmadja: Dari Rektor Unpad, Diplomat, hingga Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Pak Harto adalah sosok pemimpin yang menjadikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kita boleh berbeda pendapat dalam menilai kebijakan politiknya, tetapi kontribusinya terhadap kemajuan bangsa adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, Rizky juga mendorong agar seluruh mantan Presiden Republik Indonesia diberikan gelar Pahlawan Nasional, mengingat jabatan kepala negara merupakan bentuk pengabdian tertinggi kepada bangsa dan negara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Presiden Soekarno telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sudah sepatutnya Presiden Soeharto juga mendapatkan penghargaan serupa, mengingat jasanya yang besar dalam bidang pembangunan, hukum, dan pengabdian terhadap Indonesia,&rdquo; ungkapnya.</div>

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dianggap sudah tepat. Warisan pembangunannya masih terasa.

Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Mahasiswa UIN Jambi sebut Warisan Pembangunannya Masih Terasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/IMG_8049-1-2-1627514100.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons adanya penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menyatakan, munculnya pro dan kontra merupakan bagian dari aspirasi publik dalam negara demokrasi. "Bahwa ada pro kontra, ada yang mungkin setuju mungkin tidak, itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif, melihat yang baik," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11) malam. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada setiap tokoh dilakukan secara profesional. Hal itu tentunya melalui ferivikasi Dewan Gelar. "Mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur," ucapnya. Prasetyo meminta semua pihak berpikir objektif dalam merespons setiap kebijakan pemerintah. Ia pun meminta masyarakat untuk bisa menghargai setiap pemimpin bangsa terdahulu. "Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana, belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu," pungkasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi penolakan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dia menekankan pentingnya aspirasi publik.

Istana Tak Masalah Ada Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto, Mensesneg Prasetyo Hadi: Bagian dari Aspirasi

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus bermunculan dari berbagai pihak. Hal ini setelah pemerintah mewacanakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2025. Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid, menilai seorang pahlawan nasional seharusnya memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya. &ldquo;Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,&rdquo; kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11). Direktur Amnesty Internasional itu juga menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya. &ldquo;Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,&rdquo; ucap aktivis HAM tersebut. Menurut Usman, pahlawan sejati seharusnya diberikan bagi mereka yang memiliki keberanian moral dan berkorban demi kepentingan orang lain. &ldquo;Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. &ldquo;Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,&rdquo; ujar Gus Mus. Gus Mus mengenang masa kekuasaan Soeharto yang dinilai banyak memperlakukan ulama dan kiai secara tidak adil. &ldquo;Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,&rdquo; tuturnya. Ia juga menceritakan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang pernah diminta menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah (Jateng). &ldquo;Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasehat Golkar. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,&rdquo; tambahnya. Gus Mus menilai, banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum. &ldquo;Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya&rsquo;,&rdquo; jelas Rais Aam PBNU periode 2014&ndash;2015 itu. Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jateng itu juga mengingatkan bahwa warga NU yang mendukung gelar pahlawan Soeharto menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah. &ldquo;Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,&rdquo; pungkasnya. </div>

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus bermunculan dari berbagai pihak.

Usman Hamid dan Gus Mus Beri Alasan Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r6:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-KELUARGA-SOEHARTO-FED-5JPG-4021815002.jpg" alt="Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan sejak masa lalu. Sebab, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto masif disampaikan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM), mengungkit kembali peristiwa-peristiwa selama rezim Orde Baru. &ldquo;Iya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). Puan menegaskan, kajian komprehensif perlu dilakukan agar keputusan pemberian gelar pahlawan nasional tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia menekankan, pentingnya memastikan apakah pemberian gelar tersebut memang sudah layak dan tepat waktu. &ldquo;Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan 40 nama tokoh untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, pada Selasa (21/10). Di antara nama-nama yang diusulkan tersebut terdapat Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Usulan pemberian gelar kepada Soeharto memicu beragam reaksi publik. Sebagian pihak menilai jasa Soeharto terhadap pembangunan Indonesia sangat besar, sementara lainnya menolak dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi di masa pemerintahannya. </div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Masif Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, DPR: Harus Dicermati Jejaknya di Masa Lalu