<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Hotel-Sultan-Diambil-Alih-Negara-Dery-Ridwansah-7JPG-3712787151.jpg" alt="Ilustrasi suasana tamu di Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana tamu di Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Putusan tersebut menolak seluruh dalil PT Indobuildco yang sebelumnya meminta pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora, sekaligus menuntut ganti rugi sekitar Rp 28,2 triliun. Sebaliknya, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT Indobuildco wajib mengosongkan serta mengembalikan tanah eks HGB 26 dan 27 Gelora berikut bangunan yang berdiri di atasnya kepada negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora. Putusan tersebut juga dinyatakan dapat dijalankan langsung (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun pihak tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa, lokasi berdirinya Hotel Sultan, merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah untuk penyelenggaraan Asian Games IV pada 1962. &ldquo;Tanah eks HGB No. 26 dan 27/Gelora adalah aset bersejarah yang memiliki nilai penting bagi bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini secara cermat,&rdquo; ujarnya. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menambahkan bahwa tanah serta bangunan yang dinyatakan kembali ke negara akan dikelola secara lebih optimal agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Menurutnya, putusan ini memperkuat legalitas negara sebagai pemilik sah atas lahan tersebut. &ldquo;Dengan sifat putusan yang serta merta, pemerintah dapat segera melakukan penataan kawasan dan memastikan seluruh proses mengikuti ketentuan hukum. Keputusan ini juga sejalan dengan sejumlah putusan sebelumnya yang menegaskan berakhirnya masa berlaku HGB 26 dan 27 sejak Maret dan April 2023,&rdquo; ujarnya. Dalam proses persidangan, pemerintah menyampaikan bukti bahwa tanah eks HGB 26 dan 27 Gelora beserta bangunan di atasnya merupakan Barang Milik Negara. Ke depan, Kemensetneg bersama PPKGBK akan melanjutkan rencana pengembangan kawasan Gelora Bung Karno sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi publik dan negara.

PN Jakarta Pusat menolak gugatan PT Indobuildco dan memutuskan tanah eks HGB 26 dan 27 Gelora, lokasi Hotel Sultan, kembali ke negara.

PN Jakarta Pusat Menangkan Pemerintah dalam Sengketa Tanah Eks HGB 26 dan 27 Gelora

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/Screenshot_2024-05-20-06-47-18-940_comgoogleandroidgm-edit-2676299206.jpg" alt="Gelora, salah satu mobil listrik yang diboyong DFSK pada ajang PEVS 2024" width="100%">
<figcaption>Gelora, salah satu mobil listrik yang diboyong DFSK pada ajang PEVS 2024</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pagelaran Periklindo Electric Vehicle Show 2024, yang berlangsung pada tanggal 30 April hingga 5 Mei 2024 di di JIExpo Kemayoran, Jakarta telah usai. Dalam kesempatan tersebut, PT Sokonindo Automobile juga sempat menghadirkan kendaraan niaga yang dapat menjadi pendukung berbagai kegiatan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014669385/anda-memiliki-masalah-kulit-lakukan-5-rutinitas-ini-untuk-mengatasi-kulit-dehidrasi">Anda Memiliki Masalah Kulit, Lakukan 5 Rutinitas Ini Untuk Mengatasi Kulit Dehidrasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menempati area di booth A2, Hall B 3 &ndash; C 3, JIExpo, PT Sokonindo Automobile ikut menampilkan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) untuk konsumen di Indonesia, mulai dari kendaraan listrik&nbsp; komersial DFSK dan kendaraan listrik penumpang Seres. Menampilkan 7 unit display&nbsp;</div> <div dir="auto">yang terdiri dari 3 unit DFSK Gelora E, seperti camper van, blind van dan minibus, serta 4 unit Seres E1.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendaraan listrik tersebut diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam</div> <div dir="auto">mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari</div> <div dir="auto">kendaraan operasional perusahaan, terutama yang bergerak di bidang usaha dengan mobilitas berintensitas tinggi seperti bisnis jasa distribusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Head of Marketing &amp; Sales PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten, menyampaikan bahwa pihaknya bangga dengan pencapaian kami saat PEVS 2024 berlangsung. "Tercatat lebih dari 3.000 pengunjung datang ke booth kami dan melakukan test drive baik untuk SERES E1 maupun DFSK Gelora E," kaya Doni melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama PEVS 2024, PT Sokonindo Automobile mengklaim berhasil membukukan penjualan sebanyak 103 unit Seres E1, 52 unit DFSK Gelora E BV dan 63 unit Gelora E MB. Untuk setiap konsumen yang melakukan pembelian unit di PEVS 2024 sendiri digoda kesempatan&nbsp; memenangkan undian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sebelumnya diberitakan, pada kesempatan PEVS 2024, PT Sokonindo Automobile juga melakukan penandatanganan MOU sebagai bentuk kerjasama dengan PT Anugerah Pharmindo Lestari dan CV Delima Mandiri yang berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia dengan penggunaan kendaraan 100% listrik dalam kegiatan bisnisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014669427/knkt-analisis-percakapan-pilot-untuk-investigasi-kecelakaan-pesawat-bsd">KNKT Analisis Percakapan Pilot untuk Investigasi Kecelakaan Pesawat BSD</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Sokonindo Automobile memberikan jaminan garansi 8 tahun untuk baterai pada Seres E1 dan 5 tahun untuk baterai pada DFSK Gelora E, serta garansi 3 tahun untuk jaminan kendaraan, serta bebas perawatan selama 3 tahun. (*)</div>

Periklindo Electric Vehicle Show 2024, yang berlangsung pada tanggal 30 April hingga 5 Mei 2024 di di JIExpo Kemayoran, Jakarta telah usai

DFSK Kurang Laku di Ajang PEVS 2024, Seres Hanya Catatkan Sekitar 100 SPK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/Gelora-Gerindra-3379746401.jpeg" alt="Sekjen Gelora Mahfuz Sidiq berjabat tangan dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Gelora Mahfuz Sidiq berjabat tangan dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melakukan pertemuan untuk membahas teknis dukungan terhadap bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis tentang dukungan Partai Gelora Indonesia terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik di Media Centre Partai Gelora Indonesia, Jakarta, Sabtu, (19/8). Mahfuz menjelaskan, partainya telah melakukan komunikasi intens dengan Partai Gerindra sejak Maret 2023. Selain itu, Partai Gelora Indonesia sudah mengkonsolidasi 38 dewan pimpinan wilayah menyoal dukungan untuk Prabowo. "Yang mereka (dewan pimpinan wilayah) juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 dewan pimpinan daerah di seluruh kota/kabupaten," sambung Mahfuz. Dia menyebut per 7 Agustus 2023, DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah yang sepakat untuk mengusulkan Prabowo Subianto sebagai capres pada pilpres mendatang. "Nanti di DPN menyepakati waktu kapan deklarasi di tingkat pusatnya. Kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP Partai Gerindra," ucap Sekjen Partai Gelora Indonesia itu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan deklarasi dukungan Partai Gelora Indonesia untuk Prabowo direncanakan bakal digelar pada akhir Agustus 2023. "Kami tadi bicara dengan Pak Mahfuz, ada beberapa alternatif tanggal. Nanti kita akan cocokkan dengan waktu di sini dan waktunya Pak Prabowo, tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus 2023," kata Muzani. Sekjen Partai Gerindra menyampaikan terima kasih atas dukungan Partai Gelora Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan kabar yang menggembirakan sekaligus melegakan bagi Partai Gerindra. "Inilah sebabnya Gelora di tingkat pusat akan segera mendeklarasikan keputusan ini karena memformulasikan atas keputusan yang sudah diambil Partai Gelora di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Terima kasih atas keputusan ini dan hari ini kami datang untuk memastikan hal itu," ucap Muzani. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah yang sepakat untuk mengusulkan Prabowo Subianto.

Partai Gelora dan Gerindra Kompak Bahas Teknis Dukungan untuk Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Anis-Matta-Gelora.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, partainya masih fokus untuk memastikan menjadi peserta Pemilu 2024 dengan mengikuti rangkaian tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di KPU. Karena itu, pihaknya belum memikirkan isu koalisi dan capres-cawapres di Pilpres 2024.  "(Isu capres) belum, koalisi juga belum, sekarang juga kita belum jadi peserta Pemilu," kata Anis di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (6/8).  Menurut Anis, pihaknya akan fokus pada setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 hingga nanti bisa ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu pada 14 Desember 2024. Dia mengakui, menjadi peserta pemilu yang baru tidak mudah, karena harus memastikan dokumen pendaftarannya lengkap serta lolos verifikasi administrasi dan faktual.  "Sekarang full sampai Desember, kita fokus memenuhi persyaratan KPU dulu, verifikasi dulu. Jadi peserta pemilu dulu tahapannya, jangan buru-buru," ucap Anis.  Anis pun menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan semua dokumen pendaftaran ke KPU dan telah mengisi sistem informasi partai politik (Sipol). Dokumen pendaftaran yang diserahkan adalah kepengurusan di 34 DPW, 434 dari 514 DPD kabupaten/kota, 4.173 DPC dari 7.266 kecamatan di seluruh Indonesia, keterwakilan perempuan di atas 30 persen dan juga mendaftarkan KTA (kartu tanda anggota) sebanyak 243.118.  "Alhamdulillah kami sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta KPU. Mudah-mudahan insyaallah KPU menyatakan seluruh permintaan dari mereka sudah kami penuhi dan kami ini dinyatakan lengkap," pungkas Anis.

Fokus Ikut Pemilu 2024, Partai Gelora Belum Mikirin Koalisi dan Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Fahri-Hamzah-gelora-baru.jpg" alt="Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencermati jeda waktu antara pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024, menuju pelantikan presiden yang berdurasi 8 bulan. Hal ini menurutnya mengkhawatirkan, karena ada kemungkinan munculnya dualisme kepemimpinan nasional.  “Presiden terpilih dari Pilpres 2024 akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sebaiknya kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir,” kata Fahri dikutip dari keterangannya di Jakarta, Minggu, (26/6).  Ia juga mengkhawatirkan durasi jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.  Adanya jeda waktu selama 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, tutur Fahri melanjutkan, akan mengakibatkan semacam dualisme kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, ia berharap publik dan seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memastikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik hingga masa jabatannya berakhir.  Pernyataan tersebut ia sampaikan di dalam webinar Moya Institute bertajuk "Pemisahan Pilpres dengan Pileg: Tinjauan Strategis" yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (24/6).  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, dalam dunia politik di berbagai negara, akan melahirkan periode lame duck atau periode 'bebek lumpuh'.  Periode lame duck, lanjut Sirojudin, juga bisa menimbulkan konsekuensi lunturnya pengaruh Presiden petahana di kalangan birokrasi. Dengan demikian, Sirojudin mengungkapkan bahwa ide untuk memperpendek periode tersebut patut dipertimbangkan.  Selaras dengan Fahri Hamzah dan Sirojudin, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto juga berpandangan bahwa jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden akan berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.  “Hasil pilpres dan pileg akan membuat siapa pun peserta kontestasi, baik partai politik maupun politisi, akan sibuk mengamankan keberlangsungan jejak politik mereka. Terbuka juga kemungkinan bahwa hasil pileg akan memunculkan situasi riil yang berbeda dari konstelasi politik yang terbentuk pra-pemilu 2024," kata Hery.

Fahri Khawatir Jeda 8 Bulan Sebelum Pelantikan Presiden Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210317_PBSI_AllEngland_Marcus-Kevin_1.jpg" alt="Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sajya Sukamuljo" width="100%">
<figcaption>Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sajya Sukamuljo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyoroti nasib Tim Bulutangkis Indonesia yang terpaksa mundur dari All England 2021. Ada indikasi perlakuan tak adil dari panitia Badmintan World Federation (BWF).  "Partai Gelora prihatin atas kejadian yang menimpa kontingen Indonesia dalam ajang All England 2021, tetapi kami tetap bangga. Event ini tidak lengkap dan kurang gegap gempita tanpa kehadiran atlet-atlet dari Indonesia," Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga DPN Partai Gelora Indonesia Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Sabtu (20/3).  Seperti diketahui, seluruh wakil Indonesia terpaksa mundur karena satu pesawat dengan penumpang yang terbukti positif setelah tes Covid-19.  Tapi, tunggal putri Turki Neslihan Yigit kenyataannya tetap bisa bermain meski berada di pesawat yang sama dengan Indonesia. Baru setelah diprotes Indonesia, Neslihan Yigit dipaksa mundur juga.  Selain itu ada juga tujuh kasus positif dari India, Thailand, dan Denmark. Tak seperti Indonesia, tiga negara itu juga tetap bisa ambil bagian.  "Sepertinya memang ada upaya penjegalan kepada atlet-atlet Tim Bulutangkis Indonesia. Kuat dugaan, Indonesia sengaja dikalahkan, Indonesia tim terkuat," ujarnya.  Menurut dia, penerapan aturan baru oleh BWF terkait masa pandemi Covid-19 dalam ajang All England 2021 tersebut, memang tidak bisa dielakkan, namun penerapan aturan tersebut harus dilakukan secara obyektif, bukan subyektif.  Karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) diharapkan menyelidiki secara tuntas insiden ini.  "Segera mengambil langkah-langkah, apabila memang terjadi kesengajaan dan ketidakadilan pada kontingen Indonesia," katanya.  Jika dalam penyelidikan ditemukan indikasi kesengajaan Tim Bulutangkis Indonesia, maka PBSI bisa melayangkan nota protes secara resmi kepada BWF selaku asosiasi dunia yang menaungi olahraga tersebut.  "Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga bisa memanggil Dubes Inggris di Indonesia untuk melakukan protes dan tindakan lebih lanjut. Tapi selidiki dulu, kalau memang ada kesengajaan, baru panggil Dubes Inggris," tuturnya.  Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amail menyatakan, Kemenpora sudah menjalin komunikasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris. Amali juga berharap PBSI aktif mempertanyakan keputusan panitia All England 2021 ke BWF.  Amali tak rela Indonesia dipaksa mundur karena ada alasan lain yang tak diungkapkan. Apalagi, Indonesia adalah salah satu tim kuat di kejuaraan All England.  "Muncul kabar karena memang indonesia ini dikenal senagai negara yang punya kekuatan cabor bulutangkis. Kemudian ada cara yang tidak fair ke tim kita. Kami sedang menunggu itu," kata Amali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Mn7RhZ-DzLw

Gelora Sebut All England Tak Lengkap Tanpa Kehadiran Timnas Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Fahri-hamzah-Gelora-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil pelajaran terkait masifnya penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Dalih demi memperkuat ekonomi, justru malah mendapat penolakan dari rakyat.  "Maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (9/10).  Mantan Wakil Ketua DPR RI menyebut, UU Cipta Kerja merupakan aturan unik karena dianggap bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Tapi elemen masyarakat justru menolak dan menggelar demonstrasi yang berujung kerusuhan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2020/fahri-hamzah-omnibus-law-secara-otomatis-melanggar-konstitusi/">Fahri Hamzah: Omnibus Law Secara Otomatis Melanggar Konstitusi</a></li> </ul> "Siapa sih yang tidak mau, semuanya ingin kerja. Kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang," ucap Fahri.  Fahri pun menilai, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ditolak lantaran aturan itu dibahas tidak terbuka. Bahkan, aturan itu tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik sehingga muncul penolakan.  "Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercantum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian," ucap Fahri.  Menurut Fahri, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk secara terus menerus memberi penjelasan ke publik atas UU Cipta Kerja. Seharusnya pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.  "Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik kita, maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat," pungkasnya.

Fahri Hamzah: RUU Cipta Kerja Ditolak Karena Dibahas Tak Terbuka

Gelora

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gelora

Berita Terkini