<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lebih dari empat tahun berstatus buron, eks panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar akhirnya berhasil ditemukan. Tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,45 miliar bersama mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf tersebut ditangkap di sekitar Banda Aceh, Selasa (24/1).  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Izil yang masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu itu ditangkap tim KPK dengan dibantu Polda Aceh. Hanya, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan yang dimaksud.  ”Koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD (Aceh, Red) sudah dilakukan sejak Desember 2022,” kata Ali saat dikonfirmasi.  KPK mengapresiasi jajaran Polda Aceh yang telah membantu pencarian dan penangkapan Izil di Banda Aceh. Ali menyebut setelah penangkapan itu, Izil bakal dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidikan terhadap pria yang akrab disapa Ayah Merin itu dipastikan bakal dilanjutkan pasca penangkapan tersebut.  Dalam perkara gratifikasi tersebut, Izil ditengarai sebagai orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Bahkan, Izil disebut-sebut menjadi saksi mahkota yang bisa membuat terang perkara yang dimaksud. Sebelumnya, KPK sudah berupaya memanggil Izil sebagai saksi di tingkat penyidikan. Namun, dalam dua kali pemanggilan, Izil selalu mangkir.  Sementara itu, Irwandi Yusuf sendiri sudah menghirup udara bebas sejak Oktober tahun lalu setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama lebih dari dua tahun. Irwandi mendapat fasilitas pembebasan bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).  Pasca bebas, Irwandi kini kembali terjun ke dunia politik, tepatnya menjadi petinggi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Empat Tahun Buron, Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Al-Chaidar.jpg" alt="Al Chaidar" width="100%">
<figcaption>Al Chaidar</figcaption>
</figure>BANYAK peneliti yang tidak menyadari adanya perpecahan GAM pasca-MoU (memorandum of understanding) 15 Agustus 2005 di Helsinki. Banyak kalangan yang mengira bahwa MoU Helsinki adalah sebuah revolusi perdamaian yang menjadi ”paragon of peace” untuk ditiru oleh para pihak yang berkonflik secara vertikal dengan negara induk. Faksionalisasi GAM ini ternyata berimplikasi pada terganggunya keamanan di Aceh secara signifikan.  Sejak 4 Desember 1976, Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan hingga kini masih bergerak. Daerah ini telah dirusak oleh konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin mendirikan negara merdeka dan pasukan keamanan Indonesia (TNI) yang berusaha meredam kelompok ini. Di jantung konflik adalah hubungan pusat-pinggiran dan keterasingan mendalam masyarakat Aceh dari Jakarta.  Masalah-masalah ini berawal dari janji-janji Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia menjanjikan status khusus untuk Aceh sebagai pengakuan atas kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Janji-janji itu diingkari. Upaya masyarakat Aceh untuk menjaga identitas regional dan etnis yang kuat –berasal dari kepatuhan ketat Aceh Islam dan sejarahnya sebagai kesultanan merdeka sampai invasi Belanda pada tahun 1873– menghadirkan terlalu banyak tantangan bagi Soekarno yang tengah membangun proyek kebangsaan Indonesia yang ”sekuler”.  Aceh juga menjadi penghalang ideologi developmentalis yang sangat sentralistik pada masa Presiden Soeharto. Konflik politik ini dipersepsikan sebagai eksploitasi ekonomi dan keamanan sejak pertengahan 1970-an, pendekatan Jakarta untuk menangani pemberontakan lebih dititikberatkan pada perhitungan ekonomi dan politik semata (Schulze, 2004).  Pada 1977, Teungku Muhammad Dawoed Beureueh memberikan amanah kepada bangsa Aceh agar ikut mendukung Gerakan Atjeh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Maka mulailah masyarakat Aceh berbondong-bondong masuk ke gerakan separatis tersebut, pada berbagai front, hingga kini.  Namun, nama Teungku Dawoed Beureueh sering kali difitnah oleh kalangan internal GAM sebagai tokoh yang telah menjual Aceh kepada Indonesia. Itu adalah persepsi sejarah yang keliru. Baru-baru ini saya menemukan dokumen amanah Teungku Muhammad Dawoed Beureueh kepada bangsa Aceh untuk mendukung perjuangan Hasan Tiro. Setelah mengeluarkan surat amanah ini, Teungku Dawoed Beureueh ditangkap oleh pasukan intelijen Orde Baru dengan cara dibius dan diungsikan ke Jakarta.  Perjuangan GAM kemudian marak lagi pada 1989 hingga 2004. Itu menjadi konflik senjata paling berdarah dalam sejarah Orde Baru hingga Orde Reformasi. Konflik berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2015. GAM pun ditransformasikan ke KPA (Komite Peralihan Aceh) yang kemudian berubah menjadi PA (Partai Aceh). Perjuangan bersenjata GAM telah berubah menjadi persaingan demokrasi melalui pemilu. Partai lokal lainnya juga hadir sebagai saingan PA. Di antaranya, PNA (Partai Nasional Aceh) yang sama-sama mengusung ideologi etnonasionalisme Aceh.  Namun, perdamaian ini tidak bertahan lama. Para pengusung ide kemerdekaan Aceh menolak MoU Helsinki yang diratifikasi oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Aktivis GAM yang menolak perdamaian ini mencurigai bahwa Hasan Tiro telah dikudeta oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Saman, yang kemudian membentuk 5 faksi. Ada 4 Front Politik GAM (semuanya berada di luar negeri) yang menolak MoU Helsinki dan UUPA. Mereka adalah (1) ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front) yang diketuai oleh Arif Fadillah, berkedudukan di Jerman; (2) PNAD (Pemerintah Nanggroe Atjeh Darussalam) dipimpin oleh Yusra Habib Abdulgani sebagai perdana menteri, berkedudukan di Aarhus, Denmark; (3) Majelis-GAM Pusat (dipimpin oleh Musanna Abdul Wahab di Tiro), berkedudukan di Pensylvania; dan (4) Majelis Pemerintahan-GAM atau MP-GAM (Husaini Hasan) di Sydney (Australia) &amp; Kuala Lumpur serta Gombak (Malaysia); dan satu faksi front bersenjata Tentara Aceh Merdeka (TAM). Setiap faksi ini juga memiliki front klandestin di Aceh yang didukung oleh berbagai kalangan.  ASNLF adalah organisasi pembebasan yang tidak berbentuk negara, tidak ada kabinet, hanya presidium. Berideologi Tiroisme. ASNLF ini merupakan kelanjutan dari ASNLF awal yang dulu dipegang oleh perdana menteri pertama, Dr Tengku Mukhtar Hasbi Geudong (1976–1980). Setelah damai 2005, ASNLF berganti nakhoda karena nakhoda sebelumnya telah menerima bingkai Indonesia dan menjadi wali Nanggroe dan gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan-jabatan lainnya. ASNLF memiliki jaringan di berbagai negara di Eropa. Juga di AS, Jepang, Malaysia, dan Australia. ASNLF adalah jaringan GAM terbesar di luar negeri.  PNAD dideklarasikan oleh Dr Yusra Habib Abdul Gani SH (PM) di Denmark pada 3 Desember 2020. PNAD memiliki kabinet. PNAD adalah satu-satunya organisasi negara yang diproklamasikan sebagai negara di pengasingan (government in exile). Dr Yusra Habib Abdulgani telah mengirimkan surat diplomatik ke 58 negara sebagai perdana menteri. PNAD memiliki juru bicara, H Yusuf Peureurak, berkedudukan di Malaysia.  Majelis Peunyata GAM atau M-GAM dideklarasikan di Pennsylvania, AS, oleh Musanna bin Abdul Wahab di Tiro dan Bahtiar Abdullah pada 22 November 2021. Diaspora Aceh di AS menjadi pendukung M-GAM Musanna bin Abdul Wahab di Tiro. Bahtiar Abdullah juga mendukung deklarasi Majelis Peunyata GAM ini. Tiroisme adalah ideologi sentral di samping etnonasionalisme Aceh.  Sebelum MoU Helsinki, perpecahan GAM juga sudah terjadi pada 2000 dengan munculnya Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM) yang dipimpin oleh Dr Husaini Hasan. Dia adalah kawan setia Hasan Tiro sejak di Amerika Serikat, Libya, hingga Swedia. Kini MP-GAM sudah tidak aktif lagi dan hanya menjadi organisasi paguyuban untuk para diaspora Aceh di Australia dan Malaysia. Banyak para pejuang kemerdekaan Aceh yang kini berada di pengasingan, mengais dukungan internasional, sementara memori masa lalunya sangat rindu untuk pulang ke tanah indatu nun jauh di ujung Pulau Sumatera sana. (*)  <hr />  *) AL CHAIDAR, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Implikasi Keamanan Faksionalisasi dan Perpecahan GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gara-gara-lahan-hgu-prabowo-eks-kombatan-gam-pada-ribut_m_.jpg" alt="Ilustrasi Kombatan GAM. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat terjadi di Aceh, namun kini sudah berkahir dan berdamai." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kombatan GAM. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat terjadi di Aceh, namun kini sudah berkahir dan berdamai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yusra Habib Abdul Gani, mantan personel Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengukuhkan dirinya sebagai perdana menteri (PM). Langkah itu dilakukan berbarengan dengan deklarasi Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (PNAD).  Kejadian itu berlangsung lebih dari sebulan lalu di Denmark. Di YouTube, ada salah satu video yang bertajuk Amanat 4 Desember 2021 Pm NAD|~Dr.H.Yusra Habib Abdul Gani,S.H.  Namun, Jakarta memilih tak merespons isu tersebut. Ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (11/1), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah juga tak berbicara banyak. Dia bakal lebih dulu mengonfirmasikan hal tersebut ke KBRI di Denmark.  Kendati begitu, Faizasyah menegaskan, konflik Aceh sudah selesai secara damai lewat Kesepakatan Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005.  Bahkan, banyak tokoh yang pernah tergabung dalam GAM pada masa lalu yang kini mengelola administrasi Aceh.  Jawa Pos berusaha mengontak Yusra, Ketua Majelis GAM Musanna Tiro di Amerika Serikat, dan Ketua Acheh-Sumatra National Liberation Front Arif Fadilah di Jerman. Musanna dan Arif merespons, tetapi Yusra belum membalas sampai tadi malam. ”Insya Allah tidak melebihi seminggu (jawaban atas daftar pertanyaan yang dikirim Jawa Pos, Red),” kata Musanna melalui e-mail.  Arif menyanggupi, tetapi meminta waktu pada akhir pekan. ”Karena perbedaan waktu sekitar 6 jam dan aktivitas saya yang padat, sebaiknya kita ambil waktu di akhir pekan sehingga lebih nyaman kita berbicara, bagaimana?” tulisnya melalui e-mail.  Di Aceh, pengamat terorisme Universitas Malikussaleh, Reuleuet, Aceh Utara, Al Chaidar mengungkapkan bahwa ada jejak Tentara Aceh Merdeka (TAM) dalam penembakan terhadap Komandan Tim (Dantim) Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Pidie Kapten Inf Abdul Majid di Pidie, Aceh, pada 28 Oktober 2021. Dia meyakini demikian karena salah seorang pelakunya merupakan anggota TAM. ”Anggota TAM itu yang Abu Daat alias Darni atau Sudarni,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Versi polisi, penembakan itu bermotif perampokan. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kabidhumas Polda Aceh Kombespol Winardy di Mapolda Aceh (31/10/2021) sebagaimana yang dikutip Rakyat Aceh.  Winardy menyampaikan, tersangka dengan inisial D merupakan pemilik senjata api jenis SS1-V2. Kemudian, tersangka M kenal dekat dengan korban dan mengetahui keseharian korban. Tersangka F bertindak selaku eksekutor.  Tiga pelaku penembakan tersebut disebut polisi bekerja sebagai petani dan tukang cukur. Menurut Al Chaidar, kalau benar hanya petani dan buruh, apa mereka memiliki keberanian menembak seorang Dantim Bais TNI? Tentunya hal itu mencurigakan. ”Keberanian menembak seorang tentara itu bisa jadi karena penembaknya juga tentara,” ungkapnya.  Yang juga memperkuat keterkaitan dengan TAM, saat ditembak, Kapten Inf Abdul Majid bersama rekannya. Namun, oleh ketiga pelaku penembakan, rekan Kapten Inf Abdul Majid dibiarkan atau tidak dilukai. ”Karena rekannya itu tidak mengetahui persoalan. Jelas, itu bukan motif perampokan,” paparnya.  Al Chaidar menyatakan, ada sejumlah kelompok yang tidak puas dengan perjalanan hasil Kesepakatan Helsinki dan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bukan hanya itu, ada juga video pelatihan militer TAM yang beredar di media sosial sejak tahun lalu. Al Chaidar menduga pelatihan militer tersebut dilakukan di wilayah hutan di Aceh Utara. ”Ada yang sedang mengumpulkan kekuatan karena tidak puas dengan pelaksanaan Kesepakatan Helsinki,” tegasnya.  Dimintai konfirmasi secara terpisah, Winardy membantah bahwa penembakan terhadap Kapten Inf Abdul Majid itu terkait dengan TAM. ”Saya sampaikan tidak terkait kelompok tertentu, GAM. Pelaku bekerja sebagai petani dan tukang cukur,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Ketiga tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau perampokan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. ”Pasal berlapis,” jelasnya.  Berdasar informasi yang didapat, Al Chaidar menyebut deklarasi di Denmark dilakukan di hadapan 13 anggota kongres atau ulee wilayah dan qadhi negara. ”Surat diplomatik telah dikirimkan ke beberapa negara. Kabinet PNAD juga telah terbentuk,” ungkapnya.

Ada ”PM” Aceh di Denmark dan Teka-teki TAM di Penembakan Pidie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider bulan tiga kurungan.  "Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti bersalah dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Mejelis Hakim Sayfuddin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).  Majelis hakim menilai, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.  Selain itu, Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar dan dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.  Majelis hakim juga mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun. Pencabutan itu dilkukan setelah Irwandi menjalani pidana pokok.  Majelis hakim juga memvonis orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri dengan hukuman 5 tahun penjara penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga kurungan. Selain itu, Hendri Yuzal selaku staf Gubernur Aceh dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.  Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan Irwandi bersama Saiful Bahri dan Hendri Yuzal tidak mendukung pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Namun untuk hal yang meringankan, Irwandi dan kedua stafnya berlaku sopan selama persidangan dan membantu perdamaian di Aceh.  Atas perbuatannya, Irwandi melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, Irwandi dituntut melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Reporter: Ridwan  Caption: Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bersama kedua orang kepercayannya Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal menjalani sidang putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).

Hak Politik Dicabut, Gubernur Mantan Kombatan GAM Divonis 7 Tahun Penjara